Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS II

Kampanye Politik Modal Medsos

Kesadaran politisi dalam memanfaatkan data medsos untuk kampanye politik dinilai kian meningkat. Big data dan micro-targeting adalah elemen penting dalam strategi memenangkan kampanye politik pada Pemilu di era digital.

Gaya Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, 4 April lalu, ramai diperbincangakan. Mengendarai sepeda motor Royal Enfield Bullet 350 cc yang dimodifikasi bergaya chopper, mengenakan helm dan jaket denim bergambar peta Indonesia buatan lokal, dilengkapi dengan sepatu sneakers Vans dengan signature Metallica, Presiden memimpin touring sejauh kurang-lebih 30 kilometer sembari meninjau proyek padat karya cash dan bagi-bagi setifikat tanah.

Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sukabumi, adalah pekerjaan rumah yang belum selesai buat Jokowi. Pada Pilpres 2014, pasangan Jokowi-JK hanya meraih 40,22% suara. Atau tertinggal sekitar 10% dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang meraih 50,78% suara. Prabowo unggul di 22 kabupaten/kota, dan sisanya, empat kabupaten/kota dimenangi Jokowi. Di Kabupaten Sukabumi, raihan suara Jokowi bahkan kurang dari separuh perolehan suara Prabowo.

Karena itu, beberapa pengamat politik menyebut performa Jokowi saat touring di Sukabumi tempo hari sebagai bagian dari upayanya menyelesaikan pekerjaan rumah itu. Namun, yang jadi bahan perbicangan bukan melulu urusan elektabilitas, melainkan juga soal pilihan gaya busana dan kesan penampilan Jokowi di Sukabumi.

Paket branding Presiden dinilai dekat dengan selera kaum milenial. Jaket denim dan tunggangan motor dianggap merujuk pada popularitas film Dilan 1990 yang laris itu. Vans adalah salah satu ikon budaya sneakers yang berbasis subkultur skateboard yang tidak putus digandrungi anak muda, termasuk di Indonesia. Untuk dicatat, menjelang pilkada 2018, berdasarkan data KPU Jawa Barat, potensi persentase pemilih milenial mencapai 30% dari target partisipasi pemilih yang dipatok 77,5%.

Konfigurasi informasi geopolitik dan demografi pemilih milenial direspons Jokowi dengan menawarkan ''kemudaan'' dalam kunjungan kerjanya ke Sukabumi itu. Menurut Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Eko Sulistyo, tidak ada tim khusus di belakang Presiden yang mengatur atau memberikan rekomendasi atas penampilannya tersebut. ''Itu effort personal Presiden,'' ujarnya.

Sejak menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, lantas menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, Eko melanjutkan, selalu terhubung dengan isu-isu sosial dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, termasuk di kalangan anak muda. Kalaupun masih butuh informasi soal gaya hidup anak muda mutakhir, Presiden biasa meminta masukkan dari anak-anaknya, terutama Kaesang Pangarep yang aktif merepresentasikan kalangan milenial.

Namun ada juga yang menyebut, variabel-variabel paket penampilan seperti itu, dapat memberi gambaran sederhana tentang cara microtargeting bekerja dalam kampanye politik. Menurut pendiri Trenz Digital -agensi konten kreatif media digital- Irwan Hadiansyah, pilihan gaya penampilan, pendekatan lewat touring dengan sepeda motor dapat disusun dari hasil analisis data psikografis khalayak tertentu. Misalnya dari data media sosial. ''Syaratnya, ada sumber data yang dapat dianalisis," ujarnya.

Irwan bicara tentang potensi besar mahadata atau big data yang dapat digunakan untuk kepentingan kampanye politik. Salah satunya, data yang bersumber dari media sosial. Big data dan micro-targeting menurutnya menjadi dua elemen penting dalam strategi memenangkan kampanye politik dalam Pemilu, dengan menggunakan media digital.

Era Big Data untuk Kampanye Politik
Sederhananya, pengertian big data merujuk pada data dengan volume sangat besar, yang sedemikian rupa tidak dapat diproses menggunakan alat tradisional biasa. Diperlukan cara atau alat baru untuk menampung dan mengelolanya, sehingga pengguna mendapat nilai dari data tersebut. Berbagai solusi dari tantangan yang dihadapi oleh planet bumi seperti pemanasan global, pelayanan medis, penghematan energi, penanggulangan bencana alam, perlindungan kesejahteraan anak, dan pelestarian satwa liar merupakan contoh manfaat dari efektivitas penggunaan big data. ''Termasuk untuk kampanye politik,'' kata Irwan.

