Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Gugatan Weston Menguak Tabir Century

Gugatan Weston di Mahkamah Agung Mauritius dan Gavin Goh Meng Meng di PN Jakarta Pusat mengungkit kembali skandal Bank Century, yang sampai diambil alih oleh J Trust Jepang. Century yang disuntik Rp6,7 trilyun hanya dijual murah ke J Trust. Sementara itu, pengungkapan kasus Century oleh KPK jalan di tempat.

Ibarat "membangunkan harimau tidur", begitulah gambaran terhadap kasus Bank J Trust. Kasus bank yang sebelumnya bernama Bank Mutiara yang merupakan penjelmaan Bank Century itu awalnya sudah jarang disebut-sebut di Tanah Air. Kini setelah diambil alih J Trust Co. Ltd. dari Jepang, kembali heboh.

Hal itu dipicu artikel berita John Berthelsen di media online besutannya sendiri, Asia Sentinel, yang berbasis di Hong Kong, Selasa, 11 September lalu. Artikel itu mengungkap setidaknya adanya 30 pejabat Indonesia yang terlibat skema "pencucian uang" melalui bank-bank di Mancanegara. Dasar tulisan Berthelsen adalah laporan investigatif 488 halaman yang dipakai Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius di pekan pertama September.

Hasil investigasi tersebut berdasarkan analisis forensik terhadap bukti-bukti yang dikumpulkan investigator khusus dan pengacara dari Indonesia, Inggris, Thailand, Singapura, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Laporan investigatif itu juga disertai kesaksian setebal 80 halaman berstatus affidavit atau keterangan di bawah sumpah yang mengungkap praktik curang, yang melibatkan beberapa lembaga keuangan internasional besar, di antaranya Nomura, Standard Chatered Bank, dan United Overseas Bank (UOB) Singapura.
Selain menjabarkan berbagai aksi perbankan yang janggal, dalam artikelnya Berthelsen juga menyebut-nyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden RI ke-5 dan Partai Demokrat yang didirikannya berada di pusaran kasus tersebut.

Seperti menyulut api sensasi, tulisan di Asia Sentinel itu langsung mengundang media massa di Tanah Air untuk memberitakannya. Kehebohan dan berita yang masif di berbagai media langsung dibantah oleh petinggi Partai Demokrat dan SBY sendiri. Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, membantah isi berita yang mengaitkan SBY dan Partai Demokrat dengan kasus itu.

''Ketika Asia Sentinel memberitakan SBY melakukan pencucian uang, ini hanya sebuah fitnah dan hoaks. Mereka cari sensasi,'' kata Ferdinand kepada Annisa Setya Hutami dari GATRA pada Senin, 17 Feberuari lalu. Ia bahkan menduga ada motif terselubung di balik tulisan itu yang sengaja berniat merusak nama baik SBY dan Partai Demokrat. Karena itu, langkah hukum yang serius akan diambil atas tulisan Berthelsen dan pemberitaan lain yang tendensius dan tidak berimbang.

Di luar efek heboh yang muncul, sesungguhnya fakta hukum di gugatan dan klaim Weston mengungkap sejumlah kejanggalan dalam perjalanan Bank Century hingga menjadi Bank J Trust. Sebenarnya, gugatan Weston teranyar ke MA Mauritius tersebut tidak sepenuhnya baru, karena merupakan kompilasi dari sejumlah upaya hukum dan gugatan yang dilakukan sejak 2013 untuk mengembalikan dana investasi Weston yang tergelincir hilang tersedot pusaran keruntuhan Bank Century.

Tuduhan kejahatan terkini yang diungkap dalam gugatan Weston adalah menyoal ketidakjelasan dana yang ditawarkan J Trust senilai US$989,1 juta atau sekitar Rp14 trilyun untuk membeli Bank Mutiara pada 2014. Sumber dana yang digunakan oleh J Trust untuk mengambil alih Bank Mutiara dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak pernah teridentifikasi. Menurut Weston, seharusnya sumber dana itu dibuka secara transparan.

