Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Jokowi Menantang Prabowo di Sumatera Barat

Pada Pilpres 2014, Prabowo menang telak atas Jokowi di 10 provinsi, termasuk Sumatera Barat. Kini Jokowi berupaya merebut suara di kantong-kantong pendukung Prabowo. Di Sumatera Barat, 10 kepala daerah mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf. Ada tekanan hukum di balik dukungan itu?

Ada beberapa trivia menarik tentang Kabupaten Kepulauan Mentawai. Antara lain soal pembangunan infrastruktur. Sejak dicanangkan pada 2015, proyek jalan Trans Mentawai yang menghubungkan empat pulau terbesar (Pagai Utara, Pagai Selatan, Sipora, dan Siberut) mulai memperlihatkan hasil. Dari target total 393 kilometer, hingga kini telah lebih dari 138 kilometer jalan yang telah dibangun.

Urusan infrastruktur itu berhubungan dengan trivia berikutnya, yakni Mentawai sebagai satu dari tiga kabupaten di Sumatera Barat yang masuk dalam daftar 122 kabupaten tertinggal 2015-2019 di Indonesia. Presiden Joko Widodo menetapkan daftar itu dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) lantas mengerucutkannya dalam daftar prioritas percepatan pembangunan 80 kabupaten tertinggal. Mentawai masuk dalam daftar prioritas tersebut.

Ada satu lagi trivia menarik tentang Mentawai. Kabupaten yang letaknya ada di paling barat Sumatera ini menjadi satu-satunya –dari 19 administrasi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat—yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pilpres 2014 lalu.

Seperti diketahui, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendominasi perolehan suara di Sumatera Barat pada pilpres lalu. Prabowo meraup 1,79 juta atau 76,9% suara, sementara Jokowi hanya berhasil mengumpulkan 559.000 atau 23,1% suara.

Di antara faktor yang menyebabkan kemenangan telak Prabowo atas Jokowi di Sumatera Barat, menurut sejumlah pengamat politik lokal, adalah, solidnya kerja tim sukses Koalisi Merah Putih (KMP) yang banyak melibatkan kepala daerah, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Saat itu, hampir semua kepala daerah di Sumatera Barat berasal dari parpol pendukung KMP.

Namun menjelang pilpres 2019, tanda-tanda yang mengoreksi –kalau tidak mau disebut merebut—dominasi Prabowo di Sumatera Barat mulai terlihat.

Senin pekan lalu, beredar surat pernyataan dukungan terhadap pasangan Jokowi-Maruf Amin yang ditandatangani oleh 10 bupati dan wali kota di Sumatera Barat. Mereka adalah Bupati Dharmasraya, Sultan Risaka Tuanku Kerajaan; Bupati Pasisir Selatan, Hendrajoni; Bupati Pasaman, Yusuf Lubis; Bupati Sijunjung, Yaswir Arifin; Wali Kota Bukittinggi, Ramian Nurmatilas; Bupati Solok, Gusmal; Wali Kota Solok, Zul Elfian; Bupati Tanah Datar, Irdiansyah Tarmizi; Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi; dan Bupati Mentawai, Yudas Sabbanggalet.

Keesokan harinya, bertempat di Hotel Inna Muara, Padang, enam dari 10 kepala daerah itu membuat acara deklarasi dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf. Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, yang berperan sebagai juru bicara dalam deklarasi itu menyebut dukungan itu didasari keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan di berbagai bidang. “Kami mendukung beliau lanjut periode kedua,” ujarnya.

Sutan Riska menyebut deklarasi tersebut diinisiasi oleh 10 bupati/wali kota penanda tangan. “Bukan atas dasar paksaan,” ia menegaskan.

***

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan dukungan dari 10 kepala daerah di Sumatera Barat tersebut merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. “Banyak kepala daerah [memberikan dukungan] dan itu juga merupakan momentum. Kita ini negara besar sehingga koordinasi kebijakan pusat ke daerah diperlukan,” kata Hasto kepada Dara Purnama dari GATRA di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.

Wakil Ketua Harian TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mengatakan dirinya sempat berkomunikasi dengan beberapa kepala daerah pendukung Jokowi-Ma’ruf di Sumatera Barat itu. Menurut politisi PPP tersebut, dukungan adalah hasil dari tersalurkannya kepentingan kepala daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya.

"Mereka rasakan empat tahun pemerintahan Jokowi ini implementasi undang-undang desa dan pemerintahan daerah. Kebijakan APBN mengalir lebih besar, dana untuk daerah seperti transfer daerah, lalu dana desa itu jauh lebih besar. Itu semua dianggap membantu masyarakat dan menggerakkan ekonomi di daerah," Arsul memaparkan.

Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku tidak khawatir dengan dukungan 10 kepala daerah di Sumatera Barat kepada kubu sebelah. Menurut Juru Bicara Kampanye Nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, pilihan dan suara kepala daerah itu berbeda dengan pilihan dan suara aspirasi masyarakat yang dipimpinnya. “Para kepala daerah itu hanya membawa gerbong kosong,” ujarnya kepada wartawan GATRA Riana Astuti.

