Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

INTERNASIONAL

Rekonsiliasi, Bukan Unifikasi

Setelah 11 tahun, Korea Utara dan Korea Selatan bisa duduk satu meja. Denuklirisasi dan peredaan ketegangan militer menjadi tema utama. Setelah itu, baru membahas urusan ekonomi. Bagi Korea Selatan, berdamai lebih murah.

Kim Jong Un tampil dengan setelan safari ala Mao Ze Dong, sang diktator Cina. Sebelum melintasi garis batas antarnegara, Kim bersalaman dengan Moon Jae-in, Presiden Korea Selatan, yang berdiri di sisi seberang. Mereka berbincang sebentar, sebelum akhirnya Kim melangkah menuju wilayah Korsel.

Menginjakkan kaki di wilayah Korea Selatan merupakan yang pertama kali bagi seorang Presiden Korea Utara setelah berakhirnya Perang Korea.

Setelah berbincang sejenak, Kim mengajak Moon melangkah, menginjakkan kaki di wilayah Korea Utara. Tepuk tangan dari para hadirin terdengar setelahnya.

Mereka kemudian berjalan menuju Peace House tempat berlangsungnya pertemuan bilateral antarnegara yang ada di wilayah Korea Selatan. ''Sejarah baru dimulai sekarang. Masa damai menjadi awal dari sejarah,'' demikian yang ditulis Kim di buku tamu yang ada di depan Peace House, seperti dilaporkan Reuters.

Di dalam gedung itu, kedua presiden berfoto di depan lukisan Gunung Kumgang. Gunung itu dianggap sebagai simbol perdamaian dan kerja sama kedua negara. Namun, proyek pariwisata bersama yang mereka kembangkan itu terhenti pada 2008 setelah ada turis Korea Selatan ditembak mati tentara Korut.

Pertemuan kedua kepala negara itu adalah yang pertama kali dalam 11 tahun terakhir, dan juga yang pertama kali berlangsunbf di Korsel. Sebelumnya, pada 2007, Presiden Korsel Roh Moo-hyun bertandang ke Pyongyang dan diterima oleh Presiden Korut Kim Jong-il.

''Kunjungan Anda membuat demarkasi militer ini sebagai simbol perdamaian, bukan pemisahan,'' kata Presiden Moon, seperti dikutip The Guardian. ''Akhirnya, kita bisa punya dialog yang belum terlaksana sejak satu dasawarsa terakhir,'' kata Moon lagi.

Setelah itu, dalam kesempatannya, Kim Jong-un mengatakan bahwa ia berharap diskusi yang akan berlangsung bisa membuahkan hasil yang baik. ''Saya berharap bisa menulis lembar baru untuk kita. Butuh 11 tahun untuk momen bersejarah ini terjadi,'' kata Kim.

Banyak pihak yang berpendapat, alasan Korea Utara mau berunding saat ini sudah jelas, yakni merundingkan sanksi ekonomi yang merundung mereka. Tahun lalu, Amerika Serikat dan PBB mengenakan sanksi dagang yang bertujuan untuk melumpuhkan perekonomian Korea Utara. Tekanan itu makin keras, terutama setelah Korea Utara tidak mau menghentikan uji coba senjata nuklir.

Tapi, lewat siaran resminya, kantor berita KCNA menyatakan bahwa dialog dengan Korea Selatan adalah bentuk kesadaran dari Korea Utara sendiri. ''Karena [kita] telah mencapai semua yang [kita] inginkan,'' demikian pernyataan KCNA yang ditayangkan pada akhir Maret lalu, seperti dikutip Reuters. ''Omong kosong bahwa perundingan ini adalah buntut dari sanksi dan tekanan [dari luar],'' demikian bunyi pernyataan itu lebih lanjut.

Korea Utara boleh saja berargumen demikian. Namun tidak semua orang teryakinkan. James Kim, Direktur Asian Institute of Policy Studies, berpendapat bahwa dialog dengan Korea Selatan adalah satu-satunya cara bagi Korea Utara agar bisa berunding membicarakan sanksi dengan Amerika Serikat.

Pekan lalu, The Ministry of Unification (Kementerian Unifikasi) dari Korea Selatan, yang bertugas mengurus hubungan dengan Korea Utara menyatakan bahwa denuklirisasi dan pengurangan ketegangan militer adalah tujuan utama dari pertemuan kedua kepala negara. Setelah itu, topik berikutnya yang kemungkinan dibahas adalah kerja sama ekonomi dan sosial. Termasuk di antaranya pembukaan kembali Kaesong, kawasan industri bersama Korea Utara-Korea Selatan.

