Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EDISI KHUSUS

Pembiayaan Syariah Meningkat, Inklusi Keuangan Stagnan

Sejumlah data menunjukkan, total aset industri pembiayaan mengalami tren peningkatan. Sayangnya, kelompok masyarakat yang menggunakan masih terbatas akibat kurangnya inklusi keuangan syariah. Butuh solusi digitalisasi secepatnya.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. (BTPN Syariah) melakukan pencatatkan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada awal Mei lalu. Emiten berkode saham BTPS tersebut menawarkan 770 juta lembar saham baru atau 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). "Ini adalah pertama kalinya bank syariah yang go public jadi chance investor. Masih sedikit bank syariah yang go public. Jadi, kita berikan opsi baru," kata Direktur Utama BTPN Syariah, Ratih Rachmawaty.

Saham BTPN Syariah ditetapkan seharga Rp975 per lembar saham pada saat IPO. Dari proses IPO tersebut, perseroan meraup dana Rp751 milyar sebelum dikurangi biaya emisi saham. Jumlah ini, kata Ratih, sesuai dengan target perusahaan. Masa penawaran umum sebelumnya dilakukan pada 27 April 2018 sampai 2 Mei 2018. Hasilnya, respons dari investor publik dinilai sangat positif.

Buktinya, saham BTPN Syariah mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 1,7 kali dari total saham yang ditawarkan atau senilai 1,31 milyar lembar saham dibandingkan dari 770 juta lembar saham yang ditawarkan.

Di sisi lain, PT Bank Central Asia Syariah (BCA Syariah) memproyeksikan laba pada 2018 ini tumbuh hingga 20%. Optimisme ini muncul mengingat hingga pada Maret 2018 saja, laba BCA Syariah telah tumbuh 26,85% year on year (yoy) menjadi Rp12,01 milyar.

Menurut Direktur Utama BCA Syariah, John Kosasih, penopang laba ada pada penyaluran pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian dengan kualitas pembiayaan atau non-performing financing (NPF) tetap di level 0,53%. ''Kami juga secara konsisten menekan biaya dana dan memperbaiki komposisi dana. Strategi kami, customer centricity artinya semua yang dilakukan mengarah kepada kebutuhan nasabah baik saat ini maupun ke depan,'' kata John.

Pembiayaan syariah memang makin marak beberapa tahun belakangan. Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Jaenal Aripin, mengungkapkan bahwa fenomena kesadaran akan manfaat pola pembiayaan syariah meningkat di Indonesia. "Sebanyak 52% proposal pengajuan dana bergulir yang masuk ke LPDB ingin dengan pola pembiayaan syariah. Artinya, ada fenomena kesadaran meningkat akan manfaat pola pembiayaan syariah," kata Jaenal di Jakarta, Rabu, 23 Mei lalu.

Pangsa pasar perbankan syariah dan unit usaha syariah di Indonesia pada 2017 mencapai 5,78 %. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, market share perbankan syariah dan unit usaha syariah tumbuh cukup tinggi yakni 15,2 % atau jauh lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan konvensional secara nasional yang mencapai 8,4 %.

Serupa dengan itu, data yang dikumpulkan Lembaga Konsultan Karim memperlihatkan tren kenaikan total aset keuangan syariah. Pada sektor industri pembiayaan syariah, data pada 2015 menunjukkan total aset Rp22,35 milyar, lalu naik menjadi Rp35,74 milyar pada 2016, sementara per Februari 2017 saja, total asetnya mencapai Rp37,07 milyar.

OJK menjelaskan, pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah oleh perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah (UUS) perusahaan pembiayaan konvensional. Setidaknya, ada tiga kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syariah dan UUS perusahaan pembiayaan konvensional.

Pertama, pembiayaan jual beli. Ini merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual-beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak, dengan keuntungan perusahaan diperoleh dari margin.

Kedua, pembiayaan investasi. Pembiayaan ini dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif yang pembagian keuntungannya berdasarkan prinsip nisbah bagi hasil sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

Ketiga adalah pembiayaan jasa. Pembiayaan jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

''Perbankan syariah dan unit usaha syariah telah berhasil keluar dari five percent traps. Meskipun masih kecil market share-nya, tapi tumbuh cukup tinggi, yakni 15,2% atau jauh lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan konvensional secara nasional,'' kata Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Sunarso, dalam Seminar Nasional Ekonomi Islam bertema ''Pegadaian Syariah: Menuju Transformasi Bisnis melalui Distribution Channel dan Digitalisasi Ekonomi'' di kampus Universitas Indonesia di Depok, Selasa, 15 Mei.

Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional, Adiwarman Azwar Karim, mengatakan bahwa mengenai cetak biru pembiayaan syariah, OJK sudah membuat cetak biru pada perbankan syariah, industri keuangan non-bank, pasar modal syariah, juga digitalisasi pembiayaan syariah seperti financial technology (fintech) ''Selain itu sudah ada juga arsitektur keuangan syariah Indonesia,'' kata Karim kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Industri pembiyaan secara umum, kata Karim saat ini masih berjuang mengatasi dampak perekonomian. Pembiayaan syariah ternyata juga terkena imbasnya meskipun tidak sebesar pada pembiayaan konvensional. ''Dampak perekonomian termasuk dari kondisi global seperti kenaikan suku bunga The Fed yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah,'' ujarnya.

Kinerja industri keuangan berbasis syariah di Indonesia tahun ini mendapatkan cukup banyak sorotan dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Salah satunya berangkat dari penetapan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Syariah 2017-2019 yang disusun oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Gagasan utama dari peta jalan ini cukup ambisius, yakni untuk memberikan ruang tumbuh bagi industri jasa keuangan syariah Indonesia agar mampu berkontribusi bagi ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan. Visi besarnya adalah, sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar, Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah dunia.

Industri keuangan syariah bukanlah bisnis baru di Indonesia. Keberadaan jasa keuangan alternatif ini beroperasi di Indonesia selama lebih dari dua dekade sejak Bank Muamalat beroperasi pertama kali di negara ini. Sayangnya, gaung layanan keuangan syariah belum begitu terdengar khususnya di daerah-daerah luar ibu kota dan Pulau Jawa. Pemerintah kemudian menjadikan peta jalan tadi sebagai milestone, yang salah satunya untuk membuka akses yang lebih luas bagi produk dan layanan keuangan syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Inisiatif pemerintah tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mendongkrak kinerja industri keuangan syariah di Indonesia yang saat ini masih jauh tertinggal, terutama dari negara tetangga, Malaysia. Padahal, populasi masyarakat muslim Indonesia berjumlah 85% dari total penduduk Indonesia. Itu berarti Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat tinggi bagi perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), sampai dengan pasar modal yang berbasis syariah.

Berdasarkan publikasi Global Islamic Finance Report 2016, Indonesia menempati posisi ke-9 sebagai negara yang memiliki aset keuangan syariah terbesar di dunia. Posisi pertama adalah Arab Saudi, Iran dan Malaysia di peringkat ketiga. Jika dilihat dari jumlah populasi muslim yang signifikan, angka di atas bukanlah prestasi yang cukup membanggakan bagi Indonesia.

Meskipun demikian, banyak faktor yang membuat industri keuangan syariah Indonesia terlihat kalah bersaing dari negara tetangga, Malaysia misalnya. Ini sesuai dengan data OJK yang memperlihatkan bahwa rasio inklusi keuangan di Indonesia masih cukup rendah, hanya 48,9% hingga April 2018.

Pemerhati ekonomi syariah Dima Djani menilai, perbedaan utama terletak pada produk dan target pasar. Arah produk syariah Indonesia berorientasi pada sektor ritel seperti fashion dan makanan, sedangkan negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Malaysia sudah mulai merambah ke banyak sektor seperti keuangan dan investasi, serta pariwisata.

Menurut Dima, setidaknya ada tiga hal yang memperlambat penetrasi inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia jika dibandingkan dengan Malaysia. Pertama, komitmen pemerintah untuk mendukung industri keuangan syariah. Malaysia telah menetapkan kebijakan penempatan dana BUMN dan dana haji di perbankan syariah sejak lama.

Sementara itu, di Indonesia, dana kelolaan masih terfokus di perbankan konvensional. Namun, sudah mulai ada pergerakan dari pemerintah saat ini dengan membangun KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) dan dukungan atas terbentuknya beragam lembaga syariah lain seperti antaranya Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo).

Kedua, produk dan layanan yang variatif dengan tata kelola liberal. Industri jasa keuangan di Malaysia memiliki varian produk yang luas mulai dari jasa keuangan sampai pasar modal yang dikelola secara liberal. Artinya, layanan ini terbuka bagi komunitas mana pun tanpa memandang latar belakang beragama. Sementara di Indonesia, industri keuangan syariah masih kental dengan afiliasinya terhadap komunitas muslim dan sebagai pilihan alternatif bagi kelas masyarakat tertentu saja.

