Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Batalnya Perjanjian Nuklir Lejitkan Harga Minyak

Donald Trump menyatakan keluar dari perjanjian nuklir dengan Iran. Harga minyak segera melejit. Indonesia terkena dampaknya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat ulah. Kali ini, tidak tanggung-tanggung, korbannya adalah perjanjian kesepakatan pelucutan nuklir yang ditandatangani di era Obama pada 2015 lalu. Selasa pekan lalu, dalam pernyataan resmi dari Gedung Putih, Trump mengumumkan niatnya untuk menganulir kesepakatan tersebut. Alasannya, AS memiliki "bukti tak terbantahkan" bahwa Iran tetap memiliki ambisi untuk memiliki senjata nuklir. "Perjanjian ini tidak dapat dipertahankan," katanya. Tidak cuma itu, Trump juga mengancam akan memberikan sanksi bagi negara-negara lain yang masih bekerja sama dengan Iran.

Tidak semua kaget dengan pernyataan itu. Pemimpin spiritual Iran, Ali Khamenei, berkomentar singkat. "Saya katakan dari hari pertama, jangan percaya Amerika," katanya seperti dilansir BBC. Bahkan yang juga lucu, dua hari setelah pengumuman Trump itu, Ali Khamenei mengunggah sebuah foto di akun Instagram miliknya, berupa gambar ketika ia mengunjungi sebuah pameran buku di Teheran.

Yang membuat banyak analis politik geli, di foto itu Ali Khamenei tampak lagi membaca buku Fire and Fury: Inside The Tump White House, karya Michael Wolff, jurnalis lepas di harian USA Today. Buku itu populer di AS karena di dalamnya Wolff menggambarkan kekacauan di Gedung Putih setelah Trump terpilih serta berbagai komentar kasar yang diucapkan Trump ataupun anggota keluarganya. Trump marah atas penerbitan buku itu, menganggapnya fiksi, dan menuding Wolff sebagai penipu.

Tidak semua pihak menolak sikap Trump tersebut. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebalikya justru mendukung. Mereka juga siap seandainya harus memompa lebih banyak minyak dari negara masing-masing apabila harga minyak naik setelah AS mundur dari perjanjian tersebut.

Dan memang harga minyak dunia akhirnya memang merangkak naik setelah pengumuman Trump tersebut. Sepanjang pekan ini, harga minyak dunia WTI (West Texas Intermediate) berada di angka US$71,3 per barel, sedangkan harga minyak Brent lebih gila-gilaan lagi, mencapai US$79 per barel pada Selasa lalu. Itu adalah harga minyak dunia tertinggi sejak 2014.

***

Tidak diragukan lagi bahwa harga minyak dunia akan terkerek akibat pengumuman itu. Pasalnya, pada 2015, ketika Obama dan Iran menandatangani perjanjian perlucutan nuklir --dengan imbalan Iran bisa kembali memasuki pasar minyak dunia-- harga minyak mulai turun. Bahkan harga minyak dunia sempat mencapai angka US$30 per barel, yang merupakan harga terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Pasalnya, dengan perjanjian itu, Iran yang sebelumnya hanya bisa menjual sampai 50% produksi minyaknya --di bawah program Oil for Food PBB-- bisa menjual lebih banyak, mencapai 1 juta barel per hari. Tapi sejak pengumuman Trump tersebut, harga pun mulai naik, mengikuti hukum ekonomi permintaan dan penawaran.

Dukungan negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terhadap Trump juga mudah dipahami karena kenaikan harga minyak itu akan menguntungkan mereka. Posisi Arab Saudi bahkan sangat sentral. Helima Croff, analis dari RBC Capital Market, mengatakan bahwa tidak mustahil harga minyak bisa terus naik mencapai US$100 per barel seandainya Arab Saudi memilih diam saja dan tidak menaikkan produksi untuk mengisi kekosongan suplai 1 juta barel per hari yang tadinya disuplai Iran. "Untuk mencegah agar harga tidak mencapai US$100, kita harus minta ke Arab Saudi untuk menaruh lebih banyak minyak di pasar," katanya seperti dilansir CNBC.

Karena keuntungan yang akan dinikmati Arab Saudi inilah, banyak analis menduga bahwa mundurnya AS dari perjanjian perlucutan nuklir tersebut sebelumya sudah didiskusikan antara Trump dan Arab Saudi, terutama dari sisi bagaimana agar negara-negara Teluk mempertahankan suplai minyak setelah Iran terdepak dari pasar, hingga harga minyak dunia tetap stabil. Ali Khamenei termasuk yang mempercayai pandangan ini.

