Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Politik Dinasti, Kotak Kosong, dan Kontestan Tersangka

Hajatan pilkada 2018 ditandai dengan berbagai peristiwa unik. Tersangka korupsi masih bisa memenangi kontestasi. Politik trah patah di ajang pemilihan gubernur. Calon tunggal bukan tidak mungkin terjungkal oleh kotak kosong.

Laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menginfokan real count pilkada 2018 tidak bisa diakses, Rabu pekan lalu. Hitungan berbasis formulir C1 itu sejatinya bisa memberikan informasi lebih akurat dibandingkan hitung cepat lembaga sigi. Namun, akibat ulah peretas, KPU harus menutup akses informasi itu. ''Serangan itu menyebabkan kekacauan. Mereka menyerang sampai mengubah tampilan hasil dan sebagainya,'' kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wahyu menjelaskan, terkait dengan penyerangan itu pihaknya sudah melaporkan kepada pihak berwenang. Dia menekankan bahwa publik harus tahu bahwa Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) KPU belum bisa menjadi patokan akhir. ''Belum menjadi hasil resmi,'' katanya. Meski demikian, jika hasil perhitungan diutak-atik peretas, bisa menimbulkan kekacauan. Karena itu, KPU memberlakukan sistem buka-tutup.

''Sayangnya upaya kami memberikan informasi diganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu Situng kami buka-tutup,'' katanya. Semua itu untuk mencegah kacaunya informasi yang diterima masyarakat. Walhasil, masyarakat kudu sabar menunggu hasil penghitungan resmi KPU, 7 Juli 2018.

Wahyu menegaskan, hasil resmi penghitungan suara KPU disampaikan setelah KPU melakukan rapat pleno terbuka. Situng menurutnya ditampilkan dalam rangka keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya peretasan tersebut, maka KPU tidak bisa sepenuhnya menampikan hasil secara realtime karena ganasnya serangan peretas.

Serangan ke laman KPU merupakan sedikit persoalan dari pilkada bareng yang secara umum berlangsung lancar. Persoalan lain yang ditemukan dalam pilkada kali ini, adanya jadwal pilkada susulan di dua kabupaten di Papua, yakni Kabupaten Paniai dan Kabupaten Nduga. Wahyu menyebutkan, terjadinya kemunduran waktu pencoblosan di kedua wilayah tersebut lebih disebabkan oleh faktor teknis dan kendala keamanan. ''Ada beberapa penyebab, antara lain faktor keamanan, kemudian faktor geografis yang menyebabkan distribusi logistik tidak lancar,'' katanya.

Berkaitan dengan kendala klasik keamanan, KPU terang Wahyu terus berkoordinasi dengan aparat keamanan baik itu TNI maupun Polri. ''Setiap akan pilkada selalu kita lakukan simulasi pengamanan terhadap wilayah yang dianggap berpotensi ada gangguan keamanan. Tetapi realitas tetap saja dimungkinkan situasi yang tidak diperkirakan,'' katanya.

Kondisi tidak kondusif juga terjadi akibat hasil hitung cepat lembaga sigi di Kalimantan Barat. Pendukung Karolin Margret Natasa, yang menurut hitung cepat SMRC dan LSI berada di posisi kedua,tidak terima. Hasil itu dikuatkan beberapa lembaga survei. Pasca-pengumuman hasil hitung cepat, terjadi kericuhan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sebelum memutuiskan ikut kontestasi gubernur, Karolin memang menjabat sebagai Bupati Landak.

Beberapa pendukung Karolin merusak fasilitas umum dengan membawa mandau. Akibatnya 100 orang lebih diungsikan untuk menghindari bentrok serius. Menyikapi kejadian rusuh di Kalimantan Barat yang sempat viral, Wahyu Setiawan menjelaskan peristiwa tersebut hanya sebagian kecil dari potret hasil penyelenggaraan pilkada. ''Problematika minor di beberapa daerah jangan menyebabkan masyarakat menjadi tercerai-berai,'' katanya.

Untuk itu KPU mendorong masyarakat dan simpatisan pendukung kader untuk bersikap matang dan legowo menyikapi dinamika pilkada. ''Dalam kontestasi pilkada pasti ada yang menang dan yang kalah. Kami sangat menyayangkan adanya konflik sosial yang dipicu hasil pilkada,'' Wahyu menerangkan kepada GATRA.

