Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Benang Merah Empat Teror

Didukung TNI, Polri melakukan serangkaian penegakan hukum terhadap terduga anggota jaringan terorisme: 74 ditangkap dan 14 tewas ditembus timah panas. Kapolri yakin, Jamaah Ansharut Daulah berada di belakang rusuh di Mako Brimob, teror bom Surabya - Sidoarjo, serta penyerangan markas polisi di berbagai tempat.

Markas Kepolisian Sektor Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, diserang seorang laki-laki pada Selasa, 22 Juni lalu, sekitar pukul 14.40 WIB. Setelah memarkir sepeda motor yang dikendaraianya, pelaku menyerang sebuah mobil di dekatnya dengan parang. Ia lalu beringsut ke ruangan piket Polsek Maro Sebo, memecahkan kaca-kaca jendela kantor lantas menyerang dan melukai dua petugas piket, Bripka Sangap Sinambunan dan Aipda H.S.P. Manalu.

Pelaku yang berinisial AS lantas kabur. Satu jam kemudian, polisi berhasil menangkapnya di kediamannya di Desa Danau Lamo, Muaro Jambi. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih menelusuri motif AS menyerang Mapolsek Maro Sebo. “Masih didalami,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Mohammad Iqbal.

Serangan ke Mapolsek Maro Sebo menjadi satu dari serangkaian penyerangan kepada markas polisi setelah teror bom mengguncang Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, pekan lalu. Sehari setelah pengeboman tiga gereja di Surabaya oleh keluarga Dita Oepriarto, yang disusul oleh meledaknya bom di kediaman keluarga Anton Febriantono di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo, terjadi serangan bom terhadap Markas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Pelakunya adalah keluarga Tri Murtiono.

Lalu pada Rabu, 16 Juni, sekitar pukul 09.00 WIB, sekelompok teroris menyerang Markas Kepolisian Daerah Riau. Lima terduga teroris menerobos masuk pagar markas kepolisian dengan menggunakan mobil dan menyerang sejumlah personel serta wartawan dengan senjata tajam berupa pedang samurai.

Serangan itu merenggut nyawa seorang anggota polisi, Ipda Auzar, dan melukai dua personel Mapolda Riau lainnya. Polisi menembak mati empat pelaku penyerangan, masing-masing Pogang, Adi Sufian, Suwardi, dan Mursalim. Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, para pelaku adalah anggota kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang berafiliasi dengan pendukung ISIS Dumai.

Sehari setelah Setyo mengemukakan kesimpulan itu, atau pada Kamis, 17 Juni, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebut empat pelaku penyerangan Mapolda Riau terhubung dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Menurut Tito, mereka berada dalam lingkaran yang sama dengan pelaku kerusuhan dan penyerangan selama tiga hari di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, serta pengeboman di Surabaya dan Sidoarjo setelahnya.

Untuk diketahui, Wawan Kurniawan alias Abu Afif, provokator kerusuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua, disebut-sebut sebagai amir JAD Pekanbaru. Ia ditangkap bersama empat terduga teroris lainnya pada 24 Oktober 2017 atas rencana serangan terhadap kantor polisi di Pekanbaru. Selain memotivasi jaringan untuk melakukan “amaliah” (istilah yang mereka gunakan untuk menyebut perbuatan teror) di kantor polisi, Wawan juga diduga mengetahui adanya pelatihan membuat bom dan pelatihan menembak di Jambi.

Perbedaan pendapat antara Setyo dan Tito tentang jaringan pelaku teror di Mapolda Riau memang membingungkan. Pengamat gerakan terorisme Al Chaidar mengatakan, secara ideologi NII berbeda jauh dengan JAD. Namun tidak tertutup kemungkinan ada kelompok tertentu dalam NII yang bergabung dengan JAD. Sebab, berdasarkan catatan Al Chaidar, ada tiga dari 14 faksi dalam NII yang telah berbaiat kepada ISIS.

