Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Berburu Penebar Teror Papua

Presiden Joko Widodo menegaskan negara tidak takut pada aksi keji pelaku teror yang menghambat pembangunan di Papua. Menkopolhukam menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar kelompok Egianus Kogoya habis-habisan.

Selasa, 11 Desember 2018. Sekitar pukul 06.00 WIT, terjadi kontak senjata antara anggota Kodam XVIII/Cendrawasih dan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Arah tembakan yang dilancarkan para penebar teror itu berasal dari Barat dengan ketinggian sekitar 500 meter, di antara rimbun pepohonan. Sasarannya adalah pos TNI.

Anggota TNI yang berada di dalam pos lantas membalas, sehingga terjadi kontak tembak. Separuh dari anggota TNI lainnya keluar dari pos dan berusaha melakukan pengejaran ke arah datangnya serangan, dipimpin oleh Komandan Pos, Lettu Infanteri Ardan.

KKSB melarikan diri, terpencar masuk hutan dengan tetap sesekali melancarkan serangan. Pasukan TNI tetap melakukan pengejaran dengan memanfaatkan jejak KKSB yang ditemukan. Akibat serangan tersebut, dua prajurit TNI mengalami luka tembak. “Korban atas nama Pratu Budi dengan luka tembak di bahu dan Praka Aswad luka ringan di pelipis,” demikian dipaparkan oleh Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, kepada GATRA.

Menurut Aidi, pos TNI di Yigi itu baru didirikan sebagai respons atas penembakan terhadap puluhan pekerja karyawan PT.Istaka Karya di Puncak Kabo, Distrik Yigi, 2 Desember lalu.

Seperti diketahui, pada Sabtu, 1 Desember lalu, 28 pekerja di kamp PT Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek pembangunan jembatan di Kali Aworah dan Kali Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, dijemput oleh 50-an orang anggota KKSB pimpinan Egianus Kogoya. Mereka digiring ke Puncak Kabo, lantas dieksekusi.

Tidak semua pekerja tewas di tempat. Berdasarkan keterangan Kapolda Papua, Irjen Polisi Martuani Sormin, beberapa dari mereka pura-pura mati, lantas melarikan diri. Tercatat ada 17 orang tewas di tempat, 11 orang melarikan diri. Dari mereka yang melarikan diri, tiga di antaranya ditangkap kembali oleh KKSB dan dieksekusi mati. Empat orang berhasil menyelamatkan diri dan berlindung di Pos TNI di Distrik Mbua, sisanya hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk mengejar Egianus Kogoya dan kelompoknya sebagai pelaku penembakan puluhan pekerja pembangunan jembatan di Distrik Yigi itu.

Dalam keterangan tertulis yang diterima GATRA pada Selasa, 4 Desember lalu, Wiranto menyebut telah meminta Panglima TNI dan Kapolri melakukan pengejaran habis-habisan untuk memastikan peristiwa tersebut tidak terulang lagi.

Kolonel Aidi menyebut bahwa Kodam XVIII Cendrawasih dan Kapolda Papua telah bekerja sama menerjunkan Satgas Penegakan Hukum untuk memburu KKSB yang dipimpin Egianus. Satgas Gakkum ini dibentuk sekitar dua bulan lalu, ketika rentetan peristiwa teror dan serangan dilakukan oleh KKSB.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebut ada tambahan sebanyak 154 personel gabungan TNI/Polri dikirim ke Papua untuk melakukan pengejaran dan penumpasan KKSB serta untuk memulihkan keamananan di tanah Papua.

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Rabu, 5 Desember lalu, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di seluruh lokasi di Papua tetap berjalan pasca-pembantaian terhadap para pekerja proyek jembatan itu. Presiden menegaskan, pemerintah tidak takut pada KKSB yang melakukan pembantaian itu. “Malah membuat tekad kita makin membara untuk melanjutkan tugas besar kita membangun tanah Papua,” ujarnya.

***

Sekjen Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB ) Organisasi Papua Merdeka (OPM), Antonius Lego Obed Tabuni, membenarkan bahwa kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya telah menembak mati pekerja Indonesia yang bekerja di proyek yang diawasi TNI. Menurutnya, para pekerja yang berstatus warga sipil itu sengaja digiring dulu ke Puncak Kabo untuk memancing aparat TNI keluar. “Tapi karena TNI tidak keluar, Egy dan kelompoknya tembak mati para pekerja,” ujar Anton Tabuni kepada GATRA melalui sambungan telepon.

Lebih jauh, Anton Tabuni, memastikan bahwa pihaknya tidak akan mundur dari medan perang meski satuan gabungan TNI/Polri telah dikerahkan untuk memburu Egianus. Ia menyebut seruan pemerintah Indonesia yang meminta agar Egianus dan kelompoknya untuk menyerahkan diri, adalah pernyataan yang tidak relevan. “Kami siap kapan saja untuk berperang. Kapan saja. Kami tunggu di Markas TPN PB di Rimba Papua,” ujarnya.

Anton Tabuni menolak untuk memaparkan peta kekuatan kelompok Egianus Kogoya. Yang jelas, ujarnya, pihaknya memberikan apresiasi atas aksi mereka di Nduga. Ia juga mengingatkan bahwa yang diinginkan oleh TPNPB OPM adalah kemerdekaan dan kedaulatan, bukan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Menurut Kolonel Aidi, jumlah teroris pimpinan Egianus sekitar 50 orang. Mereka, menurutnya, diperlengkapi dengan sekitar 20 senjata campuran dan otomatis berstandar militer. Sumber GATRA dari kalangan intelejen TNI menyebut, kelompok yang membantai para pekerja Istaka Karya di Puncak Kabo berjumlah sekitar 30 orang dengan tujuh senjata laras panjang, tiga senjata laras pendek, dan senjata-senjata tajam.

