Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

To Free or Not To Free

Sistem devisa bebas ikut memberikan tekanan terhadap stabilitas rupiah. Membebaskan atau mengendalikan sepenuhnya menjadi salah satu tantangan bagi gubernur baru Bank Indonesia. Meski devisa bebas, tetap perlu diatur.

Belum seminggu diambil sumpahnya sebagai Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, 59 tahun, sudah menjadwalkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) tambahan bulan ini. Yaitu, pada Rabu, 30 Mei. Itu ia sampaikan dalam jumpa pers di gedung Kementerian Keuangan, Senin lalu. “Tapi ini bukan emergency RDG,” katanya.

RDG Bank Indonesia hanya dilakukan sebulan sekali. Untuk bulai Mei, RDG sudah dilakukan pada 16-17 Mei lalu. Dalam RDG itu, BI menaikkan 7 Days Repo Rate dari 4,25% jadi 4,5% (25 basis poin --bps). Jadwal RDG berikutnya adalah pada 27-28 Juni nanti. Karena itulah, adanya RDG “tambahan” ini ibarat mengirim sinyal.

Entah RDG tambahan ini sifatnya darurat atau tidak, pasar menilai bahwa situasi makroekonomi Indonesia setidaknya lagi butuh perhatian tersendiri, sehingga para perumus kebijakan moneter perlu berkumpul. Apa yang akan dibahas pada RDG tambahan itu? Spekulasi paling kuat adalah BI akan kembali menaikkan suku bunga acuan.

“Ekspektasi saya akan ada kenaikan 25 bps lagi,” kata Davis Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA). David bukan satu-satunya yang memprediksi demikian. Banyak kalangan di dalam dan luar negeri juga memperkirakan hal itu. Beberapa media asing seperti CNBC, Bloomberg, dan Reuters juga menafsirkan bahwa RDG Tambahan BI itu akan berujung pada kenaikan suku bunga acuan.

***

Perry memang menjadi Gubernur BI di waktu yang agak sulit. Rupiah lagi mengalami tekanan akibat kenaikan suku bunga bank sentral AS (Fed Fund Rate). Sebagai bos bank sentral, Perry dituntut untuk lebih berprestasi.

Akhir Maret lalu, ketika menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Gubernur BI di Komisi XI DPR, ia mendapat banyak pertanyaan tentang kebijakannya sebagai Gubernur BI ke depan. Antara lain, soal kebijakan devisa bebas. Komisi XI bahkan tampak “menodong” Perry soal ini dan secara tegas meminta jawabannya.

Isu ini muncul karena sebagian anggota Komisi XI menilai BI harus lebih longgar menerapkan aturan lalu-lintas devisa. Mudahnya uang keluar-masuk, meski di satu sisi menguntungkan, juga merugikan karena nilai tukar rupiah rentan oleh stabilitas.

Ketua Komisi XI, Melchias Mekeng, meminta Perry untuk melakukan kontrol terhadap lalu-lintas likuiditas, terutama devisa hasil ekspor (DHE) agar stabilitas rupiah lebih terjaga. "Lalu lintas [devisa] bebas itu tidak harus sebebas-bebasnya, yang penting pemerintah dan BI bisa melakukan kontrol," katanya.

“Todongan” serupa juga disampaikan Komisi XI kepada Dody Budi Waluyo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Dan jawaban Dody, Indonesia sebenarnya masih membutuhkan sistem devisa bebas. Tapi bila timbul potensi krisis, BI bisa menerapkan kebijakan pengaturan devisa untuk membendung aliran dana keluar. “Kita tidak berharap ada kondisi ekstrem, tapi pengaturan devisa itu memungkinkan. Hanya untuk pengaturan, bukan konversi atau surrender,” kata Dody, ketika itu.

Devisa bebas adalah sistem lalu-lintas di mana negara tidak melarang atau membatasi warga negara dalam memperjual-belikan atau memindahkan valuta asing. Secara sederhana, ini berarti negara tidak melakukan kontrol terhadap jual-beli valutas asing sekaligus arus uang masuk dan keluar.

Meski sistem ini memberikan kemudahan bagi investor untuk memasuki pasar uang Indonesia, dampak buruknya tidak kalah besar. Yaitu, mudahnya bagi orang Indonesia untuk memarkir dana di luar negeri. Sudah banyak masukan mengenai kelemahan ini.

Pada 2015 lalu, misalnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sempat meminta Presiden Joko Widodo mengkaji ulang penerapan sistem devisa bebas. Pasalnya, DHE atau uang dari penjualan hasil ekspor ternyata tidak masuk Indonesia, melainkan diparkir di negara lain seperti Singapura. Dampaknya, rupiah mengalami tekanan.