Meskipun begitu, J Trust berhasil menyingkirkan lima penawar lain dan berhasil mengakuisisi Bank Mutiara dengan harga sebesar US$366,67 juta. Namun dalam hal pembayarannya, Weston menuduh tidak ada bukti J Trust telah membayar penuh. Dengan merujuk pada catatan LPS, ada indikasi J Trust hanya membayar US$24,14 juta di muka atau 6,8% dari kesepakatan, dan itu pun baru dibayarkan pada 33 hari setelah tanggal penjualan.

Lalu bagaimana dengan pembayaran sisa kekurangannya? Weston menuduh sisanya ditutup dengan promissory note Bank Indonesia melalui LPS. Lalu masih berdasarkan pada catatan LPS pada 2015, sebuah perusahaan asuransi menuliskan angka sebesar Rp3,06 trilyun pada promissory note syariah itu. Praktik pengambilalihan bank yang dinilai Weston tidak transparan, penuh konspirasi, dan ilegal.

Total nilai gugatan terbaru dari Weston bersama beberapa anak perusahaannya sebesar US$1,24 milyar atau sekitar Rp18,3 trilyun, yang merupakan rentetan akumulasi dari sejumlah gugatan hukum di berbagai negara.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 23 Desember 2011, ada dana sebesar US$290 juta yang diambil dari Bank Century dan dialihkan ke sejumlah bank di Tanah Air. Audit itu juga menyebutkan, salah satu pemilik Bank Century, Robert Tantular, membuat lebih dari 2.000 rekening bodong di bank miliknya untuk menggelembungkan portofolio pinjaman sekaligus demi menyiasati syarat rasio kecukupan modal (CAR) dari Bank Indonesia.

Bahkan selanjutnya, Robert mengambil US$500 juta dari bank miliknya sendiri. Namun sebagai kambing hitam atau pihak yang disalahkan atas penggelapan tersebut adalah partner Robert yang juga menjadi pemilik Bank Century, yaitu Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq. Kedua orang yang lari ke luar negeri ini dituduh atas pencurian, penggelapan, dan pencucian uang oleh Robert sebesar US$385 milyar.

***

Di tengah kehebohan gugatan Welson di MA Mauritius, pada Senin, 3 September, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seorang pemegang saham warga negara Singapura, Gavin Goh Meng Meng mengajukan gugatan karena merasa dirugikan atas proses pengambilalihan Bank Century yang dilakukan LPS sejak bailout bank tersebut sampai serangkaian aksi korporasi yang dilakukan Bank J Trust.

Gugatan Gavin melalui kantor hukum AFS Partnership ditujukan kepada LPS, Bank J trust Indonesia, J Trust Co. Ltd., Group Lease Holding PTE. Ltd., PT J Trust Investment Indonesia, dan Kantor Jasa Penilai Jennywati, Kusnanto dan Rekan. Selain enam tergugat di atas masih ada 10 pihak lagi yang masuk sebagai para turut tergugat, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.

Sejumlah pihak tergugat yang dihubungi GATRA hingga Selasa malam enggan memberikan jawaban. Namun, LPS melalui Direktur Eksekutif Hukumnya, Robertus Bilitea menangkis semua tuduhan yang ditujukan kepada LPS dan para pimpinan LPS yang masuk dalam gugatan Weston dan Gavin Goh yang diajukan secara terpisah.

Terkait dengan tuduhan tidak ada bukti J Trust membayar US$366,67 juta untuk membeli Bank Mutiara dan dalam catatan LPS ada indikasi J Trus hanya membayar 6,8% dari total kesepakatan atau US$24,14 juta di muka, Robertus mengatakan pihak Weston tampaknya tidak mengerti tata jual-beli saham di Indonesia, terutama saham bank. Waktu LPS menjual sahamnya di Bank Mutiara kepada J Trust Jepang dengan harga Rp4 trilyun lebih, maka J Trust harus menyetor penuh secara cash. ''Jumlahnya penuh tidak kurang dan setelah dia setor penuh ke kami baru kami laporkan ke OJK,'' kata Robertus.

