Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Menangkap Peluang Non-Blok Pasca-KTT APEC

KTT APEC menjadi ajang berebut pengaruh antara AS dan Cina. Indonesia dapat memanfaatkan potensi pasar Cina yang ditinggalkan AS dan menampung relokasi perusahaan AS yang keluar dari Cina.

Gagal. Begitulah sejarah dunia akan mencatat penyelenggaraan Konferensi Tinggkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC) 2018 di Port Moresby, Papua Nugini, akhir pekan lalu. Betapa tidak, untuk pertama kalinya, KTT APEC tidak menghasilkan deklarasi bersama. Pertemuan puncak para pemimpin negara-negara di Asia-Pasifik itu diwarnai dengan perseteruan tajam antara Amerika Serikat dan Cina.

Pidato pemimpin dua negara yang mencoba saling berebut pengaruh sangat merusak tujuan digelarnya KTT tersebut. Padahal sebelumnya, banyak pihak yang berharap KTT APEC 2018 bisa setidaknya meredam perang dagang sengit pada kedua negara tersebut.

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengatakan beberapa prinsip dasar kerja sama tidak dapat dihormati. “Ada perbedaan pandangan yang tajam di beberapa elemen yang berkaitan dengan perdagangan yang membuat kesepakatan bersama tidak tercapai,” katanya seperti dikutip Reuters.

Saling kecam diawali pidato Presiden Cina, Xi Jinping, pada hari Sabtu pekan lalu. Isinya mencerminkan keinginan Cina untuk merangkul banyak negara dengan kerja sama ekonomi dan sekaligus menyindir tabiat perdagangan global yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Saat ini, kata Xi, negara-negara menghadapi pilihan untuk bekerja sama atau berkonfrontasi. Sementara itu, kebijakan proteksionisme dan unilateralisme antar-negara semakin meluas.

“Aturan-aturan yang dibuat seharusnya tidak diikuti atau dilanggar ketika dinilai cocok dan seharusnya tidak diterapkan dengan standar ganda,” kata Xi. Ia menyebut dunia dalam titik arah jalan yang krusial. Jelas pernyataan Xi itu merujuk pada perubahan arah kebijakan perdagangan luar negeri AS yang berbasis proteksionisme dan unilateralisme.

“Sekali lagi, kita sampai di persimpangan jalan. Arah mana yang akan kita pilih? Kerja sama ataukah konfrontasi? Kebijakan pintu terbuka ataukah tertutup? Kemajuan bersama ataukah kemajuan satu pihak semata?” kata Xi seperti dikutip Reuters.

Pidato Xi tersebut direspons AS dengan cara tidak kalah provokatifnya. Isinya tidak jauh berbeda dengan tuduhan AS terhadap praktik perdagangan Cina yang curang dan tidak adil, tidak menghormati kekayaan intelektual negara lain, proyek One Belt One Road (OBOR) yang tak lain disebut sebagai “jeratan utang bagi negara berkembang”, serta praktik menghalangi perusahaan asing untuk berkembang bebas di Cina.

Wakil Presiden Mike Pence menegaskan langkah Presiden Donald Trump melawan kebijakan perdagangan Cina, yang memperbesar ekspor dan mencuri kekayaan intelektual, tidak akan pernah surut. Selain itu, Cina dituduh menyubsidi BUMN, sehingga membuat hambatan besar kepada perusahaan-perusahaan asing yang hendak memasuki pasar Cina. “Amerika tidak akan mengubah arah hingga Cina mengubah cara-caranya,” kata Pence.

Terlepas dari tuduhan Pence tersebut, kalangan ekonom dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik menilai Cina telah menerapkan apa yang disebut “diplomasi buku utang” sebagai praktek ekspansi dan menjerat. Cina dituding telah menekan negara yang terlilit utang untuk mengikuti keinginan Beijing di antaranya melepas aset-aset strategis ke tangan investor swasta atau BUMN asal Cina.

