Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Berbenah Setelah Force Majeure

Ada sembilan temuan BPK berupa salah kelola dan penyimpangan bernilai total ratusan milyar rupiah dalam pengelolaan PT PAL selama 2015 hingga 2017. Alih-alih tersudutkan, PT PAL malah merasa diuntungkan dengan temuan tersebut.

Benda besar hitam legam itu terlihat gagah. Tubuhnya masih terbelah dua. Bagian tengahnya belum tersambung. Pada casing sirip bawah, tempat sonarnya pun belum terpasang. ''Ini terbuat dari baja HY 80. Butuh kemampuan khusus untuk mengelas dan menyambungkannya,'' kata Budiman Saleh.

Pekan lalu, Direktur Utama PT PAL itu mengajak GATRA melihat-lihat fasilitas perakitan kapal selam mereka. Dengan bangga, ia menyatakan bahwa Indonesia berhasil untuk pertama kalinya mengelas materi HY 80 secara sempurna, alias zero defect. Artinya, tidak ada kebengkokan, garisnya lurus sehingga menyatu tepat di tengah-tengah.

Si hitam itu belum punya nama. Bila sudah rampung, ia akan menjadi kapal selam kelima milik TNI Angkatan Laut. Sekaligus, ia juga menjadi kapal selam pertama yang dirakit oleh Indonesia. Bisa dibilang, kapal selam itu akan menandai salah satu kemajuan teknologi Indonesia, terutama PT PAL sebagai BUMN industri strategis matra laut.

Tapi, di luar kebanggaan dan 'calon' prestasi tadi, pabrik kapal yang bermarkas di Surabaya itu punya sederet pekerjaan rumah yang berat. Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tercantum hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap PT PAL. Dalam dokumen setebal 111 halaman yang dilansir pada awal April, BPK menemukan berbagai kasus salah kelola dalam proses produksi dan investasi di PAL.

Total temuan itu ada sembilan buah. Beberapa hal patut mendapat perhatian karena nilainya cukup besar. Hal tersebut adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan docking repair kapal MT Kuang milik Pertamina yang dendanya Rp1,26 milyar dan pekerjaan yang tidak diakui dengan nilai Rp2,92 milyar.

Ada juga pengelolaan waste material dalam proyek pembuatan kapal baru dan pemeliharaan-perbaikan yang berisiko merugikan perusahaan sebesar Rp6 milyar. Berikutnya adalah pembelian barang/material tanpa proses administratif yang benar dalam proses produksi kapal strategic sealift vessel (SSV) pesanan Filipina sebesar Rp8,1 milyar. Bahkan, Rp6,73 milyar di dalam pembelian itu berindikasi fiktif.

Hal yang menyangkut proyek kapal selam pun ada masalah. Misalnya, kelebihan bayar Rp3,86 milyar dalam pengadaan dan pengerjaan manajemen konstruksi pembangunan fasilitas kapal selam yang bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS). Lalu, ada ketidakhematan pekerjaan struktur baja sebesar Rp80 milyar dan belum ada kesepakatan denda akibat keterlambatan pembangunan fasilitas oleh PT Waskita Karya. Masih dalam konteks fasilitas kapal selam, ada 'kesalahan perencanaan' sehingga overhead crane 70 ton senilai Rp5,76 milyar dan US$2,12 juta itu tidak bisa dipasang. PAL pun berpotensi menanggung biaya perbaikan sebesar Rp2,56 milyar.

Tak hanya pada proyek-proyek besar. Bahkan dalam pengelolaan biaya dinas yang seharusnya bersifat adiministratif pun menjadi temuan BPK. Sebab, jumlahnya terbilang besar, yakni sekitar Rp2,5 milyar dan kelebihan bayar sebesar US$6.666.

Kepada GATRA, Budiman Saleh justru mengungkapkan perasaan senangnya dengan hasil audit BPK itu. ''Kita jadi bisa merestrukturisasi, memperbaiki sistem administrasi,'' kata pria yang menjabat sebagai Direktur Utama PAL sejak April 2017 lalu.

Budiman mengaku bahwa keberadaannya di PAL adalah semacam force majeure. Sebelumnya, ia adalah Direktur Niaga dan Restrukturisasi di PT Dirgantara Indonesia. Namun, karena Direktur Utama PAL, Firmansyah Arifin, ditangkap KPK atas dugaan korupsi di proyek pembuatan SSV milik Filipina, Budiman dipindah dari Bandung ke Surabaya. ''Pada saat saya masuk, perusahaan dalam kondisi berkasus,'' katanya.

