Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Anggota Dewan Bidikan Baru KTP-el

Persidangan kasus korupsi KTP elektronik memunculkan dugaan keterlibatan nama-nama baru politisi Senayan. Mereka berasal dari Partai Demokrat dan Golkar. Menambah panjang daftar terpidana berlabel anggota dewan?

Kasus korupsi proyek KTP elektronik (KTP-l) tak henti-henti mengincar politisi Senayan. Dalam sidang lanjutan kasus korupsi yang merugikan uang negara Rp2,3 trilyun dengan terdakwa bekas Direktur PT Quadra Sulution, Senin pekan lalu, saksi di persidangan, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, menyebut sejumlah nama baru anggota dewan yang diduga terlibat. Mereka berasal dari partai politik yang kala proyek KTP-el berlangsung merupakan partai "penguasa" Senayan, yakni Demokrat dan Golkar.

Salah satu nama baru yang disebut Irvanto adalah Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Keponakan terpidana korupsi KTP-el Setya Novanto itu bersaksi telah menyerahkan uang US$100.000 kepada Nurhayati. Duit tersebut berasal dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Irvanto mengaku diperintah Andi untuk mengantarkan sejumlah uang kepada anggota DPR. Uang tersebut diterima oleh Irvanto dari pengusaha money changer bernama Riswan alias Iwan Barala sebanyak US$3,5 juta yang berasal dari salah satu perusahaan vendor produk biometrik proyek KTP-el yang bernama Biomorf Maurtius.

Irvanto juga mengaku memberikan uang kepada anggota Fraksi Partai Demokrat yang lain, yakni M. Jafar Hafsah. Kesaksian ini sangat selaras dengan pernyataan jaksa KPK pada saat membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa kasus KTP-el Andi Agustinus pada Desember 2017 lalu. Kala itu jaksa menyebut kolega Nurhayati ini pernah menerima uang US$100.000.

Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat ini juga mengakui menerima uang tersebut ketika bersaksi di dalam persidangan Setya Novanto pada medio Februari silam. Hanya saja, Jafar berdalih tidak mengetahui bahwa uang yang ia terima dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, tersebut berasal dari proyek KTP-el.

Uang tersebut, menurutnya, telah digunakan untuk keperluan operasional Fraksi Demokrat. Namun belakangan ia mengatakan, sebagian dari dana tersebut, sebanyak Rp 300 juta, ia gunakan untuk menambahi uang pembelian Toyota Land Cruise senilai Rp 1,2 milyar. Sampai akhirnya, Jafar pun mengembalikan uang tersebut dengan meminjam duit baik dari anak, istri dan bank.

GATRA berupaya menemui Nurhayati Assegaf untuk mengonfirmasikan pernyataan Irvanto tersebut. Namun, ketika GATRA menyambangi kantor Fraksi Demokrat di lantai 9 Nusantara I, kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat, Nurhayati tidak berada ditempat. Petugas keamanan dalam DPR yang berada di meja tamu Fraksi Demokrat menuturkan bahwa Nurhayati lebih sering berkantor di Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR di lantai 4 Nusantara III.

Nurhayati memang tercatat sebagai Ketua BKSAP DPR. GATRA pun mendatangi ruangan yang dimaksudkan. Menurut salah satu resepsionis perempuan di BKSAP, sudah beberapa hari belakangan, Nurhayati tidak pernah ke kantor. Telepon dari GATRA pun tidak direspon oleh Nurhayati. Ketika dihubungi aplikasi perpesanan untuk meminta konfirmasi, Nurhayati cuma meminta rilis klarifikasinya yang sudah beredar di media jangan disebarkan lagi . Ketika ditanya lebih lanjut, ia pun enggan menjawab.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto, meminta para pihak agar menghargai asas praduga tak bersalah. "Apalagi Bu Nurhayati yang dari awal tidak pernah disebut. Kalau Pak Jafar Hafsah kan memang dari awal juga pernah tersebut, mungkin barangkali kita tidak kaget dan begitu Bu Nurhayati disebut kami sangat prihatin sekali," kata Agus di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu pekan lalu. Ia menambahkan bahwa Demokrat akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Selain dua politisi Partai Demokrat, dalam kesaksian itu Irvanto juga menyebut keterlibatan politisi dari Partai Golkar. Mereka adalah Melchias Markus Mekeng, Markus Nari, Chairuman Harahap, dan Agun Gunandjar.

