Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EDISI KHUSUS

Prospek Moncer Reksadana Syariah

Meskipun tumbuh pesat, reksadana syariah belum punya pemain besar untuk menjadi market maker. Masuknya BPKH tahun ini memberi tambahan dana besar bagi reksadana syariah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, reksadana syariah berkembang sangat pesat. Lihat saja, pada dekade pertama, Mei 2000- 2010, jumlah reksadana syariah yang beredar hanya 25 produk. Namun sejak 2012 melonjak lumayan signifikan. Pada 2012 saja, terbit 18 reksadana syariah baru sebagai pilihan masyarakat untuk berinvestasi.

Fenomena positif itu terulang pada tahun-tahun berikutnya. Tren tertinggi terjadi pada 2016 dan 2017. Saat itu berturut-turut terbit 43 dan 51 reksadana syariah baru ke pasar modal. Sampai per April 2018 data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, total ada 193 reksadana syariah.

Selain mengalami meningkat dari segi jumlah, nilai aktiva bersih (NAB) atau dana yang dikelola perusahaan manajer investasi juga mengalami akumulasi yang signifikan. Hingga April 2018 lalu, besarnya mencapai Rp32.380 milyar atau 6,38% dari total NAB reksadana.

Menurut Bendahara Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Muhamad Nadratuzzaman Hosen, perkembangan reksadana syariah tidak lepas dari semakin tingginya kesadaran di kalangan umat Islam untuk berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai syariah. Bahkan, hasil investasi di reksadana syariah melampaui hasil yang diperoleh dari sektor perbankan.

"Iya lebih tinggi daripada perbankan, karena itu reksadana syariah tetap menarik. Orang yang kelebihan dana pasti mikir juga untuk menaruh dananya itu ke reksadana syariah," kata Nadra kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Reksadana syariah berbeda dari reksadana konvensional, karena dalam pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yakni berlandaskan Al-Quran dan hadis sesuai nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kemanfaatan bagi sesama.

Di Tanah Air, reksadana syariah merupakan investasi kolektif yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi (PMI) sesuai syariat Islam yang dalam operasionalnya diawasi oleh DSN. Lembaga ini juga berperan sebagai penentu kebijakan untuk menempatkan investasi pada perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan syariah Islam melalui fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Kinerja dari PMI akan selalu diawasi secara saksama oleh DSN. Misalnya, operasional reksadana syariah harus menggunakan akad mudharobah di mana investor 100% menanamkan modalnya. Selain itu, dalam pengelolaan dana oleh PMI ada prinsip tolong-menolong (qardh hassan) dan PMI selalu menyisihkan zakat dalam setiap perolehan keuntungan.

Selama ini, kata Nadra, pasar modal reksadana syariah diawasi secara ketat oleh DSN. Misalnya, ada perusahaan yang ingin meluncurkan suatu produk, DSN akan melihat prospektusnya. Setelah itu, produk yang sudah disetujui baru bisa diluncurkan. Persetujuan ini didapat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Proses menuju persetujuan itu membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Setelah diterima atau mendapat restu, DSN akan meminta OJK untuk meeluncurkannya.

Menurut Nadra, kegiatan reksadana cukup dinamis. Oleh karena itu, dalam mengambil kebijakan, DSN perlu menyesuaikannya dengan perubahan-perubahan itu. "Akad memang tidak berubah, tapi kegiatan bisnisnya berubah terus," kata Nadra.

Ada beberapa produk, yang menurut Nadra menggunakan beberapa akad. Sebab, DSN harus memastikan kejelasan dari hulu hingga ke hilirnya. DSN tidak bisa menggeneralisasi bahwa satu produk itu semuanya haram ataupun semuanya halal, masing-masing harus ditelaah dulu bagaimana mekanismenya.

