Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Maladministrasi Umrah

Hasil monitoring dan investigasi Ombudsman menemukan praktik maladministrasi Kemenag dan Kemenpar. Dari beragam temuan tersebut memunculkan wacana moratorium umrah. Mungkinkah calon jamaah umrah akan terlindungi?

Rentetan kasus penipuan travel umrah membuat Ombudsman Republik Indonesia melakukan monitoring dan investigasi. Pasalnya, sudah banyak korban berjatuhan akibat permainan nakal biro perjalanan umrah. Mulai aksi First Travel, Abu Tours, PT Solusi Balad Lumampah, hingga PT Utsmaniyyah Hannien Tour. Dari kasus-kasus yang telah terjadi, sepertinya belum ada kepastian keamanan bagi para calon jamaah umrah.

Jejak awal ORI melakukan pemeriksaan, dimulai dari laporan para korban First Travel pada 2017, yang berlanjut kepada monitoring dan investigasi pada 2018. Komisioner Ombudsman, Ahmad Suaedy, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan kepada Kementerian Agama, Kanwil Kemenag, penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Hasilnya, ditemukan empat praktik maladministrasi yang dilakukan Kemenag dalam pengawasan penyelenggraan layanan ibadah umrah. Tidak hanya itu, praktik maladministrasi juga ditemukan oleh Kementerian Pariwisata. "Poin pertama, Kemenag tidak berkompeten dalam mengawasi kinerja PPIU sehingga banyak jemaah yang gagal berangkat ke tanah suci," kata Suaedy kepada Riana Astuti dari GATRA.

Kedua, Kemenag telah melakukan pengabaian kewajiban hukum karena lambat dalam memberikan sanksi terhadap penyelenggara yang gagal memberangkatkan jamaah, penipuan, dan penggelapan dana jamaah. Ketiga, terjadi pula praktik penyimpangan prosedur. "Seperti membiarkan transaksi antara calon jamaah dan penyelenggara tanpa kontrak tertulis yang dapat merugikan calon jamaah umrah," ucap Suaedy.

Keempat, Kemenag telah menyalahgunakan wewenang. Misalnya dengan memberikan kesempatan kepada Abu Tours memberangkatkan calon jamaah secara ilegal setelah izinnya dicabut dengan penambahan biaya bagi calon jamaah umrah.

Sedangkan maladministrasi yang dilakukan Kemenpar adalah pengabaian kewajiban hukum. Yakni, dengan tidak melakukan pengawasan terhadap pengajuan izin baru biro perjalanan wisata (BPW) di Dinas Pariwisata pada kabupaten dan kota. Ombudsman menemukan banyak BPW yang berani menyediakan layanan paket ibadah haji khusus dan umrah dengan mengabaikan persyaratan untuk menjadi penyelenggara. Yaitu, harus sudah berdiri minimal dua tahun.

Atas serangkaian temuan tersebut, ORI menyarankan kepada Kemenag untuk memberlakukan moratorium pendaftaran ibadah umrah selama dua bulan. Moratorium, menurut Suaedy, dilakukan sebagai upaya perbaikan penyelenggara ibadah umrah. "Sampai sekarang Kemenag tidak memiliki daftar jumlah calon jamaah, penyebarannya di mana saja, melalui PPIU apa. Jadi benar-benar pasar bebas," ucap Suaedy.

Suaedy khawatir, kasus serupa First Travel terulang jika tidak ada perubahan manajemen, penataan PPIU, dan pengawasan ketat. Menurutnya, moratorium yang diberlakukan selama dua bulan menjadi cara untuk menata sistem dan memastikan pemberangkatan jamaah ibadah. "Daftar-daftar nama jamaah yang terbengkalai itu sudah dapat dipastikan kapan berangkatnya, apa akomodasinya walaupun berangkatnya tidak dalam waktu dua bulan itu," ia memaparkan.

