Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

AGAMA

Titik Rawan Digitalisasi Sentimen Agama

Kehidupan beragama setahun terakhir ditandai menguatnya pengaruh kompleks teknologi digital. Iklim panas kontestasi politik menambah banyak titik rawan arus informasi bermuatan sentimen agama. Catatan krusial bagi pemangku kebijakan menapaki tahun-tahun politik 2018-2019.

Bila cinta, kata lirik sebuah lagu, jatuh dari mata turun ke hati, gesekan sosial di era digital, menurut riset, kerap turun dari media sosial (medsos) ke realitas nyata. ''Saat ini, konflik bisa berawal dari penyebaran informasi di medsos dan meluas menjadi konflik sosial secara fisik,'' tulis bagian pendahuluan "Laporan Tahunan (Laptah) Kehidupanan Keagamaan Indonesia Sepanjang 2017". ''Tidak selamanya ketegangan dimulai dari gesekan fisik,'' lanjut laptah ke-8 terbitan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) yang dirilis Senin, 5 Maret lalu. ''Tetapi bisa dipicu informasi yang tersebar secara daring (online) dan diakses secara viral oleh publik.'' Pergeseran realitas sosial akibat lompatan teknologi digital turut melanda kehidupan beragama.

Penindakan hukum atas komunitas yang disebut Moslem Cyber Army (MCA) dan Saracen belakangan memperlihatkan dinamika baru itu. Ritual sa'i, lari kecil antara Shafa dan Marwah, dalam umrah, yang diselipi bacaan Pancasila dan syair Ya Lal Wathan, setelah viral di medsos, pun memicu ketegangan baru, bercampur friksi sentiman lama, sebagian bermuatan rivalitas politik.

Laporan ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, mencakup tiga isu tentang aliran, paham, dan gerakan keagamaan; pelayanan keagamaan; serta hubungan antarumat beragama. Berbeda dengan laptah sebelumnya, kali terlihat memberikan tekanan lebih pada isu arus informasi.

Hampir semua aspek keagamaan memiliki tautan dengan bingkai era digital dengan seluruh karakteristik interaksi sosialnya. Era digital ditandai dengan kemudahan produksi, distribusi, dan akses pada informasi. Problemnya, dalam era banjir informasi, konten keruh dan jernih bercampur. Pakar jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menyebutnya sebagai blur. Batas fakta dan fiksi makin kabur.

Bingkai yang juga ditandaskan dalam kupasan ini adalah konteks tahun politik yang sambung menyambung. Usai pilpres dan pileg 2014, disusul dengan pilkada serentak 2015, pilkada serentak 2017 --dengan catatan khusus pilkada DKI-- serta menjelang pilkada serentak 2018, yang banyak dibaca sebagai ''kuda-kuda'' menjelang pileg-pilpres 2019. Interaksi agama kerap berlangsung dalam bingkai kompetisi politik, baik warisan friksi politik sebelumnya (pilpres 2014, efek pilkada DKI, dan lain-lain), maupun skenario menyongsong kompetisi baru (pilkada 2018 dan pemilu 2019).

Kepala Balitbang Kemenag, Abd. Rahman Mas'ud, menyebut esensi annual report ini untuk memahami masa lalu, agar membaca konteks masa kini dengan lebih baik, sehingga dapat mengantisipasi masa depan. ''Annual report ini menjadi referensi Kementerian Agama dalam pengambilan kebijakan dan rujukan majelis-majelisagama," ujar guru besar UIN Semarang ini. Laptah ini juga jadi penyeimbang laporan sejenis dari elemen masyarakat, seperti Setara Institute dan Wahid Foundation, atau perguruan tinggi.

Pengupas laporan ini, Dr. Abdul Mu'ti, menyatakan, ''Agama merupakan isu yang sangat sensitif dan flamable [mudah terbakar], dan politis.'' Secara umum, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu menilai Kemenag telah berperan dengan baik. ''Tapi perlu ada peningkatan peran, karena ada kecenderungan menurunnya kualitas relasi intern dan antar-umat beragama,'' Mu'ti menambahkan catatan.

Merujuk riset Alvara dan PPIM UIN Jakarta, Mu'ti mengingatkan, terdapat kecenderungan peningkatan dan kebangkitan kelompok radikal, konservatif, dan neo-konservatif, khususnya di kalangan generasi muda. ''Pemerintah perlu lebih mendorong peran kelompok moderat di semua agama sebagai kelompok mayoritas,'' Mu'ti menambahkan.
Masalah pendirian tempat ibadah, sarana peribadatan, ujaran kebencian, politisasi agama, perlindungan kelompok minoritas, kata Mu'ti, perlu mendapatkan perhatian khusus, karena berkaitan dengan berbagai isu HAM, pemenuhan hak-hak sipil, dan politik global.