Pihaknya juga menyayangkan bila keributan yang terjadi dipicu oleh rilis perolehan hasil pilkada yang didapat dari hitung cepat (quick count). KPU sendiri, Wahyu menambahkan, telah mengatur peran lembaga survei yang hanya dimungkinkan untuk memberikan prediksi, sementara hasil akhir tetap di KPU.

Hasil resmi pilkada akan diumumkan oleh KPU melalui rapat pleno secara berjenjang. Repotnya, ada kecenderungan lembaga survei menjadi alat politik. Jadi, lembaga survei melakukan kegiatan survei kemudian hasilnya untuk memengaruhi opini publik,'' ia menambahkan. Namun ia tak menampik fenomena sigi lembaga survei meroket setelah adanya kontestasi pilpres 2014. ''Di mana sekelompok lembaga survei menyatakan pemenangnya si A, sekelompoknya lagi menyatakan si B sebagai pemenang,'' katanya.

Pilkada serentak 208 juga mencatat beberapa hasil "kejutan". Sebut saja, ketika perolehan beberapa kontestan yang menyandang status tersangka korupsi anjlok, ternyata ada saja yang meraih kemenengan. Sekalipun sang calon sudah mendekam di ruang tahanan. Ada juga pasangan calon yang kalah oleh kotak kosong. Kejuatan lainnya adalah mulai rontoknya dinasti politik di beberapa daerah.

Dua Tersangka Korupsi Unggul
Berompi oranye bertuliskan Tahanan KPK, Ahmad Hidayat Mus, mengucapkan terimakasih pada rakyat Maluku Utara yang telah memilihnya menjadi gubernur, Senin lalu. "Saya terima kasih kepada semua saudara-saudara yang sudah memilih Ahmad-Rivai nomor 1. Bagi saya ini adalah bagian nikmat yang sangat luar biasa," katanya. Selanjutnya, Ahmad Mus harus melakoni masa 20 hari pertama penahanan di Rutan Cabang KPK Jakarta Timur Kav K-4.

"Dilakukan penahanan terhadap AHM selama 20 hari ke depan terhitung hari ini (Senin),'' kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Ahmad dan Zainal Mus (adiknya), tersangka korupsi proyek fiktif pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula 2009. Saat itu, Ahmad menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula 2005-2010, sedangkan Zainal, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2009-2014.

Diduga, anggaran proyek tersebut sudah cair dijadikan sebagai bancakan oleh keduanya. Kerugian negara berdasarkan hitungan BPK Rp3,4 milyar. Menjadi pesakitan KPK tak membuat jagoan Partai Golkar dan PPP itu keok. Berdasarkan Situng KPU hingga Jumat pukul 18.30 WIB, pekan lalu, dengan data masuk 99,49%, Ahmad-Rivai unggul tipis.
Keduanya membukukan 176.019 suara (31,94%). Disusul Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali 167.453 suara (30,38%), Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin 143.151 suara (25,97%), dan Muhammad Kasuba-A Madjid 64.498 suara (11,70%).

Selain Ahmad Mus, tersangka korupsi lainnya yang unggul dalam pilkada yaitu petahana Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo. Berdasarkan hitungan KPUD berbasis formulir C1 yang tuntas 100%, Kamis pekan lalu,pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo (Sahto) menang telak atas lawannya, Margiono-Eko Prisdianto (Mardiko). Pasangan dengan nomor urut 2 itu unggul 59,8% suara atau mengantongi 355.966 suara. Sedangkan pasangan Mardiko dengan nomor urut 1 memperoleh 40,2% atau hanya 238.996 suara.

Ada sembilan calon kepala daerah yang berstatus tersangka korupsi yang ikut pilkada. Di tingkat gubernur ada Mustafa (calon Gubernur Lampung), Marianus Sae (Nusa Tenggara Timur), Asrun (Sulawesi Tenggara), dan Ahmad Hidayat Mus (Maluku Utara). Di tingkat kabupaten/kota, Imas Aryumningsih (Subang), Nyono Suharli Wihandoko (Jombang), Mochamad Anton (Malang), Yaqud Ananda Qudban (Malang), dan Syahri Mulyo (Tulungagung).