Irvanto bersaksi pernah memberikan uang US$1,5 juta kepada mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap. Pemberian pertama US$ 500.000 di Pondok Indah Mall 2, dan yang menerima adalah anak Chairuman Harahap. Pemberian kedua US$1 juta. Uang itu diserahkan Irvanto di salah satu kafe di Hotel Mulia, Senayan. Sebelum penyerahan, Direktur PT Murakabi Sejahtera ini diminta oleh pengusaha Made Oka Masagung untuk membuat janji dengan Chairuman mengenai lokasi penyerahan uang.

Selanjutnya, Irvanto menyebut nama Agun Gunandjar Sudarsa, bekas Ketua Komisi II DPR, yang telah menerima uang Sing$1,5 juta. Menurut Irvanto, lagi-lagi pengusaha Made Oka Masagung--yang sebelumnya menemui Irvanto di sebuah kafe di Melawai, Jakarta Selatan--yang menghubungkan. Saat itu, dia diberi uang Sing$500.000. Kemudian, atas perintah Setya Novanto, Irvanto menemui pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Setelah bertemu, Irvanto diberi uang 1 juta dollar Singapura kembali.

Setelah duit bancakan terkumpul, barulah Irvanto menyerahkan kepada Agun Gunandjar. Namun, Agun pernah dimintai klarifikasi mengenai dakwaan tersebut dan menolak memberikan pernyataan dan menyerahkannya kepada proses pengadilan.

Nama lainya adalah Markus Nari dan Melchias Markus Mekeng. Kali ini Irvanto mengakui menyerahkan uang US$1 juta kepada pimpinan Banggar DPR, Melchias Markus Mekeng, dan anggota Komisi II DPR ,Markus Nari. Penyerahan uang itu disaksikan oleh Setya Novanto.

"Kebetulan di ruangan beliau (Novanto) ada Mekeng dan Markus Nari. Setelah saya bawa uang, saya lapor ke beliau. Katanya, langsung saja itu ke Pak Mekeng dan Markus. Langsung seluruhnya (uang) saya serahkan," kata Irvanto kepada majelis hakim.

Irvanto menjelaskan, duit tersebut berasal dari Andi Narogong. Lebih spesifiknya, uang tersebut diterima Irvanto dari pengusaha money changer. Diduga, dana tersebut dikeluarkan oleh perusahaan Biomorf Mauritius. Irvanto diperintah langsung oleh Andi untuk mengantarkan uang tersebut ke ruangan Novanto di lantai 12 gedung DPR. Saat itu, menurut Irvanto, uang ia serahkan kepada Markus Nari.

Penyerahan uang tersebut pun diakui Setya Novanto yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yang sama dengan Irvanto. Novanto membenarkan adanya penyerahan uang kepada Mekeng dan Markus. Namun, Mekeng beberapa kali membantah telah menerima uang dari proyek KTP-el. Bahkan, dia mengancam akan melaporkan Novanto atas tuduhan memfitnahnya. Markus saat ini menjadi tersangka dalam kasus KTP-el. Ia diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek KTP-el.

Sementara itu, sumber GATRA di KPK mengungkapkan bahwa kesaksian Irvanto sebenarnya sudah diketahui penyidik KPK beberapa waktu lalu dan saat ini penyidik masih terus mendalami kebenaran kesaksian tersebut. "Penyidik KPK masih membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkan kesaksian Irvanto," kata sumber GATRA.

Artinya, fakta hukum di persidangan harus di dalami lagi oleh penyidik untuk membuktikan kebenaran kesaksian itu. "Aliran dana yang disebutkan oleh Irvanto masih ditelusuri oleh penyidik KPK. Kalau memang ada bukti kuat aliran dana itu diterima oleh orang yang disebutkan, bukan tidak mungkin KPK memanggil orang yang disebutkan itu untuk klarifikasi," kata sumber GATRA.

Dalam memeriksa aliran dana itu bermuara kepada siapa saja, kata sumber GATRA, KPK akan melibatkan PPATK. Untuk mengetahuinya tidak sulit karena profil kekayaan mereka yang disebutkan itu akan didaftar sejak kapan datangnya dan dari mana.

