Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

APA & SIAPA

Noor Rochmad & Kerusakan Hutan

Jika tidak ada aral melintang, pada awal Mei, Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menyelenggarakan focus group discussion (FGD) di Palembang, Sumatera Selatan. FGD yang didukung United Nations Development Programme (UNDP) ini membahas tema yang cukup aktual, yakni kewenangan Jaksa dalam penyidikan perkara pidana kehutanan.

Sosok penting di balik FGD ini adalah Noor Rochmad. Maklum, selain menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, jaksa senior yang masih rajin bermain tenis lapangan ini juga Ketua Umum PJI. Kepada wartawan GATRA, Riana Astuti yang menemuinya di ruang kerjanya, di kompleks Kejaksaan Agung, Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat dua pekan lalu, Noor berbicara tentang penegakan hukum pidana kehutanan.

Apa pentingnya penegakan hukum pidana kehutanan?
Tidak dapat kita mungkiri bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia memprihatinkan. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), laju kerusakan hutan di Indonesia pada 2002 - 2005 merupakan yang terbesar dan terparah di dunia.

Kerusakan hutan akibat berbagai faktor, di antaranya pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Ini menunjukkan bahwa perusakan hutan merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa sehingga perlu upaya penegakan hukum pidana kehutanan yang efektif dan memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Apa yang akan dibahas dalam FGD?
Mengenai kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara pidana kehutanan.

Siapa saja yang diundang?
Konteks FGD ini adalah mengoptimalkan sinergi antara KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), polisi, dan kejaksaan. Makanya, kita akan undang KLHK dan polisi.

Untuk jaksa, apakah yang diundang hanya jaksa yang bertugas di wilayah yang memiliki hutan?
Tidak. Kita akan mengundang perwakilan dari kejati-kejati se-Indonesia. Faktanya, kejahatan kehutanan tidak hanya terjadi di daerah yang ada hutannya. Kejahatan itu bisa juga terjadi di daerah yang tidak ada hutannya, misalnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang, karena hasil kejahatan kehutanan (barang bukti) seperti kayu hasil illegal logging bisa saja ditemukan di kota-kota tersebut. Bahkan dimungkinkan pula terjadi tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah kejahatan kehutanan.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.26 / Tahun XXIV / 26 April - 2 Mei 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com