Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EDISI KHUSUS

Ceruk Bisnis Halal Food

Indonesia tercatat sebagai konsumen halal food terbesar di dunia. Pangsa pasar yang besar, tapi belum tergarap optimal. Perlu canpur tangan pemerintah.untuk mendorong perkembangan bisnis halal food.

Indonesia Halal Lifestyle Center mencatat, saat ini terdapat 10 potensi bisnis halal yang semakin berkembang di Indonesia. Mulai sektor makanan, pendidikan, busana, kosmetik, farmasi, media dan rekreasi, travel, seni budaya, perawatan kesehatan, hingga industri keuangan syariah. Di antara 10 potensi tersebut, sektor makanan atau halal food masih menjadi primadonanya.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mememiliki ceruk bisnis halal food yang besar. Sudah banyak produsen lokal yang memproduksi halal food, namun perkebangan halal food di Indonesia terbilang rendah. Di dalam negeri, beberapa produk halal food Indonesia justru kalah bersaing dengan produk halal food impor.

“Geliat halal food sendiri memang sudah mulai ada perkembangan, terlihat dari munculnya player atau produsen lokal. Tetapi ada persoalan yang harus diselesaikan, yakni apakah produk tersebut sudah halal seluruhnya,” kata Chairman IHLC, Sapta Nirwandar, kepada Riana Astuti dari GATRA.

Diungkapkan Sapta, dengan penduduk mayoritas muslim, halal food di Indonesia menjadi hal yang lumrah. Namun yang harus diwaspadai, masih banyak produk yang dianggap halal tapi ternyata proses produksinya tidak semuanya halal. Contohnya, bahan dari hewan babi dapat ditransformasikan ke berbagai produk seperti gelatin dan kolagen. “Juga bone activated sebagai campuran sosis, es krim, dan roti,” ujarnya.

Untuk dapat mengembangkan bisnis halal food, menurut Sapta, diperlukan pengecekan dari hulu hingga hilir. Penerapan manajamen halal food akan menghasilkan produk halal yang aman dan sehat. Apalagi, saat ini tren untuk membuat produk halal sudah meningkat. “Halal itu seperti brand. Jadi siapa pun yang menggunakan produk halal tersebut merasa lebih aman,” Sapta memaparkan.

Soal kendala bisnis halal food di dalam negeri, Sapta melihat itu terjadi karena belum optimalnya kebijakan yang diatur pemerintah selaku regulator. “Halal food masih dianggap sesuatu yang biasa saja, padahal pangsa pasarnya begitu besar baik itu di dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya. Tak hanya itu, produk produk halal food di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan dari negara Malaysia, Thailand, Korea, dan Singapura.

Pemerintah belum berpikir bahwa bisnis halal food merupakan bisnis besar dan bagian dari ekonomi riil yang sangat besar. “Untuk mencapai itu perlu didorong dengan regulasi yang jelas dan transparan,” ucap Sapta. Selanjutnya, dari segi standardisasi, Indonesia masih harus meningkatkan keamanan pemberian sertifikasi agar tidak ada lagi sertifikasi halal abal-abal. Terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tak mengherankan, saat ini Indonesia masih tertinggal dari Australia sebagai pengimpor daging sapi halal. Australia dengan penduduk muslim minoritas mampu merajai ekspor daging sapi halal ke seluruh dunia. Untuk memenuhi permintaan pasar, Australia menerapkan tata cara Islami seperti proses pemotongan dan pengiriman daging sapi. “Sebagai solusi ke depannya, masyarakat Indonesia harus mengedepankan sektor ekspor halal food,” ucap Sapta.

Sementara itu, untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia harus melakukan pembenahan di seluruh sektor. Agar produk-produk halal food Indonesia dapat diterima di dunia, maka produknya harus enak, halal, berkualitas, dan kompetitif. Peran penting pemerintah diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan ekspor. “Regulasi itu harus mendorong produk kita untuk bisa kompetitif. Peningkatan SDM, insentif, diberikan kemudahan untuk mengekspor,” kata Sapta.

Sapta mengimbau pemerintah agar membuka pelabuhan halal. Di beberapa negara seperti Belanda, Prancis, Belgia, Brasil, dan Malaysia, pelabuhan halal memiliki peran penting. Fungsi pelabuhan halal sendiri yakni dapat mengontrol dan mencegah terkontaminasinya produk halal food dari produk produk non-halal. “Kami sudah mencoba menginformasikan kepada pemerintah. Masa iya, dari 91 pelabuhan laut yang kita miliki tidak ada yang didedikasikan untuk produk halal,” ucapnya.