Tidak hanya masalah perdagangan, Pence juga mengumumkan AS akan bergabung dengan Australia, menyulap Pulau Manus yang pernah disewa sebagai fasilitas penahanan imigrasi, menjadi pangkalan militer. AS dan sekutu baratnya menjanjikan pendanaan senilai US$1,7 milyar untuk proyek listrik dan internet di PNG. Sementara itu, Cina gencar menawari PNG dan negara kepulauan di Pasifik yang lain dengan pinjaman pembangunan infrastruktur, demi meluaskan pengaruhnya di kawasan Pasifik.

Sehari kemudian, tuduhan AS itu langsung ditepis Cina. Seperti dikutip oleh Reuters, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengatakan tidak ada negara berkembang yang akan jatuh ke dalam perangkap utang karena Beijing. “Tak ada negara berkembang yang akan jatuh dalam kesulitan utang karena kerja sama dengan Cina,” kata Hua. Menurut Hua, bekerja sama dengan Cina justru membantu negara-negara berkembang meningkatkan kemakmuran bersama.

Pertikaian AS dan Cina tidak hanya di panggung pidato. Perselisihan juga muncul terkait isi dokumen resolusi bersama yang dibuat. AS menolak beberapa paragraf di dokumen yang isinya meminta perombakan di tubuh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sedangkan Cina menolak paragraf di dokumen yang isinya mendesak perlawanan atas praktik perdagangan yang tidak adil. Pemerintahan Donald Trump menuduh Beijing telah melanggar hukum perdagangan internasional karena kebijakan proteksionisme.

Seperti diberitakan oleh ABC, seorang sumber yang terlibat dalam negosiasi mengatakan AS bertekad untuk memasukkan pesan yang terkait perdagangan dan WTO dalam komunike. Sebaliknya, Cina ingin menghapus pernyataan itu dari dokumen.

“Jadi negosiasi dokumen itu berhenti dan pemimpin pertemuan (Papua Nugini) menyerah,” kata sumber itu kepada ABC. Mengetahui hal itu, Australia, Indonesia, dan Vietnam meminta Cina-AS dapat segera menyelesaikan perbedaan. Namun bujukan itu tidak berhasil.

Dari info yang bocor, beberapa pejabat Cina pada Sabtu, 17 November lalu, telah berusaha menerobos masuk ke dalam kantor Menteri Luar Negeri PNG, Rimbink Pato, untuk mengintervensi isi draf komunike. Namun usaha itu dapat dihalangi. Soal intervensi itu, delegasi Cina telah menyangkal.

Walhasil, KTT APEC 2018 malah dijadikan sebagai medan laga. Dalam kondisi seperti ini, ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai sebaiknya Indonesia tetap non-blok. Ia melihat justru dalam konteks kebijakan multilateral power Indonesia bakal diperhitungkan. “Sebaiknya tidak memihak salah satu negara, seperti Malaysia di bawah Mahathir yang menjadi anti terhadap Cina,” katanya.

Di tengah dilema soal OBOR, menurut Bhima, Indonesia dapat menawarkan jalan tengah munculnya lembaga baru dengan governance yang lebih baik untuk pendanaan infrastruktur di wilayah APEC. Lalu dari sisi perdagangan, Indonesia bisa menjalin kerja sama yang lebih konkret.

Pada Januari-Oktober 2018, ekspor kedelai dari AS ke Cina turun 98%. Penurunan itu dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengekspor penggantinya, yaitu minyak kelapa sawit. Kerja sama lain adalah dengan melihat adanya shifting relokasi perusahaan AS yang berpindah ke negara lain termasuk ke Asia Tenggara. “Perusahaan AS seperti Harley Davidson dan jaringan toserba Wall-Mart sedang merelokasikan industrinya ke negara lain. Indonesia dapat mengambil peluang itu,” katanya.

Terkait dengan pinjaman dari Cina untuk pembangunan infrastruktur, Bhima mengingatkan Indonesia harus hati-hati. Ia menyebutkan beberapa negara yang sudah terkena getahnya seperti Zimbabwe, Maladewa, dan Sri Lanka. “Jika ekonomi global tidak bagus, sementara rasio utang Indonesia naik, maka kemampuan membayar akan berkurang apalagi jika penerimaan pajak juga ikut turun,” katanya.

