Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Teradang Revitalisasi Perbankan

Di tengah gegap-gempita megaproyek OBOR di Jalur Sutra, Cina mulai memperketat aturan modal minimum perbankannya. Ada kemungkinan, proyek yang dibiayai perbankan Cina dievaluasi. Bagaimana kerja sama Cina-Indonesia?

Impian Presiden Cina, Xi Jinping, untuk mewujudkan jalur perdagangan yang membentang dari Asia hingga ke Eropa tampaknya belum akan terealisasi dalam waktu dekat. Cina yang menggembar-gemborkan proyek yang dinamai 'Jalur Sutra Baru Abad ke-21' itu harus menghitung ulang isi kantongnya untuk membiayai proyek yang melibatkan puluhan negara tersebut.

IMF merupakan salah satu alasan yang mengharuskan Cina berpikir ulang mengenai proyek tersebut. Lembaga pendanaan internasional itu memperingatkan ancaman gagal bayar perbankan akibat investasi berisiko yang mencapai RMB75 trilyun atau US$11,9 trilyun pada 2017 lalu.

IMF meminta sejumlah bank di Cina untuk meningkatkan rasio kecukupan modalnya sehingga melebihi dari ketentuan Basel III, di mana harus memenuhi modal ekuitas sebesar RMB1,05 trilyun atau US$170 milyar. Buntutnya, otoritas keuangan Cina mulai memperketat likuiditas perbankan dan penyaluran kredit. Hal tersebut bisa jadi ikut memengaruhi pembiayaan proyek Jalur Sutra.

Proyek yang juga disebut one belt one road (OBOR) itu bertujuan menciptakan beberapa koridor ekonomi yang menyambungkan lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Proyek Jalur Sutra dibagi menjadi dua rute perdagangan yakni darat dan laut. Rute perdagangan darat dikenal dengan Jalur Sabuk Ekonomi ini menuju Eropa melewati Asia Tengah dan Asia Timur. Adapun jalur laut, yang dikenal sebagai Jalur Sutra Maritim, menghubungkan pelabuhan Cina dengan sejumlah pelabuhan sepanjang rute dari Laut Cina Selatan, Samudra Hindia, Teluk Persia, Laut Merah hingga ke Teluk Aden di Yaman.

Saat menggelontorkan program OBOR, Cina berjanji untuk menyediakan anggaran pembangunan infrastruktur di 68 negara di sepanjang Jalur Sutra. Estimasi nilai proyek itu mencapai US$300-500 milyar. Indonesia menjadi salah satu negara yang diincar dalam megaproyek tersebut. Indonesia pun saat itu menangkapnya sebagai peluang emas.

Pada medio April silam, Pemerintah Indonesia dan Cina meneken dua nota kesepahaman. MoU itu membuka harapan bagi Indonesia untuk mewujudkan mimpi membangun poros maritim dunia (global maritime fulcrum-GMF). Menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin, proyek OBOR yang merupakan pengembangan dari kawasan terpadu itu direncanakan mengambil empat koridor, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali.

"Tim pakar dari Pemerintah Cina sudah melakukan kunjungan lapangan ke tiga lokasi yang ditawarkan, untuk memperoleh data dan verifikasi dari kementerian dan lembaga terkait," kata Ridwan kepada GATRA.

Kerja sama proyek ini, juga disingkat dengan GMF-OBOR. "Kita mengimbangi inisiatif Cina dengan poros maritim dunia, sehingga kita ingin mengatakan (proyek) ini bagian dari kesetaraan program. Mereka punya kepentingan, kita juga punya kepentingan," tutur Ridwan.

Ridwan membeberkan, Pemerintah Indonesia telah menawarkan sepuluh proyek investasi kepada Pemerintah Cina. Proyek tersebut meliputi kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi udara, pelabuhan, kawasan industri, pariwisata, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang.

Menurut Ridwan, proyek GMF-OBOR di empat koridor ditaksir menelan biaya investasi US$ 60 milyar. Investasi itu belum termasuk proyek individual yang sedang digagas, semisal proyek PLTU Mulut Tambang, serta pengembangan kawasan industri maritim dan pariwisata di Sorong, Papua.

Saat ini Cina masih menelaah dan mengkaji proposal kerja sama yang ditawarkan Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Maritim. Studi kelayakan (feasibility study), menurut Ridwan, juga masih berjalan. "Beberapa (studi kelayakan) sudah selesai, beberapa akan dikerjasamakan dengan mereka (Cina)," katanya.

Adanya kebijakan baru Cina mengenai revitalisasi perbankan, menurut Ridwan Djamaluddin, tidak membuat pemerintah khawatir. Pasalnya, beberapa proyek yang sudah digagas masih dalam tahap pengkajian. MoU baru juga akan diteken pada 7 Mei mendatang. "Sejauh ini kita belum berdiskusi lanjut, tapi mereka (Cina) tentu akan melakukan perhitungan tersendiri dari sisi kebijakan pemerintahnya," ujarnya.

Ridwan juga memaparkan, hingga kini belum ada sinyal atau pembicaraan untuk 'mengocok ulang' nilai investasi ataupun menunda proyek kerja sama akibat kebijakan domestik Pemerintah Cina. "Sekarang belum ada (MoU) yang kita disepakati. Saya kira, mereka akan membuat kalkulasi sebelum nanti ada kesepakatan," katanya.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis, pun mengakui bahwa pengetatan kredit dari Bank Cina akan berpengaruh terhadap rencana investasi yang pendanaannya melalui loan Bank Cina. "Dan diperkirakan akan mengalami penundaan realisasi investasinya," kata Azhar Lubis kepada wartawan GATRA, Dara Purnama, Selasa lalu.

Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudisthira, menilai keputusan bank sentral Cina untuk memperketat aturan modal minimum akan berpengaruh terhadap seluruh jenis bank. Tidak terkecuali pada China Construction Bank dan China Development Bank (CDB) yang masuk ke dalam kategori "global systemically important banks".

Diperkirakan ada empat bank terbesar di Cina yang harus menambah 2,85 trilyun pinjaman untuk memenuhi syarat modal minimum di 2025. "Itu artinya sangat mungkin proyek proyek strategis yang menggunakan dana dari bank Cina akan dievaluasi kembali," kata Bhima kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Menurut Bhima, hal tersebut bahkan sudah terjadi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembiayaan dari CDB sangat lambat sehingga mengakibatkan pengerjaan proyek terhenti. Total pinjaman proyek kereta cepat sebesar US$5,9 milyar. Sebesar US$1 milyar di antaranya merupakan komitmen pencairan pinjaman tahap pertama dari CDB.

Dari 225 proyek strategis nasional (PSN), kata Bhima, hanya 10% yang didanai APBN. Sisanya, BUMN yang diminta untuk mencari pinjaman, salah satunya ke Bank Cina. Karena itu, kebijakan Cina soal aset manajemen dan yang lain akan berrisiko besar dan dapat mengganggu jalannya proyek OBOR. "Bukan hanya di Indonesia melainkan juga di negara lain. Sejauh ini yang terlihat terhambat karena bank Cina, ya proyek kereta cepat itu," ucapnya.

Karena itu, Bhima menyarankan pemerintah dan BUMN untuk berhati-hati soal term pencairan dana proyek infrastruktur. "Pembiayaan dari Cina memang murah, tapi risikonya juga besar," katanya.

Gandhi Achmad dan Andhika Dinata
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.27 / Tahun XXIV / 3 - 10 Mei  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Hiburan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com