Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EDISI KHUSUS

KH Ma'ruf Amin, Ketua MUI: Kami Syariahkan Usaha Masyarakat

Distribusi aset menjadi modal dalam memberdayakan ekonomi umat Islam. Arus baru ekonomi Indonesia membangun ekonomi umat dari bawah. Mendorong adanya pengusaha-pengusaha yang kuat dari umat.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin, menjelaskan bahwa era baru ekonomi Indonesia ditandai dengan lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), yang dipimpin presiden Joko Widodo. Kemudian, pencanangan Jakarta sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia. Dan, arus baru ekonomi Indonesia yang didukung ekonomi syariah. Di mana potensi ekonomi umat Islam sangat besar.

Edi Setiawan, pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Hamka, mengakui bahwa potensi ekonomi umat memang besar. Misalnya, potensi zakat mendekati Rp200 trilyun.

Namun, zakat yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) baru Rp6 trilyun. ''Itu artinya, masih banyak potensi yang belum tergali,'' katanya pada Aditya Kirana dari GATRA.

Ujungnya, aksi pemberdayaan ekonomi umat memerlukan dukungan penuh pemerintah dengan melibatkan organisasi massa Islam. Dia mengatakan yang punya peluang untuk mendakwahkan pemberdayaan ekonomi umat adalah ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah. ''Karena mereka punya lahan dakwah di bidang ekonomi,'' katanya.

Untuk mendalami lebih jauh potensi ekonomi umat dan upaya pemberdayaannya, wartawan GATRA Andhika Dinata mewawancarai K.H. Ma'ruf Amin di kediamannya di kawasan Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 2 Mei 2018. Jalannya wawancara diabadikan pewarta foto Rifki M. Irsyad. Berikut petikannya:

Kongres Ekonomi Umat 2017 menghasilkan tujuh kesepakatan. Apa langkah MUI untuk mewujudkan kesepakatan itu?
Ada tiga upaya dalam rangka pembangunan ekonomi umat itu. Pertama, menghilangkan kelaparan. Karena menghilangkan kelaparan hukumnya fardu kifayah hingga fardu ain. Karena itu, MUI mendukung upaya menghilangkan kemiskinan.

Kedua, pemberdayaan umat, karena banyak pengusaha kita lemah. Bahkan banyak yang mati usahanya karena adanya kebijakan lama yang melahirkan konglomerasi. Karena itu, MUI melakukan kongres ekonomi umat, isunya ''Arus Baru Ekonomi Indonesia, Pemberdayaan Ekonomi Umat''. Kenapa arus baru, karena arus lama itu melahirkan konglomerat, dengan harapan nanti akan menetes ke bawah menggunakan teori trickle down effect. Ternyata tidak menetes. Teori trickle down effect itu gagal.

Karena itu, kami bikin arus baru ekonomi Indonesia. Kalau bahasa kerennya new economic policy, pembangunan dari bawah, pemberdayaan ekonomi umat. Presiden memberikan respons, namanya redistribusi aset dan kemitraan. Dan ketiga, mendorong adanya pengusaha-pengusaha yang kuat dari umat.

Apa bentuk konkret gerakan redistribusi aset untuk umat itu?
Gerakan distribusi aset itu artinya aset pemerintah berupa lahan yang belum dibagikan ke konglomerat, masih tidak dikelola dengan baik, akan dibagikan ke umat. Menurut Pak Jokowi, ada 12,7 juta hektare yang akan diberikan lewat pesantren, koperasi, dan usaha-usaha bersama.

Contohnya, di Sulawesi Selatan, ada perusahaan besar bernama Mayora. Dia membutuhkan singkong, maka tanah-tanah yang ada di sana --baik yang punya pemerintah maupun yang punya masyarakat-- kami arahkan supaya ditanami singkong. Tanah masyarakat yang punya mereka, tanah pemerintah, ya kami bagi di sini, kemudian koperasi memfasilitasi.

Kemudian ditanami singkong yang nanti dibeli oleh perusahaan. Dan kami berharap, hasil produknya didistribusikan lewat umat juga. Nanti yang menjual di masyarakat umat juga. Maka itu, kami bangun Mart, sekarang itu namanya LEU Mart (Lembaga Ekonomi Umat). LEU Mart itu hanya sebagai distributor, dari pabrik dia sebagai distributor nanti berjualan di bawah namanya LEU Mart, tapi miliknya umat. Siklusnya kayak gitu. Ada redistribusinya, ada kemitraan di situ.

