Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS II

Jerat Responsif Sebelum Teror

Revisi UU Terorisme diwarnai dengan ketentuan baru yang responsif, namun juga kontroversial. Bisa menjerat teror sejak dalam rencana. Berpotensi terjadi pelanggaran HAM dan menjadi alat politik. Perlu penjelasan lebih rinci, terutama beleid tentang keterlibatan TNI, di dalam peraturan turunannya.

Ironis memang untuk disampaikan, tapi kelahiran regulasi pemberantasan teroris seolah selalu butuh tumbal. Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme lahir setelah tragedi bom Bali 1 pada 2002. Perppu Pemberantasan Terorisme tersebut disepakati DPR dan menjadi UU 15 Tahun 2003.

Kini, revisi UU 15/2003 pun baru disahkan setelah rentetan pengeboman meneror Surabaya, Jawa Timur. Tidak ada intervensi ketika sidang paripurna DPR mengetok palu untuk pengesahan revisi UU itu, pekan lalu. Padahal sebelumnya, pemerintah sudah mengajukan revisi sejak dua tahun lalu, yakni setelah terjadi aksi terorisme di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Beberapa poin dalam revisi UU yang tadinya alot dibahas, seperti kehilangan sekat setelah korban jatuh. Baik pemerintah maupun parlemen sepakat untuk mengesahkan UU tersebut. Berdasarkan catatan GATRA, poin paling alot yang mengganjal pengesahan UU Terorisme disahkan adalah Pasal 1, yaitu definisi terorisme.

Kepada GATRA beberapa waktu lalu, Ketua Panitia Khusus Revisi UU Terorisme, Muhammad Syafi'i, mengungkapkan bahwa parlemen sepakat mengani lima unsur yang wajib ada dalam definisi. Kejahatan, ketakutan, dan teror masif menimbulkan korban, merusak objek vital/strategis, serta ada motif dan tujuan politiknya.

Dalam perjalanannya, redaksional unsur kelima "motif dan tujuan politik" itu dihilangkan pemerintah. Padahal, tanpa unsur tersebut, tindak pidana terorisme akan sama saja dengan tindak pidana biasa. Negosiasi itulah, yang menurut Syafi'i, membuat revisi UU Terorisme molor disahkan. Meski kini, menurut draf UU yang diperoleh GATRA, unsur itu tidak jadi dihilangkan. Malah ditambahkan lagi dengan lema "gangguan keamanan".

Di luar definisi, ada juga beberapa poin krusial yang membuat revisi UU ini alot dibahas karena berpotensi macam-macam. Mulai dari melanggar hak asasi manusia atau bahkan digunakan sebagai alat represi pemerintah terhadap rival-rival politiknya.

Berdasarkan catatan Amnesty International Indonesia, pasal-pasal yang mengancam HAM tersebut antara lain Pasal 25 dan Pasal 28, yang mengatur soal penangkapan dan penahanan terduga teroris, dan Pasal 31, yang mengatur soal penyadapan.

''Regulasi tersebut juga berisiko menimbulkan adanya penahanan yang sewenang-wenang, tindak penyiksaan, serta perlakuan sewenang-wenang lainnya yang juga bisa memperluas ruang lingkup penerapan hukuman mati,'' kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, kepada Dara Purnama dari GATRA. Pasal 25 tersebut mengatur tentang batas waktu untuk kepentingan penyidikan, penahanan terhadap tersangka dilakukan maksimal 120 hari. Namun penyidik bisa mengajukan permohonan perpanjangan waktu 60 hari ke penuntut umum dan 20 hari kepada ketua pengadilan negeri. Sedangkan untuk kepentingan penuntutan, jaksa berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 hari dan bisa mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada ketua pengadilan negeri paling lama 30 hari.

