Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Sengkarut Penetapan Lokasi Bandara Bali Utara

Penetapan lokasi bandara di Bali Utara oleh Kemenhub bakal menghentikan polemik tentang lokasi di darat atau di lepas pantai. Wacana makin ramai, karena menurut hasil studi World Bank ada opsi perluasan Bandara Internasional Ngurah Rai. Akan ada kajian komprehensif karena muncul opsi pengembangan Bandara Letkol Wisnu di Buleleng.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, I Nengah Tamba, dan rekan-rekannya dari komisi yang membidangi persoalan perhubungan tidak dapat menyembunyikan kekecewaan mereka. Jumat pekan lalu, mereka mendatangi kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk menanyakan kepastian kelanjutan dan penetapan lokasi Bandara Internasional Bali Utara.

Mereka berharap bisa bertemu dengan Dirjen Perhubungan Udara atau setidaknya Direktur Bandar Udara Kemenhub. Namun, yang menemui seorang kepala seksi. "Bukannya kita mengatakan kepala seksi itu lebih kecil kompetensinya daripada direktur, tapi kita bicara kebijakan strategis," kata Tamba kepada wartawan GATRA M. Egi Fadliansyah.

Apalagi, menurut Tamba, proyek Bandara Bali Utara sangatlah strategis tidak hanya bagi perekonomian Bali, melainkan juga nasional. Proyek bandara itu dari segi proses sudah empat tahun berjalan sampai dikeluarkannya keputusan gubernur pada awal 2017 lalu. Proses itu meliputi perizinan dan kajian seperti rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota.

Dorongan untuk menanyakan langsung kepada Kemenhub, menurut Tamba, karena juga ingin melihat seperti apa kajian World Bank dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali itu mengatakan, kajian World Bank bahwa bandara itu akan mengganggu kereta Bali mengejutkan dirinya. "Dokumen apa pun saya enggak pernah lihat. Kaget juga saya," katanya.

Sepekan sebelum Komisi III DPRD Provinsi Bali ke Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tidak bisa dilanjutkan untuk saat ini. Hal itu setelah mempertimbangkan hasil studi World Bank dan PT SMI. "Ada beberapa pertimbangan tidak bisa dilanjutkan," katanya kepada GATRA, di kantornya.

Luhut menjelaskan, ada beberapa alasan sehingga saat ini pembangunan bandara itu belum dapat dilanjutkan. Di antaranya, karena pemerintah akan memprioritaskan pengembangan Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, yang masih perlu diperluas landasannya. "Hasil studi World Bank, lebih memprioritaskan Bandara Ngurah Rai dibikin two run way, katanya.

Selain itu, kata Luhut, pemerintah akan memperbanyak tempat parkir pesawat di Bandara Ngurah Rai, sehingga bisa lebih leluasa. Pertimbangan yang lain yakni pemerintah akan membangun jalur kapal Roro dari Pelabuhan Banyuwangi ke Bali Utara.

"Kapal Roro yang dibangun dari Banyuwangi, langsung ke utara nantinya. Sehingga mobil yang akan masuk ke Denpasar bisa berkurang 30% sampai 40%. Itu akan membuat trafik lebih baik," katanya.

Selain itu, kata Luhut, tidak adanya akses kereta api di lokasi Bandara Internasional Bali Utara, karena harus memotong jalur gunung. "Tidak elok membuat kereta api lingkar Bali, tapi jalan memotong gunung. Kemudian ada pantai kiri kanan, sehingga terbuka satu," katanya.

Luhut menjelaskan,pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah dibahas sehingga sudah ada rekomendasi soal itu dan sudah dilaporkan kepada Presiden beberapa waktu lalu. "Sudah dilaporkan ke Bapak Presiden. Dan menurut Presiden, enggak perlu di situ dan cukup yang ada sekarang (Ngurah Rai), katanya.

Ketika di Istana, Luhut juga menjelaskan alasan-alasan tersebut. Ketika ditanya awak media soal adanya perusahaan asing asal Kanada, Kinesis Capital and Investment yang sudah melakukan feasibilty study dan sudah menyampaikannya kepada Luhut, Menko Bidang Kemaritiman itu tidak membantahnya.

"Iya memang ketemu sama saya waktu itu. Tapi kan kita berangkat dari studi. Presiden bilang, kita bekerja semua dasarnya studi. Bukan dasar suka-suka, ingat-ingat," kata Luhut.
Kabar dari Luhut itu sepertinya tidak memupus harapan masyarakat Buleleng. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, mengatakan bahwa saat ini warga Buleleng sudah siap dan berharap proyek tersebut segera terwujud. ''Dampak positifnya sudah jelas, semua itu akan mulai terwujud manakala penetapan lokasi itu diterbitkan,'' katanya kepada wartawan GATRA M. Egi Fadliansyah.

Karena lokasinya tidak kunjung ditetapkan, pemda kesulitan menjelaskan kepada publik soal kelayakannya. ''Kan itu ketentuannya, karena yang menjawab kan amdal. Dan amdal akan bisa menjawab manakala sudah ada lokasi yang pasti,'' katanya.