Skandal kebocoran dan penyalahgunaan data pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica untuk kepentingan kampanye politik Donald Trump pada pemilihan 2016 lalu memberikan gambaran tentang kekuatan big data -pada bagian yang bersumber dari media sosial-- di dunia politik. Cambridge diduga mengolah big data untuk menjalankan strategi kampanye penargetan mikro (micro-targeting). Micro-targeting adalah salah satu strategi pemasaran yang menggunakan data demografis dalam mengidentifikasi rasa ketertarikan pada setiap individu atau kelompok kecil tertentu dengan maksud untuk memengaruhi pemikiran, keputusan, dan aksi mereka.

Cara pendekatan yang digunakan dalam micro-targeting lebih menyentuh tiap individu ketimbang kelompok besar. Model kampanye politik micro-targeting mengacu pada premis bahwa untuk mendapatkan suara pemilih lebih banyak, maka kampanye pemilu harus berdasarkan pada pembagian per kategori wilayah potensial. Metode ini dilakukan supaya pesan yang disampaikan bisa lebih terfokus pada kebutuhan, harapan, permasalahan, dan kepentingan setiap segmentasi kunci dalam upaya meningkatkan elektabilitas sang calon pemimpin.

Irwan mencontohkan, ketika seorang politisi (calon kepala daerah, caleg, dan bahkan capres) mengangkat isu Hari Buruh. Maka tim analis dan tim kampanye digital si calon harus bisa mendistribusikan materi yang relevan di channel Facebook, Twitter, blog, newsletter, video YouTube, podcast, dan lainnya pada setiap sosok social media leads atau influencer yang aktif berada dalam kelompok isu tersebut. ''Pemasangan iklan politik digital yang diarahkan padairisan target juga sangat diperlukan untuk lebih banyak mendapatkan exposure,'' ia memaparkan.

Bukan hanya dengan media digital saja, micro-targeting dapat dilakukan dengan cara kampanye tradisional berupa pengiriman surat langsung dari pintu ke pintu, penyebaran leaflet, atau spanduk sesuai demografi yang disasar, termasuk iklan di media cetak, televisi, atau radio. Informasi atau iklan politik yang disusun sesuai dengan prilaku pengguna medsos dinilai akan lebih efektif membuahkan hasil. ''Bentuk kampanye politik di Indonesia sudah saatnya mengadopsi sistem itu,'' Irwan menjelaskan.

Masalahnya, mengumpulkan data medsos yang akan dikelola dan dianalisis bukan pekerjaan gampang. Ini terkait dengan legalitas. Data pengguna Facebook, misalnya, hanya dapat dikumpulkan oleh Facebook. Mustahil pihak ketiga dapat mengakses dan menggunakan infomasi pengguna dalam jumlah masif tanpa persetujuan akses dari Facebook. ''Sementara itu, untuk meretas data-data itu butuh waktu dan sumber daya yang super,'' Irwan menambahkan.

Di Indonesia, data pribadi dilindungi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menyebut bahwa pengumpulan data pribadi yang bersifat rahasia wajib dilakukan dengan persetujuan pemiliknya. Artinya, Facebook dan aplikasi medsos lainnya yang beroperasi di Indonesia tidak boleh menyebarkan data pribadi pengguna untuk alasan kampanye politik.
Partai Politik Manfaatkan Data Medsos

Sampai pada tahap tertentu, beberapa partai politik di Indonesia mulai melirik data medsos untuk kepentingan kampanye politik. Koordinator Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan bahwa sejak 2014 partainya telah menjalin kerja sama dengan beberapa konsultan untuk menganalisis data medsos untuk kepentingan politik, ''Tentu data yang legal,'' ujarnya.

Data-data tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun strategi politik. Ace menyebutkan, di antara hasil analisis yang dibutuhkan partainya adalah soal sentimen positif dan negatif dalam percakapan di media sosial menyangkut pemberitaan tentang Partai Golkar dan kader-kadernya. ''Golkar juga ingin memantau isu dan perkembangan yang dibahas publik di media sosial,'' katanya.

Hasil pembacaan dan analisis oleh konsultan politik itu nantinya akan dikelola oleh sebuah lembaga internal Golkar. Dari situ strategi kampanye politik dirumuskan. Metode ini, Ace melanjutkan, digunakan sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang menempatkan efektivitas media sosial dalam menjangkau pemilih, terutama di perkotaan.
Segmentasi data yang akan dipergunakan disesuaikan dengan kebutuhan kampanye partai dan kepentingan calon legislatif di wilayah masing-masing, ''Terutama menyasar kalangan milenial, karena mereka yang akrab menggunakan medsos,'' Ace menambahkan.