Bhima juga mengkritisi proyek OBOR yang justru akan menyuburkan impor barang dari Cina ke Indonesia. Saat ini, harga pengiriman barang dari Shanghai ke Jakarta US$ 200 per kontainer, sedangkan dari Makassar ke Jakarta US$ 1.400 per kontainer. Jika OBOR jadi, maka barang Cina yang didumping akan semakin murah dan produk lokal akan tersingkir.

Mengenai utang, Bhima melihat Indonesia harus lebih rasional lagi. Jika menerbitkan surat utang bunga 8%, maka nihil konsekuensi politik. Jika pinjaman dari Cina, suku bunga 2%-3% tapi ada konsekuensi politik berupa kendali dari Beijing yang besar.

Saat ini, hal yang harus menjadi perhatian Indonesia, menurut Bhima, adalah daya tawar, seperti tenaga kerja asing dalam direct investment. “Jangan sampai dicap melego kedaulatan dan berdampak pada lapangan kerja,” katanya.

Rendahnya daya tawar Indonesia, menurut Bhima, karena soal inferioritas. Pertama, ada banyak keluhan bahwa Cina menjadi arogan, karena merasa telah menggantikan hegemoni AS di Asia. Akibatnya, dalam kerja sama dengan negara-negara di Asia, Cina meminta perjanjian dibuat dalam bahasa Mandarin.

“Banyak yang bilang evil in the detail, setan itu ada dalam detail. Jika dalam bahasa mandarin akan susah melakukan penyelidikan detailnya bagaimana. Itu bentuk arogansi Cina, seharusnya diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris,” katanya.

Jika dengan AS, menurut Bhima, Indonesia bisa mengambil kesempatan karena AS sudah mulai meninggalkan sekutunya. Indonesia bisa meminta fasilitas perdagangan atau GSP yang lebih tinggi kepada Amerika untuk produk-produk yang diekspor.

G.A. Guritno dan Aulia Putri Pandamsari

------BOX-------

Jokowi-Xi Jinping Pererat Kerja Sama

Di sela KTT APEC 2018, Presiden Jokowi bertemu Presiden Cina Xi Jinping untuk membahas isu bilateral. Dalam pertemuan yang dihelat di Hotel Stanley, Port Moresby, Sabtu petang, 17 November lalu, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada Xi Jinping karena Indonesia menjadi negara kehormatan pada pameran internasional ekspor di Shanghai pada Single Dayt (11/11).

Peran Cina pada bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Palu, Sulawesi Tengah, juga mendapat penghargaan Jokowi. Terkait bidang perdagangan Jokowi berharap kerja sama untuk mengatasi defisit perdagangan kedua negara. Salah satu caranya dengan memberikan kemudahan bagi ekspor buah tropis dari Indonesia dan sarang burung walet asal Indonesia.

Jokowi juga berharap keberlanjutan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya. Juga kerja sama pengembangan biodiesel seperti biofuel B5, B20, dan replantasi kelapa sawit. Mengenai produk manufaktur Indonesia seperti besi baja, Jokowi minta agar Cina tidak menerapkan kuota atau antidumping.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga meminta agar Presiden Xi dapat mendorong wisatawan Cina berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Bali dan 10 Bali baru. Soal kerja sama bidang investasi, juga menjadi pembicaraan kedua kepala negara, termasuk pengembangan industri 4.0.

Tidak ketinggalan, Jokowi juga menyampaikan terima kasih atas perpanjangan bilateral currency swap arrangement (BCSA) antara Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Cina (People's Bank of China –PBoC), pada Jumat, 16 November lalu.

BI dan PBoC menyepakati bertambahnya BCSA dari 100 milyar yuan menjadi 200 milyar yuan atau sekitar US$30 milyar atau Rp438 trilyun (kurs Rp 14.600). Perjanjian berlaku tiga tahun ke depan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

G.A. Guritno
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.7 / Tahun XXV / 13 - 19 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com