Lebih lanjut, Budiman menceritakan bahwa korupsi yang melibatkan dirut sebelumnya juga hampir merusak kelanjutan kontrak pemesanan SSV dari Filipina. Dalam klausul penjualan, hal itu bisa saja masuk kategori force majeure. ''Saya klarifikasi ke sana-kemari untuk itu,'' katanya.

Poin yang ditekankan agar kontrak itu tidak batal adalah bahwa kasus korupsi itu tidak melibatkan korporasi, tetapi sebatas oknum. Selain itu, korupsi tidak mengakibatkan pengurangan kualitas atau kondisi kelebihan bayar. Walhasil, kontrak terus berlanjut. Bahkan, PAL menyelesaikan kapal SSV kedua lebih cepat sebulan dari yang dijadwalkan.
Kalaupun ada temuan terbaru dari BPK tentang pengadaan material untuk SSV yang terindikasi fiktif, menurut Budiman, tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi dirut pendahulunya. ''Kita harus membuktikan bahwa itu tidak fiktif,'' katanya.

Dalam konteks temuan BPK yang terkait pengadaan material untuk SSV Filipina, saat itu perusahaan punya strategi untuk menyelesaikan dua kapal dalam waktu tiga tahun. Direktur yang lama membuat kebijakan pengadaan langsung. Material untuk produksi memang masuk perencanaan, tapi yang untuk support produksi tidak masuk. ''Itu kesalahan,'' kata Budiman.

Maka dari itu, saat ini PAL sedang mendata ulang, apakah material itu termasuk dalam barang yang menempel di kapal atau tercecer di PAL. ''Ada di antaranya yang merupakan material pendukung produksi seperti gerinda atau besi-besi untuk tangga,'' kata Budiman. Pada konteks itu, PAL terkesan ingin menyatakan bahwa tidak semua temuan BPK itu murni kesalahan administrasi dan personal, tapi hanya pada taraf beda pemahanan dengan BPK.

Tapi, selain SSV ada pula urusan 'remeh' namun bernilai besar. contohnya perjalanan dinas. ''Itu Kebablasan. Perusahaan sebesar ini kok administrasinya babak belur?'' kata Budiman. Belajar dari itu, sejak menjabat sebagai pimpinan, ia mengubah standar prosedur operasi (SOP), khususnya untuk perjalanan ke luar negeri. Tidak hanya mencantumkan tiket dan boarding pass, tapi juga menyertakan lampiran paspor untuk menentukan tanggal masuk dan keluar. Para pihak yang juga menerima uang kelebihan bayar, sudah disuruhnya mengembalikan. Itu termasuk delegasi dari Filipina yang sempat 'mencicipi' uang perjalanan dinas dari PAL.

Persoalan administrasi dan SOP memang bisa dibilang sebagai masalah laten di galangan kapal terbesar di Indonesia itu. Buktinya bisa dilihat dari temuan BPK pada kasus perawatan MT Kuang milik Pertamina. Budiman menjelaskan, ketika kapal itu datang, asesor PAL percaya begitu saja dengan repair list dari Pertamina dan menerima dengan nilai pekerjaan seperti itu. Meski keakuratannya diragukan. ''Metode estimasi dia dengan kita mungkin juga beda,'' ucapnya.

Benar saja. Ternyata ada lebih banyak residu minyak mentah yang harus dikuras dari lambung kapal itu. Akibatnya, pengerjaannya butuh waktu lebih lama dan biayanya pun membengkak. Pertamina ogah merevisi surat perintah kerja. Dengan adanya audit BPK, Budiman justru bersyukur. Hal itu membuat PAL memiliki bahan untuk menagih kekurangan bayar kepada Pertamina. Dalam audit tersebut dijelaskan bahwa kurang bayar dan denda itu bukan murni kesalahan PAL. ''Teknisi yang menerima kapal itu juga sudah kami beri sanksi,'' katanya.

Kini, ada sistem kerja baru yang diterapkan oleh PAL. Kapal hanya boleh sandar 14 hari. Sesudah itu ia harus keluar. Jadi, harus ada kesepakatan mengenai repair list terlebih dahulu sebelum kapal masuk ke dok. Selama ini, kapal bisa sandar tanpa ada standar waktu pengerjaan. ''Ini yang kadang juga dikeluhkan TNI AL,'' ujar Budiman.

