Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Menunggu Beleid Halal agar Tak Haram

UU Jaminan Produk Halal sebentar lagi akan berlaku efektif. Tapi pemerintah juga belum membuat peraturan pemerintahnya. Akibatnya, BPJPH belum bisa bekerja. Industri farmasi masih keberatan.

Selama ini masalah halal dan haram dianggap urusan Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) . Tapi, tak banyak yang tahu bahwa ketentuan halal-haram sudah diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak lembaga ini terbentuk Oktober silam.

Toh, tenaga LPPOM MUI ternyata masih dibutuhkan. "LPPOM MUI tetap bekerja sampai aturan baru ada," ujar Osmena Gunawan, Wakil Direktur LPPOM MUI, kepada GATRA, Selasa siang lalu. Aturan baru yang dimaksud tak lain adalah peraturan pemerintah (PP) mengenai jaminan produk halal (JPH).

PP itu diperlukan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sesuai yang diamanatkan, UU tersebut berlaku efektif lima tahun setelah disahkan. Artinya, tahun depan, tepatnya 17 Oktober 2019, seluruh urusan produk halal dan haram akan diberlakukan dalam sistem yang baru ini.

Perangkat hukum itu ditunggu-tunggu karena BPJPH tidak bisa bekerja tanpa payung hukum. Padahal, BPJPH inilah yang akan memberikan sertifikasi halal kepada produsen berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan lembaga pemeriksa halal (LPH).

Walhasil, nasib produk-produk halal terancam menggantung. Sejumlah perusahaan dan LPPOM MUI menantikan kejelasan pemerintah. Akibat belum keluarnya PP tadi, BPJPH belum bisa mempekerjakan para auditor halal. "Auditor itu kini masih bekerja di LPPOM MUI," kata Osmena. LPPOM MUI sampai kini memiliki 1.700 auditor. Mereka terbagi dalam beberapa tingkatan sesuai kemampuan masing-masing.

Tak hanya masalah kinerja auditor, belum terbitnya PP membuat BPJPH dan MUI belum bisa merumuskan standar akreditasi bagi LPH dan sertifikasi bagi auditor halal. "Karena harus membutuhkan PP, kita mundur terlalu jauh," ujar Lukmanul Hakim, Direktur LPPOM MUI, beberapa waktu lalu.

Menurut Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim, rancangan PP itu sudah disampaikan ke Sekretariat Negara. Ketika GATRA ke sana, tak terdengar kabar mengenai nasib PP tersebut.

Rochim mengakui penyusunan rancangan PP tadi cukup lama dan alot pembahasannya. "Tim Kementerian dan lembaga terkait mengupayakan UU JPH terimplementasi tanpa menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha dan konsumen," ujarnya kepada GATRA.

Selama penyusunan PP tadi, kata Rochim, produk-produk bersertifikat halal versi MUI tetap diakui hingga habis masa berlakunya. Setelah itu, pelaku usaha wajib mengurusnya ke BPJPH. "Tiga bulan sebelum habis masa berlakunya sertifikat halal, pendaftaran sertifikasi halal sudah di BPJPH," katanya.

Kepala Biro Humas, Data dan Informasi, Kementerian Agama, Mastuki, juga mengatakan bahwa belum diterbitkannya PP lantaran ada persoalan teknis antara kementerian dan lembaga. Hal itu tidak hanya tanggung jawab Kementerian Agama, tetapi juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan lain-lain.

Meski begitu, menurut Mastuki, harus diakui bahwa UU JPH memiliki semangat mendorong peningkatan kualitas produk dan daya saing ekspor produk Indonesia. "Pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya.

Jika masalah ini tak terselesaikan, diperkirakan Indonesia sulit bersaing dalam produk-produk halal. Upaya Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia menjadi raja produk halal menjadi berat.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, melihat adanya beberapa tantangan dalam mendongkrak industri halal di Indonesia. Sejauh ini, posisi Indonesia, terkait dengan perkembangan ekonomi syariah, menurut Global Islamic Economy Report 2016/2017, ada di urutan ke-10, di bawah Qatar dan Jordan. Malaysia menempati urutan pertama disusul Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Padahal, sejumlah negara sudah gencar memasarkan produk-produk halal. Kepala Eksekutif Halal Industry Development Corporation (HDC), Jamil Bidin, mengatakan bahwa Malaysia sudah dibanjiri produk impor halal. Totalnya mencapai RM38 milyar. Usaha kecil dan menengah yang selama ini dinilai selalu menjadi halangan, justru menyumbang RM3,8 milyar.

