Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Setengah Hati Membela Hak Adat

Komitmen pemerintah terhadap masyarakat adat diuji lewat pembahasan RUU Masyarakat Adat. Regulasi ini terkatung-katung lebih dari 10 tahun. Ada kekhawatiran APBN terbebani akibat kompensasi hak ulayat adat.

Bila ada regulasi yang "berhak" menyandang status harapan palsu, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat adalah salah satunya. Sejak Januari lalu, sepuluh fraksi di Badan Legislasi DPR menyepakati RUU ini dibawa ke tahap rapat paripurna. Langkah itu dilakukan setelah rampung harmonisasi dengan sejumlah aturan di tingkat Baleg. Selesai tahap tersebut, kini RUU itu sudah resmi menjadi usul inisiatif DPR.

Pada Maret lalu, surat presiden tentang pembahasan RUU tersebut turun dan diterima oleh kementerian terkait. Adapun koordinator pembahasan RUU itu bersama DPR adalah Kementerian Dalam Negeri. Tapi, sampai dengan saat ini, belum ada kabar mengenai kapan RUU tersebut akan dibahas.

Menurut Ketua Pusat Kajian Hukum Adat Universitas Pancasila, Kunthi Tridewiyanti, RUU ini sudah terkatung-katung selama tiga periode DPR RI. ''Ini sudah terlalu lama pembahasannya. Negara masih setengah hati,'' kata Kunthi kepada Dara Purnama dari GATRA. Kunthi adalah perwakilan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) yang terlibat dalam pembahasan draf RUU itu bersama DPR.

Pada awal pembahasan, Kunthi mengungkapkan bahwa substansi yang alot dibahas adalah subjek hukum yang akan diatur dalam calon regulasi tersebut. Saat itu sempat mengemuka tiga istilah, yakni masyarakat adat, persekutuan masyarakat adat, dan masyarakat hukum adat. ''Kalau kita bicara masyarakat hukum adat, masyarakat tradisionalnya belum ter-cover. Makanya, kami mengusulkan masyarakat adat, karena di dalamnya termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional,'' kata Kunthi.

Kunthi yang juga anggota tim ahli dalam RUU Masyarakat Adat mengatakan, keberadaan undang-undang ini sangat penting, terutama dalam membantu mengatasi persoalan masyarakat adat di lapangan. ''Banyak sekali persoalan di lapangan itu, misalnya masalah hutan, hak ulayat terkait tanah, bagaimana melindungi hak-hak spiritual masyarakat adat, pendidikan, kesehatan, bahkan identitas budayanya. Makanya, APHA mendukung RUU ini segera diundangkan,'' katanya.

Ketua Panja RUU Masyarakat Adat, Arief Wibowo, menjelaskan bahwa DPR masih dalam status menunggu surat dari presiden. Meski sebenarnya ia mengetahui bahwa surat itu sudah turun dan isinya adalah memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, beserta beberapa kementerian terkait untuk membahas RUU ini. ''Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,'' kata Arief kepada GATRA.

Arief menuturkan, sebagian besar RUU Masyarakat Adat akan beririsan dengan UU Pertanahan yang menyangkut hak masyarakat adat atas tanah. Di UU Pertanahan, kata Arief, soal tanah adat ini menjadi detail. Namun, jika menyangkut RUU Masyarakat Adat, tanah berkenaan dengan sumber daya agraria. ''Mereka (masyarakat adat) diperbolehkan untuk mengelola dan memanfaatkan. Haknya memang diberikan,'' ujarnya. Jadi, poin krusial dari RUU ini adalah keinginan untuk mengakui masyarakat hukum adat secara legal. ''Meskipun dalam pasal 18 konstitusi kita, hal itu sudah diatur,'' ujarnya. Lalu melindungi dan memberdayakan masyarakat adat.

Setidaknya, menurut Arief, ada sekitar 25 UU lain yang akan beririsan langsung dengan RUU Masyarakat Adat. Selain UU Pertanahan, ada juga UU tentang Pertanian, UU tentang Pesisir dan lain lain-lain. Sebagian besar UU itu menyangkut hak atas tanah atau wilayah hidup.