Bantuan audit BPK juga dilakukan terhadap pengerjaan fasilitas produksi kapal selam. ''Kita bisa tagih kelebihan bayar kepada ITS dan denda kepada Waskita,'' kata Budiman. Misalnya dalam soal overhead crane yang tidak bisa berfungsi, PAL menunda pembayaran kepada semua kontraktornya sampai masalah itu terselesaikan. Ia mengakui, terjadi kesalahan dalam pembuatan crane oleh ITS karena terdapat dua gambar dengan ukuran berbeda. Gambar yang diberikan ke PT Barata selaku pembuat crane, lebih kecil daripada gambar skema gedung tempat crane akan ditempatkan.

Beberapa temuan BPK memang menunjukkan bahwa ada masalah dalam hal proyek kapal selam. Mulai dari perencanaan fasilitas produksi hingga pengunaan penyertaan modal negara (PMN) yang dinilai tidak optimal. Dalam pembelaannya, Budiman menjelaskan, tidak ada masalah dengan kemampuan produksi kapal selam oleh PAL, meski hal itu merupakan perakitan secara utuh yang pertama kali dilakukan PAL. Kesalahan yang ditemukan BPK hanya pada proses pembuatan bangunan fisik fasilitas produksi, bukan penguasaan teknologi.

Untuk penilaian yang menyebutkan bahwa penggunaan PMN sebesar Rp1,5 trilyun tidak optimal, Budiman mengembalikannya kepada pemerintah. Sebab, PMN yang mereka butuhkan untuk membuat kapal selam adalah Rp2,5 trilyun. Angka itu tidak mengejutkan bila mengacu pada rencana pemerintah yang ingin memiliki 12 kapal selam. Dengan modal tersebut, fasilitas di PT PAL bisa berfungsi sebagai pabrik pembangunan, sekaligus perawatan-perbaikan.

Kapal selam dalam rencana itu berasal dari 2 unit yang sudah ada saat ini, yakni Cakra dan Nenggala, lalu dua unit dari Daewoo Korea, dan satu lagi yang dibangun di PT PAL. ''Tujuh sisanya itu yang kita belum tahu wujudnya,'' kata Budiman. PMN itu diajukan sejak 2011, tetapi yang terkucur pada 2015 kemarin berkurang Rp1 trilyun. Oleh karena itu, Budiman menolak bila PAL dianggap tidak optimal.

Bila mendapat kucuran PMN Rp2,5 trilyun, Budiman menjelaskan, PT PAL akan punya kemampuan membangun kapal selam dari nol. Namun, karena PMN yang mengucur hanya Rp1,5 trilyun, PAL 'cuma' bisa membuat fasilitas untuk joint section production. Dalam arti merakit bagian kapal selam secara utuh. ''Kapal selamnya datang dari Korea dalam bentuk potongan,'' kata Budiman.

Sebelum ada PMN itu, PAL mengaku tidak punya kemampuan dan fasilitas untuk kapal selam. Bahkan untuk perawatan sekalipun.

Cavin R. Manuputty

***

Wawancara Budiman Saleh Direktur Utama PT PAL: Jangan sampai PAL Kena Kasus Korupsi Korporasi

Ada tumpukan pekerjaan rumah yang menanti Budiman Saleh sejak ditunjuk sebagai pimpinan PT PAL. PR itu mulai dari urusan utang masa lalu, peningkatan pendapatan, pembenahan administrasi, dan proyek ambisius kapal selam.

Pada April 2017, Budiman Saleh dilantik dalam kondisi force major. Ia menggantikan dirut sebelumnya, yang tersangkut kasus korupsi. Setahun menjabat, ia mendapat 'hadiah' hasil audit BPK. Terungkap pula berbagai beban masa lalu. Itu menjadi pekerjaan rumah yang harus ia bereskan. PR itu mulai dari urusan pembenahan SOP sampai arah pengembangan bisnis. Semua itu disampaikan Budiman saat diwawancarai wartawan GATRA, Cavin R. Manuputty,di kantor PT PAL, Surabaya, pekan lalu.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap temuan BPK itu?
Jujur saya senang dengan audit BPK ini. Hal itu membantu kita untuk merestrukturisasi, memperbaiki sistem administrasi kita. Masak, masalah perjalanan dinas aja salah? Kita bisa kelebihan bayar? Itu kita suruh kembalikan uangnya. Perusahaan sebesar ini kok administrasinya babak belur? Kelasnya bukan perusahaan industri besar, melainkan kelas kantor perorangan.

