Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

TEROPONG

Bauran Kebijakan Atasi Pelemahan Rupiah

Pengetatan likuiditas dan risiko global karena perubahan kebijakan di Amerika Serikat membuat nilai mata uang di sejumlah negara terhadap dolar AS melemah. Ini juga menimpa Indonesia. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kelanjutan pembangunan, pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dan implementasi bauran kebijakan.

Dalam jangka pendek, seperti rilis yang dikeluarkan Senin, 28 Mei, lalu fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan defisit transaksi berjalan yang aman. "Untuk mencapai hal itu ditempuh dengan melalui penguatan bauran kebijakan moneter BI, Kebijakan fiskal Kemenkeu, ketersediaan bahan pokok strategis, penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK dan peningkatan pemantauan perkembangan dana pihak ketiga oleh LPS," demikian rilis BI.

Khusus kebijakan moneter jangka pendek dari BI, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, ada beberapa langkah yang diambil. Pertama, respons kebijakan suku bunga secara pre-emptive, front-loading, dan ahead the curve akan ditempuh, di samping tetap konsisten dengan upaya menjaga inflasi 2018-2019 agar tetap rendah dan terkendali sesuai sasaran 3,5+1%.

Kedua, intervensi ganda di pasar valuta asing dan di pasar SBN terus dioptimalkan, penyesuaian harga di pasar keuangan secara wajar, dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang. Ketiga, strategi operasi moneter diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas, khususnya di pasar uang rupiah dan pasar swap antar-bank. Keempat, komunikasi yang intensif, khususnya dengan pelaku usaha, perbankan, dunia usaha dan para ekonom untuk membentuk ekspektasi yang rasional sehingga dapat memitigasi kecenderungan nilai tukar rupiah yang terlalu melemah dibandingkan dengan fundamentalnya.

Kemudian untuk menjaga momentum pertumbuhan, BI sedang menyiapkan langkah lanjutan untuk pelonggaran kebijakan makroprudensial, dan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan OJK untuk mengakselerasi upaya pendalaman pasar keuangan khususnya untuk pembiayaan infrastruktur dari swasta.

Sementara itu, untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, pemerintah akan membuat langkah untuk memperkuat keseimbangan neraca pembayaran dengan meningkatkan ekspor melalui peningkatan daya saing ekonomi, memacu produktivitas, memperbaiki iklim dan kemudahan investasi, serta mempercepat dan memperdalam reformasi struktural di sektor riil.

G.A. Guritno

++++

KTP Elektroni Rusak Berujung Masalah
Menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2018, muncul insiden tercecernya kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau KTP elektronik (KTP-el). Ribuan keping KTP-el berserakan di Jalan Simpang Salabenda, Kemang, Kabupaten Bogor, Sabtu siang, pekan lalu. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menduga ada unsur kesengajaan dalam kasus tersebut. ''Ini sudah bukan kelalaian, tapi sudah unsur kesengajaan. Pasti ada unsur sabotase,'' kata Tjahjo di Jakarta.

Namun, menurut Kepala Kepolisian Resor Bogor, Ajun Komisaris Besar Andi M Dicky, tercecernya KTP-el murni kelalaian dari pihak ekspedisi. ''Setelah memonitor viralnya foto KTP yang tercecer di daerah Salabenda, Kemang, Bogor, kami lakukan penyelidikan dan ditemukan adanya unsur kelalaian dari pihak ekspedisi,'' kata Dicky di Markas Kepolisian Resor Bogor, Senin lalu.

Sementara itu, Tjahjo masih mempertanyakan kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tak langsung menghancurkan KTP-el rusak tersebut. Menurut dia, setiap keping KTP-el yang rusak atau salah harus segera dimusnahkan, bukan disimpan di gudang karena berisiko disalahgunakan. "Kenapa harus memindahkan ke gudang Dukcapil di Bogor? Kok pakai mobil terbuka dan tidak dijaga?" katanya. Tjahjo langsung memerintahkan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Biro Hukum Kemendagri melakukan investigasi. Bahkan ia meminta pejabat yang bertanggung jawab atas kasus tersebut dipecat.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arief Fakrulloh menyatakan Kasubag Rumah Tangga Dukcapil akan dimutasi atas kejadian itu. "Pertama untuk yang mutasi sedang diproses di Baperjakat. Tapi dipastikan akan ada yang dimutasi, penanggung jawabnya itu Kasubag Rumah Tangga yang menangani proses ini," ucap Zudan.

Gandhi Achmad

++++

Maju-mundur Pertemuan Trump-Kim
Harapan perdamaian kembali terajut. Pertemuan puncak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mulai dirintis kembali. Padahal, sebelumnya, Trump membatalkan pertemuan tersebut pada pekan lalu. Namun, kedua belah pihak berusaha menghidupkan kembali rencana itu. Sedianya pertemuan itu diselenggarakan pada 12 Juni, di Singapura.