"Seperti pemasaran berjenjang atau multi-level marketing (MLM) syariah yang bergerak di bidang reksadana, misalnya ingin membuat produk baru, mereka akan minta izin ke OJK. OJK membolehkan jika sudah sesuai fatwa dan ketentuan DSN. OJK kadang-kadang minta opini dari kita. Nah kerja sama seperti ini saya pikir hanya ada di Indonesia," kata Nadra.
Syarat suatu MLM menjadi syariah, barangnya harus halal. "Jadi MLM itu produknya harus halal, misal dia berjualan obat herbal, obat tersebut harus halal. Nah kadang-kadang tidak semua MLM siap untuk ini. Mereka harus mendapat sertifikasi halal," kata Nadra.

Jika di tengah jalan, MLM tersebut ternyata tidak melakukan kegiatan yang syariah, DSN akan langsung menindaknya. Misalnya, ada dugaan MLM tersebut membeli saham yang tidak syariah atau fund manager-nya salah membeli produk yang non-syariah, oleh DSN, saham itu diminta untuk dijual kembali dan penghasilannya bukan masuk penghasilan yang syariah, dan kemudian disisihkan untuk kepentingan sosial

"Dalam waktu 14 hari dia harus menjual saham yang non-syariah itu. Kalau tidak dan ketahuan, maka bisa di-blacklisted oleh OJK. Tidak banyak kejadian seperti ini, tapi pernah beberapa kali terjadi," kata Nadra.

Saat ini DSN giat meningkatkan literasi, seperti mendorong adanya sekolah pasar modal keliling yang terkait dengan peningkatan pengetahuan atas pasar modal syariah di kampus-kampus dan masyarakat luas.

"Minatnya semakin baik, kalau ingin berinvestasi, orang akan melirik potensi reksadana syariah. Ya karena ada fund manager-nya. Dan secara return dia lebih tinggi dari bank. Dengan nominal yang terbilang tidak terlalu tinggi mereka sudah bisa investasi di reksadana," kata Nadra.

Nadra mengakui bahwa DSN adalah pihak yang pasif, fatwa yang dikeluarkan tergantung dari permintaan. Kini yang sedang digarap adalah efek beragun Aset (EBA) perumahan. Semacam reksadana di bidang properti khususnya perumahan. Harapannya selesai pada tahun ini.

Dari berbagai perusahaan manajemen investasi di Indonesia, Paytren Aset Manajemen (PAM) merupakan satu-satunya manajemen investasi syariah. Meskipun beberapa lembaga pembiayaan telah menerapkan prinsip syariah, dalam manajemen masih bersifat konvensional. Sebagai pionir, PAM mengeluarkan beberapa produk syariah. Salah satunya adalah reksadana syariah.

Izin resmi syariah PAM keluar pada 24 Oktober 2017 dan membawa sebuah kebaruan. ''Ini juga muncul karena terdapat dorongan dan dukungan dari OJK. Setiap manajemen investasi yang mengelola reksadana syariah harus memiliki unit pengelolaan investasi syariah (UPIS). Hal tersebut sudah kita penuhi. Semoga dengan ini dapat mendorong rekan di bagian industri yang mengelola reksadana syariah," kata Direktur Utama PT Paytren Aset Manajemen, Ayu Widuri, kepada Annisa Setya Hutami dari GATRA.

Ia menuturkan, sistem reksadana syariah dan konvensional memiliki perbedaan mencolok. Tidak hanya produk termanajemen secara syariah, tapi juga melihat segi perusahaan. Proses dari hulu sampai ke hilir harus syariah. Setiap manajemen investasi (MI) terdapat dewan pengawas syariah. Hal ini masuk dalam akte perusahaan.

Saham dalam reksadana syariah wajib terdaftar di efek syariah yang terbitnya setiap enam bulan sekali. Hal tersebut terus diperbaruai dan mendapatkan ulasan dari MUI. ''Harus memperhatikan prinsip syariah. Tidak boleh ada spekulasi yang biasanya bisa timbul. Saham harus dari daftar efek syariah yang ada di Jakarta Islamic Index (JII) atau Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Keduanya menjadi acuan kinerja kita. Di syariah ada proses namanya cleansing, " katanya.

