Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Langkah Pendek Dongkrak Devisa

Sektor pariwisata menjadi andalan pemerintah untuk mengeruk devisa. Fasilitas kredit berupa KUR sebagai dorongan jangka pendek. Bagaimana kesiapan perbankan?

Ellya Kumala Sari sudah punya tiga hostel di kota Yogyakarta. Di bawah bendera usaha Bunk Bed and Breakfast (Bunk BnB), Ellya menyediakan akomodasi berbiaya murah yang menyasar pasar pelancong dengan bujet rendah atau beken disebut backpacker. Peringkat Bunk BnB cemerlang di situs online travel agent (OTA). Tak mengherankan, setiap musim liburan, pemesanan kamar tinggi peminat.

Sejak awal mengembangkan bisnis sampai berekspansi membuka dua hostel baru, Ellya tak pernah sekalipun memohon permodalan dari bank. Selama ini, ia punya strategi lain untuk modal usaha. "Kalau mau ekspansi atau tambah fasilitas tapi modal kurang, bisa pakai joint venture atau cari investor. Jadi, cari orang terdekat dan percaya dengan kita terus mereka investasi dan kita kasih bagi hasil," kata Ellya.

Banyak cerita buruk dari sesama pebisnis yang membuatnya takut mengakses fasilitas kredit perbankan. Bahkan, saat mendengar tentang fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pariwisata yang memungkinkan ia dapat kredit dengan bunga rendah dan proses mudah pun, Ellya bergeming. "Mau berapa pun tawaran yang dikasih pemerintah, serendah apa pun bunganya, saya tidak melirik pinjam ke bank. Berdasarkan pengalaman orang lain, itu terlalu berisiko," ujarnya.

Wacana KUR Pariwisata mencuat dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM pada 8 Agustus. Muncul usulan perubahan ketentuan KUR dengan menambahkan bidang-bidang usaha sektor pariwisata agar bisa dibiayai KUR dengan merevisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Dalam aturan main lama, sektor pariwisata tercantum sebagai sektor jasa-jasa. Itu pun tidak mencakup semua kegiatan usaha pariwisata. Dalam revisi nanti akan dimuat tambahan bidang usaha pariwisata. Tambahan sementara ada 13 subsektor yang diusulkan. Angka ini belum final. "Bisa lebih banyak. Revisinya belum keluar. Rencananya minggu-minggu ini," kata Asisten Deputi Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Henky Manurung, pada Selasa 18 September lalu.

Nantinya, KUR Pariwisata akan difokuskan untuk pengembangan usaha pariwisata di 10 lokasi destinasi pariwisata prioritas (DPP) dan 88 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Bukan berarti wilayah di luar keduanya tidak bisa mengakses fasilitas ini. Sekadar informasi, semenjak ada dana desa, banyak kawasan non-pariwisata membuat objek wisata buatan. "Ini sudah mencakup seluruh Indonesia," katanya.

Konsep KUR Pariwisata juga pernah disinggung Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, saat Rapat Dewan Gubernur BI akhir Juni lalu. Pemerintah tengah memprioritaskan sektor pariwisata sebagai langkah jangka pendek guna menggenjot devisa. Salah satu bentuk dorongannya adalah penyediaan KUR Pariwisata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata.

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Kemenpar, dan Penyalur KUR telah mempersiapkan skemanya. Ketua tim pelaksana komite, Iskandar Simorangkir, menjelaskan bahwa KUR pariwisata merupakan KUR yang diberikan kepada usaha produktif dan layak di sektor pariwisata.

Fasilitas kredit ini disusun untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata yang sebelumnya belum dapat menerima KUR. KUR sebelumnya juga bisa diberikan untuk sektor pariwisata, tetapi tidak secara khusus menyebutkan KUR pariwisata karena bercampur dengan sektor lainnya.

"Ini mengakomodasi kebutuhan pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata yang sebelumnya sebagian dari sektor tersebut belum dapat menerima KUR. KUR Pariwisata disusun untuk mendorong peningkatan usaha sektor pariwisata dalam rangka peningkatan devisa," Iskandar memaparkan kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Selain penambahan bidang usaha baru, tidak ada perbedaan dengan ketentuan penyaluran KUR UMKM yang sudah ada, yakni KUR Mikro dengan maksimal plafon Rp25 juta dan KUR Kecil dengan maksimal plafon Rp500 juta. Suku bunga yang dibebankan pada debitur juga sama, sebesar 7% setelah diberi subsidi bunga oleh pemerintah.