Meski belum ada pembahasan dengan pemerintah, Arief mengklaim, tidak ada hambatan berarti dalam pembahasan RUU ini. Tapi, pembahasannya tidak bisa serampangan. "Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat harus benar-benar clear. Kalau tidak, dikhawatirkan menghidup-hidupkan komunitas tertentu yang sebenarnya tidak bisa dikategorisasikan sebagai masyarakat adat,'' katanya.

Menurut Arief, yang bisa menjadi objek hukum dari RUU ini kelak adalah pihak swasta, pemerintah daerah, hingga pusat. ''Mereka akan terlibat semua,'' katanya. DPR memiliki niat untuk melindungi, mengakui, dan memberdayakan, berarti ada yang harus dikembalikan kepada masyarakat adat. Sebab, selama ini, masyarakat hukum adat tidak diakui hak-haknya. Arief memang tidak bisa menjanjikan RUU ini dapat rampung secepatnya. Itu harus melalui pembentukan pansus yang mengumpulkan nama dari tiap komisi, lalu pemerintah mengirimkan tim untuk pembahasan bersama.

Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak pemerintah untuk melanjutkan proses tersebut dan memastikan bahwa DPR mengesahkan UU Masyarakat Adat pada tahun ini. ''Namun demikian, AMAN menuntut sebuah UU yang benar-benar mampu melaksanakan mandat konstitusi. Sehingga beberapa pengaturan harus dipastikan dalam UU ini,'' kata Rukka kepada GATRA. Ia juga mengetahui bahwa Kementerian Dalam Negeri pernah bersurat kepada Kementerian Sekretariat Negara yang berisi tanggapan tentang RUU Masyarakat Adat, 11 April kemarin.

Tiga poin yang menjadi 'keberatan" Mendagri untuk melanjutkan pembahasan RUU Masyarakat itu adalah akan membuka atau menghidupkan kepercayaan yang belum diatur. Lalu, RUU tersebut bukanlah kebutuhan konkret yang ketiadaannya bisa menimbulkan masalah baru. Kemudian, RUU Masyarakat Adat akan menjadi beban APBN karena adanya konsepsi pembebanan kompensasi terhadap hak ulayat masyarakat adat.

Sejauh ini, Kemendagri belum merespons permintaan konfirmasi dari GATRA. Kapuspen Kemendagri, Arief M Edie, belum menjawab panggilan telepon dan pesan singkat yang disampaikan ke telepon selulernya.

Apa pun alasan 'keberatan' Kemendagri tadi, Rukka berpendapat, seharusnya tidak ada kekhawatiran bila semua pihak memahami maksud dan tujuan dari RUU ini. Justru UU ini akan menjamin kepastian hukum masyarakat adat sebagai subjek hukum beserta hak-haknya. ''Sehingga pemerintah akan dimudahkan dan akan menjamin kepastian usaha semua pihak yang berkepentingan,'' katanya.

Cavin R. Manuputty dan Aditya Kirana

+++

Substansi krusial dalam RUU Masyarakat Adat
Pasal 1 angka 1 - pengertian masyarakat hukum adat berdasarkan turun-temurun, kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan kuat dengan tanah dan lingkungan hidup
Pasal 1 angka 2 - Masyarakat hukum adat memerlukan pengakuan tertulis agar bisa dihormati identitas, hukum, dan hak adatnya
Pasal 8 dan 9 - Penetapan masyarakat hukum adat dilakukan dalam bentuk keputusan bupati, gubernur, atau menteri
Pasal 19 - Perlindungan hak adat mencakup kompensasi atas hilangnya hak pengelolaan wilayah adat
Pasal 23 - Pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah harus berdasarkan musyawarah dengan masyarakat adat
Pasal 38 - Keberadaan Masyarakat adat dievaluasi pemerintah pusat
Bab IX - ada mekanisme penyelesaian sengketa adat, antar-internal masyarakat adat atau dengan pihak luar
Pasal 46 - Pihak yang menghalangi hak masyarakat adat, bisa dipidana penjara 5 tahun dan denda maksimal Rp5 milyar

Sumber : Panja RUU Masyarakat Adat
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.27 / Tahun XXIV / 3 - 10 Mei  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Hiburan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com