Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Keberpihakan Anggaran Jaminan Kesehatan

Arus kas BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Subsidi untuk menanggung iuran PBI masih di bawah hitungan keekonomian. Menyoal keberpihakan pemerintah dilihat dari postur APBN.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi program prioritas nasional. Ironisnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku operator JKN justru arus kasnya kerap defisit. “Program prioritas tapi cuma bohong ini. Kalau prioritas mestinya [anggaran] dialokasikan lebih banyak,” ujar Ketua Indonesian Health Economic Association (InaHea), Hasbullah Thabrany, kepada GATRA, Senin lalu ketika dimintai komentar tentang ada atau tidaknya keberpihakan pemerintah terhadap program JKN.

Thabrany meminta pemerintah untuk tidak mengumpamakan pembiayaan JKN seperti pembiayaan asuransi. Jaminan kesehatan, Thabrany mengungkapkan, adalah kewajiban negara untuk menyediakannya. Pada 2015, belanja kesehatan tiap orang per bulan rata-rata US$120, sementara untuk biaya JKN hanya US$30 tiap orang per bulan. “Cuma seperempat. Sudah sangat minim dan tidak memadai,” ia menambahkan.

Sama seperti pendidikan, kesehatan adalah kebutuhan dasar utama yang paling diperlukan masyarakat. Nasib anggaran pendidikan lebih beruntung karena alokasinya 20% dari APBN. Untuk anggaran kesehatan, Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengatur kewajiban alokasi minimal 5% dari kas negara. Sejak 2016, kewajiban memang dipenuhi meski mentok di angka minimumnya, 5%.

Anggaran itu mencakup anggaran untuk Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, serta dana transfer daerah. Lantas berapa fulus yang mengalir ke kas BPJS Kesehatan? Pada 2018, anggaran kesehatan Rp111 trilyun, pemerintah membayar Rp25,5 trilyun ke BPJS Kesehatan untuk menanggung pembayaran premi penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 92,4 juta jiwa.

Itu pun premi PBI yang ditetapkan pemerintah Rp23.000 per orang per bulan. Jauh di bawah angka aktuaria sebesar Rp36.000. “Bayar iuran Rp23.000 apa dasar hitungan pemerintah main tetapkan saja segitu? Itu satu bukti tidak ada keberpihakan pada JKN,” kata guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu.

Sudah menjadi cerita tahunan, arus kas BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Penyebabnya pun masih sama: premi yang ditetapkan pemerintah di bawah angka hitungan aktuaria. Padahal, Program JKN merupakan salah satu program prioritas nasional yang perlu dijaga kesinambungannya.

Sumber GATRA dari internal pemerintah mengungkapkan, ada tiga akar persoalan yang membuat rapor keuangan BPJS merah. Pertama, tidak mau menaikkan premi iuran sesuai angka aktuaria. Kedua, manfaat tidak terbatas, sehingga semua kasus wajib dilayani. Ketiga, pemerintah tidak mau menghukum masyarakat yang menolak mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau menunggak pembayaran preminya, padahal sanksi tegas diatur dalam UU BPJS Kesehatan. “Jadi masalahnya tiga itu. Iuran, manfaat juga berlebihan kemudian tidak mau menghukum,” katanya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan bahwa mandatory spending sudah dipenuhi pemerintah. Secara kuantitatif, nominalnya meningkat sesuai dengan desain APBN. Pemerintah daerah pun wajib menyediakan 10% anggaran kesehatan dari APBD. Ia tak menampik ada pendapat yang meminta supaya anggaran untuk JKN dipisah dari anggaran kesehatan. Selama ini, alokasi dana untuk BPJS Kesehatan menumpang pagu anggaran Kemenkes. Memotong setengah kue APBN milik Kemenkes. Untuk skema yang hendak dipilih, BPJS menyerahkan kepada pemerintah. “Kami serahkan ke pemerintah. Tapi tentu kami memberikan gambaran, kami sampaikan terus,” katanya.

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, mengatakan bahwa cara menentukkan besaran anggaran harus diatur kembali. “Kalau bicara angka aktuaria, harus ada evaluasi setiap dua tahun.Ini sudah tiga tahun belum pernah ada perubahan,” katanya. Harus dihitung kembali aktuaria sesuai harga optimal keekonomian supaya tidak merugikan.

Menurut Dede, evaluasi ini mencakup premi peserta PBI maupun mandiri. Untuk PBI, DPR menghitung preminya Rp30.000 untuk mendekati angka keekonomian. Akan terhimpun tambahan sekitar Rp 8,4 trilyun dengan asumsi peserta 100 juta jiwa. Jadi kurang-lebih Rp34 trilyun untuk PBI. Tambahan ini penting. Kalau tidak, anggaran kesehatan akan habis kepada transfer daerah atau fungsi lainnya di kesehatan yang mungkin tidak terlalu berdampak signifikan.

