Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Menanti Hak Nyalon Mantan Terpidana Korupsi

Pemerintah dan sejumlah partai politik berseberangan dengan Komisi Pemilihan Umum yang tetap membuat peraturan berisi pelarangan mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon legislatif. Akankah peraturan ini mentok di Kemenkumham atau tumbang di MA?

Pendaftaran calon legislatif tinggal menunggu pekan. Pada 4 Juli nanti, Komisi Pemilihan Umum mulai membuka penerimaan pendaftaran di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Partai politik pun kini tengah mencari dan menyeleksi calon yang akan mereka daftarkan ke KPU, seperti yang dilakukan Partai Hanura. ''Saat ini kita fokuskan mencari tokoh daerah untuk jadi caleg Partai Hanura,'' kata Sekjen Partai Hanura, Hary Lontung Siregar, kepada GATRA, Senin kemarin.

Tak hanya partai politik, KPU juga tak kalah sibuk menghadapi pendaftaran para calon legislatif (caleg) yang akan bertarung di pemilihan umum legislatif 2019. KPU sedang menyiapkan satu Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) tentang persyaratan menjadi caleg. Yang menarik di RKPU ini, KPU berinisiatif memasukkan aturan pelarangan bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk mendaftar sebagai caleg. Hal itu termaktub dalam pasal 7 ayat (1) huruf j. Belakangan, draf aturan persyaratan pencalegan di pemilu legislatif 2019 itu menuai kontroversi.

Penolakan terhadap aturan ini datang dari pemerintah dan sebagian partai politik. Bahkan, ada sejumlah pihak yang mengancam akan mengujimaterikan ke Mahkamah Agung (MA) supaya aturan tersebut dibatalkan. Meski muncul 'serangan', KPU tetap istikamah dengan menyerahkan RKPU itu ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan. ''Kita serahkan Senin (4/6),'' kata komisioner KPU, Ilham Saputra kepada GATRA.

Upaya KPU menerbitkan peraturan itu bakal menghadapi banyak rintangan. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengatakan bahwa berbahaya bila pelarangan mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon legislatif dimasukan dalam peraturan KPU. ''PKPU itu teknis, kalau masih ada larangan, bahaya itu,'' kata Yasonna kepada para wartawan di kantor Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu.

Menurut Yasonna, pelarangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. ''Saya sarankan ke KPU, jangan membiasakan diri menabrak ketentuan perundang-undangan,'' kata politikus PDI Perjuangan itu. KPU hanya memiliki kewenangan membuat PKPU, bukan UU. Karena itu Yasonna menyindir KPU ''Kalau membuat UU, jadi anggota DPR saja,'' ujar mantan anggota komisi hukum di DPR ini.

Yasonna mengungkapkan, jika KPU tetap mengotot menerbitkan PKPU tersebut, itu akan menjadi preseden buruk bagi lembaga-lembaga negara. Semua akan bisa sesuka hati membuat peraturan yang menabrak UU. Yasonna memahami ide mulia KPU, tapi ia menyayangkan tata cara yang digunakan KPU. ''Idenya baik sekali, tapi caranya yang tidak tepat,'' kata Yasonna.

Menanggapi penolakan tersebut, komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa KPU tetap pada pendirinya. Soal ancaman akan diuji materi di MA, Ilham mempersilakan. ''JR (judicial review) ke MA, hak bagi seluruh masyarakat yang keberatan dengan isi PKPU. Tentu kamu menghargainya,'' ujar Ilham. Sementara soal keberatan dari Kemenkumham, Ilham mengingatkan bahwa posisi Kemenkumham hanya melegalisasi RPKPU menjadi PKPU. ''Tidak ada alasan untuk menolak (mengesahkan),'' katanya.

Suara partai politik beragam dalam menanggapi polemik rencana peraturan KPU ini. Ada yang mendukung, ada pula yang tidak. Partai Hanura menyatakan dukungannya. Bahkan, dalam proses seleksi caleg di Partai Hanura, disyaratkan caleg bersih dari kasus korupsi. ''Bagi kami, caleg yang bersih dari korupsi itu menguntungkan partai,'' kata Sekjen Partai Hanura, Hary Lontung Siregar. Menurut Hary, partainya menyadari bahwa rakyat menginginkan caleg yang bebas korupsi. ''Jadi, suara rakyat yang harus didengar,'' ujarnya.

Partai Golkar punya pendapat sendiri. Ketua Majelis Etik DPP Partai Golkar, Mohammad Hatta, mengusulkan agar pelarangan itu sekadar imbauan, bukan tertuang dalam PKPU. Sebab jika KPU mengeluarkan PKPU, itu tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada atau peraturan yang lebih tinggi. ''Sebaiknya diselaraskan dengan aturan yang ada. Harus saling menguatkan,'' kata Hatta kepada GATRA.

Semangat KPU yang ingin melarang koruptor menjadi caleg, kata Hatta, patut diapresiasi. Golkar memiliki aturan internal, yakni kader partai harus memiliki empat kriteria: prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.

Jika ada caleg yang menjadi terpidana korupsi, Golkar memberlakukan peraturan khusus. Misalnya orang tersebut mengajukan diri sebagai caleg di daerah dan diterima oleh masyarakat di daerah, itu akan jadi pertimbangan partai untuk menerimanya sebagai caleg. Tapi sebelumnya, Golkar akan melakukan survei khusus untuk mengukur dukungan masyarakat. ''Kalau mendapat dukungan dan suara besar dari masyarakat serta dipercaya dan mendapat rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat, maka bisa saja dipertimbangkan,'' kata Hatta.

Survei itu perlu dilakukan, menurut Hatta, agar dikemudian hari caleg yang mantan narapidana korupsi itu tidak menjadi beban bagi caleg yang lain, terutama sesama caleg di satu wilayah. Bisa saja kehadiran caleg tersebut mengganggu caleg lain yang "bersih".

Sementara itu, PDI Perjuangan tak mau ambil pusing atas diterbitkan atau tidaknya PKPU pelarangan bagi mantan terpidana korupsi itu. ''Soalnya, di PDI Perjuangan, mengenai hal tersebut sudah terseleksi dalam sistem rekrutmen kami. Jadi itu enggak jadi masalah besar,'' kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Pareira.

Yang menjadi masalah, lanjut Andreas, adalah PKPU yang menabrak aturan di atasnya, yakni UU Pemilu dan UUD. ''Seharusnya, PKPU itu sejalan dengan UU di atasnya,'' kata Andreas. Apalagi, menurut keputusan MK, mantan terpidana korupsi boleh mencalonkan diri dengan syarat mengumumkannya kepada publik. ''Jadi sekarang serahkan kepada rakyat yang punya hak untuk memilih,'' ujarnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengungkapkan bahwa Perludem mendukung inisiatif KPU menerbitkan aturan tersebut. Sebab, aturan itu merupakan pelaksanaan amanat reformasi, yakni berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. ''Bila napi korupsi dibolehkan nyaleg, ini pukulan berat dalam pelaksanaan amanat reformasi,'' kata Titi kepada GATRA.

Sujud Dwi Pratisto, Bernadetta Febriana, dan Athony Djafar
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.33-34/ Tahun XXIV / 14 - 27 Juni 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Edisi Khusus
Focil
Internasional
Kesehatan
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com