Lalu, pada 2017 lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali melontarkan gagasan perlunya mengoreksi sistem devisa bebas. Wacana itu muncul setelah program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang berjalan sampai awal 2017 ternyata menunjukkan banyaknya dana asal Indonesia yang parkir di luar negeri.

Terlebih, ketika itu justru lebih banyak wajib pajak yang memilih opsi deklarasi (dan membayar uang tebusan) daripada merepatriasi kekayaan mereka di luar negeri. Ini menunjukkan betapa Indonesia juga dirugikan atas sistem devisa yang dianutnya sendiri.

Kali ini, wacana devisa bebas kembali menguat pasca-pelemahan rupiah dan pemilihan gubernur baru Bank Indonesia.

***

Menurut anggota Komisi XI dari Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, pergantian gubernur Bank Indonesia memang momentum yang tepat untuk mempertanyakan kembali sampai kapan pemerintah akan menggunakan sistem devisa bebas. Pasalnya, di tengah pelemahan rupiah, lalu-lintas devisa yang sangat bebas menurutnya sangat tidak membantu. Bahkan seakan menjadikan pasar uang Indonesia bak pasar taruhan. “Jangan sampai pasar modal jadi ajang meja judi oleh para pialang. Pagi mereka taruh uang, sorenya ditarik lagi,” katanya kepada Annisa Setya Hutami dari GATRA.

Misbakhun termasuk yang setuju bila pemerintah bersikap lebih ketat dalam mengontrol lalu-lintas devisa. Ia mencontohkan Malaysia dan Thailand, yang lebih ketat mengendalikan lalu-lintas devisa. "Kita tidak harus full-control, tapi termanejemen lebih baik," katanya.

Bila menilik ke undang-undang, sistem devisa bebas ditetapkan dalam UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Undang-undang yang sudah berusia 19 tahun --dan belum direvisi-- itu sebenarnya bisa menjadi pintu masuk bagi DPR untuk melakukan perubahan terhadap sistem devisa bebas.

Misbakhun mengatakan setuju bila UU Lalu Lintas Devisa direvisi. Hanya, ia menyatakan bahwa bola ada di tangan pemerintah. “Pelaksanaan sistem kan di pemerintahan. Kalau pemerintah punya keinginan tentang itu (revisi), kami dari Partrai Golkar setuju,” katanya.

Namun tidak semua anggota DPR setuju dengan revisi UU Lalu Lintas Devisa. Bahkan di kalangan Komisi XI pun masih banyak pertentangan. Johnny G. Plate, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai NasDem, yang juga Sekjen Partai NasDem, termasuk yang tidak setuju bila pemerintah langsung berubah ke sistem devisa terkendali.

Menurut Johnny, devisa bebas bukan faktor yang menyebabkan melemahnya rupiah. Ia bahkan menilai bahwa sistem devisa bebas lebih memberikan banyak kelebihan dibandingkan kekurangan. "Indonesia masih membutuhkan rezim devisa bebas yang ramah terhadap investasi," katanya.

***

Mengapa masih timbul pro-kontra terhadap pembatasan sistem devisa bebas memang terkait akan dampak positif, dan terutama negatif, dari sistem ini. Anton Gunawan, Kepala Ekonom Bank Mandiri, menjelaskan bahwa isu perubahan dari sistem devisa bebas ke devisa terkendali adalah isu sensitif, apalagi bila memperhatikan kondisi pasar saat ini. Investor pasti akan bereaksi terhadap isu ini.

Ia sendiri lebih cenderung agak sistem devisa bebas dipertahankan, namun pemerintah perlu membuat pengaturan agar devisa hasil ekspor (DHE) lebih banyak terserap masuk ke Indonesia. Mekanismenya antara lain bisa dengan memberikan insentif, sehingga pengusaha lebih mau untuk memarkir uangnya di Indonesia. “Misalnya, kalau labanya tidak dibawa ke luar negeri, ada jenis pajak yang dikurangi,” katanya kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Menurutnya, mekanisme seperti itu lebih tepat daripada langsung melarang atau melakukan kontrol devisa secara penuh. Sebab pasar pasti akan bereaksi. Ia lalu mencontohkan, sistem devisa terkendali yang diterapkan Malaysia dan Thailand tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia. Sebab, meski tujuannya menghambat devisa parkir di luar, yang akan terjadi bisa sebaliknya, yaitu investor yang akan menanamkan modalnya ke Indonesia justru kabur.

"Kalau pemerintah mau memaksakan, misalnya mengeluarkan Perpu Devisa Bebas, itu impact-nya justru menahan investor yang mau masuk," katanya. Karena itu, ia lebih condong mempertahankan sistem devisa bebas seperti sekarang, tapi dibarengi dengan pengaturan tentang insentif untuk makin menarik devisa. “Sistem devisa bebas ini kan tetap ada gradasinya,” katanya.