Dari sembilan tersangka itu, hanya dua yang unggul dalam pilkada. Tujuh lainnya keok karena tidak disukai pemilih. Terhadap tersangka korupsi yang menang, Mendagri tetap melantiknya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan tetap melantik Syahri Mulyo. ''Tetap dilantik sampai ada kekuatan hukum tetap ia (Syahri Mulyo) bersalah atau tidak,'' kata Tjahjo.

Tjahjo menegaskan, pihaknya menghormati hasil proses pilkada serentak 2018 yang baru saja berlangsung. ''Suara rakyatkan suara Tuhan. Apa pun proses pilkada yang memilih masyarakat, siapa yang dipilih itu yang dimau masyarakat ya jalan terus,'' katanya.

Pada pilkada sebelumnya, tercatat segelintir kepala daerah terpilih dilantik di tahanan karena berstatus tersangka. Kemudian setelah kasus hukumnya berkekuatan tetap, yang bersangkutan diberhentikan. ''Jadi proses administrasi Pilkada menunjukkan yang bersangkutan tetap dilantik jika menang kemudian setelah itu diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,'' kata komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Kini bola di tangan KPK. Jika kedua tersangka korupsi itu terbukti bersalah maka status sebagai kepala daerah baru akan dicabut saat kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap.
Patahnya Politik Trah

Karolin Margret Natasa kurang beruntung. Bupati Landak periode 2017-2022 itu tersandung ketika ingin meneruskan jabatan bapaknya, Cornelis, sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Berdasarkan hitung cepat KPU hingga Jumat pekan lalu, pukul 14.11 WIB dengan data masuk 95,33%, pasangan Karolin-Suryadman Gidot meraup 41,46%, kalah dari pasangan Sutarmidji-Ria Norsan yang memperoleh 51,95%. Midji-Norsan juga unggul di Singkawang, basis PDI Perjuangan pendukung Karolin-Suryadman, dengan raihan 36,90%.

Kegagalan Karolin merupakan penanda patahnya politik trah. Namun dia tidak sendirian. Pada pilkada 2018, PDI Perjuangan kalah di tiga provinsi dengan calon berdarah biru. Yaitu, Giri Ramanda Kiemas (Sumatera Selatan), Puti Guntur Soekarno (Jawa Timur), dan Karolin (Kalimantan Barat). Meskipun berdarah biru, toh tidak menjamin mereka mendapat dukungan politik.

Patahnya politik trah tiga daerah itu pun mengundang perhatian Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan. Dia membantah bahwa kekalahan ketiganya akibat politik dinasti yang tak lagi diminati. ''Apakah dinasti politik selalu salah, mereka juga punya hak untuk dipilih,'' katanya. PDIP mencalonkan ketiganya tidak semata-mata karena politik dinasti. ''Kaderisasi itu bisa berasal dari keluarga, masa enggak diperbolehkan?'' katanya.

Pencalonan Karolin, misalnya, Hasto melanjutkan, ketika ketika menjadi bupati kinerjanya termasuk bagus dan untuk DPR ia meraih suara terbanyak di dapilnya. ''Dengan data yang seperti itu, kami harus objektif juga untuk kasih dia kesempatan menjadi cagub, tidak sekadar melihat dia anak siapa,'' katanya. Menurut Hasto, politik dinasti menjadi negatif, karena ada yang menyalahgunakan untuk korupsi.

Toh, tidak hanya PDI Perjuangan yang patah as dalam politik trah. Dodi Reza Alex Noerdin, anak Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan, juga gagal mewarisi jabatan bapaknya. Dia hanya mendapatkan suara 31,9%, kalah dari pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya yang meraih dukungan 35,3%. Di pemilihan gubernur Sulawesi Selatan, Ichsan Yasin Limpo, adik petahana Syarul Yasin Limpo, juga keok. Hanya memperoleh suara 18,18% (SMRC), atau 20,2% (LSI Denny JA).