Sementara itu, ketentuan pada Pasal 28 yang diubah adalah penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk waktu paling lama 14 hari. Apabila waktu tersebut tidak cukup, maka penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk waktu paling lama tujuh hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

''Baik undang-undang lama dalam hal ini bermasalah. Yang lama itu menerabas batas waktu penangkapan yang ditetapkan oleh hukum acara pidana selama ini, yakni dari 1 x 24 jam menjadi 7 x 24 jam. Yang baru lebih jauh lagi, menerabasnya 14 x 24 jam hingga 21 x 24 jam,'' kata Usman.

Bila penangkapan itu menjadi masalah bagi Usman, bagi aparat penegak hukum itu mungkin bisa menjadi solusi. Karena beberapa waktu setelah terjadinya aksi terorisme di Surabaya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal (Polisi) Tito Karnavian, pernah menyampaikan bahwa sebenarnya polisi tidak kecolongan. Mereka seringkali sudah mengantongi identitas orang-orang yang diduga kuat akan melakukan aksi terorisme.

Pada Pasal 31 juga disebukan bahwa penyidik berwenang menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan tindak pidana terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan teror. Penyadapan dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari ketua pengadilan negeri. Penyadapan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu tahun, dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Jangka waktu penyadapan yang dimungkinkan dalam UU baru ini memang lebih lama. Akan tetapi, prosesnya melibatkan banyak pihak. Butuh ketetapan ketua pengadilan negeri dan juga harus dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kemkominfo) selaku kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tersebut.

Usman juga khawatir tentang keputusan untuk melibatkan TNI dalam penindaan terorisme di Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 43 I ayat (1) dan (2). Pada ayat (1) dikatakan, tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Sementara itu, pada ayat (2), dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari TNI. Lalu pada ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden.

Usman juga menyoroti frase-frase ambigu yang terdapat dalam penjelasan ketentuan umum pada undang-undang yang baru ini. Terutama pada Pasal 1, yang menyangkut definisi. Menurutnya, itu dapat digunakan otoritas untuk membatasi hak berekspresi, berkumpul, serta dapat disalahgunakan untuk mengekang segala kegiatan demonstrasi politik damai di masa yang akan datang. Kekurangjelasan frasa tersebut melanggar syarat dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia yang memadatkan frasa-frasa dalam hukum kriminal harus diformulasikan secara jelas agar orang-orang bisa mengetahui secara jelas tindakan apa yang dilarang dalam suatu produk hukum.

Kritik senada terkait motif politik yang diatur dalam UU Terorisme baru ini juga datang dari anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Muhammad Choirul Anam. ''Definisi menggunakan motif ini bisa melebar ke mana-mana. Makanya kita concern terhadap bagaimana pengaturannya,'' kata Choirul kepada GATRA.

Selanjutnya adalah Pasal 31, yang mengatur soal penyadapan yang bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang. ''Walaupun pada Pasal 31 itu disebutkan pertanggungjawaban terhadap instansi terkait atau sifatnya rahasia, kalau orang menyadap dengan sifat yang kayak begitu dia bisa menerobos hak privasi orang tentu berpotensi melaggar HAM,'' katanya.
Poin paling penting yang berpotesi menyebabkan pelanggaran dalam undang-undang baru ini adalah waktu penangkapan yang diatur pada Pasal 28. Selama ini, penangkapan terduga terorisme tidak pernah diumumkan tempat di mana yang bersangkutan di tangkap. Padahal, berdasarkan pengalaman pengaduan di Komnas HAM, titik paling rawan penyiksaan terjadi itu pada saat penangkapan.

''Jika terduga teroris ditangkap 14 hari, lalu ditambah tujuh hari, lalu tidak pernah tahu ditangkapnya di mana dan dibawa ke mana, itu harusnya di undang-udang itu di-declare bahwa misalnya ini ditangkap dan dibawa ke Mako Brimob atau dibawa ke Polda atau di bawa ke kantor Densus. Itu kan enggak ada,'' katanya.

