Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

KOLOM

Belajar dari Politik Pajak Malaysia

Analisis mengenai hasil pemilu di Malaysia sejatinya tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonominya. Memang betul bahwa secara umum kondisi ekonomi Malaysia cukup baik dengan pertumbuhan yang stabil di angka 5%-6%.

Oleh: -b-B. Bawono Kristiaji
Partner DDTC Fiscal Research

Negara jiran Malaysia baru saja mengalami perubahan politik yang bersejarah. Hasil pemilu ke-14 yang dilakukan pada 9 Mei lalu memenangkan Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri. Sebelumnya, pria berusia 92 tahun tersebut pernah menduduki jabatan yang sama antara 1981-2003. Pada pemilu kali ini, ia "turun gunung" berhadapan dengan Najib Razak, perdana menteri petahana. Tidak hanya itu, Barisan Nasional, koalisi yang menguasai pemerintah selama 61 tahun, akhirnya ditumbangkan oleh koalisi oposisi utama di bawah komando Pakatan Harapan.

Banyak pihak menduga bahwa skandal megakorupsi yang diduga dilakukan Najib Razak menjadi faktor utama kemenangan Mahathir. Lainnya, berusaha mengaitkan kemenangan tersebut dengan rekonsiliasi antara Mahathir dan Anwar Ibrahim, yang menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah. Akan tetapi, program kampanye Dr. M, sebutan khas Mahathir, juga dianggap berperan besar. Salah satunya melalui agenda pajak, yakni menghapus goods and services tax (GST), yang di Indonesia dikenal dengan nama pajak pertambahan nilai (PPN). Lantas, apakah yang bisa dipelajari Indonesia?

Menghapus GST
Analisis mengenai hasil pemilu di Malaysia sejatinya tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonominya. Memang betul bahwa secara umum kondisi ekonomi Malaysia cukup baik dengan pertumbuhan yang stabil di angka 5%-6%.

Hal yang cukup mengkhawatirkan justru jumlah utang pemerintah yang besar. Rasio utang terhadap PDB adalah lebih dari 50% pada lima tahun terakhir (Kementerian Kewangan Malaysia). Rasio ini sulit untuk diturunkan mengingat tiap tahunnya rata-rata deficit anggaran lebih dari 3% terhadap PDB. Di sisi lain, tax ratio Malaysia masih dianggap belum optimal dan berada di angka 13-14% (IMF).

Di bawah kepemimpinan Najib, kemudian dilakukan reformasi pajak terutama dengan mengganti sistem SST (sales and services tax atau cukai perkhidmatan dan cukai jualan) dengan GST. Penerapannya dimulai pada April 2015 dengan tarif sebesar 6%.

Dampaknya positif. Berkat GST, penerimaan dari komponen pajak tidak langsung (indirect tax) tumbuh sebesar 37% pada 2015. Setahun pasca-diberlakukan, GST mampu berkontribusi sekitar 22% dari total penerimaan pajak dan trennya terus meningkat. Lompatan penerimaan ini juga berangsur-angsur memperbaiki struktur penerimaan pajak Malaysia yang sebelumnya didominasi PPh Badan dan pajak petroleum.

Akan tetapi, rakyat menganggap penerapan GST sebagai sumber masalah meningkatnya biaya hidup. Isu ini kemudian dijadikan sebagai bahan kampanye oleh Mahathir. Pesannya jelas: GST harus dicabut karena membebani rakyat. GST kemudian akan dikembalikan ke sistem sebelumnya yaitu SST. Lebih lanjut lagi, ia percaya bahwa kombinasi atas pajak petroleum dan adanya pungutan tambahan atas laba perusahaan masih bias diharapkan sebagai tulang punggung keuangan negara.

Najib, tentu saja, sebaliknya menganggap agenda tersebut justru tidak masuk akal dan berpotensi menciptakan krisis anggaran. Pihak koalisi pemerintah berpendapat relaksasi ekonomi bisa dilakukan dengan menambah bantuan langsung tunai untuk mengurangi biaya hidup serta pembebasan pajak penghasilan (income tax exemption) bagi warga Malaysia yang berusia tidak lebih dari 26 tahun.

Adu gagasan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Mahathir. Sebagai bagian dari 100 hari pertamanya, Mahathir akan mulai menerapkan GST dengan tarif 0% per 1 Juni 2018 dan akan melakukan transisi menuju sistem SST. Masa transisi ini pun masih menunggu sikap dari parlemen.

Ternyata, pasar bereaksi negatif. Lembaga pemeringkat kredit, seperti Fitch Rating dan Moody's Investors Service telah mengingatkan potensi risiko fiskal yang melebar (Bloomberg, 14 Mei 2018). Pasalnya, dalam anggaran pemerintah penerimaan dari GST pada 2018 ditargetkan sebesar RM43,8 milyar atau sekitar 23% dari total penerimaan pajak. Tanpa adanya sumber penerimaan alternatif, sulit bagi Malaysia untuk keluar dari ancaman defisit anggaran dan rasio utang yang tinggi.