Prosesnya kali ini, delegasi diplomat AS sedang di Korea Utara untuk merundingkan kemungkinan pertemuan. Delegasi AS yang dipimpin mantan Duta Besar AS untuk Korea Selatan, Sung Kim, tersebut bertemu dengan delegasi Korea Utara yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Choe Son Hui, di Desa Panmunjom, di wilayah Korea Utara yang masuk di zona bebas militer di antara kedua Korea, Ahad lalu.

Kementerian Luar Negeri AS juga telah mengukuhkan bahwa kedua pihak sudah bertemu di perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. ''Kami terus menyiapkan pertemuan antara Presiden dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert, seperti dilansir BBC.

Delegasi Amerika Serikat dan tuan rumah Korea Utara diyakini memusatkan perhatian pada rincian kesepakatan denuklirisasi yang dapat dibahas dalam rencana pertemuan puncak di Singapura pada Juni mendatang. Menurut Trump, dalam kicauanya di Twitter, dirinya sangat yakin Korea Utara memiliki potensi yang cemerlang dan akan menjadi negara dengan perekonomian dan keuangan yang hebat suatu hari nanti. ''Kim Jong Un sepakat dengan saya dalam hal ini. Itu akan terjadi," cuit Trump.

Jika benar pertemuan kedua pemimpin ini terwujud, tentu akan menjadi puncak dari segala upaya diplomasi yang dimulai tahun ini untuk mencegah konfrontasi militer Korea Utara yang bersenjatakan nuklir dengan Korea Selatan serta sekutunya, Amerika Serikat.

Gandhi Achmad

++++

Efek Kenaikan Harga Batu Bara Dunia
Harga batu bara mencapai rekor tertinggi sejak pencapaian harga tertinggi pada 29 Januari 2018. Seperti diberitakan Reuters, pada perdagangan Senin, 28 Mei, lalu, harga batu bara di ICE Newcastle kontrak berjangka ditutup menguat 1,80% menjadi US$107,35/ ton. Terkereknya harga emas hitam tersebut distimulasi langkanya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik di Cina.

Tampaknya, momen penguatan sebesar 1,05% selama pekan lalu masih berlanjut pada awal pekan ini. Harga rata-rata batu bara sepanjang Mei ini mencapai US$103,05/ ton, sementara harga rata-rata selama April 2018 sebesar US$93,61/ ton.

Naiknya harga batu bara lebih dipengaruhi oleh tingginya permintaan impor batu bara, karena kebutuhan yang besar untuk pembangkit listrik dan industri di Cina. Data dari China Coal Resource menyebutkan stok batu bara pada 25 Mei 2018 di enam pembangkit listrik utama Cina kapasitasnya tinggal 16 hari penggunaan. Angka itu, sejak 9 Februari lalu, merupakan yang terendah. Tingginya pemakaian batu bara di sektor pembangkit listrik dipicu oleh datangnya musim panas lebih awal sehingga penggunaan listrik untuk AC naik drastis.

Harga batu bara yang terus naik sepanjang kuartal I tahun 2018 mendorong Pemerintah Cina untuk menstabilkan harganya. Badan perencanaan pembangunan Cina, National Development and Reform Commission (NDRC) sebelumnya mengumumkan akan melakukan sejumlah tindakan agar harga batu bara menjadi rasional.

Beberapa di antaranya dengan memacu produksi batu bara dalam negeri, meningkatkan efisiensi dengan memperbanyak kapasitas rel angkutan, menahan konsumsi, membuat kontrak pembelian jangka panjang, dan memperbesar pengawasan dan operasi bersama sektor batu bara dengan pembangkit listrik tenaga batu bara.

Sementara itu, produksi batu bara Indonesia pada kuartal I tahun 2018 turun. Namun porsi pasokan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (domestic market obligation-DMO) justru meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, realisasi DMO sepanjang kuartal I tahun 2018 sebanyak 21,94 juta ton. Realisasi itu lebih tinggi 2,05% dibandingkan dengan DMO pada periode yang sama tahun lalu, yang sebanyak 21,5 juta ton.

Sementara itu, seiring dengan kebijakan Cina mengurangi impor batu bara, realisasi ekspor batu bara Indonesia turun 8,88% dari 55,73 juta ton menjadi 50,78 juta ton. Dengan kenaikan harga batu bara ini, realisasi ekspor diharapkan ikut naik untuk mendapatkan keuntungan lebih dari momentum penguatan dolar AS.

G.A. Guritno

Cover Majalah GATRA edisi No.31 / Tahun XXIV / 31 Mei - 6 Jun  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com