Industri perhotelan berkontribusi sekitar RM1,5 milyar untuk produk halal. "Industri makanan dan minuman menyumbang terbesar, yaitu RM20,1 milyar," kata Bidin. Lalu diikuti oleh bahan halal, minyak kelapa, kosmetik dan produk perawatan pribadi. Secara global, ada peningkatan minat terhadap produk dan industri halal karena semakin banyak negara mengakuinya sebagai potensi komersial.

Industri dan produk halal ternyata tak hanya datang dari "negara muslim". Thailand yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha merupakan eksportir produk pangan bersertifikasi halal terbesar di dunia. Tiongkok mengapalkan bahan sandang halal ke Timur Tengah. Jepang dan Korea Selatan juga tak ketinggalan. Negara "non-muslim" sangat aktif mengembangkan industri halal.

Di Indonesia minat untuk sertifikasi halal relatif cukup tinggi. Berdasarkan data dari LPPOM MUI Pusat dan cabang, sejak 2012, lembaga ini telah mengeluarkan 47.718 sertifikasi halal yang diajukan 44.377 perusahaan. Pada 2012 lembaga itu mengeluarkan 6.157 sertifikat halal. Setahun kemudian meningkat mejadi 7.014 sertifikat, dan naik lagi menjadi 10.322 sertifikasi pada 2014.. Pada tahun lalu jeumlahnya sebanyak 8.157 sertikasi halal. Produknya beragam, di antaranya obat-obatan, makanan, dan minuman.

Tentu banyak warga muslim yang mengingingkan industri halal Indonesia berkembang lebih dari itu. Namun proses tersebut agaknya masih panjang. Sebagian sektor bisnis mengaku masih repot berurusan dengan halal-haram. Misalnya industri farmasi yang salah satunya diwakili oleh International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), organisasi pabrik farmasi asing yang beroperasi di Indonesia. Direktur Eksekutif IMPG, Parulian Simanjuntak, mengakui bahwa pihaknya tetap berkeberatan dengan aturan tersebut.

Keberatan itu disampaikan pada saat penyusunan RUU JPH. Namun hal tersebut tidak diakomodasi anggota DPR. "UU JPH disahkan tidak lama sebelum masa keanggotaan DPR periode 2009-2014 selesai, yaitu pada pertengahan 2014," katanya kepada GATRA.

Dalam penyusunan rancangan PP keberatan itu diutarakan kembali. Parulian mengatakan, sertifikasi halal bagi produk-produk farmasi, obat-obatan, vaksin, dan produk biologi sulit dicapai. "Persyaratannya sangat keras," katanya. Ambil contoh, bahan baku yang tidak diproduksi sendiri harus disertifikasi halal. Padahal, sebagian besar bahan baku obat itu diimpor. "Ini berarti pabrik obat harus datang ke negara pembuat bahan baku untuk memastikan bahan baku dan prosesnya itu bersertikasi halal," katanya.

Kemudian, perusahaan harus memisahkan antara obat tidak halal dan halal. Ini memaksakan pabrik obat memisahkan prosesnya, termasuk proses penyimpanan. Perusahaan bisa melakukannya, tapi berdampak pada konsumen. "Harga akan lebih mahal. Ini yang tidak diinginkan," katanya lagi.

Selain itu, berbeda dari makanan dan minuman, obat bukan produk pilihan. Yang terpikir oleh pasien adalah kesembuhan. Lagi pula, di sejumlah negara Timur Tengah diberlakukan aturan bahwa hal-hal yang menyangkut medis tidak dimasukkan ke ranah agama. Hanya Indonesia, kata Parulian, yang memasukkan obat dalam ranah ini.

Aries Kelana, Putri Kartika Utami, dan Umaya Khusniah
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.30 / Tahun XXIV / 24 - 31 Mei  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com