Yang juga sangat terkait dengan perkembangan halal food adalah kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal food. Di Indonesia, lembaga yang bewenang mengeluarkan sertifikat halal adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim mengatakan, proses sertifikasi halal masih menggunakan sistem secara sukarela. “Jadi perusahaan mendaftarkan produknya untuk disertifikasi MUI baik offline maupun online,” katanya.

Setelah didaftarkan, maka akan dilakukan pemeriksaan dan kajian kelengkapan data dari produks tersebut. “Waktu pengkajian dapat dilakukan secara online melalui staf kami yang ada,” ujarnya. Setelah dianggap selesai, maka dilakukan pemeriksaan audit di lapangan. Proses ini untuk mengetahui, menilai, dan memperhatikan bagaimana kesesuaian dari produk yang ada, dan dilihat secara jelas apakah informasi yang diberikan itu sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak.

Dari pemeriksaan di lapangan itu akan dilihat bagaimana bahan-bahan dari produk yang digunakan, kemudian proses produksinya, hingga menghasilkan seperti apa. Tahap-tahapnya dilihat dan diperhatikan satu per satu. Selanjutnya, kata Lukmanul, manakala semua proses sudah dijalankan dengan baik, maka tentu ada hasil yang dikeluarkan dari audit laporan tersebut. Hasil itu nantinya akan dipresentasikan di hadapan rapat auditor atau para ahli dan informasi mengenai kebenarannya dikaji secara ilmiah.

“Jika dianggap, misalnya, perlu produk hewan dan turunannya, akan dilakukan pemeriksaan dan analisis laboratorium. Jika tidak ada informasi meragukan dari sisi keilmiahan, maka akan ada keputusan ilmiah di tingkat ahli yang nantinya akan dibawa ke Komisi Fatwa MUI,” katanya.

Di rapat Komisi Fatwa MUI ini juga akan dilakukan presentasi terhadap produk tersebut, terutama seperti apa proses awalnya, apa saja bahan-bahan yang digunakan, dan seterusnya. Jadi akan disampaikan semua informasi produk tersebut. Jika tidak masalah dan informasi lengkap, maka sesuai dengan syariat islam, Komisi Fatwa akan memfatwakan produk tersebut. “Selanjtunya diterbitkan sertifikasi halal,” kata Lukmanul.

Proses pengajuan pendaftaran produk yang akan disertifikasi itu memakan waktu tidak lebih dari 75 hari hitungan kalender. Artinya, tidak berdasarkan hari kerja saja, tetapi semua hari dihitung, termasuk hari Sabtu dan Minggu. Namun tenggat waktu itu bisa lebih cepat. “Dalam catatan kita rata-rata penyelesaian itu kurang dari 60 hari, kadang 54 hari. Kalau dirata-ratakan 50 hari kalender, dengan menggunakan sistem komputer,” ia menguraikan.

Soal masih malasnya perusahaan melaporkan kehalalan produk makanan dan minumannya, menurut Lukmanul, sebenarnya proses sertfikasi ini tidak berat. Hanya saja, menjadi agak rumit karena dalam proses sertiikasi ini tidak ada “negosiasi”. Artinya, proses halal dan haram itu tidak bisa dikurang dan tidak bisa ditambah. Sesuai dengan hukum. “Halal-haram tidak bisa diubah. Mungkin ini yang dianggap belum populer di perusahaan-perusahaan,” ia menerangkan.

Tidak semua negara tujuan ekspor mewajibkan adanya sertifikasi halal. Sehingga, masih ada perusahaan yang enggan mencantumkan produk halal, kecuali produk lokal yang memang harus ada sertfikasinya. Namun, untuk beberapa negara importir yang mensyaratkan sertifikasi halal, perusahaan eksportir dari Indonesia tersebut harus mengajukan sertifikasi halal. “Mereka belum berpikir tentang bagaimana jika nantinya bisa ekspansi ke Timur Tengah atau negara Islam yang mewajibkan sertifikasi halal,” ujarnya.

LPPOM MUI melakukan kerja sama secara internasional dalam sertifikasi halal. Misalnya, kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Thailand, melalui standardisasi halal. Ada juga dengan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Begitu pula dengan beberapa negara di Timur tengah. “Kita juga melakukan kerja sama dengan beberapa negara non-pemerintah,” Lukmanul menambahkan.

Kerja sama ini meliputi beberapa hal. Misalnya, bagaimana menetapkan standardisasi dan harmonisasi halal. Ini tidak mudah, sebab setiap negara memiliki standardisasi kehalalan. Karena itu, standardisasi tiap-tiap negara perlu dipahami. “Jadi saat ini lebih pada kerja sama harmonisasi dan saling memahami di antara negara,” kata Lukmanul.

Sujud Dwi Pratisto dan Anthony Djafar
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.33-34/ Tahun XXIV / 14 - 27 Juni 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Edisi Khusus
Focil
Internasional
Kesehatan
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com