Sebelum ini, dalam catatan Kodam XVII/Cenderawasih, Egianus dan kelompoknya terlibat dalam penembakan pesawat komersial Twin Otter PK-HVU milik Dominim Air di Lapangan Terbang Kenyam, Nduga, 22 Juni silam.

Tiga hari kemudian pada 25 Juni, pesawat Twin Otter Trigana Air kembali ditembaki oleh kelompok ini di Lapangan Terbang Kenyam, Kabupaten Nduga. Saat kejadian, pesawat sedang menurunkan pasokan logistik untuk keperluan pemilihan gubernur Papua. Dan masih ada sejumlah aksi kekerasan dan pembunuhan warga sipil lainnya.

Rekam jejak kekejaman Egianus Kogoya di wilayah Kabupaten Nduga diduga berhubungan dengan surat peringatan yang dibuatnya pada sekitar awal November 2017 lalu. Surat tersebut kabarnya langsung diberikan kepada pimpinan kamp Istaka Karya yang berada di Distrik Yigi.

Salah satu poin dalam surat itu adalah meminta perusahaan menghentikan semua pekerjaan proyek sebelum memasuki bulan Desember setiap tahunnya. “Permintaan dari KKB, sebelum akhir November, kamp pekerja harus dikosongkan, sebab setiap tanggal 1 Desember adalah perayaan ulang tahun Papua Merdeka,” begitu diungkapkan oleh Nathal, 40 tahun, mantan karyawan Istaka Karya yang mengaku mengetahui keberadaan surat itu.

Nathal, yang telah keluar dari Istaka Karya pada April lalu, mencoba mengingat-ingat bahwa setelah surat itu diterima, pada akhir November perusahan bersikeras untuk meneruskan pengerjaan jembatan karena ditargetkan harus selesai pada akhir tahun 2018. “Saat itu saya berpikir, jika kami bertahan di sini, siapa yang bertanggung jawab? Kami punya nyawa, sehingga saya bersama 30 orang pekerja lainnya mengosongkan mes,” ujarnya.

Menurut catatan Polda Papua, pada 12 Desember tahun lalu, seorang operator alat berat bernama Vicko dari Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, diadang oleh anggota KKSB-nya Egianus. Vicko ditemukan tewas dengan luka tusukan di kepala.

Terkait pembantaian keji terhadap para pekerja Istaka Karya awal Desember lalu, Nathal menduga, KKSB pimpinan Egianus di Nduga marah karena surat peringatan itu tak ditanggapi oleh pekerja dan perusahaan Istaka Karya. Apalagi saat tiba hari perayaan ulang tahun OPM, camp pekerja belum juga kosong. Hingga akhirnya tragedi pembantaian pekerja Istaka Karya terjadi.

Bambang Sulistiyo, Antonius Un Taolin, dan Katharina Lita (Papua)

***

Pembangunan Papua Tetap Berjalan

Pendekatan sosiologis dan antropologis menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk tanah Papua. Pendekatan kultural ini tercermin dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Menurut Staf Ahli Menteri PPN/BAPPENAS Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi, dalam setahun terakhir pemerintah menerbitkan dua Paket Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua. Pertama, Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kedua, Inpres Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

“Paket kebijakan ini ditujukan kepada 27 pimpinan kementerian, lembaga, Gubernur Papua dan Papua Barat, serta para Bupati dan wali kota se-Tanah Papua,” ujar Okto.

Dalam melaksanakan paket kebijakan Inpres 10/2017 tentang Dukungan PON XX 2020 di Papua, Okto melanjutkan, pemerintah melihat bahwa proyek pembangunan venue PON di Papua memiliki arti penting, bukan saja keolahragaan di Papua. Proyek ini menjadi kebanggaan Indonesia di wilayah timur dan sebagai tanda kebangkitan olahraga dari Papua. Dampak ke depan, pelaksanaan PON diharapkan mampu menggerakkan perekonomian sehingga PON XX Papua tahun 2020 ini bukan hanya sukses prestasi melainkan juga sukses ekonomi dan kesejahteraan.

Sementara itu, menurut Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Velix V. Wanggai, saat ini pemerintah secara intens mempertajam kebijakan dan program pengembangan sosial ekonomi kawasan di sepanjang koridor Trans Papua, baik di wilayah Provinsi Papua maupun Papua Barat.

Velix mengakui bahwa membangun Papua tidaklah mudah. Ada kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Pasca-tragedi penembakan pekerja Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua, Velix memastikan bahwa program pembangunan Trans Papua sebagai komitmen pemerintah terhadap Papua tetap berjalan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. “Apa pun kejadian yang dihadapi itu adalah sebuah perjalanan panjang dari komitmen kita pada Papua,” ujarnya.

Bappenas tengah menata segmen-segmen Trans Papua diberbagai titik di Papua dan Papua Barat. Dalam penataan tersebut termasuk keberadaan kawasan pemukiman kampung di sepanjang Trans Papua. Jika kawasan tersebut sudah terbentuk, pemerintah akan melihat potensi ekonomi, pusat pemukiman, pendidikan, dan pendekatan kesehatan apa yang cocok untuk dikembangkan.

Riana Astuti
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.7 / Tahun XXV / 13 - 19 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com