Padahal, produk-produk keuangan syariah banyak dikenalkan oleh perbankan di negara dengan populasi muslim minoritas, seperti Inggris. pada 2014, terdapat 20 bank di Inggris yang menawarkan produk syariah, dan terdapat 49 produk sukuk atau obligasi syariah. Islamic finance di kawasan Barat ini tumbuh 50% dibandingkan perbankan konvensional . ''Hal ini menunjukkan, keunggulan dari segi layanan dan model bisnis merupakan daya tarik utama masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan syariah, bukan berdasarkan agama,'' kata Dima.

Ketiga, adaptasi teknologi untuk membuka akses informasi. Teknologi yang bergerak cepat merupakan peluang untuk mengemas produk dan layanan menjadi sebuah kebutuhan yang relevan bagi target pasar. Hal yang sama dilakukan oleh perusahaan fintech di Malaysia yang kini bermunculan dengan fokus bisnis syariah.

Pemerintah, lagi-lagi, memegang wewenang yang cukup kuat disini. Regulasi disusun untuk mempermudah fintech syariah bermunculan. Fintech dan perbankan syariah di Malaysia saling koeksis dan membentuk Islamic fintech hub yang solid di negara ini. Dampaknya, jangkauan ke masyarakat makin luas, penetrasi produk dan layanan syariah semakin tinggi.
Malaysia dan Indonesia memiliki kesamaan dalam hal penetrasi mobile, Malaysia mencapai 140% dan Indonesia 142% dari total populasi. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah, penetrasi perbankan di Malaysia jauh lebih tinggi dari Indonesia, khususnya di bidang ekonomi syariah.

Sementara itu, di Indonesia, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2016 menunjukkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah nasional masing-masing sebesar 8,11% dan 11,06%. Jika dilihat secara sektoral, tingkat literasi dan inklusi perbankan syariah sebesar 6,63% dan 9,61%. ''Artinya, sebenarnya masyarakat sudah mulai menggunakan produk perbankan dan keuangan syariah, tapi banyak yang memahami produk perbankan dan keuangan syariah itu sendiri,'' kata Dima yang merupakan founder dan CEO di ALAMI, sebuah platform aggregator lending syariah tersebut.

Dari ketiga faktor di atas, dapat dilihat bahwa selain upaya pemerintah dan lembaga keuangan utnuk menciptakan produk yang cocok untuk pasar, keberadaan perusahaan teknologi finansial juga penting untuk mendorong kinerja industri keuangan syariah di Indonesia. Penetrasi internet dan ponsel pintar yang semakin tinggi perlu direspons dengan kehadiran layanan-layanan jasa keuangan yang bisa merangkul masyarakat untuk lebih mengenal industri jasa keuangan syariah.

Bank Indonesia pada 2017 menyebutkan, saat ini setidaknya terdapat 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah, 167 bank perkreditan rakyat syariah, 58 asuransi syariah, tujuh modal ventura syariah dan 5.000 lembaga keuangan mikro syariah. Namun belum banyak masyarakat yang tergerak untuk mengakses layanan keuangan melalui lembaga tersebut.
''Di sinilah kemudian pentingnya memupuk minat masyarakat lewat edukasi sistematis dan pendekatan yang sesuai dengan tren digital. Industri jasa keuangan syariah Indonesia jika dikombinasikan dengan teknologi, dapat menjaring minat masyarakat untuk mengenal dan menggunakan jasa keuangan syariah, mulai dari produk perbankan hingga investasi berbasis syariah lewat platform digital,'' ujar Dima.

Evolusi digital memungkinan sektor perbankan dan jasa keuangan syariah bertransformasi untuk meraih pasar yang lebih luas dan menciptakan produk praktis yang cocok bagi kebutuhan masyarakat. Secara jangka panjang, kehadiran perusahaan teknologi finansial yang berbasis syariah juga bisa memberikan akses dan edukasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya di daerah untuk mendapatkan layanan jasa keuangan syariah dengan mudah dan cepat.

Banyak faktor yang membuat industri keuangan syariah Indonesia kalah bersaing dengan negara tetangga, Malaysia, misalnya. Data OJK memperlihatkan bahwa rasio inklusi keuangan di Indonesia masih cukup rendah, hanya 48,9% hingga April 2018.

Flora Libra Yanti
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.33-34/ Tahun XXIV / 14 - 27 Juni 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Edisi Khusus
Focil
Internasional
Kesehatan
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com