Lantaran kelambatan proses penetapan lokasi tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng bersama pemprov, unsur DPRD Tingkat I dan Tingkat II beberapa kali mendatangi Kemenhub di Jakarta. Dalam beberapa pertemuan tersebut dibahas sejumlah aspek seperti segi teknis, ekonomi, sosial dan administrasinya. Selain menjalin hubungan dengan Kemenhub, sosialiasi ke masyarakat nelayan yang akan terdampak oleh proyek tersebut, menurut Puspaka, juga sudah dilakukan oleh pihak swasta.

Rekomendasi dan opsi lokasi bandara di wilayah pesisir yakni di Kubutambahan, menurut Puspaka, juga sudah melalui proses yang diawali dengan studi kelayakan yang dilakukan dua kontraktor swasta. Lalu, dengan mengacu pada tata ruang Kabupaten Buleleng, terdapat dua opsi yang menjadi pertimbangan, yakni di sebelah barat Buleleng, yakni di Gerokgak dan Kubutambahan. ''Dari kedua opsi itu, yang ditetapkan adalah di Kubutambahan,'' katanya.

Meskipun sudah keluar rekomendasi dari Pemkab Buleleng dan Pemprov Bali atas lokasi bandara di wilayah laut atau pesisir tepi pantai, penetapan lokasi dari Kemenhub belum juga kunjung keluar. Untuk itu Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, sampai berkirim surat kepada Presiden Jokowi, tertanggal 16 Oktober 2017.

Isi surat itu berupa permohonan kepada Presiden agar melalui Menteri Perhubungan berkenan untuk menerbitkan keputusan penetapan lokasi, sehingga pembangunan bandara tersebut bisa segera direalisasikan. Dalam surat tersebut, Pastika juga menyebutkan, pilihan terbaik pembangunan bandara adalah di wilayah laut atau tepi pantai di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng.

Penetapan pilihan lokasi oleh Gubernur Bali itu, disebut telah memperhatikan dua aspek. Pertama, kajian teknis yang telah dilakukan. Kedua, aspirasi dan dukungan masyarakat, antara lain untuk tidak menggusur lahan produktif dan masyarakat setempat, serta tidak menggeser keberadaan pura dan situs sejarah.

Tidak lebih dari tiga pekan, tepatnya pada 6 November 2017, keluarlah surat dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Surat yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan itu perihal penerusan permohonan penetapan lokasi bandar udara di Bali Utara. Isinya adalah agar permohonan Gubernur Bali kepada Presiden Jokowi mendapatkan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, sampai pertengahan Maret ini, penetapan lokasi bandara di Bali Utara belum juga keluar. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Agus Santoso, saat ditemui GATRA di kantornya, mengungkapkan bahwa dirinya telah membaca surat dari Mensesneg itu. ''Iya betul, saya sudah baca.'' katanya.

Kemudian soal kabar bahwa pembatalan proyek tersebut, menurut Agus, belum ada sama sekali. ''Yang batalin kan Pak Luhut. Itu dari Udayana. Itu sedang kita minta kajiannya secara komprehensif,'' katanya.

Kajian World Bank itu, menurut Agus, diminta oleh pihak Udayana. ''Saya belum lihat kajiannya,'' katanya. Untuk itu, pihaknya akan melihat terlebih dahulu isi kajian tersebut.
Mengenai pertimbangan Kemenhub belum mengeluarkan penentuan lokasi, agus menanggapinya secara diplomatis. ''Ini kebijakan di pimpinan, kebijakan makro dulu,'' katanya.
Kemudian apakah lamanya Kemenhub memutuskan karena masih mempertimbangkan antara di darat atau di lepas pantai, Agus mengatakan bahwa penentuan lokasi itu juga sudah ada. ''Tapi saya enggak bisa kasih tahu. Termasuk pendanaan sudah ada. Kinesis dan Pembari ini sudah menawarkan. Ini kan semua swasta yang membiayai,'' katanya. Soal kapan penentuan lokasi bandara udara tersebut diumumkan, Agus hanya menyatakan, nanti akan ada waktunya.

****

Chairman PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti, Iwan Erwanto, bersama konsultan asal Kanada Airport KINESIS Consulting yang melakukan kajian bandara di lepas pantai, mengatakan bahwa pihaknya masih positif dengan proyek bandara Bali Utara. Apalagi setelah dirinya mendapat informasi langsung dari Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, bahwa pernyataan Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, bukanlah membatalkan proyek itu.

''Tepatnya [proyek bandara di Bali Utara] belum diputuskan sekarang dan masih dikaji lagi,'' ujar Iwan menirukan ucapan Gubernur Bali, yang disampaikan pada Jumat pekan lalu. Menurut Iwan, kajian World Bank tidak berkaitan dengan bandara di Bali Utara, tetapi aksesabilitas Bali Utara dan Bali Selatan.

Menurutnya, Gubernur Bali menginstruksikan agar pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tetap berjalan. Sebab, bandara itu akan memicu ekonomi baru di kawasan Bali Utara.