Hal yang dituduhkan Weston itu, kata Robertus, tidak pernah bisa terjadi, karena akan dipertanyakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki wewenang mengaudit. Audit BPK itu akan dilakukan setelah J Trust menyetor penuh, lalu ditindaklanjuti oleh OJK untuk melakukan pengecekan dan diteruskan dengan audit BPK.

''Itu yang harus dipahami Weston. Saya kira Weston tidak memahami prosedur jual-beli saham di Indonesia, sehingga melemparkan tuduhan yang menurut kami tidak mendasar,'' katanya (lihat: Tuduhan Mereka Tidak Ada Bukti). Selain itu, munculnya tuduhan Weston soal pembayaran dengan promissory note juga dibantah Robertus. Pasalnya, LPS mensyaratkan pembayaran dengan cash. Tidak dalam bentuk surat berharga.

Upaya Weston mengait-ngaitkan Kepala Eksekutif LPS Kartika Wirjoatmodjo, yang banyak bertanggung jawab dalam proses penjualan Bank Pertama tahun 2014 itu, menurut Robertus, merupakan tuduhan yang tidak berpijak pada fakta sebenarnya.

Soal posisi Kartika, Robertus mengungkapkan sebagai Ketua Steering Committee (SC) penjualan Bank Mutiara dirinya tahu persis hal-hal teknisnya. Kartika waktu itu sebagai Kepala Eksekutif LPS. ''Dia yang mensupervisi perkerjaan saya. Jadi dia tidak turun kerja teknis. Pak Kartika tidak bisa ambil keputusan sendiri juga,'' katanya kepada Dara Purnama dari GATRA, Senin siang lalu (17/9).

Kartika, ujar Robertus harus melapor ke Dewan Komisioner LPS yang jumlahnya enam orang. ''Jadi tidak benar pernyataan yang mengatakan Pak Kartika ingin mengatur semuanya. Tidak bisa dia mengatur semuanya,'' kata Robertus.

Adapun mengenai gugatan dari Gavin Go Meng kepada LPS, Robertus mengatakan pihaknya belum menerima panggilan gugatan dan copy gugatan dari pengadilan. Namun dari pemberitaan media massa, Robertus mengatakan bahwa apa yang dilakukan LPS dalam proses penjualan sahamnya di Bank Mutiara kepada J Trust sudah sesuai peraturan, yakni UU LPS.

Soal harga saham menjadi 0,01%, hal itu berdasarkan valuasi LPS bahwa equity Bank Century sudah negatif. CAR yang mencerminkan nilai dari kecukupan modal sudah negatif. ''Kalau modalnya sudah negatif, harusnya nilai sahamnya tidak ada sebenarnya,'' ujarnya. Selain itu, begitu menerima penyerahan Bank Century dari KSSK, pihak LPS melakukan menyuntikan modal untuk menyelamatkan bank agar tidak dilikuidasi.

Partisipasi pemilik modal yang lain untuk menyuntikkan modal pada waktu itu, menurut Robertus, juga sudah diumumkan di surat kabar dan ini perlu dicek lagi. ''Dengan demikian, dari sisi UU LPS, tindakan yang diambil LPS adalah mandatory by undang-udang dan tindakan komersial biasa dari pemegang saham baru, untuk menyelamatkan Bank Mutiara,'' katanya. Jadi, Robertus menambahkan, jika tidak ikut berpartisipasi menyuntikkan modal, maka saham dari pemegang saham yang lain akan terdelusi dengan sendirinya.

***

Sampai kini, pengungkapan kasus Bank Century telah menyeret mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, yang divonis 15 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi pada April 2015. Berdasarkan pada isi putusan PN Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL pada 2018 sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya, KPK diminta untuk menindaklanjuti sejumlah nama yang masuk dalam KSSK dan diduga terlibat dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Kepada Riana Astuti dari GATRA d Gedung KPK, Selasa, 18 September lalu, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan untuk kasus Bank Century pihak KPK belum bisa memberikan banyak informasi. Pasalnya, proses pengembangan kasus ini belum masuk ke tahap penyidikan. "Penanganan kasus masih terus berjalan, setelah putusan terdakwa pertama (Budi Mulya), KPK mengidentifikasi dugaan peran dan keterlibatan pihak lain. Sejauh ini, KPK telah melakukan gelar perkara dan memutuskan untuk menajamkan kasus ini. Jadi keliru disebut menghentikan," katanya.