Dalam kesempatan terpisah, Jenderal Tito kembali menegaskan skenario keterhubungan itu. Menurutnya kerusuhan di Mako Brimob, teror bom di tiga gereja di Surabaya dan penyerangan Mapolda Riau saling berkaitan dengan JAD sebagai benang merahnya. “Kita meyakini atau ada dugaan yang sangat kuat sekali, aksi di Surabaya terkoneksi dengan penyerangan di Polda Riau juga insiden di Mako Brimob dilakukan oleh JAD yang memiliki afiliasi ISIS di Suriah,” ujarnya di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Juni lalu.

Menurut Tito, setelah teror bom Surabaya dan Sidoarjo pekan lalu, Polri --dengan dukungan TNI-- telah melakukan serangkaian tindakan penegakan hukum terhadap para terduga teroris di sejumlah daerah. Dalam kurun delapan hari (13-21 Mei) tercatat 74 orang ditangkap dan 14 orang di antaranya mati karena melawan saat ditangkap.

Penangkapan tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Riau, dan Sumatera Utara. “Ada barang bukti disita, baik bom siap pakai maupun materi bahan peledak lainnya dan kemudian baterai, switch, dan lain-lain,” Tito menjelaskan.

Dari semua operasi itu, jumlah terduga teroris yang ditangkap di Jawa Timur paling banyak. Yaitu, 31 orang dengan empat orang di antaranya tewas.

Salah seorang terduga teroris penting yang ditangkap di Jawa Timur adalah Syamsul Arifin atau Abu Umar, 35 tahun. Pria yang oleh polisi diidentifikasi sebagai ketua JAD Jawa Timur itu ditangkap di kawasan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Selasa, 15 Juni Ia diduga berperan sebagai ideolog atau guru dari para pelaku teror di Surabaya dan Sidoarjo.

Sebelumnya Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Machfud Arifin, memaparkan bahwa tiga keluarga pelaku teror bom di Surabaya dan Sidoarjo berasal dari jaringan JAD yang sama dan sering bertemu. Pertemuan itu dilakukan secara bergantian. Terkadang di rumah Dita Oepriarto di kawasan Wonorejo Rungkut, Surabaya, juga di rumah Tri Murtiono di Jalan Tambak, Surabaya.

Paling sering, pertemuan dengan konsep pengajian itu dilakukan di rumah Dita. Itu terkait dengan posisinya sebagai ketua JAD Surabaya. “Waktunya hari Minggu setelah magrib,” Machfud menjelaskan.

Selain bertukar pandangan dan informasi-informasi radikal, menurut Machfud, pertemuan itu juga dihiasi dengan menonton video-video tentang jihad dan, dalam istilah Kapolda Jawa Timur, belajar membuat bom, “Ada gurunya juga. Ini yang sedang kita cari. Ada dua orang yang menjadi guru mereka,” ia memaparkan.

Dengan tertangkapnya Abu Umar, maka tinggal satu lagi guru ideologis yang masih dicari polisi. Kuat beredar kabar bahwa yang dimaksud adalah Khalid Abubakar.

Sumber GATRA yang mengaku mengenal Khalid membenarkan tentang kapasitas dan peran Khalid sebagai simpul penyebaran ideologi radikal. Namun menurutnya, posisi Khalid ada di faksi lain pendukung ISIS di Indonesia, yaitu Jamaah Ansharul Khilafah (JAK), “Ustaz Khalid tidak disukai orang-orang JAD,” ujarnya.

Khalid, sumber GATRA yang sama melanjutkan, pada 2016 pernah sembilan bulan berada di Turki dalam usahanya masuk ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Namun hingga akhirnya dideportasi ke Indonesia pada Januari 2017, ia tidak pernah berhasil menginjakkan kaki di Suriah. Selama di Turki, warna mu'tazilah dalam pemikiran Khalid membuatnya tidak disukai oleh orang-orang JAD. “Pendekatan ideologi Khalid lebih bercorak Jamaah Ansharul Khilafah,” ia mengungkapkan.