Andre mengatakan bahwa pihaknya tidak merasa kecolongan dengan deklarasi sepuluh kepala daerah itu. Ia malah menyebut ada indikasi atau dugaan bahwa dukungan itu disebabkan oleh tekanan hukum yang diterima para kepala daerah, “Patut diduga mereka mencari aman,” ujarnya. Andre optimistis kubunya dapat meraup dukungan 70% masyarakat Sumatera Barat dalam pilpres mendatang.

Untuk mengamankan suara Sumatera Barat, kubu Prabowo telah menyiapkan sejumlah langkah konkret. Antara lain dengan memboyong para tokoh gerakan #2019GantiPresiden seperti Neno Warisman, Sang Alang, dan Fadli Zon ke Sumatera Barat pada akhir September ini untuk meresmikan Badan Pemenangan Provinsi Sumatera Barat kubu Prabowo-Sandiaga. “Awal Oktober nanti giliran Sandiaga Uno ke Sumatera Barat untuk kampanye,” Andre menjelaskan.

Menurut pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, kepala daerah adalah jabatan politik yang didapat melalui proses politik yang melibatkan khalayak pendukung. Oleh sebab itu, dukungan para kepala daerah itu dapat membawa pengaruh pada peningkatan dukungan suara untuk Jokowi pada pilpres mendatang. “Di daerah berlaku juga relasi patron-klien. Sehingga bisa jadi, kepala daerah dianggap sebagai patron masyarakatnya,” ia memaparkan.

***

Selain Sumatera Barat, pada pilpres 2014, Jokowi juga kalah suara di sembilan provinsi lainnya. Yaitu, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Upaya kubu Jokowi untuk menutupi lubang suara, tidak hanya terlihat di Sumatera Barat. Di Jawa Barat, upaya konsolidasi pendukung Jokowi membuahkan hasil signifikan. Pada pilpres 2014, Prabowo unggul dengan perolehan 59,78% suara, sementara Jokowi meraup 40,22% suara. Selisih perolehan suara di antara dua kandidat di Jawa Barat lebih dari 4 juta suara (sebagai perbandingan, di Sumatera Barat yang persentase kemenangannya paling tinggi, Prabowo “hanya” unggul sekitar 1,2 juta suara atas Jokowi).

Namun dalam pilgub Jawa Barat pada Juni lalu, tiga dari empat pasangan calon yang berlaga memiliki relasi politik dengan Jokowi, baik secara “langsung” maupun melalui parpol-parpol pendukung pemerintah. Dan Ridwan Kamil, gubernur terpilih Jawa Barat masa tugas 2018-2023, telah memastikan dukungannya kepada Jokowi-Ma’ruf.

Contoh lainnya adalah Sumatera Selatan. Pada pilpres 2014, Jokowi (48,74%) kalah tipis dari Prabowo (51,26%) di Sumatera Selatan. Indikasi Jokowi akan menutup lubang suaranya di Sumatera Selatan antara lain tampak dari pernyataan dukungan gubernur terpilih Sumatera Selatan, Herman Deru, dan wakilnya, Mawardi Yahya. Pasangan ini diusung NasDem, PAN, dan Hanura dalam pilgub 2018 lalu. Herman adalah kader NasDem, sementara Mawardi kader Golkar.

Model dukungan yang kurang-lebih sama berpotensi didapat Jokowi dari Riau, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Menurut juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah, potensi oke kubunya dalam menutup lubang suara di sejumlah provinsi antara lain disebabkan adanya perbedaan strategi kampanye yang mendasar antara pilpres 2014 dengan pilpres 2019. Pada 2014, baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama berjanji kepada masyarakat melalui visi, misi, dan program. Artinya, pada saat itu semuanya baru sebatas janji. Namun pada 2019, yang dikampanyekan tim Jokowi adalah hasil kerja nyata yang sudah dilakukan selama lebih-kurang empat tahun berjalan.

"Masyarakat di bawah, terutama kepala-kepala daerah itu, merasakan betul pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi,” demikian klaim Basarah. Politisi PDI Perjuangan ini menyebut dukungan dari Sumatera Barat dan daerah-daerah lainnya kepada Jokowi bersifat natural dan tidak direncanakan. “Tidak ada strategi khusus,” ia menambahkan.

Dengan indikasi dukungan daerah itu, Basarah memprediksi Jokowi-Maruf akan meraup lebih 60% suara nasional dalam Pilpres 2019. “Daerah kemenangan di 2014 kita pertahankan. Dan di daerah yang kalah seperti Sumatera Barat, Banten dan Jawa Barat, saya optimistis Pak Jokowi akan menang di 2019,” ujarnya.

Bambang Sulistiyo dan Zulfikar (Padang)
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.4 / Tahun XXV / 22 - 28 Nov 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com