Cleansing terjadi sesuai daftar efek syariah di mana dapat terjadi perubahan. Ketika saham mengalami perubahan karena tidak mengikuti pedoman syariah lagi, MI perlu mengeluarkan saham dari reksadana syariah. Tujuannya untuk menjaga proses kehalalan. Selain itu, MI tidak dapat membeli saham dari perbankan.

PAM sudah mengeluarkan dua jenis produk reksadana syariah yang meluncur pada Februari 2017. Pertama, Safa yang berupa pasar uang. Kedua, Falah yang berujud pasar saham. Keduanya memiliki sisi positif dan fungsi masing-masing.

Dalam waktu dekat, PAM berencana menambah jenis reksadana syariah baru bernama Daqu. Daqu ini merupakan reksadana campuran yang beberapa persen pemanfaatannya dialokasikan ke Darul Quran. Nantinya dana tersebut akan dikelola menjadi wakaf produktif. Dengan Daqu, selain berinvestasi nasabah juga dapat bersedekah.

Pendiri konsultan bisnis syariah, Karim Consulting Indonesia, Adiwarman Azwar Karim, mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan di reksadana syariah. Hal itu didasarkan atas bertambahnya instrumen-intrumen baru seperti penerbitan sukuk baru dan masuknya pemain baru.

"Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) syariah yang melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) pada April lalu," kata ekonom yang juga Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian DSN itu kepada Aulia dari GATRA.

Hal yang membuat pergerakan saham rekasadana syariah adalah tertekannya pasar modal akibat melemahnya nilai tukar rupiah yang dimulai pada pertengahan April. "Jika dibandingkan dengan reksadana konvensional, kalau dilihat grafiknya ya bergerak beriringan. Kinerja reksadana syariah relatif lebih baik daripada yang konvensional," kata Karim.
Karim menambahkan, masuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi pemain baru akan mengubah wajah pasar reksadana syariah di Indonesia. Selama ini reksadana syariah tidak memiliki pemain besar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan dana haji diubah dari 65% penempatan produk perbankan syariah dan 35% instrumen investasi lainnya menjadi 50%-50%.

Berdasarkan ketentuan itu, kata Karim, BPKH diwajibkan membeli instrumen syariah dengan tingkat suku bunga yang kecil. BPKH perlu mencari instrumen dengan return yang lebih tinggi, maka pilihannya adalah reksadana syariah. ''Kalau di logika, produk reksadana yang akan dicari oleh BPKH, dan itu akan mengubah wajah reksadana syariah nasional," kata Karim.

BPKH akan menyuntik dana sekitar Rp10 trilyun setiap tahun. ''Dengan nominal segitu, asumsikan sepertiganya digunakan untuk membeli reksadana, maka rekasana syariah akan mendapat tambahan demand sebesar Rp3 trilyun. Jumlah itu cukup besar untuk reksadana syariah," ujar Karim.

Meskipun begitu, menurutnya, selama ini grafik pergerakan indeks saham syariah Indonesia (ISSI) jauh lebih baik dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan (IHSG). Hanya saja, reksadana syariah memang belum memiliki pemain besar yang dapat menjadi market maker. Dengan masuknya BPKH tahun ini, tentunya hal itu akan menjadi tambahan dana yang cukup besar bagi reksadana syariah.

Kekurangan dari reksadana syariah, kata Karim, yang pertama adalah volume saham reksadana syariah masih terbilang kecil sehingga tidak banyak pilihan portofolio yang bisa ditawarkan oleh manajer investasi. "Tetapi dengan masuknya BPKH, skala ekonomisnya tercapai. Seperti main congklak, kalau hanya sedikit biji yang dipunya enggak akan terisi semua. Berbeda kalau punya biji yang banyak, akan lebih banyak yang terisi sehingga penyebaran risikonya lebih baik," kata Karim.

G.A. Guritno
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.33-34/ Tahun XXIV / 14 - 27 Juni 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Edisi Khusus
Focil
Internasional
Kesehatan
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com