Padahal, Choirul melanjutkan, dalam konteks diskursus HAM megenai penyiksaan, tempat menjadi indikator utama agar penyiksaan tidak terjadi dan dapat dicegah. Sementara itu, dalam undang-undang yang baru tidak mengatur hal tersebut, sehingga akar masalah soal penangkapan dan penahanan maksimal 21 hari tersebut tidak menjawab persoalan yang ada.

Dalam konteks pelibatan TNI, perhatian Komnas HAM adalah soal pertanggungjawaban personelnya dalam beroperasi. Karena sejauh ini, bila ada pelanggaran yang dilakukan anggotanya, TNI hanya bisa diproses di peradilan militer. Menurut Choirul, proses itu tidak diketahui akuntabilitasnya.

Karena itu, ia berharap agar penjelasan lebih detil terkait keterlibatan TNI di pemberantasan terorisme bisa dijabarkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Karena tanpa itu, berkembang informasi-informasi liar. Salah satu yang diterimanya adalah, TNI tidak hanya ingin terlibat pada ruang penindakan, melainkan juga pencegahan aksi terorisme. Padahal, menurut Choirul, itu jelas bukan wilayah kewenangan TNI.

''Kalau misalnya tentara memiliki keterampilan sandi yudha atau memliki kemampuan intelijen, itu soal lain. Itu silakan digunakan dalam konteks tempur atau dalam kondisi terrtentu," kata Choirul. Akan tetapi kalau dalam kaitan pemberantasan terorisme, menurut Choirul, penggunaan sandi yudha TNI tidak boleh. "Karena ini adalah yuridiksi berdasarkan hak hukum, bukan yuridiksi lain,'' ujarnya..

Terlepas dari beberapa substansi yang kontroversial atau berpotensi melanggar hak asasi manusia, UU Terorisme yang baru ini memang punya kesan antisipatif. Beberapa pasal tambahan di dalamnya, bisa menjerat orang atau organisasi yang baru sekadar berniat melakukan aksi teror, baik di dalam maupun di luar negeri. Ada juga pasal-pasal yang mengatur tentang pelatihan untuk aksi terorisme. Ada pula Pasal 16A yang sepertinya terinspirasi oleh aksi terorisme yang terjadi di Surabaya. Keberadaan pasal baru itu memberikan tambahan hukuman pidana bagi pelaku terorisme yang melibatkan anak-anak.

Kini, setelah Revisi UU Terorisme disepakati, bola bergulir ke tangan pemerintah. Masih ada aturan turunan atau pelaksanaan dari UU ini yang akan memagari tentang pelibatan TNI maupun penguatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai lembaga koordinatif menaungi segala urusan terorisme. Mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, hingga deradikalisasi.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengemukakan bahwa pembahasan dan penetapan Perpres dari Revisi UU ini akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Semoga itu bisa memenuhi ekspektasi semua orang. Menjaga keamanan masyarakat dan sekaligus melindungi hak asasi warga negara.

Cavin R. Manuputty

++++

Pasal Baru Penjerat Teroris
Pasal.5 Tindak Pidana Terorisme bukan tindak pidana politik, sehingga bisa diekstradisi
Pasal 10A Penyedia/penjual bahan peledak untuk teroris bisa dipidana
Pasal 12A Orang atau anggota organisasi yang berniat melakukan teror di dalam/luar negeri, bisa dipidana
Pasal 12B Melatih atau ikut pelatihan teroris, bisa dipidana
Pasal.13A Sengaja berhubungan dengan organisasi teroris dan/atau menyebarluaskan konten bernuansa terorisme, bisa dipidana
Pasal 31 Penyadapan bisa dilakukan hingga 2 tahun. Tapi harus berdasarkan ketetapan pengadilan dan dilaporkan ke Kemenkominfo.
Pasal 43i TNI bisa dilibatkan dalam menangani terorisme
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.31 / Tahun XXIV / 31 Mei - 6 Jun  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com