Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Menakar Keseriusan Pembangunan Smelter

Kementerian ESDM menerbitkan aturan mengenai denda 20% dari total nilai ekspor terhadap perusahaan tambang yang tidak membangun unit pengolahan (smelter). Konsepnya baik, tapi efektivitas penegakannya dipertanyakan.

Lelet, begitulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kemajuan pembangunan unit pengolahan alias smelter di industri tambang. Sejak Undang-Undang Minerba disahkan pada 2009, pembangunan smelter sering tertunda.

Awalnya, Pasal 170 di beleid yang hampir berusia satu dekade itu menyatakan bahwa industri tambang harus membangun smelter paling lambat lima tahun setelah UU Minerba diundangkan, yaitu pada 2014. Tapi pada tahun itu, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang memperpanjang batas akhir pembangunan smelter sampai 2017.

Eh, ketika waktunya hampir tiba, lagi-lagi muncul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang memperpanjang batas pembangunan smelter sampai 2022. Dihitung dari tenggat 2014 molor menjadi 2022, berarti diperpanjang delapan tahun. Akibatnya, kebijakan hilirisasi tambang juga molor. Tidak mengherankan kemudian timbul pertanyaan: serius tidak rencana membangun smelter?

Awal Mei lalu, sebuah peraturan baru mengenai pembangunan smelter kembali diterbitkan Kementerian ESDM. Yaitu Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambagan Mineral dan Batu Bara. Sama seperti peraturan sebelumnya, Permen ini juga menegaskan batas waktu 2022 untuk membangun smelter. Tapi ada beberapa poin menarik.

Salah satunya terkait dengan divestasi saham. Pasal 60 Permen itu menyebutkan, pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang sudah berproduksi setidaknya lima tahun sebelum PP Nomor 1/2017 terbit, wajib melakukan divestasi saham 51% maksimal pada 2019. Meski tidak menyebut nama, ketentuan ini jelas mengacu pada PT Freeport Indonesia, yang merupakan pemegang IUPK setelah beralih status dari kontrak karya.

Poin lain yang lebih menarik lagi, karena bersifat terobosan, adalah soal denda. Ini baru pertama kalinya pemerintah menggunakan mekanisme denda sebagai mekanisme untuk mempercepat pembangunan smelter. Pasal 55 Permen ini menyatakan bahwa perusahaan tambang yang belum melakukan pembangunan smelter sampai 90% berdasarkan rencana kerja enam bulan, selain dapat dikenai pencabutan izin ekspor, juga dapat dikenai denda administratif sebesar 20% dari total penjualan mineral mereka ke luar negeri.

Secara detail, Permen itu juga mengatur bagaimana pemerintah akan melakukan pengawasan berkala secara enam bulan untuk memastikan pembangunan smelter berlangsung sesuai dengan jadwal. Mekanismenya, pemerintah akan menunjuk verifikator independen untuk menilai kemajuan pembangunan smelter. Sudah ada tiga verifikator independen berbeda yang disiapkan, yaitu PT Surveyor Indonesia, PT Rekayasa Industri, dan PT Sucofindo.

Namun, tidak semua pihak merespons positif aturan ini. Pasalnya, Permen ESDM 25/2018 dinilai masih belum tegas. Pengamat hukum pertambangan dari Universitas Tarumanegara, Jakarta, Ahmad Redi, misalnya, mengatakan Permen ESDM 25/2018 justru menunjukkan suasana batin pemerintah yang tidak percaya diri bisa menerapkan kebijakan pembangunan smelter.

Pasalnya, menurut Ahmad, Pasal 60 Permen ESDM tersebut memuat kata "dapat" baik terkait dengan sanksi pencabutan izin ekspor maupun penerapan sanksi denda 20%. “Artinya, Kementerian ESDM dapat memberikan sanksi dan dapat pula tidak. Sifatnya opsional,” katanya kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Ahmad menjelaskan, seandainya pemerintah tegas dan percaya diri, maka Permen ESDM 25/2018 tidak akan menggunakan kata “dapat” yang mengandung pengertian opsional. “Tapi tegas, sanksi pencabutan rekomendasi [izin impor] dan denda 20%,” katanya.

Pandangan kurang-lebih senada juga disampaikan Jonathan Handojo, pendiri Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I). Mantan Wakil Ketua AP3I ini tidak yakin, Permen ESDM 25/2018 akan direalisasikan secara serius.

Jonathan mengacu pada pengalaman masa lalu, bagaimana pemerintah sering tidak mengontrol aturan yang sudah dibuat. Ia lalu mencontohkan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017, yang menetapkan bahwa nikel berkadar rendah harus disuplai ke smelter sampai 30% dari kapasitas smelter. “Itu tidak ada kontrolnya, tidak ada bukti kalau dia [perusahaan tambang] mensuplai smelter ke dalam negeri,” katanya.

Selain itu, menurut Jonathan, dalam konteks hilirisasi tambang, sebenarnya pengaturan sanksi denda untuk smelter sudah bisa dibilang terlambat. Pasalnya, seharusnya ekspor mineral mentah sudah tidak boleh lagi dilakukan. Tapi pemerintah terus memberikan kelonggaran perpanjangan batas waktu pembangunan smelter. “Ini yang salah bukan pencurinya, tapi polisinya, bikin peraturan tapi enggak dijaga dengan baik,” katanya. “Ini bisa berlaku enggak pada smelternya Freeport?”

Namun sejauh ini, Kementerian ESDM tetap optimistis. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Bambang Susigit, menegaskan bahwa mereka akan mengawal pelaksanaan aturan ini. Bahkan, menurut Bambang, Kementerian ESDM sudah bersiap memberikan sanksi kepada beberapa perusahaan yang belum menunjukkan kemajuan dalam membangun smelter.

Bambang tidak menyebutkan perusahaan mana yang diincar. Tapi saat ini ada sekitar 30 perusahaan tambang yang memiliki izin ekspor dan wajib membangun smelter. Namun dari jumlah itu, baru 10 perusahaan yang sudah selesai membangun. Sisa 20 perusahaan lagi masih dalam proses. “Permen ESDM 25/2018 ini jadi filter, mana [perusahaan] yang serius mana yang tidak,” katanya.

Tentang smelter PT Freeport, Bambang menjelaskan bahwa Freeport juga akan terkena aturan ini, termasuk ancaman pencabutan izin ekspor dan denda 20%. Bambang menjelaskan bahwa penerbitan aturan ini justru karena mereka menyadari banyak perusahaan tambang yang ogah-ogahan membangun smelter, termasuk Freeport.

Ia bahkan bercerita kalau beberapa kali tidak mau menerima utusan PT Freeport Indonesia yang hendak berkonsultasi soal pembangunan smelter. Pasalnya Bambang menilai mereka tidak serius. “Mereka [Freeport] mau bangun smelter di Sumba, lha yang di Gresik saja belum beres, makanya kadang kami enggak mau menerima,” katanya.

Menurut Bambang, Kementerian ESDM serius mengawal pelaksanaan Permen ESDM Nomor 25/2018 ini. “Ini enggak main-main, perusahaan sudah diberi tahu soal sanksi pencabutan dan denda ini,” katanya.

Basfin Siregar dan Hendry Roris P. Sianturi
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.31 / Tahun XXIV / 31 Mei - 6 Jun  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com