Senada dengan Ace, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan sudah saatnya Golkar memanfaatkan big data, termasuk data medsos, dalam pemenangan pilkada, pileg, dan pilpres. Sebab, data media sosial dinilainya akan memudahkan parpol dan politisi untuk memahami demografi, karakter dan prilaku, konsumsi media, dan lainnya.
Berbeda dengan Golkar, politisi PDI Perjuangan, Arief Wibowo, mengatakan pihaknya tidak menjalin kontrak kerja sama khusus dengan konsultan politik untuk memanfaatkan data medsos. Anggota Komisi II DPR RI itu menyebut, fungsi-fungsi analisis konten medsos di partainya masih digarap secara internal, termasuk aktualisasi aksinya oleh unit-unit cybertroop yang dimiliki PDI Perjuangan.

Gampangnya, PDI Perjuangan baru pada tahap memanfaatkan data media sosial untuk mengukur tingkat kerawanan berita miring, hoaks, dan sentimen percakapan negatif tentang partainya. Hasil pengukuran itu lalu dianalisis untuk menyusun materi strategi politik yang bersifat defensif, ''Dan counter-attack, seluruh bahannya disiapkan oleh cybertroop DPP,'' ujarnya.

Sebagaimana PDI Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru yang dikenal aktif memanfaatkan media sosial dalam bersosialisasi memiliki tim internal untuk menggali dan memanfaatkan data medsos untuk menyusun pesan kampanye politik sesuai kebutuhan partai. ''Kita sudah jago lah untuk urusan medsos,'' kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, kepada Dara Purnama dari GATRA.

Data Medsos yang Legal
''Kita pastikan data yang kita gunakan, legal.''kata Direktur Eksekutif Political Wave, Yose Rizal. Political Wave mengklaim telah melakukan analisis data medsos sejak 2012, tepatnya pada pilkada DKI Jakarta.

Ketika itu, Yose menggunakan riset McKinseyGlobal Institut di AS tentang keberhasilan medsos dalam memrediksi kemenangan di tiga dari empat pemilu negara bagian, sebagai rujukan. Model analisis data yang digunakan Yose saat itu, sama dengan algoritma yang dipakai untuk menganalisis data iklan komersial.

Alhasil, analisis Political Wave terbukti dengan kemenangan Jokowi-Ahok pada kontestasi pilkada DKI 2012, dengan melihat pada tren positif pada kampanyenya di media sosial. ''Yang menang di medsos juga menang pilkada di dunia nyata,'' ujar Yose. Sejak itu, Yose mengaku telah melayani permintaan analisis data medsos dari politisi perorangan, termasuk para paslon yang akan berlaga di pilkada serentak 2018 nanti.

Yose mencatat bahwa sekarang kesadaran pelaku politik untuk memanfaatkan big data untuk kampanye politik semakin meningkat, ''Mereka mulai menyadari efektivitas dan efisiensi komunikasi yang personal dengan micro-targeting,'' ucapnya.

Political Wave, Yose menerangkan, hanya mengambil, mengolah, dan menganalisis data dari sumber medsos yang bersifat primer. Contohnya, percakapan, status, dan lainnya yang dipublikasikan lewat platform seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, portal online, blog, hingga forum online. ''Kalau kami hanya mengolah data yang memang available untuk publik dari semua sources dan platform itu,'' ujarnya.

Dengan metode pengumpulan bahan dan analisis yang kurang-lebih sama, Indonesia Indicator dalam enam bulan terakhir mengaku mendapati peningkatan jumlah klien dari segmen politik. Hal itu menandakan peningkatan signifikan kebutuhan klien dari kalangan politik untuk menggunakan fasilitas layanan intelijen persepsi yang mengambil data dari media sosial seperti Twitter, YouTube, Facebook, dan Instagram.

''Belum ada kontrak kerja sama langsung dengan parpol. Tapi bukan tidak mungkin ada klien politik perorangan kami yang memanfaatkan data analisis untuk kepentingan parpolnya,'' kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, kepada wartawan GATRA Riana Astuti.

Sejauh ini, untuk kebutuhan politik, layanan data yang diberikan Indonesia Indicator berkisar pada data monitoring percakapan medsos, evaluasi, dan pemetaan (isu, aktor politik, lokasi, potensi, dan ancaman). Hasil olah data itu lantas digunakan oleh klien atau tim sukses-nya untuk merumuskan strategi kampanye politik yang relevan.

Bambang Sulistiyo, Aditya Kirana, Andhika Dinata, dan Anthony Djafar
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.27 / Tahun XXIV / 3 - 10 Mei  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Hiburan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com