Kaesong--yang dulu dipandang sebagai model kerja sama ekonomi kedua negara--ditutup pada 2016 setelah Seoul menuduh Korea Utara mengambil gaji pekerja dan menggunakannya untuk mendanai riset senjata nuklir mereka.

Komitmen pembukaan kembali Kaesong juga disampaikan Presiden Moon, yang pada puncaknya pernah mempekerjakan sekitar 55.000 tenaga asal Korea Utara di pabrik-pabrik milik Korsel. Syaratnya adalah, harus ada kesepakatan terlebih dahulu tentang denuklirisasi.

Berikutnya, dalam aspek sosial, reuni sekitar 60.000 orang yang terpisah oleh Perang Korea juga akan menjadi topik disuksi. Pertemuan para anggota keluarga yang terpisah itu, terakhir kali berlangsung pada 2015 lalu. Lagi-lagi, keberlangsungan program itu terhenti karena program nuklir Pyongyang. Pembebasan orang asing yang ditahan oleh Korea Utara diperkirakan juga menjadi salah satu topik pembicaraan.

Bagi warga Korsel kebanyakan, terutama kelas pekerja berusia produktif, perundingan kedua pemimpin itu diharapkan membawa perdamaian dan rekonsiliasi kedua negara. Bukan unifikasi Korea. ''Kami sekarang bisa sejajar dengan negara-negara maju. Ini berkat keringat dan darah generasi orang tua kami,'' kata Park Jung-ho, pekerja kantoran yang dikutip Reuters.

Menurutnya, kemakmuran Korea Selatan saat ini adalah hasil kerja keras mereka, meski pernah berantakan setelah kedua negara berpisah akibat perang saudara. ''Kalau kami bersatu, semua bisa mundur, seperti negara berkembang dulu,'' katanya.

Suji Lee, seorang pekerja kantoran lainnya berpendapat sama. Menurutnya, unifikasi Korea akan membuat Selatan menanggung kemunduran saudaranya di Utara. ''[Di sana] terpencil dan rusak,'' demikian jawab Lee ketika ditanya pendapatnya tentang gagasan unifikasi dua Korea.

Secara tren, keinginan unifikasi warga Korea Selatan memang menunjukkan penurunan. Dalam survei yang dilakukan Seoul National University (SNU) pada 2017 lalu, sekitar 53,8% responden menilai perlunya unifikasi. Pada 2007, pendukung gagasan unifikasi masih berada di angka 63%. Lewat survei itu juga tercermin bahwa mayoritas warga lebih menginginkan perdamaian, meredakan ketegangan militer.

Survei berbeda juga menunjukkan hasil yang sama. Bahwa harapan terciptanya perdamaian lebih diprioritaskan ketimbang penyatuan kedua negara. Pada Maret lalu, jajak pendapat yang digelar National Unification Advisory Council Korea Selatan menunjukkan bahwa 50,3% responden menginginkan denuklirisasi menjadi agenda utama pertemuan. Lalu 36,8% ingin ada pembahasan untuk meredakan ketegangan militer.

Bagaimanapun juga, perdamaian dengan Korea Utara akan lebih murah biayanya bagi Korea Selatan. Thomas Byrne, presiden dari Korea Society di New York City, mengungkapkan bahwa Seoul mengeluarkan uang US$845 juta pada 2016 lalu, meningkat 38,8% sejak 2005. ''Biaya itu dikeluarkan untuk menanggung non-personnel cost seperti fasilitas pendukung bagi tentara Amerika Serikat yang mangkal di Korea Selatan,'' kata Thomas, seperti dilansir di Huffington Post.

Hitung-hitungan yang diungkapkan oleh Armada Pasifik Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa pada 2017, Seoul menyediakan anggaran lebih dari US$10 milyar atau 93% dari total US$11 milyar, yang dibutuhkan untuk perluasan Camp Humphreys, pangkalan militer AS di Korea Selatan.

Lebih lanjut, Korea Selatan sama sekali tidak menerima bantuan militer asing dari AS, seperti yang pernah dilontarkan Donald Trump saat berkampanye sebagai calon Presiden 2016 lalu. Alih-alih, mereka menghabiskan sekitar US$641 juta untuk membeli perlengkapan militer dari AS pada 2014.

Menurut data yang dihimpun oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), sebuah lembaga pemantau senjata dunia, Korea Selatan adalah pelanggan keempat terbesar dari industri senjata Amerika Serikat. Besarnya belanja senjata itu akibat ketegangan dengan Korea Utara dan juga di Laut Cina Selatan.

Cavin R. Manuputty
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.27 / Tahun XXIV / 3 - 10 Mei  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Hiburan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com