Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Pencegahan Dini Aksi Teror

DPR dan pemerintah sepakat untuk segera mengesahkan RUU Terorisme. Terdapat pasal "Guantanamo" yang memungkinan penangkapan dan penahanan selama enam bulan kepada orang yang akan melakukan teror.

Rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin pagi lalu, disambangi para sekretaris jenderal partai politik. Di antaranya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, dan Sekjen PPP Arsul Sani. Hadir juga sekjen PKB Abdul Kadir Karding dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Para petinggi partai pendukung pemerintah itu diundang secara khusus oleh Wiranto untuk rapat tertutup membahas Revisi Undang-Undang Terorisme. RUU ini sudah dua tahun dibahas, namun hingga sekarang belum juga diketuk palu oleh parlemen menjadi UU. ''Kendala tentang Revisi Undang-Undang Terorisme sudah kita selesaikan bersama. Dalam waktu singkat, revisi itu mudah-mudahan dapat segera kita undangkan,'' kata Wiranto, seusai pertemuan.

Desakan agar RUU Terorisme segera disahkan menjadi UU ini tak lepas dari sejumlah aksi terorisme yang terjadi sepekan terakhir ini. Dimulai dengan kerusuhan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Markas Komando (mako) Brimob, Depok, Jawa Barat, Selasa pekan lalu, yang kemudian diikuti teror Surabaya sehari setelahnya.

Saat ini, untuk melakukan penindakan hukum terhadap pelaku aksi terorisme, aparat kepolisian menggunakan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). UU Terorisme ini dinilai memiliki banyak kelemahan. Aparat kesulitan ketika akan melakukan tindakan hukum dalam upaya pencegahan dini aksi teror. Aparat baru bisa melakukan tindakan hukum jika sudah ada aksi teror. Padahal, aparat sudah mengantongi informasi intelejen terkait dugaan rencana aksi teror.

Kendala tersebut dijadikan sebagai alasan oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian dalam mengantisipasi teror di Surabaya. Sebetulnya, menurut Tito, polisi sudah mengantongi informasi awal dugaan keterkaitan para pelaku bom Surabaya dengan kelompok teroris. ''Kita tahu sel-sel mereka, tapi kita tidak bisa menindak. Kita (baru bisa) menindak kalau mereka melakukan aksi atau sudah jelas ada barang buktinya. Kita ingin lebih dari itu," ujar Tito kepada wartawan usai mengunjungi korban bom Surabaya di Rumah Sakit Bhayangkara, Surabaya, Minggu kemarin.

Tito mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan RUU Terorisme. ''Kita mohon dukungan teman-teman di DPR cepat [mengesahkan]. Jangan terlalu lama, korban sudah berjatuhan,'' ujarnya.

Presiden Jokowi juga berharap RUU ini segera disahkan, yakni saat pembukaan masa sidang pada Jumat pekan ini. ''Dua tahun belum selesai, maka segera diselesaikan secepat-cepatnya dalam masa sidang berikut, yaitu pada 18 Mei yang akan datang (Jumat pekan ini),'' Jokowi mengungkapkan di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Desa di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin kemarin. ''Kalau nantinya bulan Juni, akhir masa sidang ini, belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perppu,'' Jokowi mengultimatum.

Pihak Senayan membantah menjadi penyebab molornya pengesahan RUU Terorisme. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme, Muhammad Syafi'i mengungkapkan bahwa DPR justru ingin RUU ini segera disahkan. Hanya tersisa satu kali lagi rapat pembahasan antara DPR dan pemerintah. Semestinya, RUU ini sudah dapat disahkan pada masa sidang sebelumnya, 27 April lalu. Namun, pihak pemerintah meminta rapat ditunda. ''Pembahasan RUU ini sudah selesai 99,9 persen. Yang tersisa satu ayat di Pasal 1 tentang defenisi terorisme,'' kata Syafi'i kepada GATRA, Selasa lalu.

Pansus, Syafi'i mengungkapkan, telah menyepakati ada lima unsur yang wajib ada dalam definisi terorisme. Pertama, ada tindakan kejahatan; kedua, ada ketakutan masif dan teror masif; ketiga, menimbulkan korban; keempat, merusak objek vital yang strategis; kelima, ada motif dan tujuan politiknya. ''Untuk meng-guiedance tentang rumusan terorisme, Pansus sudah menyepakati unsur-unsurnya,'' ucap polikus Partai Gerindra itu.

Usulan pansus ini ditindaklanjuti pihak pemerintah dengan membuat redaksional definisi terorisme. Namun, ternyata, pemerintah menghilangkan unsur kelima, yakni ada motif dan tujuan politiknya. Senayan menolak penghilangan unsur kelima. Padahal menurut Syafi'i, dengan menghilangkan unsur ada motif dan tujuan politik, artinya tindak pidana teroris sama saja dengan tindak pidana biasa. ''Itulah yang membuat pemerintah meminta waktu mundur. Makanya tidak jadi disahkan,'' Syafi'i menerangkan.

UU Terorisme yang saat ini berlaku merupakan pengesahan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kala itu, perppu diterbitkan untuk menjerat para pelaku aksi teror bom Bali 1, Oktober 2002 silam. Setelah terjadi bom Thamrin, Jakarta, Januari 2016 lalu, pemerintah berinisiatif melakukan revisi UU Terorisme. Secara resmi, draf RUU ini diserahkan pemerintah ke DPR pada Februari 2016.

Dalam RUU Terorisme, selain masih mempertahankan pasal-pasal yang ada di UU Terorisme, ada sejumlah penambahan pasal. Misalnya, pasal terkait pencegahan dini aksi teror. Disebutkan bahwa dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dini, aparat hukum dapat melakukan penahanan paling lama enam bulan terhadap seseorang yang diduga akan melakukan aksi teror. Pasal ini juga dikenal dengan sebutan pasal "Guantanamo". Sebutan ini merujuk penjara Guantanamo, yang merupakan penjara bagi tahanan teroris yang menjadi tahanan aparat hukum Amerika Serikat.

Selama ini, merujuk UU Terorisme, untuk upaya pencegahan dini, aparat hukum hanya dapat menahan seseorang yang diduga akan melakukan aksi teror paling lama 7 x 24 jam. Mantan tahanan teroris Sofyan Tsauri mengatakan, boleh saja aparat hukum memiliki kewenangan menahan seseorang hingga enam bulan, meski orang tersebut belum melakukan aksi teror. Tapi, penahannya harus didukung dengan bukti yang kuat. ''Juga harus terukur,'' kata Tsauri.

Sementara itu, pengamat terorisme Al Chaidar mengungkapkan bahwa selain pengesahan RUU Terorisme, yang juga perlu diperhatikan adalah meratifikasi konvensi internasional terkait pemberantasan tindak pidana terorisme. Chaidar mencatat ada tiga konvesi yang sampai saat ini belum diratifikasi. Yakni, konvensi tentang hak-hak sipil dan politik, konvensi tentang penyiksaan selama proses pemeriksaan, dan konvensi yang terkait dengan daftar organisasi teroris. ''Dengan tidak meratifikasi, artinya kita menolak hukum-hukum universal,'' kata Chaidar kepada Dara Purnama dari GATRA.

Sujud Dwi Pratisto dan Anthony Djafar
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.29 / Tahun XXIV / 17 - 22 Mei  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ikon
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com