Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

TEROPONG

Pabrik Perakit iPhone Pindah ke Indonesia

Kabar baik menerpa Indonesia. Pegatron, perusahaan perakit Iphone asal Taiwan, memutuskan hengkang dari Cina dan pindah ke Indonesia. Kabar itu pertama muncul di koran Nikkei Asian Review, awal Desember. Mengutip sumber anonim mereka, Nikkei melaporkan Pegatron telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengalihkan produksi komponen ke sebuah pabrik yang akan disewa di Batam.

Menurut sumber Nikkei, keputusan itu merupakan respons terhadap perang dagang AS-Cina yang membuat komponen iPhone yang diproduksi di Cina dikenai tarif tinggi oleh AS. Diversifikasi lokasi pabrik ke Indonesia akan membuat Pegatron bisa keluar dari tekanan perang dagang. Sumber itu juga menyebutkan bahwa Pegatron akan memulai operasi di Batam dalam satu bulan ke depan.

Sejumlah pihak di Tanah Air sudah mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Senin pekan lalu, PT Sat Nusapersada Tbk, yang berlokasi di Batam, mengumumkan telah mendapatkan kontrak dari Pegatron untuk merakit produk-produk Apple. Pengumuman itu disampaikan Sat Nusapersada dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEJ).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, juga membenarkan kabar itu. Kamis pekan lalu, Luhut mengatakan Pegatron awalnya memang sempat ragu mau pindah ke Indonesia. Tapi pemerintah berhasil meyakinkan Pegatron. "Saya jawab, semua izin kita urusin, pokoknya kamu (Pegatron) investasi di sini," kata Luhut. Menurut Luhut, rencananya pada kuartal I 2019 relokasi Pegatron ke Batam sudah akan tuntas.

Basfin Siergar

***

Motif di Balik Ceceran E-KTP

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan tentang penemuan ribuan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el atau yang dikenal sebagai e-KTP) yang tercecer di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Menurut Tjahjo, e-KTP yang ditemukan di area persawahan itu merupakan cetakan tahun 2011 dan sebagian sudah habis masa berlakunya. Kejadian itu merupakan kedua setelah pada Mei lalu pihaknya menemukan tumpukan e-KTP terbuang di jalan, persisnya di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Tjahjo mencurigai ada motif politik di balik penemuan ribuan KTP tersebut. Pada tahun politik ini, katanya, ada banyak pihak yang melakukan kegiatan yang berpotensi menyulut kegaduhan. "Ya kalau saya melihat indikasinya ada unsur di sana (kepentingan politik) walau itu e-KTP sudah kedaluwarsa," kata Tjahjo kepada wartawan, selepas menghadiri Rakornas Pengawasan Pemilu 2019 di Ancol, Jakarta Utara, Senin lalu.

Mendagri menyebutkan adanya indikasi bahwa pelaku pembuangan e-KTP adalah oknum internal Kemendagri. Meskipun demikian ia tidak akan berspekulasi lebih jauh karena masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Bila hal tersebut terbukti benar, Tjahjo berjanji akan memberikan sanksi tegas.

"Sanksi tegas jelas kalau tertangkap. Kemarin ada yang kami turunkan pangkatnya. Kalau terjadi lagi, akan kami pecat. Karena ini data e-KTP walau tidak menganggu sistem ya, tapi kan menimbulkan suasana [gaduh] pertanyaan-pertanyaan," katanya.

Ia memastikan, menguapnya kasus tersebut tidak akan menganggu sistem pendataan KTP elektronik. "Sistem dipastikan aman," katanya. Tjahjo menyebutkan, dalam pemeriksaan awal pihaknya sudah menemukan beberapa kejanggalan, misalnya: KTP elektronik itu kedaluwarsa, tetapi wujud fisiknya masih utuh dan terisi data pribadi warga. "Harusnya digunting. Ini kok belum digunting dicecer, terus nyecer-nya kok di sawah, yang menarik itu aja," ujarnya.