Menyikapi wacana moratorium tersebut, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag, Mastuki, menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi masukan Ombudsman dan menjadikannya sebagai bahan telaah dalam membangun sistem manajemen umrah yang baik. Namun, ia kembali menegaskan usulan moratorium pendaftaran jamaah umrah tidak dapat dilakukan secara keseluruhan.

Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua Umum Kesthuri, Artha Hanif, bahwa moratorium itu tidak mungkin bisa dilakukan kepada semua travel. Sebab, cukup banyak travel yang tertib administrasi. "Kan travel yang bermasalah hanya satu dan dua saja, jadi tidak bisa digeneralisasikan. Iini akan menimbulkan masalah," katanya.

Untuk itu setelah terungkapnya kasus First Travel dan Abu Tours, Mastuki menerangkan, Kemenag lebih setuju bila moratorium pendaftaran umrah dilakukan secara terbatas. "Kami mengusulkan moratorium terbatas untuk PPIU bermasalah atau berpotensi nakal itu," ia menambahkan. Kemenag, menurutnya, sedang melakukan pendataan dan penjaringan PPIU yang disinyalir bermasalah.

Umumnya, PPIU bermasalah tidak tergabung dalam asosiasi umrah. Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat empat asosiasi penyelenggara umrah di Indonesia. Yakni: Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Asosiasi Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo), serta Kesatuan Tour Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri). "PPIU yang nakal itu sama sekali tidak tergabung dalam asosiasi. Ke depannya kita akan gabung (asosiasi) itu jadi satu," ucap Mastuki.

Sementara itu, mengomentari soal pelanggaran maladministrasi, Mastuki menjelaskan bahwa, pertama, dalam melakukan pengawasan Kemenag mengikuti mekanisme dan prosedur. "Regulasi kita tidak memberikan pengawasan yang mendalam sampai ke level manajemen, keuangan dan seterusnya," katanya.

Kemudian, dalam proses pemberangkatan jamaah umrah juga tidak ada aturan yang mengharuskan jamaah meneken kontrak dengan PPIU. Menurutnya, justru pada peraturan baru yang digodok Kemenag, proses itu akan disempurnakan dengan wajib kontrak dan kewajiban PPIU melampirkan bukti pembayaran secara lengkap dan tertulis.

Sedangkan soal pelanggaran maladministasi lainnya, Kemenag tidak pernah memberikan kesempatan kepada Abu Tours untuk memberangkatkan jamaah setelah izinya dicabut. Tetapi mereka diberi kewajiban memberangkatkan jamaah yang telantar sesuai dengan klausul pencabutan izin. "Kita tetap memberangkatkan jamaah Abu Tours tetapi dengan PPIU yang lain, yang legal pastinya," kata Mastuki.

Ke depan, Kemenag tengah merancang sistem yang mampu meminimalkan terjadinya fraud pada manajemen pemberangkatan umrah. Sistem tersebut diberi nama Sipatuh (Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus). Sistem ini dirancang online dan realtime, sehingga dapat dipantau langsung oleh jamaah dan PPIU. Kemenag dalam proses pendaftaran umrah akan memberikan tenggat waktu maksimal bagi PPIU memberangkatkan jamaah.

Sementara itu, analis kebijakan tingkat madya Asdep Industri Pariwisata Kemenpar, Agus Priyono, mengakui bahwa Kemenpar memang memiliki kelemahan dalam bidang pengawasan. Namun, masalahnya proses pengawasan di daerah itu, Agus menerangkan, juga berjenjang. Mulai bupati atau wali kota hingga Dinas Pariwisata setempat. "Selanjutnya bupati atau wali kota tersebut diawasi langsung oleh gubernur di tingkat provinsi. Sementara itu, otoritas pengawasan pemerintah daerah ada di bawah naungan Mendagri," kata Agus kepada Dara Purnama dari GATRA.

Gandhi Achmad dan Andhika Dinata
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.26 / Tahun XXIV / 26 April - 2 Mei 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com