Jadi program Redistribusi Aset ini ada porsi lahan untuk ekonomi pesantren?
Iya. Nanti masing-masing [mendapat aset]. Seperti koperasi yang mendapatkan tanah di Muara Gembong. Tanah ini tanah Perhutani, dan kami bikin tambak. Masyarakat yang mengelola, satu orang satu hektare. Kalau dapat 200 hektare, misalnya, berarti ada 200 orang yang mengelola. Ya, mereka, koperasi, memfasilitasi. Mungkin dapat fee saja, bukan memiliki. Tetapi ini tanah pemerintah yang dikelola. Jadi nanti berupa tambak udang dan sebagainya.

Kemudian nanti ada lahan untuk untuk pertanian dan perkebunan, seperti kopi. Saya dengar di Kuningan, Jawa Barat, ada tanah yang kami kelola 1.700 hektare untuk padi, kedelai, jagung. Lahan itu yang dikerjasamakan dengan perwakilan koperasi pesantren di sana.

Apa saja komoditas yang menjadi ''jualan'' dalam program ekonomi umat?
Di Lampung itu ada kopi. Nanti kami berdayakan masyarakat. Kemudian ada jagung. Kita sudah mulai membudidayakan jagung di Lamongan dan Kuningan. Juga di Kalimantan Selatan bekas galian batu bara kita tanami jagung. Bahkan di Papua, kita bekerja sama dengan Medco untuk menanam jagung, dan ternyata berhasil. Ini terus kami kembangkan.

Nanti akan kami cari kedelai; tentukan tanahnya di mana, karena kan tidak semua tanah cocok. Kemudian yang kita rencanakan lagi budidaya laut udang, teripang, kerapu, dan rumput laut. Ini kita kerja samanya dengan Institut Pertanian Bogor.

Untuk mendorong ekonomi umat, berdiri juga bank wakaf di pesantren-pesantran. Sudah berapa banyak bank wakaf ini?
Sudah 40 bank wakaf, dan saya minta ada 1.000. Sementara ini ada Rp4 milyar untuk satu bank, tapi Pak Jokowi bilang Rp8 milyar. Kalau ada seribu dikali Rp8 milyar, berarti ada Rp8 trilyun di sekitar pondok itu. Itu membiayai usaha kecil, tukang gado-gado, tukang bakso, tukang gorengan. Mereka kemudian menyetor tiap minggu. Di pesantren saya sudah ada bank wakaf, dan punya nasabah 300-an. Rencananya bisa sekitar 1.000 nasabah. Nanti diberdayakan.

Gerakan ekonomi umat ini apa digerakkan MUI saja?
Semua kami gandeng. Ada yang berbentuk ormas, ada yang berbentuk koperasi murni masyarakat, ada juga kelompok-kelompok pesantren. Jadi kami terus mendorong mereka untuk mendapatkan itu, dan kami menagih pemerintah untuk memperoleh aset-aset tanah itu dalam rangka distribusi aset dan kemitraan.

Artinya, pondok pesantren sudah memainkan peranan dalam membangun ekonomi umat?
Seperti tadi yang saya sampaikan, yang mendapat bank wakaf itu baru 40 ponpes. Tapi yang belum dapat bank wakaf pun membangun, membuat mart. Seperti di Sidogiri itu pondok kaya, dia punya mart, punya BBM, punya baitul mal. Asetnya trilyunan rupiah. Mereka mengandalkan jaringan alumni. Alumninya dikerahkan, diarahkan, dibangun, bukan silaturahim saja, tapi juga keekonomiannya. Dia mengembangkan finance, ngasih modal, dan bekerja sama. Sekarang (asetnya) sudah Rp17 trilyun.

Seberapa besar potensi ekonomi umat ini?
Ya, besar sekali. Umat ini kan banyak. Umat ini kalau dia sudah mulai bergerak, dan umat ini bisa memanfaatkan potensinya, akan sangat besar. Sebenarnya, konsumen itu umat, yang untung itu konglomerat. Yang punya mulut itu umat. Konsumsi yang punya mulut itu umat, tapi yang kaya siapa? Konglomerat. Berapa potensi mulut itu dieksploitasi mereka.