Meski begitu, Dede melanjutkan, DPR menolak kenaikan iuran peserta mandiri. Jika premi mandiri dinaikkan, maka besaran penetapan PBI juga harus dikerek. Sekarang hitungannya premi PBI masih di angka Rp23.000. Sementara itu, aktuarianya Rp36.000 per orang per bulan. Premi mandiri bisa naik kalau pemerintah juga berkomitmen menyesuaikan iuran PBI. “Apakah pemerintah mau memaksa masyarakat menaikkan premi sementara pemerintah sendiri tidak menjalankan kewajiban preminya [sesuai dengan aktuaria] untuk PBI,” ujar politisi Partai Demokrat itu kepada Annisa Setya Hutami dari GATRA.

DJSN belum memperbarui hitungan aktuaria premi yang memadai. Yang dipakai masih angka 2015. Ketua DJSN, Sigit Priohutomo, berdalih persoalannya hasil perhitungan aktuaria yang sudah ada sejak 2015 belum digunakan. Lalu, untuk menghitung aktuaria baru diperlukan banyak data dan tim dari multi-stakeholder yang menghitungnya. “Kesepakatan ini yang belum dibentuk,” ia menambahkan.

Putri Kartika Utami

++++

Tahun Pendapatan Negara Belanja Negara Anggaran Kesehatan Jumlah PBI Iuran PBI
2014 1667 T 1842,5 T 59,7T 86,4 juta jiwa 19 T
2015 1793 T 2039,5 T 65 T 86,4 19 T
2016 1822 T 2095,7 T 92,3T 92,4 25 T
2017 1750 T 2080,5 T 104,9 T 94,4 25,5
2018 1894 T 2222,7 T 111 92,2 25,5 T

++++

I.Peserta Program BPJS Kesehatan
Per 1 September 2018
(dalam jutaan)
PBI – APBN: 92,285
PBI – APBD: 26,491
PPU – PNS: 14,264
PPU – TNI: 1,586
PPU – Polri: 1,270
PPU – BUMN: 1,542
PPU – BUMD: 0.186
PPU – Swasta: 29,349
PPU – Mandiri: 29,574
Bukan Pekerja: 5,109
Tota: 201,660

PBI: Penerima antuan iuran
PPU: Pekerja penerima upah

II. Defisit Arus Kas BPJS Kesehatan
(dalam trilyun rupiah)
Versi BPJS Kesehatan:
Defisit 2018: 12,1
Carry Over 2017: 4,4
Total: 16.5

Versi Review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): 10,9

III. Utang (gagal bayar) BPJS Kesehatan kepada Faskes
Januari – Desember 2018
(dalan trilyun rupiah)
Januari: 4,205
Februari: 2,522
Maret: 3,854
April: 1,156
Mei: 2,195
Juni: 0,281
Juli: 3,650
Agustus: 3,955
September: 11,454
November: 15,247
Desember: 16,426

IV. Pendapatan Versus Pengeluaran BPJS
(Dalam Trilyunan Rupiah)
Tahun
Pendapatan Premi
Pengeluaran
Selisih
2014
40,716
42,658
-1,942
2015
52,778
57,083
-4,305
2016
67,797
67,247
+0,550
2017
74,073
84,445
-10,372
2018 : Jan – Juni
40,285
43,300
-3.015

v. Biaya Premi versus Perhitungan Aktuaria
Katagori
Premi
Aktuaria
Selisih
PBI
Rp 23.000
Rp 36.000
Rp 13.000
Kelas 3
Rp 25.500
Rp 53.000
Rp 27.500
Kelas 2
Rp 51.000
Rp 63.000
Rp 12.000
Kelas 1
Rp 80.000
Rp 80.000
0

VI. Kenaikan Biaya Premi
Katagori
Perpres 111/2013
Perpres 19/2016
Perpres 28/2016
PBI
Rp 23.000
Rp 23.000
Rp 23.000
Kelas 3
Rp 25.500
Rp 30.000
Rp 25.500
Kelas 2
Rp 42.500
Rp 51.000
Rp 51.000
Kelas 1
Rp 59.500
Rp 80.000
Rp 80.000

VII. Premi Perorang Perbulan versus Biaya Perorang Perbulan
Premi per orang per bulan: Rp 34.119
Biaya per orang Per bulan: Rp 39.744
Selisih: - Rp 5.625

VIII. Fasilitas Kesehatan
Per 1 September 2018
Total: 27.534

Puskesmas (FKTP): 9.885
Dokter Praktek Perorangan (FKTP): 5.092
Dokter Gigi (FKTP): 1.211
Klinik Pratama (FKTP): 6.258
Apotik (FKRTL): 1.546
Klinik Utama (FKRTL): 234
Optik (FKRTL): 1.091
Rumah Sakit: 2.196

IX. Strategi Pengendalian Defisit
Pemerintah Membayar iuran PBI tiga bulan dimuka
Pemotongan dana transfer daerah atas tunggakan iuran Pemda ke BPJS Kesehatan
Pembatasan dana operasional BPJS Kesehatan (maksimal 4,8% dari pendapat premi)
Penggunaan dana pajak cukai rokok
Perbaikan manajmen klaim faskes(mitigasi fraud)
Perbaikan sistim rujukan dan rujuk balik
Cost sharing pda pelayanan yang berpotensi moral hazard
Strategic Purchasing
Sinergitas penyelenggaran jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaa, Asabri, Taspen dan Jasa Raharja)

Sumber: BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.4 / Tahun XXV / 22 - 28 Nov 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com