Sehari setelah pengumuman Trump, Khamenei menulis tuitan di akun Twitter miliknya, @khamenei_ir, bahwa Trump mengirim uang kepada para pemimpin negara Teluk. Iran mengklaim berhasil mendapat surat tersebut. Menurut Khamenei, Trump antara lain menulis, "Aku menghabiskan US$7 trilyun dan kau harus melakukan sesuatu sebagai imbalannya."
Harian The Washington Post berusaha mengonfirmasi kebenaran surat tersebut, dan menurut salah satu sumber mereka, Trump memang mengirim surat ke negara-negara Teluk sekitar dua pekan sebelum pengumuman penarikan mundur dari perjanjian nuklir itu disampaikan.

***

Manunver penarikan mundur AS dari perjanjian nuklir yang membuat harga minyak naik itu jelas berdampak pada Indonesia. Pasalnya, saat ini di APBN 2018, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak (Indonesian Crude Price --ICP) hanya sebesar US$48 per barel. Maklum, APBN 2018 disusun ketika harga minyak dunia diprediksi akan tetap stabil. Tapi asumsi itu kini sudah tidak berlaku. Setelah kenaikan harga minyak acuan WTI dan Brent terbaru, harga ICP pun merangkak naik dan kini sudah mencapai US$63 per barel. Inilah yang menjadi perhatian bagi pemerintah.

Kenaikan harga minyak dunia ini juga akan memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bisa berdampak pada perekonomian. Sinyal itu mulai terlihat, terutama untuk jenis BBM non-subsidi yang dioperasikan oleh SPBU swasta. Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas), Djoko Siswanto, misalnya, mengakui bahwa perusahaan minyak Shell mengirim surat meminta persetujuan kenaikan harga BBM. "Iya, Shell mengajukan. Kalau yang lain belum," kata Djoko ketika menghadiri ulang tahun Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH) Migas, Selasa lalu.

Berdasarkan aturan pemerintah, perusahaan BBM swasta yang hendak menaikkan harga memang harus mengajukan izin terlebih dulu. Ketetapan itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Menurut Djoko, saat ini pemerintah masih mempertimbangkan usulan kenaikan harga dari Shell. Tapi yang jelas, menurut aturan tersebut, ada batas margin keuntungan maksimum yang tidak boleh dilewawti. "Pokoknya dia enggak boleh ambil margin keuntungan lebih dari 10%," kata Joko.

Pemerintah sebenarnya juga sudah menyadari dampak kenaikan harga minyak dunia ini. Pada 2 Mei lalu, kurang-lebih sepakan sebelum pengumuman Trump, para pejabat terkait bahkan sudah melakukan rapat koordinasi untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak. Hadir dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu, antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Dalam penjelasan usai rapat, Sri Mulyani menyampaikan bahwa kenaikan harga ICP itu memang akan memberikan dampak pada Pertamina. "Implikasinya tentu saja beban subsidi yang harus ditanggung Pertamina meningkat cukup besar," katanya ketika itu. Bagaimana kini setelah pengumuman Tump dan harga makin tinggi?

Ditemui di kantornya, Dirjen Migas Djoko Siswanto mengatakan bahwa trennya harga minyak akan naik terus. Tapi pemerintah sudah berencana menaikkan subsidi solar dari yang tadinya Rp500 per liter menjadi Rp1.500. Menurut Djoko, itu bisa membantu mengurangi tekanan pada harga minyak yang dikhawatirkan bisa menekan daya beli masyarakat. "Keputusannya nanti ada di Kementerian Keuangan, tapi Juni atau Juli kan kemungkinan APBN-P, jadi pembahasannya di situ," katanya kepada Annisa Setya Hutami dari GATRA.

***

Saat ini, harga BBM jenis solar subsidi dan premium bersubsidi memang masih belum berubah. Harga solar bersubsidi Rp5.150 per liter, sedangkan premium Rp6.450 per liter. Harga ini tidak akan berubah hingga 2019 mendatang. Harga itu memang sudah di bawah harga pasar. Tapi bila pemerintah hendak membeli subsidi dolar, dari mana uangnya?

Ada beberapa opsi. Akhir April lalu, misalnya, Pertamina meminta agar pembelian minyak jatah negara ke Pertamina dilakukan berdasarkan harga ICP seperti tercantum di asumsi APBN. Sekadar gambaran, dari lifting minyak di Indonesia yang mencapai 800.000 barel per hari (bph), sebanyak 350.000 bph dijual ke Pertamina sebagai penjualan minyak mentah jatah negara.

Sebanyak 350.000 bph itu dijual ke Pertamina dengan harga pasar. Namun, menghadapi tekanan harga minyak, Pertamina sempat mengusulkan agar penjualan harga minyak jatah negara itu menggunakan harga APBN 2018. Artinya, meski harga ICP sudah naik hingga US$63, Pertaminan tetap boleh membeli minyak 350.000 bph itu dengan harga US$48.