Bambang Sulistiyo, Andhika Dinata, dan Abdul Hady J.M. (Surabaya)

++++

Koopsusgab Menunggu Revisi UU Terorisme
“Kapolri minta, mainkan, minta, mainkan,” kata Kepala Staf Presiden Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan saat dicecar pertanyaan dari awak media pada Jumat, 18 Juni lalu. Pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) menuai pro dan kontra. Pasalnya, pelibatan Koopsusgab untuk menangani terorisme tidak memiliki payung hukum yang kuat. Ditambah lagi, muncul kekhawatiran, keberadaan satuan super-elite itu justru berbalik “meneror” masyarakat.

Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo telah merestui pembentukan Koopsusgab. Acuannya adalah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasiona Indonesia. Pasal 7 UU tersebut menyebutkan dua tugas pokok TNI: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. “Operasi militer selain perang, ada 14 poin di dalamnya. Macam-macam, di antaranya mengatasi aksi terorisme,” ujarnya.

Koopsusgab terdiri dari Detasemen Khusus 81 (atau Satuan 81 yang sebelumnya lebih dikenal sebagai Sat-81/Gultor atau Penanggulangan Teror, di bawah Kopassus TNI AD); Detasemen Jala Mangkara ( Denjaka TNI AL); dan Satuan Bravo 90 (sebelumnya dikenal sebagai Detasemen Bravo 90 di bawah Kopaskhas TNI AU).

Koopsusgab berisi 90 personel. Dipilih yang terbaik dari satuan masing-masing. Model kepemimpinan dilakukan bergilir dalam siklus per-enam bulan. Jika tidak ada tugas operasi gabungan, sehari-hari Koopsusgab menjalankan latihan dan membuat proyeksi masalah. “Kerjaan mereka membuat mapping, latihan, koreksi terus-menerus,” kata Moeldoko.

Pasukan gabungan ini bertugas membantu kepolisian menangani terorisme. Kerjanya akan berkoordinasi dengan kepolisian. Meski komando tertinggi Koopsusgab ini ada di tangan Panglima TNI, perintah penerjunannya dilakukan oleh Kapolri. “Nanti penggunaannya tergantung Kapolri. Begitu dimainkan Kapolri, pasti Kapolri akan menghitung, faktor-faktor yang lain, yang menentukan penugasan ini apa,” ujarnya.

Ketika berada di Surabaya untuk penganganan pasca-rangkaian serangan bom di Surabaya pekan lalu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan institusinya setuju dengan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. "Namun detailnya seperti apa langkah-langkahnya, ini nanti akan diatur dalam perpres yang diatur Bapak Presiden,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut Kadiv Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, sejauh ini keterlibatan TNI dalam penanganan teror telah dilakukan melalui kerja sama Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dengan Densus 88 sesuai dengan perintah Kapolri. Bentuk kerja sama teknis dua satuan itu dirahasiakan, “Gerakan Densus memang tidak untuk diketahui bahkan oleh polres,” ujarnya.

Dirjen Strategi Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Muhammad Nakir, mengatakan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan teror menjadi salah satu isu dalam revisi UU Terorisme yang sebentar lagi akan dirampungkan DPR.

Menurut Nakir, Panglima TNI sudah menerima draf revisi UU Terorisme. Ada tiga aspek di mana TNI bisa dilibatkan dalam ancaman aksi teror, yaitu operasi militer selain perang (OMSP), tugas dan fungsi TNI, dan yang terakhir masih akan disusun melalui peraturan presiden. “Begitu UU Terorisme baru ini disahkan, maka kami segera membuat perpres sebagai aturan pelaksana,” ujarnya.

Bambang Sulistiyo, Aditya Kirana, dan Hendry Roris P. Sianturi
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.30 / Tahun XXIV / 24 - 31 Mei  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com