Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

INTERNASIONAL

MA Dukung Kebijakan Imigrasi Trump

Mahkamah Agung Amerika Serikat menyidangkan gugatan terhadap kebijakan Trump tentang pelarangan perjalanan. Lima dari sembilan hakim agung mendukung kebijakan tersebut. Mungkinkah aturan imigrasi Trump diberlakukan pada Juni ini?

Sinyal kuat akan pelaksanaan kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump tergambar dalam sidang Mahkamah Agung Amerika Serikat, Rabu pekan lalu. Lima dari sembilan hakim menyetujui revisi kebijakan travel ban (larangan perjalanan) yang dikeluarkan pada September tahun lalu. Putusan MA ini berlaku efektif pada akhir Juni 2018.

Dukungan terhadap kebijakan Trump ini datang dari para hakim konservatif, termasuk hakim agung John Roberts dan Anthony Kennedy. Keduanya bersikap skeptis terhadap berbagai upaya untuk menggerogoti kekuasaan Trump untuk mengatasi "persoalan keamanan nasional" itu. Menurut Trump, kebijakan pelarangan itu untuk melindungi AS dari serangan Islam radikal.

Menghadapi para penentang travel ban itu, Roberts menyodorkan contoh serangan udara di Suriah. Misalnya, serangan udara di Suriah, yang memengaruhi negara-negara muslim. "Apakah berarti dia tidak boleh melakukannya, karena Anda menganggap itu sebagai diskriminasi terhadap negara mayoritas muslim?" kata Roberts seperti dilansir The Guardian.

Hakim agung Kennedy, yang kadang-kadang sepaham dengan kaum liberal dalam keputusan-keputusan besar, kali ini juga menolak anggapan para penentang bahwa pelarangan itu bersifat permanen. Kebijakan akan dibahas ulang setiap 180 hari, yang memungkinkan dihapusnya suatu negara dari daftar target travel ban. ''Dan presiden bisa tetap melanjutkan diskresinya,'' kata Kennedy.

Hal serupa diutarakan hakim agung Samuel Alito. Seperti yang dilaporkan Reuters, ia menyatakan tidak sepakat terhadap penggugat kebijakan. ''Sama sekali tidak terlihat seperti cegah-tangkal terhadap muslim," kata Alito.

Polemik kemudian berlanjut ke persidangan lantaran para penentang kebijakan travel ban --yang dipimpin oleh Negara Bagian Hawaii-- menduga bahwa motivasi dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah permusuhan Trump terhadap muslim. Apalagi, di pengadilan tingkat rendah telah diputuskan bahwa kebijakan tersebut melanggar hukum imigrasi federal dan konstitusi AS, yang melarang untuk menjunjung satu agama atas agama lain.

Para penentang berpendapat, travel ban Trump juga dimotivasi oleh sikap yang diskriminatif. Karena itu, kelompok ini menginginkan pengadilan tertinggi untuk menegakkan putusan pengadilan rendah yang telah mencoret larangan kebijakan pertama Trump semenjak terpilih sebagai Presiden AS pada tahun lalu.

Beberapa dari empat hakim liberal memang telah menyatakan simpati terhadap argumen Hawaii, namun di akhir putusan justru mendukung kebijakan Trump. Kebijakan larangan perjalanan ini bertujuan memblokade masuknya imigran dari Iran, Libya, Somalia, Suriah, dan Yaman. Awalnya, nama Republik Chad masuk dalam daftar negara yang dilarang. Tapi, pada 10 April lalu, Trump menganulirnya.

Trump awalnya menyerukan penutupan total bagi imigran muslim yang memasuki AS. Kampanye itu dimulai ketika ia menjadi kandidat calon presiden. Sampai akhirnya larangan perjalanan menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial.

Hakim agung Neil Gorsuch menyarankan agar gugatan hukum yang diajukan Hawaii dan sekutunya tidak dipertimbangkan oleh pengadilan. Sebab, kebijakan imigrasi Trump telah menjadi bagian penting dari kepresidenannya. Sementara itu, solicitor general (jaksa agung muda) Noel Francisco mengatakan kebijakan tersebut hanya bisa diterapkan jika negara bagian yakin bahwa itu didasarkan pada isu keamanan nasional.

Kelompok antitravel ban dari kalangan penggiat hak asasi manusia dan pengkritik lainnya menilai kebijakan imigrasi Trump tersebut sebagai bentuk nyata dari janji kampanye Trump untuk melarang semua muslim memasuki AS. Sejak itu, pengadilan yang lebih rendah berhenti menerapkan tiga versi larangan perjalanan, dan menyatakannya sebagai diskriminatif atas dasar kebangsaan dan agama.

Dinaikkannya larangan perjalanan ke pengadilan tertinggi (MA) --yang lebih condong ke kelompok konservatif-- membuat Trump meraih kembali harapannya untuk menjalankan kebijakan yang paling mengundang kegaduhan ini.

Tatkala kemenangan sudah mulai terlihat di kubu pemerintah, perpecahan terjadi di antara para hakim agung --mengikuti garis ideologi masing-masing. Itu sudah terlihat saat mereka mencecar kedua pihak dengan pertanyaan-pertanyaan tajam dalam debat yang molor lebih dari satu jam. ''Saya berharap bahwa sebagai sebuah negara, kita akan menyadari bahwa itu (kebijakan) akan memalukan,'' kata Direktur Eksekutif Pusat Hukum Imigrasi Nasional, Marielena Hincapie.

Gandhi Achmad
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.27 / Tahun XXIV / 3 - 10 Mei  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Hiburan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com