Iwan mengakui, semula memang ada keinginan membangun di darat, namun menurutnya, untuk memindahkan pura di Bali sangatlah sulit. "Gubernur juga bilang di hadapan kami, memindahkan satu pohon saja di Bali itu sulit sekali. Jadi, kita tidak mungkin bangun di darat-lah, dan ini hanya PT BIBU yang desainnya membangun di laut," ujarnya.

Adapun Chief Technical Officer Airport KINESIS Consulting, Shad Serroune, mengatakan bahwa jika penetapan lokasi keluar dan amdal sudah terpenuhi, pihaknya perlu waktu tiga tahun untuk membangun bandara baru di Bali Utara itu. ''Total investasi diperkirakan Rp 27 trilyun dan jika sudah jadi akan membawa multiefek yang positif bagi perekonomian Bali dan Indonesia,'' katanya.

Nantinya, sekitar 240.000 tenaga kerja akan terserap karena proyek dan operasional bandara tersebut. Sementara itu, akan ada 1.300 lebih usaha kecil menengah baru yang lahir untuk mendukung kegiatan perekonomian di dalam dan di sekitar bandara. Dengan efek ekonomi tersebut, kesejahteraan masyarakat di Bali Utara akan seperti di Bali Selatan.

Dari kajian KINESIS, menurut Serroune, Bandara Internasional Ngurah Rai dibangun dengan kemampuan menampung penumpang 4.955 per jam. Namun kini, jumlah penumpangnya sudah melebihi kapasitas bandara yakni 7.721 penumpang per jam. ''Sementara bandara baru di Bali Utara akan memberi keseimbangan pada pariwisata Bali dan juga ekonomi Bali karena juga akan mampu lebih banyak menerima pesawat-pesawat kargo,'' katanya.

Menurut Project Strategic Advisor PT BIBU Panji Sakti, Freddy Numberi, rencana pembangunan bandara di Bali Utara sudah melalui prosedur yang jelas sejak 2013. RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 menyebutkan, rencana pembangunan bandara diarahkan di Kecamatan Gerokgak dan di Kubutambahan.

Kemudian, pada Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 di halaman 7-59 Buku III disebutkan, percepatan pembangunan infrastruktur diprioritaskan antara lain untuk perhubungan udara, yaitu Pembangunan Bandara Bali Utara. ''Selain itu, matrik dalam proyek strategis Provinsi Bali 2015-2019 dari Bappenas antara lain untuk Perhubungan Udara adalah Pembangunan Bandara Bali Utara,'' katanya.

Bahkan, di dokumen Kemenhub dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2015-2019, tambah Freddy, Bali Utara masuk dalam rencana strategis pembangunan 33 bandar udara baru.

****

Pengamat Ekonomi The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, membenarkan bahwa pembangunan bandara akan memperbesar potensi ekonomi masyarakat sekitar. Potensi munculnya industri baru juga akan terjadi.

Ibarat saluran air, semakin banyak mengalir maka salurannya harus diperbesar. Wisatawan asing dan domestik bertambah banyak. Bali bisa menjadi destinasi untuk meeting. Ketika terdapat bandara baru, akan menarik pemimpin dunia untuk melakukan kegiatan di Bali. "Pariwisata juga semakin berkembang. Bali akan diminati untuk kegiatan dan pertemuan internasional," katanya.

Selain itu, yang lebih penting lagi, seputar arus lalu-lintas bisnis. Pendistribusian barang akan makin cepat. Adanya tambahan lapangan terbang dapat mengefisienkan waktu. ''Ini lebih efektif dan efisien dalam biaya transportasi,'' ujarnya

Meskipun begitu, pemerintah perlu persiapan matang sebelum menerapkannya. Pertama, harus dilakukan sosialisasi agar tidak memicu pro dan kontra. Kedua, pembebasan lahan harus sesuai dengan prosedur, terutama pembangunan pada lahan penduduk atau persawahan. ''Yang ketiga, kalau pilihan di lepas pantai atau di pinggir pantai dalam reklamasinya perlu melihat dampak lingkungan juga,'' katanya.

Sementara itu, menurut salah satu sumber di Kemenhub yang enggan disebutkan namanya, selain Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali juga memiliki Bandar Udara Letkol Wisnu, di Buleleng Barat. ''Pernah ada wacana bandara kedua ini akan dikembangkan,'' katanya.

Bahkan, Pemkab Buleleng menggandeng Konsorsium PT Baruna Indonesia dan Sakae Corporate Advisory Ltd., Singapura. Nantinya, konsorsium tersebut mengembangkan bandara existing, Bandara Letkol Wisnu. ''Di Bali sudah ada dua bandara. Nanti dilihat, apakah akan ada memecah bandara ini atau bagaimana. Atau diperbesar Ngurah Rai, ini tentu akan dibicarakan komprehensif,'' kata sumber GATRA tersebut.

G.A. Guritno, Anthony Djafar, dan Hendry Roris P. Sianturi
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.20 / Tahun XXIV / 15 - 21 Maret  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com