Apakah kesadaran bahwa ada yang salah itu muncul saat Anda masuk? Atau ketika anda membaca laporan audit BPK ?
Itu jalan bersamaan. Sebenarnya ada beberapa perbaikan yang sudah jalan, sebelum audit BPK ini keluar. Sebagai contoh, masalah pencatatan sisa material itu lemah sekali. Contoh lain, yang masih lemah, adalah pengerjaan MT Kuang milik Pertamina.

Dengan ada audit BPK ini, kita menjadi berani untuk menagih kekurangan ke Pertamina. Yang menarik, sekarang kita terapkan sistem baru. Repair list sudah harus dikirim sebelum kapal datang. Mekanik kita juga naik dulu ke atas kapal, sebelum sandar. Kapal hanya boleh masuk kalau repair list, penyakit sudah confirm. Dan barang kita juga sudah available. Karena kalau kapal nunggu, dia blocking dok. Sekarang, maksimal kapal docking itu 14 hari. Jadwal kita sampai Oktober nanti sudah full. Keluar satu, langsung masuk lainnya.
Kalau dulu, berapa lama kapal bisa docking? Itulah yang kadang bikin Angkatan Laut ngomel. Bisa sebulan atau 40 hari.

Agar docking bisa lebih cepat, apa yang dilakukan? Kita rapikan SOP, orang kita pilih, dan ada qualified supplier.
Apakah temuan BPK terkait pengadaan materi SSV untuk Filipina ada hubungannya dengan kasus suap? Alhamdulilah tidak. Karena KPK itu soal cashback dari pihak ketiga untuk pembiayaan, kepada direktur lama. Bukan ke PT PAL, tapi perorangan. Jangan sampai PT PAL terkena kasus korupsi korporasi.

Jadi, bagaimana dengan status terindikasi fiktif seperti yang disampaikan BPK? Kita harus membuktikan bahwa itu tidak fiktif.

Bila ternyata benar fiktif, apakah itu akan jadi kerugian PT PAL?
Kalau bener, ini jadi kerugian. Pertanyaan berikutnya siapa yang akan mengganti.

Bagaimana kinerja keuangan PT PAL?
Akibat beban masa lalu, laba perusahaan setelah pajak menjadi negatif. Tahun 2016 lalu, posisinya minus Rp332 milyaran. Tahun 2017 ini, posisinya sudah membaik menjadi minus Rp45 milyar.

Apa yang Anda lakukan untuk bisa menggenjot pendapatan sebesar itu pada 2017?
PAL itu punya lini produksi kapal baru, kapal permukaan, kapal perang, kapal selam, dan kapal niaga. Ada juga pemeliharaan-perbaikan. Ada juga produk minyak dan gas, pembangkit listrik yang masuk dalam divisi general engineering. Kalau mau hidup, harus tiga kaki. General engineering, pemeliharaan-perbaikan, dan perkapalan. Meski kita lebih suka membuat kapal perang, marginnya lebih besar. Selain itu, kapal niaga, lawannya kapal bekas dari Cina, Jepang, atau Korea. Pun penjualan kapal perang, tidak hanya ke Indonesia. Seperti kemarin, ke Filipina dan sekarang sedang proses tender di Malaysia.

Sales juga harus agresif. Pasar yang kita kejar pada 2018 adalah kapal militer dan niaga ke Senegal, Guinea Bissau, Mozambik, Gabon, Nigeria, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Timor Leste. Pada 2017, PAL mengejar target pendapatan Rp1,4 trilyun. Sedangkan pada 2018, targetnya mereka naikkan menjadi Rp2,4 trilyun

Dari segi pembiayaan, apakah PT PAL mengalami kesulitan dalam mendanai produksinya?
Kami punya kredit modal kerja dari Posco Daewoo sebesar US$200 juta, tanpa kolateral. Utang itu bisa dibayar 6 bulan setelah barang masuk. Lalu, ada jaminan kredit dari Jasindo sebesar Rp500 milyar dan Askrindo sebesar Rp500 milyar.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.26 / Tahun XXIV / 26 April - 2 Mei 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com