Menurut Djoko, usul Pertamina itu sebenarnya juga sudah dikaji di ESDM. Tapi akhirnya ditolak. Pasalnya bila jatah penjualan minyak negara dibeli dengan harga APBN, tidak semua 350.000 bph yang dibeli itu bisa dipastikan benar-benar berubah menjadi solar atau premium. Pemerintah harus memastikan penggunaannya di kilang dan hal itu rumit dilakukan.

Akhirnya, kata Djoko, yang disepakati adalah Pertamina tetap membeli jatah penjualan minyak negara itu dengan harga pasar. Pemerintah mendapat keuntungan di sini, karena harga ICP yang dipatok US$48 di APBN 2018 dibeli dengan harga pasar yang kini sudah mencapai US$70. Dari selisih itu, kata Djoko, pemerintah bisa mengantongi keuntungan sekitar Rp 10 trilyun.

Tapi nantinya, uang dari keuntungan selisih itu (windfall profit) itu akan dikembalikan lagi ke Pertamina untuk menambah subsidi solar. "Dari windfall profit itu, kalau dapat Rp10 trilyun, akan match dengan kebutuhan subsidi," katanya. Menurut Djoko, dengan usulan kenaikan subsidi solar menjadi Rp1.500 per liter, maka kebutuhan pendanaan subsidi diperkirakan mencapai Rp7 trilyun. Ini dihitung dari produksi BBM bersubsidi yang mencapai 7,5 juta kiloliter.

***

Pertamina memang ibarat harus menanggung beban berat. Hal ini juga diakui Herman Khaeron, Wakil Ketua Umum Komisi VII (membidangi energi) yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat. Menurut Khaeron, selain harus menanggung kebijakan BBM satu harga, Pertamina juga harus menanggung pembatasan harga jual BBM.

Khaeron juga menjelaskan bahwa Komisi VII DPR sudah menerima surat dari Kementerian ESDM tentang rencana kenaikan subsidi solar menjadi Rp1.500 per liter. Ia tidak melihat ada masalah seandainya beban subsidi itu dialihkan ke APBN. "Bisa pakai mekanisme subsidi di APBN," katanya kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Pendapat kurang-lebih senada juga disampaikan oleh Satya Widya Yudha, ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR-RI. Menurut Satya, APBN 2018 memang perlu segera direvisi karena ada beberapa asumsi makro yang sangat berubah. "Regional politics ini mengakibatkan harga minyak dunia tidak terbendung," katanya.

Meski sikap pemerintah yang segera berencana menaikkan subsidi solar diapresiasi banyak kalangan, masukan juga tetap ada. Pengamat migas Pri Agung Rakhmanto dari Reforminer Institute, misalnya, mengatakan sejak awal asumsi harga minyak di APBN 2018 memang sudah tidak realistis. Karena itu, pemerintah memang sudah tepat dengan segera menaikkan subsidi. "Menaikkan subsidi di APBN atau menaikkan harga BBM," katanya.

***

Sebenarnya masih ada isu lain yang juga berkaitan dengan Pertamina, yaitu soal kerja sama dengan Iran. Pertamina sebenarnya memiliki kerja sama dengan Iran, yaitu dalam pengelolaan lapangan minyak Mansouri. Pertamina dipercayai menjadi operator lapangan minyak itu dengan syarat mampu menaikkan produksi. Kerjasama Pertamina-Iran ini merupakan buah dari lawatan Presiden Joko Widodo ke Iran pada 2016 lalu, dan seharusnya bulan Mei ini Pertamina berkunjung ke lapangan Mansouri untuk penandatanganan kerjasama lanjutan.

Tapi apa daya. Trump tidak cuma menarik mundur dari kesepakatan perjanjian nuklir. Presiden AS itu juga berencana kembali menerapkan sanksi ekonomi terhadap Iran sekaligus memberi sanksi ke pihak lain yang masih terus menjalin kerja sama dengan Iran, dengan alasan menjalin kerjasama dengan Iran --yang diklaim AS sebagai sponsor terorisme-- sama saja "mendukung terorisme".

Lantas bagaimana nasib kerja sama Pertamina-Iran? Jumat pekan lalu di Kementerian ESDM, Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, menjelaskan nasib investasi Pertamina di Iran. "Posisinya kami hold karena ada sanksi," katanya. Ini bukan karena Pertamina patuh saja pada kemauan AS, tapi karena untuk investasi di Iran itu, Pertamina menggunakan dana pinjaman perbankan, salah satunya dari AS.

Pengumuman Trump yang mengancam akan memberikan sanksi terhadap pihak yang masih mau bekerja sama dengan Iran juga berimplikasi pada macetnya sumber finansial bagi investasi Pertamina. "Ada risiko finansial," kata Syamsu.

Basfin Siregar
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.29 / Tahun XXIV / 17 - 22 Mei  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ikon
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com