Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

KOLOM

Ketika AS Memeras Iran

Keputusan Trump membuka pintu bagi konfrontasi hebat AS dengan Iran dan membuat hubungan tegang dengan sekutu-sekutu dekat AS. Washington telah memberikan kepanjangan waktu 90 hari sampai enam bulan bagi perusahaan dan negara lain untuk menghentikan perdagangan mereka dengan Iran, termasuk mengurangi pembelian minyak Iran.

Oleh: Smith Alhadar
Penasihat ISMES; Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe)

Mundurnya Amerika Serikat dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran yang ditandatangani antara Iran dan P5+1 (AS, Rusia, Cina, Inggris, Prancis) plus Jerman pada 2015, berarti sanksi AS atas Iran akan berlaku kembali.

JCPOA mengharuskan Iran membatasi pengayaan uranium dalam waktu 10 tahun sejak kesepakatan ditandatangani. Sebagai imbalan, sanksi ekonomi atas Iran dicabut. Sejauh ini, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang bertugas menginspeksi program nuklir Iran menyatakan Teheran patuh pada kesepakatan bersejarah itu.

Sejak masa kampanye Pilpres AS, Trump memang telah berjanji akan membatalkan JCPOA bila terpilih menjadi presiden. Karena JCPOA dipandang terlalu menguntungkan Iran.

Sebagai hasil JCPOA, dana Iran sebesar US$110 milyar yang dibekukan di bank-bank negara Barat dicairkan, dan Iran bebas mengekspor minyak serta gasnya ke seluruh dunia. Ini, menurut Trump, membuat Teheran lebih leluasa menjalankan politik sektarian, agresif, dan ekspansif yang menantang kepentingan AS di kawasan serta mengancam keamanan sekutu-sekutu regionalnya. Tak mengherankan, Israel dan negara-negara Arab Teluk, khususnya Arab Saudi, yang sedari awal menentang JCPOA menyambut baik keputusan Trump.
Sebaliknya, sekutu Inggris, Perancis, dan Jerman - selain Rusia dan Cina - menentang keputusan Trump. Selain memiliki bisnis bernilai puluhan milyar dolar dengan Iran, ketiga negara itu khawatir kredibilitas mereka akan tercoreng.

Tentu Teheran sangat kecewa dengan mundurnya AS dari JCPOA yang akan memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik Iran. Sejak awal tahun ini, rezim Iran menghadapi demontrasi terus-menerus. Pada Januari, demonstrasi masif menentang pemerintah terkait memburuknya ekonomi, maraknya korupsi, melambungnya harga bahan pokok, dan meningkatnya inflasi menyebar ke lebih dari 80 kota, 29 provinsi, yang menmgakibatkan 21 orang tewas.

Pada awal Februari, puluhan perempuan ditahan karena mencampakkan hijab mereka dan menentang kewajiban mengenakan hijab di Teheran. Pada bulan yang sama, polisi bentrok dengan anggota tarekat sufi Gonabadi yang berujung pada tewasnya lima orang dan ditangkapnya ratusan orang.

Kemudian pada akhir Maret, etnis Arab Iran melakukan demonstrasi di Provinsi Khuzestan setelah televisi nasional mengeluarkan komunitas mereka dari sebuah program tentang keanekaragaman etnis Iran. Pemogokan buruh di berbagai kota juga terus berlangsung. Rakyat Iran juga kecewa terhadap depresiasi mata uang dan keterlibatan militer yang kian mendalam di Suriah dengan menghabiskan US$6 milyar-US$20 milyar per tahun di saat Iran sedang mengalami krisis ekonomi.

Justru kesulitan sosial, ekonomi, dan politik Iran inilah yang merangsang Trump menekan Iran. Keberhasilan Trump memobilisasi dukungan internasional untuk sanksi ekonomi yang keras atas Korea Utara, memaksa Kim Jong-un merundingkan denuklirisasi Korea Utara. Kini Rezim mullah hendak dipaksa untuk merundingkan ulang JCPOA. Trump ingin menambahkan tiga syarat baru ke dalam JCPOA, yaitu Iran harus membatasi program rudal balistiknya, memberi akses tanpa batas pada IAEA terhadap semua area militer Iran, dan pembatasan pengayaan uranium Iran dibuat permanen.

Iran menolak perubahan apa pun pada JCPOA. Terlebih, program rudal balistik Iran merupakan jantung pertahanannya. Iran tidak memiliki pesawat tempur memadai akibat terkena embargo internasional. Iran sulit melupakan peristiwa-peristiwa tragis selama perang dengan Irak ketika negaranya dihujani serangan udara pesawat-pesawat tempur Irak yang didukung negara-negara Barat, termasuk AS.

Iran, yang ketika itu dikenai embargo senjata internasional, tidak memiliki kemampuan membalas serangan. Sementara itu, membuka akses semua area di Iran bagi IAEA merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan menyerahkan keamanan Iran kepada AS. Memang tidak masuk akal menghentikan program rudal balistik Iran di saat AS dan sekutu Barat menimbun kekuatan militer di Teluk Persia dan Laut Tengah. Sementara Israel terus mengancam menyerang Iran.