Intinya, KUR pariwisata bukanlah KUR khusus yang terpisah dari bentuk yang sudah ada. Ini hanya penambahan jenis-jenis usaha di sektor pariwisata dalam dalam Permenko 11/2017. "Secara umum, fitur KUR Pariwisata sama dengan fitur KUR Mikro dan KUR Kecil yang sudah berjalan," kata Iskandar yang juga menjabat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian.

Karena bukan KUR khusus yang berdiri sendiri, KUR pariwisata juga tidak memerlukan pagu khusus yang terpisah dari plafon KUR keseluruhan. Untuk 2018 telah ditetapkan besarannya Rp123,53 trilyun. Adapun lembaga penyalur KUR meliputi 42 instansi baik bank maupun non-bank.

Pemerintah juga tidak menetapkan target khusus untuk penyaluran KUR ke sektor pariwisata. Namun, kata Iskandar, sektor pariwisata termasuk salah satu sektor produksi dan Komite menetapkan penyaluran KUR di sektor produksi minimal sebesar 50% dari total penyaluran.

Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) menyambut baik pengadaan KUR pariwisata. Aturan main baru ini ibarat angin segar bagi pengusaha biro perjalanan yang selama ini cukup kesulitan mengakses permodalan ke perbankan. Dalam penerapannya, Asita minta dilibatkan.

"Kalau itu akan dicairkan ke anggota kami, saya berharap Asita dilibatkan agar nantinya tepat sasaran. Kalau ke restoran bisa ke PHRI," kata Ketua Umum Asita, Asnawi Bahar, kepada Annisa Setya Hutami dari GATRA. Asnawi optimis tambahan modal itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti perbaikan sarana. UMKM juga berportensi naik kelas menjadi bisnis berskala industri.

Perkara suku bunga dinilai masih memberatkan. Sebagai penghasil devisa nomor dua, Asnawi berharap, pebisnis periwisata dikenai bunga yang lebih kecil dari 7%. "Diberikan ke masyarakat 7%, yang penghasil devisa seharusnya di bawah. Berikan subsidi bunga ke kami," katanya.

Dari sisi perbankan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyalur KUR terbesar, merespons positif langkah ini. Meski, beberapa bidang usaha sektor pariwisata seperti agen perjalanan, penyedia akomodasi, rumah makan, dan pusat oleh-oleh sudah terangkum dalam kategori sektor jasa-jasa. Aliran duit pinjaman BRI sudah mengalir ke sana.

"Sampai dengan posisi 31 Agustus 2018, KUR yang disalurkan untuk sektor Jasa-jasa mencapai Rp5,7 trilyun atau 9,51% dari total KUR yang telah disalurkan," kata Sekertaris Perusahaan BRI, Bambang Tribaroto.

Bank Mandiri punya nada yang sama. Mereka telah menyalurkan kredit ke bisnis-bisnis yang berada di kawasan wisata, meski regulasi baru belum terbit. "Sudah, tapi belum fokus karena subsektornya belum ada. Contoh, agen perjalanan, sanggar seni, subsektornya kan tidak ada," kata Vice President Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri, Zedo Faly, saat ditemui M. Egi Fadliansyah dari GATRA.

Mengacu pada regulasi Bank Indonesia, ada sekitar 86 subsektor pembiayaan KUR Bank Mandiri yang disalurkan. Namun, yang 13 bidang usaha sektor pariwisata yang tergolong baru dan belum masuk daftar. Ia akan mengusulkan subsektor baru ini tercatat di peraturan bank sentral sehingga memudahkan perbankan membuat laporan penyaluran KUR. "Contohnya akomodasi. Kalau di subsektor ini kos-kosan masuknya. Sebelumnya tidak spesifik. Atau misalnya, transportasi, saat ini sudah ada subsektornya," ujarnya.

Mandiri akan mempelajari terlebih dahulu subsektor baru tersebut. Saat ini pemetaan bisnis model dan lokasinya tengah digarap. Dalam waktu dekat, mereka akan fokus pada sektor yang sudah, seperti transportasi dan restoran.

"Kita akan fokus ke yang sudah ada sambil berjalan pararel dengan bisnis model yang baru," katanya.

Putri Kartika Utami
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.47 / Tahun XXIV / 20 - 26 Sep 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com