"Jadi ada kesesuaian yang hampir berdekatan antara aliran dana itu dengan harta yang diterima mereka yang disebutkan dan tidak bisa membuktikannya, maka bisa saja kasus ini dikembangkan lebih jauh dengan memeriksa alat bukti pendukung lainnya," ucap sumber GATRA.

Sejauh ini, penyidik KPK baru memanggil beberapa saksi yang disebutkan sebelumnya untuk dikonfrontasi dan diklarifikasi kebenaran pengakuan Irvanto. "Kasus e-KTP ini masih panjang. Pengakuan Irvanto tidak begitu saja dibiarkan hanya sebagai kesaksian. Penyidik KPK tentu akan menelusurinya, termasuk semua orang yang disebutkan dalam persidangan dan bagaimana peranannya masih ditelusuri," kata sumber GATRA.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan bahwa pengakuan Irvanto tidak akan diabaikan penyidik begitu saja. KPK akan melakukan pengecekan silang atas kebenaran tersebut dengan alat bukti lain. "Tentu akan kita cross check dan mencari lebih jauh bukti-bukti pendukung lain karena satu keterangan tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kesesuaian dengan yang lainnya," katanya kepada GATRA.

Adapun mengenai status Irvanto yang mengajukan justice collaborator, menurut Febri akan dipertimbangkan. "Kita lihat mengaku perbuatannya atau membuka peran pihak lain, bagaimana kosistensinya dan itu baru akan diketahui setelah proses penuntutan perkara tersebut," kata Febri.

Soal apakah nantinya akan ada tersangka baru lagi, Febri mengatakan, semua itu tergantung pada alat bukti dan sejauh ini, kasus KTP-el masih terus berlanjut dengan tersangka dan sejumlah saksi lainnya."Kasus ini masih terus jalan dan kita tunggu perkembangannya ke depan," katanya.

Sementara itu, Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, mengatakan bahwa peluang penambahan tersangka baru, khususnya dari kalangan politisi, masih terbuka lebar. "Tentu untuk tersangka dalam kasus e-KTP ini masih terbuka lebar karena kan baru Setnov yang divonis bersalah," katanya kepada Dara Purnama dari GATRA.

Zaenur berharap, KPK serius mendalami nama-nama yang muncul dalam setiap persidangan. Terutama nama-nama yang disebut berkali-kali, baik oleh terdakwa maupun saksi dalam setiap persidangan. "Misalnya nama yang disebut oleh Novanto, nama yang disebut oleh Miriam, nama yang disebut oleh Irvanto dan nama-nama yang disebut oleh pihak-pihak lain yang berulang terus-menerus," katanya.

Penyebutan nama yang berulang baik dari saksi maupun terdakwa menunjukkan konsistensi bahwa mereka diduga menerima aliran dana. Diharapkan, keterangan tersebut juga disertai dengan alat bukti lain yang menguatkan sehingga status mereka bisa meningkat. Misalnya yang awalnya hanya saksi nantinya bisa menjadi tersangka.

Zaenur menyarankan KPK agar fokus kepada nama-nama yang memiliki peran kunci yang berperan penting dalam proyek KTP-el. Mereka dibagi ke dalam tiga kelompok yakni kelompok pengusaha, kelompok eksekutif yakni Kemendagri, dan anggota DPR dari masing-masing partai.

Menurut Zaenur, dari eksekutif, kasusnya juga tidak hanya selesai di Irman Sugiharto. "Sebetulnya ada nama-nama lain di jajaran eksekutif yang belum disentuh oleh KPK, misalnya sekjen (Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni) lalu mantan menteri [Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi] yang disebut para saksi. Begitu juga nama-nama yang paling banyak di DPR yang hampir meliputi banyak partai," ucapnya.

Peran kunci di tiap-tiap partai, menurut Zeanur dapat dilihat dari seberapa sering nama mereka disebut di persidangan. Selanjutnya seberapa besar mereka menerima aliran dana. "Karena bagian yang cukup besar itu bisa menjadi suatu penanda bahwa yang bersangkutan memiliki peran yang penting," katanya.

Gandhi Achmad dan Anthony Djafar

Cover Majalah GATRA edisi No.31 / Tahun XXIV / 31 Mei - 6 Jun  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com