Bagaimanapun, untuk sementara Iran tetap patuh pada JCPOA karena Inggris, Prancis, dan Jerman berpihak padanya, selain Rusia dan Cina. Tindakan ini akan mengisolasi AS dan menarik simpati internasional. Untuk memperkuat diplomasinya, mulai 11 Mei Menteri Luar Negeri Iran Mohammads Javad Zarif melakukan perjalanan ke Beijing, Moskow, dan Brussels. Di Brussels, Zarif akan bertemu dengan mitranya dari Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mendengar tawaran mereka setelah sebelumnya mereka telah membujuk Iran agar tetap dalam kesepakatan dengan janji kerja sama perdagangan non-militer terus berlanjut.

Teheran menyetujui inisiatif Eropa ini meskipun menyadari hal itu tidaklah mudah karena semua aliran uang ke Iran pada akhirnya akan membutuhkan persetujuan AS agar perusahaan yang akan berinvestasi di Iran tidak memperoleh sanksi hukum dari AS.

Sistem keuangan global saat ini sangat terkoneksi satu sama lain, sehingga hampir mustahil pihak mana pun di dunia ini akan melanjutkan bisnisnya dengan Iran tanpa risiko melanggar sanksi yang diterapkan AS. Perusahaan Eropa yang dimiliki atau dikontrol perusahaan induknya di AS akan dinilai melanggar sanksi jika mereka tidak memutuskan kerja sama dengan Iran.

Eropa masih memiliki opsi melakukan langkah simbolis dengan mengeluarkan statuta khusus Uni Eropa yang melindungi perusahaan Eropa berbisnis dengan Iran. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan para perusahaan akan takut menerapkannya. Bagaimanapun, langkah ini akan diputuskan dalam perundingan Zarif dengan menteri luar negeri Inggris, Prancis, dan Jerman. Statuta pemblokiran merupakan alat paling kuat yang digunakan Uni Eropa karena statuta ini melarang setiap perusahaan UE tunduk pada sanksi AS, juga tidak mengakui pengadilan AS yang menerapkan penalti bagi perusahaan-perusahaan Eropa.

Bila Iran ragu akan konsistensi UE membelanya vis a vis AS, Washington justru yakin UE akan berpihak kepadanya. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo akan segera melakukan tur ke sejumlah negara sekutu untuk membujuk mereka menekan Iran agar mau merundingkan JCPOA kembali. AS berharap, Iran dapat diseret ke meja perundingan dengan menjatuhkan sanksi kembali -dan bahkan mungkin dengan menambah sanksi lebih berat- dengan menjatuhkan penalti atas perusahaan-perusahaan Eropa yang mungkin melumpuhkan ekonomi Iran yang sangat mengandalkan pendapatan luar negeri dari ekspor migas.

Keputusan Trump membuka pintu bagi konfrontasi hebat AS dengan Iran dan membuat hubungan tegang dengan sekutu-sekutu dekat AS. Washington telah memberikan kepanjangan waktu 90 hari sampai enam bulan bagi perusahaan dan negara lain untuk menghentikan perdagangan mereka dengan Iran, termasuk mengurangi pembelian minyak Iran. Kendati perusahaan dapat mengupayakan lisensi Kementerian Keuangan AS untuk melanjutkan operasi di Iran melampaui tenggat yang ditetapkan, ancaman sanksi AS sangat mungkin akan memaksa mereka keluar. Hal ini akan sangat memukul ekonomi Iran yang dapat berujung pada destabilisasi negara.

Bisa jadi Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) melakukan kudeta jika pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei memerintahkannya. Khamenei mengontrol IRGC, Basij (relawan), dan militer. Modal politik pemerintahan Presiden Hassan Rouhani yang didapat dari Khamenei terus merosot. Pada 2013 Khamenei memandang Rouhani kandidat presiden yang dapat diterima karena ia membutuhkan figur politik yang moderat untuk mencapai kesepakatan dengan Barat mengenai program nuklir Iran yang berujung pada pencabutan sanksi.
Tapi mundurnya AS dari JCPOA memukul pemerintahan Rouhani, berupa hilangnya kredibilitas. Juga Rouhani saat ini tidak lagi populer di kalangan rakyat Iran yang telah kehilangan harapan bagi kemungkinan perubahan yang signifikan. Kebijakan ekonomi liberalnya telah menampar rakyat miskin dan kelas menengah ke bawah.

Jika rezim mullah terancam bahaya, Khamenei punya kekuasaan untuk mencampakkan pemerintahan Rouhani. Kelompok garis keras dalam rezim Iran, yang percaya bahwa berdikari di bidang ekonomi dan perlawananan terhadap kekuatan hegemonik AS dapat mengatasi masalah Iran -akan mengambil alih kekuasaan. Kalau ini yang terjadi, Ketegangan di kawasan akan terus bereskalasi yang dapat berujung pada perang.

Cover Majalah GATRA edisi No.29 / Tahun XXIV / 17 - 22 Mei  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ikon
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com