''Dialog intern dan antar-umat beragama masih terkesan official dan seremonial, kurang melibatkan aktor utama dan kelompok akar rumput,'' Mu'ti menambahkan. Selain itu, inisiatif dari masyarakat perlu mendapat fasilitasi dan apresiasi genuin dari pemerintah.

Mu'ti, yang menulis disertasi doktor tentang ''Pluralisme Keagamaan dalam Pendidikan Muhammadiyah'' (2008), juga menyorot kurikulum pendidikan agama yang perlu mendorong moderatisme beragama. ''Kurikulum pendidikan agama menjadi salah satu faktor yang menumbuhkan bibit radikalisme, ekslusivisme, dan sektarianisme keagamaan karena isi dan metode yang mengarah pada penyeragaman paham agama dan skripturalisme,'' kata Mu'ti.

Kurikulum pendidikan kepercayaan, menurut Mu'ti, juga perlu mendapat perhatian seksama pasca-keputusan MK yang membolehkan aliran kepercayaan dicantumkan di KTP. Kemenag diminta melakukan monitor terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren sebagai basis pendidikan karakter dan penguatan moderatisme Islam di tengah berbagai ''jaringan baru'' yang berkembang akibat globalisasi.

Asrorun Ni'am Sholeh, Katib Syuriyah PBNU, mengkritik laporan ini sebagai sekadar memetakan peristiwa dan kasus keagamaan 2017, tanpa menyebut peran dan posisi Kemenag dalam banyak kasus yang diparkan. Ia mencontohkan tiga isu krusial yang hanya diberi paparan peristiwa.

Pertama, larangan siswi tak berjilbab di SMP Negeri 3 Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, meski non-muslim. Kedua, putusan MK tentang kolom agama bagi kepercayaan. Ketiga, pengembangan wisata syariah. ''Di mana dan bagaimana posisi Kemenag?'' tanya Niam. Laporan ini tidak memberikan paparan yang memadai.

Laporan ini memang memaparkan ringkasan beberapa hasil riset, namun tidak terkait isu-isu menonjol 2017 sebagaimana dicontohkan Niam. Ada riset Balai Litbang Keagamaan Makassar tentang respons publik terhadap produk halal di lima kota: Parepare (Sulawesi Selatan), Palu (Sulawesi Tengah), Manado (Sulawesi Utara), Ternate (Maluku Utara), dan Jayapura (Papua). Balai Litbang Agama Jakarta meneliti kebutuhan sumber daya manusia di Kantor Urusan Agama.

Puslitbang Bimas Agama mengkaji pencatatan perkawinan di beberapa negara destinasi WNI: Malaysia, Hong Kong, Belanda, dan Arab Saudi. Puslitbang ini juga mengkaji sertifikasi tanah wakaf di beberapa lokasi: Serang (Banten), Kota Tangerang (Banten), Karawang (Jawa Barat), Jepara (Jawa Tengah), Ponorogo (Jawa Timur), Kampar (Riau) dan Bireun (Aceh).

Pada 2017, Puslitbang Bimas Agama melakukan kajian lapangan di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Maluku Utara, Tasikmalaya, dan Kampar tentang sinergi fatwa MUI dengan ormas-ormas Islam.

Isu radikalisme, termasuk terorisme berbasis digital, tidak disajikan hasil risetnya. Begitu pula kupasan seputar Perppu Ormas dan pembubatan HTI, disajikan dengan deskripsi sekadarnya. Langkah serius Kemenag dan sinerginya dengan berbagai pemangku kepentingan lain, dalam tata regulasi dan literasi digital, yang menjadi basis keprihatinan laptah edisi ini, juga tak tersaji memadai.

''Kemenag perlu mengoptimalkan sinergi dalam layanan penyiaran keagamaan,'' Niam mengusulkan. Bisa dengan Kemenkominfo, Kemendagri, KPI, lembaga penyiaran publik, sampai lembaga fatwa dan dakwah. Sebagaimana dilakukan Kemenkominfo, yang tahun lalu intensif bersinergi dengan berbagai ormas dan majelis agama dalam gerakan literasi media digital bermuatan agama.

Asrori S. Karni

Cover Majalah GATRA edisi No.20 / Tahun XXIV / 15 - 21 Maret  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com