Pendapat senada disampaikan oleh Lana Soelistianingsih, ekonom Samuel Aset Manajemen. Menurut Lana, saat ini pemerintah masih tergantung investor asing. Ketergantungan itu karena kedalaman pasar uang yang masih dangkal. Kepemilikan obligasi investor lokal, misalnya, baru mencapai 40%. “Masih cukup berat bila memperketat sistem devisa bebas,” katanya.

Lana menjelaskan bahwa sistem devisa terkendali idealnya diberlakukan ketika kepemilikan obligasi oleh investor lokal mencapai 80%. Bila diubah sekarang, dampaknya justru bisa negatif. “Dikhawatirkan justru menimbulkan polemik dan memperburuk perekonomian,” katanya.

Namun Lana juga menjelaskan bahwa pemerintah masih memiliki pengaturan hingga tidak 100% menganut sistem devisa bebas. Bank Indonesia misalnya masih tidak memperbolehkan pembelian mata uang dolar sampai US$10.000 bila tidak disertai alasan yang kuat. “Secara de jure kita menganut devisa bebas, tapi pada prinsipnya tetap diatur,” katanya.

Pendapat berbeda disampaikan oleh David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA). David menjelaskan bahwa dalam ekonomi dikenal istilah unholy trinity, alias ketidakmungkinan besatunya tiga hal. Tiga hal yang tidak mungkin bersatu itu adalah rezim devisa bebas, nilai tukar tetap (fixed rate) mata uang, dan independensi bank sentral. Dalam praktiknya, ini berarti sebuah negara mustahil bisa menjalankan ketiga kebijakan itu sekaligus secara bersamaan. Negara hanya bisa memilih dua dari tiga kebijakan tersebut.

Jadi tidak ada negara yang bisa menerapkan kebijakan devisa bebas, tapi menginginkan mata uangnya fleksibel, sekaligus mengharapkan bank sentralnya bisa independen. Hampir mustahil. “Kalau The Fed menaikkan suku bunga dan kita ingin bank sentral bisa independen hingga memilih tidak mau menaikkan suku bunga, ya harus rela rupiah melemah dan aliran dana keluar,” katanya.

Menurut David, pemerintah harus benar-benar serius mengkaji bila hendak berubah ke sistem devisa terkendali. “Itu soal pilihan,” katanya. Tapi untuk DHE, David juga menilai masih banyak cara yang bisa digunakan sehingga DHE lebih banyak parkir di Indonesia. “Pemerintah, misalnya, bisa merevisi bahwa DHE untuk ekspor sumber daya alam harus masuk ke dalam negeri,” katanya.

***

Mengapa para eksportir banyak memarkir uangnya di luar negeri? Pertanyaan itu dijawab oleh Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Apindo. “Eksportir pada umumnya melihat valuta asing hasil ekspor sebagai aktiva lancar atau modal yang diputar. Jadi, valas biasanya memang tidak ditempatkan di Indonesia,” katanya kepada Muchammad Egi Fadliansyah dari GATRA.

Menurut Shinta, penempatan valas di luar negeri itu terutama juga dilakukan bila eksportir perlu mengimpor barang (bahan baku) untuk memproduksi barang ekspor, sehingga frekuensi terjadinya transaksi valas sangat tinggi. Ada faktor lain yang menurut Shinta membuat dana banyak parkir di luar. Yaitu, kepercayaan terhadap nilai tukar. Menurut Shinta, nilai tukar rupiah belum bisa menciptakan market confidence yang kuat. Karena itu, banyak pengusaha atau investor asing ragu menanamkan uangnya secara permanen di Indonesia.0

Shinta mengakui kalau persoalan ini memang dilematis. Nilai tukar rupiah yang lemah membuat orang ragu menanamkan uang di Indonesia, tapi di sisi lain stabilitas mata uang mengharuskan adanya kepercayaan pasar. Menurutnya, solusinya memang mau tidak mau menciptakan stabilitas ekonomi sehingga tercipta market confidence. “Kalau kepercayaan pasar terbentuk, uang akan masuk dengan sendirinya,” katanya.

Ini memang dilema yang harus dihadapi Perry Warjiyo sebagai gubernur baru Bank Indonesia. Tapi, setidaknya, dalam jumpa pers Senin lalu di gedung Kementerian Keuangan, Perry tetap optimistis bahwa stabilitas ekonomi Indonesia cukup kuat menghadapi tekanan dolar. “Ketahanan ekonomi Indonesia cukup kuat terhadap tekanan eksternal,” katanya seperti dilaporkan Fitri Kumalasari dari GATRA.

Basfin Siregar
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.31 / Tahun XXIV / 31 Mei - 6 Jun  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com