Andhika Dinata

***

Pemerintah Minta Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengancam akan memanggil Pertamina bila tidak juga segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi hingga Januari 2019.
Penegasan itu diasmpaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Djoko Siswanto, Selasa lalu. Menurut Djoko, Pertamina sebelumnya sudah berjanji akan menurunkan harga BBM nonsubdisi seiring penurunan harga minyak dunia. Pihak ESDM kini menanti Pertamina menepati janji tersebut. "Janjinya diturunkan Januari. Kalau tidak ditepati, kami panggil lagi," kata Djoko.

Sekadar informasi, sejak akhir November, pemerintah memang meminta perusahaan minyak untuk menurunkan harga BBM nonsubdi. Ini karena harga minyak mentah dunia juga turun. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP), misalnya, saat ini sekitar US$62 per barel, turun dari sebelumnya US$77 per barel pada Oktober.

Sebelumnya, PT Total Oil Indonesia sudah mematuhi arahan tersebut. Total menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Performance 92 dan Performance 94 dengan nilai penurunan antara Rp200-Rp250 per liter. Penurunan itu sudah dimulai sejak 1 Desember.

Sejauh ini, Pertamina memang belum mengumumkan kapan akan melakukan penurunan itu. Awal Desember, Dirut Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan Pertamina masih mengkaji rencana tersebut. "Itu business decision. Kita akan mengambil keputusan di saat yang tepat," katanya.

Basfin Siregar

***

Sidang Lanjutan Kasus Suap PLTU Riau 1

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, bersaksi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa lalu. Ia mengaku pernah meminta Johanes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Narural Resources (BNR) Ltd dan Eni Maulani Saragih selaku Ketua Komisi VII DPR RI untuk berkoordinasi dengan Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) sehubungan dengan proyek PLTU Riau 1.

"Betul," kata Sofyan Basir menjawab pertanyaan salah satu jaksa penuntut umum KPK yang mengonfirmasi kesaksian Supangkat Iwan Santoso yang bersama-sama Sofyan hadir sebagai saksi dalam sidang perkara suap dan gratifikasi yang membelit terdakwa Eni Maulana Saragih.

Sofyan menyebutkan, dalam pertemuannya dengan Eni dan Kotjo yang didampingi oleh bawahannya Supangkat Iwan Santoso, tidak ada satu pun klausul perjanjian yang diubah. "Mungkin mereka berpikir saya bisa mengubah. Tapi tidak ada satu titik pun yang diubah. Bu Eni mitra kami yang kami hormati. Jadi, kalau diundang, kami datang," katanya.

Selain meminta keterangan Sofyan, jaksa juga menanyai Supangkat Iwan Santoso tentang proses perkenalan dengan Sofyan Basir dengan Eni dan Kotjo beserta jajarannya di PLN. Supangkat mengaku mengenal Eni selaku anggota dewan kala itu. "Hadir sama Kotjo kira-kira awal 2016. Saya sebagai Direktur Tanggung Jawab Pengadaan, apabila ada pengusaha [datang] tentu kami terima. Sepanjang kami tahu, saudara terdakwa sebagai fasilitator pertemuan," katanya.

Pertemuan pertama berlangsung di kantor pusat PLN, di ruangan Sofyan Basir. "Pertama kali di PLN kantor pusat di ruang Dirut, saya temani Dirut, ada Direktur Perencanaan, Ibu Nicke [Nicke Widyawati] dan kemudian saudari terdakwa," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kehadiran Sofyan Basir dan anak buahnya Supangkat Iwan Santoso merupakan bagian dari persidangan kasus suap dan gratifikasi kepada anggota DPR, Eni Maulana Saragih. Eni didakwa menerima suap Rp4,7 milyar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Menurut keterangan jaksa, uang tersebut diberikan sebagai katebelece agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Proyek tersebut rencananya dikerjakan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources, dan China Huadian Engineering Company Ltd.

Andhika Dinata

Cover Majalah GATRA edisi No.7 / Tahun XXV / 13 - 19 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com