Pelajaran bagi Indonesia
Bagi Indonesia, pemilu Malaysia bukanlah dimaknai sebagai pemicu debat atas perlu atau tidaknya mempertahankan pajak pertambahan nilai (PPN). Ada hal-hal yang lebih menarik dari hal tersebut.

Pertama, isu pajak ternyata sesuatu yang bisa "dijual" dalam pesta demokrasi. Malaysia bukan satu-satunya. Melalui tagline ''Make America Great Again'', Trump mengusung gagasan reformasi pajak pada Pemilu Amerika Serikat.

Terlepas dari berbagai faktor lainnya, janji politik tersebut berhasil membawanya menjadi Presiden AS ke-45. Produk reformasi pajak tersebut dapat dilihat pada Tax Cuts and Jobs Act 2017, yang di antaranya menurunkan tarif PPh badan dari 35% ke 21%, pembebasan pajak bagi dividen yang berasal dari luar yurisdiksi, dan sebagainya. Berbagai hal tersebut dilakukan dalam rangka menggenjot ekonomi domestik Amerika Serikat.

Di Indonesia sendiri, strategi menjual dan memperdebatkan platform pajak masih belum menjadi tradisi. Dari pemilu-pemilu sebelumnya, calon pemimpin nasional lebih banyak "bermain" pada aspek belanja. Padahal, ketersediaan dana pembangunan maupun upaya untuk akselerasi ekonomi sangat dipengaruhi oleh program di area pajak

Celakanya, pola yang sama juga ditemui pada perhelatan pilkada. Calon kepala daerah minim gagasan dan terobosan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerahnya. Tidak mengherankan jika ketergantungan dana pada pemerintah pusat melalui transfer ke daerah masih sangat besar dan terus meningkat.

Kedua, kontrak fiskal, yaitu hubungan antara negara dan masyarakat dalam kerangka fiskal. Pada hakikatnya, setiap pungutan pajak yang dihimpun dari masyarakat sebisa mungkin dikembalikan oleh negara dalam bentuk suatu penyediaan barang dan fasilitas publik yang tepat (Timmons, 2005). Jika tidak, kontrak fiskal akan tercederai dan dapat berakibat pada melemahnya trust kepada pemerintah. Hal ini jelas berbahaya, karena mengurangi kepatuhan pajak hingga delegitimasi pemerintahan yang sah.

Dari Malaysia, kita belajar bahwa pemberlakuan GST, yang sejatinya merupakan kebutuhan untuk mengurangi defisit, telah "dinodai" oleh dugaan skandal megakorupsi yang dilakukan Najib. Walau belum terbukti secara hukum, skandal ini meruntuhkan kontrak fiskal. Bagi Indonesia, mempertahankan kontrak fiskal yang seimbang dan saling menguntungkan harus dipahami oleh calon pemimpin nasional. Aspek transparansi dan good governance menjadi elemen penting dan tidak terpisahkan dari upaya menjaga kontrak fiskal.

Ketiga, rasionalitas program. Dalam politik, permainan sentimen pemilih merupakan hal yang lumrah dilakukan melalui berbagai program. Dari Pemilu Malaysia, kita bisa melihat bahwa rencana penghapusan GST berhasil memikat para pemilih, terutama dari kelas menengah ke bawah yang selama ini terkena beban relatif lebih tinggi.

Untuk Indonesia, strategi "menjual" platform pajak dalam pemilu seharusnya juga turut mempertimbangkan rasionalitas. Program-program yang ditawarkan perlu dikaji dalam aspek yang multidimensi, mulai efektivitasnya dalam meningkatkan penerimaan, pengendalian risiko fiskal, target ekonomi, mengurangi ketimpangan, hingga menciptakan daya saing, serta selaras dengan perkembangan internasional.

Terakhir, pemilu sudah di depan mata. Sayangnya, belum ada diskusi ataupun gagasan konstruktif yang ditawarkan oleh elemen-elemen politik di Indonesia. Padahal, saat ini kita tengah melakukan reformasi pajak nasional yang juga belum menyentuh hal-hal substansial.

Walau demikian, belakangan ada perkembangan menarik. Menteri Keuangan telah menyatakan bahwa pembahasan RUU PPh dan RUU PPN akan dipercepat. Seperti kita ketahui, kedua UU tersebut menyangkut bahasan-bahasan yang "seksi" bagi publik, dari subjek, objek, tarif, hingga insentif. Apakah ini suatu sinyal untuk menawarkan platform pajak dalam agenda politik?

Cover Majalah GATRA edisi No.30 / Tahun XXIV / 24 - 31 Mei  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com