Tulah politik wangsa juga menimpa Asrun di Sulawesi Tenggara. Meskipun berhasil mendudukkan Adriatma Dwi Putra, anaknya, untuk mewarisi jabatan Wali Kota Kendari pada pilkada 2017, toh dia keok ketika mau naik pangkat menjadi gubernur. Meskipun didukung pemilih 58% suara di Sulawesi Utara, Asrun hanya memperoleh suara 24,71%. Sementara itu, Ali Mazi-Lukman Abunawas memimpin dengan persentase perolehan sementara 43,77%. Asrun dan anaknya kini menjadi tersangka KPK.

Dari sekian kandidat politik wangsa di pilgub 2018, yang memenangkan pilkada hanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hitung cepat KPU, Sitti Rohmi Djalilah, kakak Gubernur Nusa Tenggara Barat sebelumnya, T.G.B. Zainul Madji, yang menjadi cawagub berpasangan dengan H. Zulkieflimansyah meraih kemenangan dengan 30,75% suara. Sedangkan Anne Ratna Mustika, istri Bupati Purwakarta sebelumnya, yang kali ini maju di pemilihan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, masih berdasarkan hitung cepat KPU, memenangkan kontestasi dengan raihan 43,8% persen suara, mengungguli dua paslon pesaingnya.

Tentang nelangsanya politik wangsa, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan hal itu menunjukkan masyarakat semakin berdaulat. ''Faktanya politik dinasti runtuh dalam pilkada 2018, menggambarkan pemilih makin berdaulat. Mereka mampu menggunakan hak politiknya secara bebas, apa adanya, sesuai dengan mata hati dan pikirannya,'' katanya.
Tentang rontoknya politik dinasti, pengamat politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, perlawanan politik masyarakat masih dalam taraf lokal. Ada daerah dengan pemilih cerdas yang menggugat keberadaan dinasti atau mereka yang melakukan pembiaran. ''Dan tidak semua daerah sama,'' katanya.

Ada daerah yang memang masih nyaman dengan politik dinasti, tapi ada pula yang sudah terang terangan menolak dan memutus mata rantai politik dinasti. Pemilih cerdas, lanjut Siti Zuhro, sebenarnya sangat membantu menegakkan pilar demokrasi. Karena tidak ada ruang bagi politik wangsa.

Calon Tunggal Terjungkal Kotak Kosong
Ada 13 calon tunggal dalam pilkada 2018. Semuanya memenangkan kontestasi kecuali di Makassar, Sulawesi Selatan. Pasangan calon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika dipecundangi kotak kosong. Padahal keduanya diusung 10 partai politik, yakni NasDem, Golkar, Partai Amanat Nasional, Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, serta Partai Bulan Bintang.

Sejumlah hitung cepat mengunggulkan suara kotak kosong hingga 53%. Mengomentari tentang menangnya kotak kosong, Wahyu berpendapat hal itu memperlihatkan adanya perubahan pola pikir dan budaya pemilih. ''Menangnya kolom kosong terlepas dari kepentingan politik pilkada, menurut saya ini fenomena yang menarik menunjukkan budaya politik dan perilaku politik pemilih yang berubah,'' katanya.

Sedangkan Siti Zuhro mengatakan bahwa munculnya calon tunggal menunjukkan pembangunan demokrasi tidak dijalankan secara serius oleh parpol, meski menggunakan sistem multi partai. ''Esensi demokrasi yakni partisipasi, kontestasi dan representasi tidak dibangun,'' katanya.

Dalam kontestasi, tidak hadir atmosfer demokrasi karena masyarakat dengan sengaja dibuat tidak memiliki pilihan. ''Tidak mau capek yaitu dengan calon tunggal,'' katanya. Anggapan bahwa calon tunggal menekan angka money politics justru salah kaprah. ''Mereka (elite parpol) sebenarnya ingin aklamasi. Dengan sistem bayar perahu (parpol),'' katanya.

Bagi Wiwiek, hal ini adalah perilaku elite yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. ''Intelektual tahu, stakeholder atau penyelenggara pilkada tahu,'' katanya. Ada semacam ketidakberdayaan dalam penegakan hukum pemilu. Dalam tiap tahapan pilkada, penegakan hukum harus hadir.

Rohmat Haryadi, Bernadetta Febriana, Aditya Kirana, dan Andhika Dinata
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.36 / Tahun XXIV / 5 - 11 Juli  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Seni
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com