Namun, Febri enggan menjelaskan lebih dalam terkait pengungkapan kasus Bank Century serta mencuatnya gugatan Weston Capital International Ltd di Mauritius. Kini, ia masih menunggu proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi dan penetapan tersangka baru. "Pemeriksaan saksi dan tersangka dilakukan jika sudah ada penyidikan, ya," katanya.

G.A. Guritno dan Sujud Dwi Pratisto

++++

Demokrat Menyanggah Kabar Miring Asia Sentinel

Media yang berbasis di Hong Kong, Asia Sentinel, membuat pemberitaan mengejutkan. Membawa kembali kasus lama yang kini sudah banyak dilupakan masyarakat Indonesia. Di tulisan berjudul "Indonesia's SBY Government: 'Vast Criminal Conspiracy'", John Berthelsen mengklaim bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat telah ikut memanfaatkan Bank Century. Selain itu dibahas pula gugatan Weston Capital di MA Mauritius tentang kerugian yang dialaminya akibat kasus Century.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, membantah soal SBY dan Partai Demokrat dalam skandal Century tersebut. Menurutnya, tidak ada satu pun nama SBY dan Partai Demokrat dalam gugatan Weston tersebut. Bahkan media tersebut dinilai tidak membeberkan fakta dan hanya mengarang secara ilusi dan fiktif semata.

"Ketika Asia Sentinel memberitakan SBY melakukan pencucian uang, ini hanya sebuah fitnah dan hoaks. Mereka cari sensasi. Kasus sudah selesai dan tidak ada keterlibatan Pak SBY di dalamnya. Pelakunya juga sudah dihukum karena menerima suap. Tidak ada kaitannya dengan money laundering," katanya kepada Annisa Setya Hutami dari GATRA, Senin lalu.

Ia menduga terdapat muatan politik di dalam pemberitaan. Bahkan meyakini terdapat konspirasi, karena tampak jelas skenario dalam menghubungkan kasus. Mengindikasikan adanya peran segelintir oknum yang memanfaatkan media untuk kepentingan tertentu. Kemudian menggiring opini publik agar mempercayainya.

"Dia hubungkan sesuatu yang tidak ada. Bisa juga sebenarnya penulis merupakan orang lokal Indonesia yang meminjam nama mereka. Mereka kemudian bekerja sama. Kami menduga ada motif terselubung. Hanya ingin merusak nama baik SBY dan Partai Demokrat," kata Ferdinand.

Siapakah "orang lokal" yang disebut itu? Ferdinand tidak menyebutkan identitasnya, namun berjanji akan mengusut tuntas persoalan. Ferdinand kini sedang mengumpulkan berkas untuk melaporkan media tersebut. Jika sudah siap, ia akan membawanya ke Hong Kong.

"Kami serius mengambil langkah hukum. Sekarang terus mengumpulkan bahan dan informasi. Namun saya belum bisa menyatakan kapannya. Ini tidak bisa sembarangan karena kami tidak mau dianggap main-main. Yang jelas pasti dilaporkan," katanya.

Kecurigaan Partai Demokrat terhadap Asia Sentinel bertambah ketika media tersebut dinilai "kurang konsisten" dalam pemberitaan. Menurut Ferdinand, penulisan di web acap kali berubah seperti pada judul dan konten. Ditambah lagi kurang mempertahankan perbedaan antara fakta, analisis, dan asumsi. Karena itulah, Ferdinand menuduh ada pihak-pihak yang menunggangi media tersebut.

G.A. Guritno
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.47 / Tahun XXIV / 20 - 26 Sep 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com