Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

HUKUM

Jalan Panjang Tol Semarang- Batang

BPJT melakukan tender ulang Proyek Jalan Tol Semarang- Batang. PT Marga Setia Puritama, pemenang proyek sejak tahun 2006 dinilai telah wanprestasi karena tak membayarkan jaminan pelaksanaan pada 2015. Sengketa itu pun berakhir di meja hijau.

Sebulan setelah penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Proyek Jalan Tol Semarang- Batang pada 27 April lalu, kini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berurusan di meja hijau. Pada Rabu lalu, sidang pertama dengan agenda gugatan PT Marga Setia Puritama (PT MSP). ''Targetnya, agar proyek itu dikembalikan pada PT Marga Setia Puritama,'' kata Kuasa Hukum PT MSP Romulo Silaen kepada Gatra.

Menurut Romulo, PT MSP mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal Mei lalu. Ini sebagai bentuk reaksi terhadap surat pengakhiran PPJT Jalan Tol Semarang-Batang pada Juli 2015 lalu. Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJT menganggap PT MSP telah cedera janji karena belum menyampaikan perpanjangan --sekaligus membayar uang-- jaminan pelaksanaan dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh BPJT.

Hal tersebut kemudian membuat BPJT melakukan tender ulang atas proyek yang dinilai mangkrak tersebut. Jasamarga Semarang-Batang selaku perusahaan patungan milik dua Badan Usaha Milik Negara, PT Jasa Marga dan Waskita Karya, dinilai telah berhasil memenangi tender tersebut. Namun hal inilah yang kemudian menjadi hal keberatan bagi PT MSP yang memang telah memiliki konsesi itu sejak 2006 silam.

Diakui Komisaris Utama PT MSP, Michael Li, perusahaannya memang tidak lagi melakukan pembayaran uang jaminan pelaksanaan sejak 2015 lalu. Argumen dia, MSP menilai pemerintah melalui BPJT telah ingkar janji karena tidak mampu memenuhi kewajiban pembebasan lahan di proyek sepanjang 75 km tersebut. ''Kami dituding wanprestasi, padahal BPJT yang lebih dulu wanprestasi,'' katanya kepada Gatra.

Dalam kontrak awal kesepakatan PT MSP dan BPJT memang telah diatur beberapa kewajiban dari masing-masing pihak. Sebagai investor, PT MSP harus membayar biaya operasional dan (BOP) pembebasan tanah. Sedangkan BPJT sebagai pihak yang membebaskan lahan dalam kurun waktu 24 bulan. 0 Namun hingga Oktober 2014 lalu, baru 3,3% lahan yang dibebaskan dengan biaya operasional dan pendukung telah mencapai Rp 17,6 milyar. ''Tapi pembebasan lahan tidak pernah dilakukan oleh BPJT. Kami mau bangun tol di mana kalau lahannya enggak ada,'' ujar Michael.

Pada April 2008 terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 yang dilanjutkan dengan terbitnya aturan lain Nomor 13/PMK.02/2013 pada Januari 2013. Aturan ini menyebutkan, biaya operasional dan pendukung (BOP) harus dimasukkan dalam DIPA/APBN dan tidak boleh lagi dibebankan kepada badan usaha.

Buntutnya, PT MSP harus menandatangani perjanjian baru untuk meneruskan proyek tol Batang-Semarang ini. Salah satu klausulnya adalah kewajiban PT MSP untuk memberikan jaminan pelaksanaan dan kewajiban BPJT sebagai pembebas lahan. ''Tapi pemerintah kembali tidak bisa merealisasikan pembebasan lahan,'' kata Michael.

Tidak kunjung direalisasikan pembebasan lahan itulah yang membuat PT MSP enggan membayarkan jaminan pelaksanaan pada 2015. Namun buntutnya, PT MSP dinilai cedera janji yang berakhir dengan pemutusan kontrak pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang oleh BPJT. Michael menilai, tindakan itu sebagai kesewenang-wenangan BPJT yang sengaja ingin menyingkirkan perusahaannya dari proyek tersebut.

''Sebelumnya, ada pertemuan yang intinya agar PT MSP menyerahkan sebagian sahamnya ke Waskita Karya,'' kata Michael. Namun ia menolak. ''Karena kami tidak memenuhi permintaan itu berujunglah pada kondisi seakan-akan kami telah melakukan wanprestasi,'' ucapnya. Hal lainnya, PT MSP telah rutin membayar BOP sejak 2006-2013, namun hingga kontrak diputus tidak ada pertanggungjawaban atas hal tersebut.

Sebaliknya, PT Waskita Karya Tollroad dan PT Jasa Marga Tbk malah ditetapkan sebagai pemenang tender pengerjaan Jalan Tol Batang-Semarang, Maret 2016 lalu. Michael menilai ada keanehan dalam pemenangan tersebut. Salah satunya pelaksanaan proses lelang yang sangat singkat. Juga dari sisi nilai, konsesi ini lebih mahal yaitu sebesar Rp 11 tilyun dibanding versi PT MSP yang hanya Rp 7 trilyun. ''Kami berani dengan harga yang lebih murah. Kenapa harus dikasih,'' Michael menandaskan.

Upaya PT MSP mempertanyakan pemutusan kontrak telah dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah perdamaian lewat pengadilan yang diajukan PT MSP. Namun, BPJT disebut Michael, tidak pernah menghiraukan. Selain itu, upaya somasi juga sudah dilakukan September 2015 silam. ''Tapi tidak pernah ada balasan dari BPJT,'' kata Michael.

Akhirnya PT MSP pun melayangkan perkara ini ke ranah hukum. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Herry Trisaputra Zuna hanya menjawab normatif. ''Itu lelang sudah berjalan. Ya jalan saja,'' ujarnya kepada Gatra.

Menurut Herry, lelang dilakuan setelah PT MSP tidak lagi menyediakan uang jaminan 1 % dari nilai proyek tersebut. Hal itu sudah menjadi peraturan dari BPJT untuk dilelang kembali. ''PT Marga (PT MSP) tidak melanjutkan jaminan,'' ujarnya. Padahal hal itu sudah menjadi kewajiban dalam klausul kontrak.

Mangkraknya proyek Jalan Tol Batang- Semarang memang terkendala akibat penyediaan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun bila lahan belum tersedia, dalam klausul sebenarnya pengerjaan proyek itu bisa diperpanjang. ''Pemerintah bisa dinyatakan default oleh badan usaha. Tapi itu tidak dilakukan badan usaha,'' kata Herry.

Nah, PT MSP, lanjut Herry, akan menerima kompensasi atas nilai selesai pekerjaan yang dilakukannya. Saat ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang menghitung nilai pekerjaan yang telah selesai. Nantinya akan dibayar kompensasi tersebut oleh Jasa Marga dan Waskita.

Mengenai perbedaan nilai tender antara Jasa Marga Batang-Semarang dan PT MSP, menurut Herry, merupakan hal yang wajar. "Yang dulu itu kan tahun berapa sudah berjalan. Sekarang kan harganya berkembang. Lingkupnya juga berbeda. Yang sekarang lebih besar," katanya.

Edmiraldo N.N. Siregar dan Taufiqurrohman

Cover Majalah GATRA edisi No.48 / Tahun XXIV / 27 Sep - 3 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com