Belum lagi rokok, yang merokok itu mulutnya umat. Makanya mereka jadi raksasa.

Bagaimana upaya untuk menyejajarkan pelaku konglomerat dengan UMKM nantinya?
Ya, itu dia butuh apa, komoditas apa, kemudian adanya di mana. Dia (konglomerat) punya pabrik, untuk memenuhi itu kami mencari tanah pemerintah untuk ditanami, dan konglomerat mana yang membutuhkan itu. Jadi kami sinergikan. Dan kami juga memberikan perlindungan harga. Kalau umat akan dimainkan, tetapi kalau koperasi yang kami backup, kan enggak berani. Dia harus punya kesepakatan. Kesepakatan pertama dengan MUI kan payung, kami kerja sama.

Apa nanti ada ide untuk membentuk Komite Ekonomi Umat?
Belum ini. Kayaknya pemerintah kurang berkenan ada komite, ya sudahlah MUI aja dengan berbagai ormas bergabung. Tidak dinamakan Komite Ekonomi, tetapi akan kami lihat seberapa jauh komite diperlukan. Sebab kami tiga kerjanya. Menumbuhkan semangat umat untuk berusaha. Pemberdayaan yang sifatnya penguatan, pembesaran, dari pengusaha yang ada. Dia kapasitasnya sekian, ya kami dorong. Kami tawari. Kami beri peluang. Kami bantu marketnya, kalau dia produk.

Ini akan melibatkan banyak SDM ?
MUI hanya mendorong. Tapi, yang didorong ini juga harus punya kemampuan. Karena itu, mungkin kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak, semacam adanya training tentang bagaimana menguasai pembukuan. Jangan sampai enggak tahu sistem pembukuan, makanya kita ajarkan dia bagaimana teknik-teknik dalam berbisnis.

Kemudian kita carikan produk-produk. Misalnya, jagung dibeli pabrik untuk makanan ternak, atau diekspor ke negara-negara yang sangat membutuhkan. Kebutuhan dalam negeri juga besar sekali, karena itu makanan ternak. Tapi di samping itu, jagung itu bisa dibuat menjadi semacam ekonomi kreatif. Misalnya, turunannya itu dibuat keripik, sampai es krim. Jadi ada 32 item yang bisa dibuat.

Sejauh ini, apa yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pemberdayaan ekonomi umat?
Ya, terutama tentu aspek-aspek yang menyangkut semangat umat. Kemudian sumber daya umat, kemampuannya. Ini yang utama. Umat ini kurang punya semangat, kurang punya kemampuan dan keterampilan. Ini yang kami dorong. Umatnya supaya mau fight, untuk bisa bekerja dalam pemberdayaan ekonomi. Yang kedua tentu regulasi, supaya regulasi dan peraturan pemerintah di dalam menyalurkan dana dan sebagainya.

Ada kecenderungan masyarakat jalan sendiri-sendiri. Adanya Koperasi 212 dan semacamnya?
Enggak apa-apa, biarkan tumbuh dulu. Terus nanti kami sinergikan. Kalau enggak tumbuh, yang kita sinergikan apa? Kami menyinergikan sesuatu yang tidak tumbuh. Kami bikin tumbuh, jadi mudah-mudahan nanti lahir konglomerat. Sebenarnya banyak dari umat itu yang pintar, tetapi belum memperoleh kesempatan. Padahal dia bakat kaya, tetapi potensi ini sekarang belum terbangun. Kami berharap nanti akan terbangun konglomerat-konglomerat dari umat.

Dalam sektor keuangan, bagaimana peran MUI mengatrol pertumbuhan ekonomi umat?
Umat kuat, ekonominya tumbuh. Kami juga melakukan upaya mensyariahkan. Bagaimana kita memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Kalau kami mensyariahkan, berarti kami bangun. Sekarang sudah Rp8 trilyun sukuk itu, membangun jalan, membangun kantor-kantor, KUA, ada yang dijual di luar negeri dan laku. Kalau mendapat keuntungan, yang untung masyarakat. Itu yang saya maksud kami syariahkan usaha-usaha masyarakat.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.33-34/ Tahun XXIV / 14 - 27 Juni 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Edisi Khusus
Focil
Internasional
Kesehatan
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com