Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Divestasi Freeport Terbentur Harga

Presiden Joko Widodo manergetkan proses divestasi saham Freeport ke Indonesia bisa selesai akhir April ini. Inalum selaku penerima mandat untuk pengambilalihan saham Freeport telah menyiapkan dana. Tapi jalan masih panjang.

Berliku. Begitulah proses yang harus ditempuh Pemerintah Indonesia untuk bisa menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Meski dana sudah disiapkan (bahkan PT Inalum selaku pemimpin holding tambang sudah menyiapkan opsi menerbitkan obligasi untuk mencari tambahan dana), negosisasi dengan Freeport-McMoran (FCX) selaku induk PTFI tidak berjalan mudah. Beberapa opsi divestasi yang diusulkan pemerintah ditolak.

Terakhir, opsi yang akhirnya disepakati bersama adalah pengambilalihan saham melalui skema pembelian hak partisipasi (participating interest ) Rio Tinto sebesar 40% yang setara dengan 40% saham. Rio Tinto adalah perusahaan tambang asal Australia yang menjadi rekanan Freeport mengelola tambang Grasberg, Papua. Dari pembelian participating interest itulah baru kemudian akan dikonversi menjadi saham.

Namun, opsi ini ini juga masih belum mulus, karena masih ada ketidaksepakatan soal harga. Rio Tinto misalnya dikabarkan menolak penawaran harga dari PT Inalum yang dianggap terlalu murah.

Padahal, Presiden Joko Widodo menargetkan proses divestasi ini selesai pada akhir April 2018. "Arahan Bapak Presiden untuk penyelesaian divestasi PTFI, kalau bisa sebelum akhir April sudah evaluation dan sebagainya," kata Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Maret lalu.

***

Bila ditengok enam bulan ke belakang, kemajuan proses divestasi saham Freeport memang baru terlihat menemui titik temu pada akhir 2017 lalu, setelah tercapai kesepakatan bahwa divestasi 51% saham akan dilakukan melalui mekanisme pencaplokan hak participating interest milik Rio Tinto.

Participating interest adalah hak ikut mengelola tambang (termasuk menanggung biaya eksploitasi tambang). Ini merupakan salah satu praktik dalam bisnis tambang. Dalam skema ini, sebuah perusahaan pemilik tambang bisa bekerja sama dengan perusahaan lain dalam mengelola tambang dan menawarkan pembagian keuntungan bagi hasil.

Participating interest bukan saham, karena hak ini hanya melekat pada pengelolaan tambang yang dijadikan garapan bersama. Lazimnya, sebuah perusahaan tambang menawarkan hak participating interest kepada pihak lain karena mereka kesulitan pendanaan untuk mengelola tambang tersebut, tapi tidak mau kehadiran perusahaan lain itu memengaruhi struktur saham.

Inilah yang dilakukan PTFI di tambang emas Grasberg, Papua. Selain dikelola PTFI, tambang Grasberg juga dikelola oleh Rio Tinto berdasarkan hak participating interest dengan skema pembagian 60:40 atas hasil produksi tambang Grasberg. Hak participating interest sebesar 40% milik Rio Tinto ini rencananya akan dibeli oleh pemerintah Indonesia lewat PT Inalum, lalu dikonversi menjadi saham PTFI. Nilai hak PI ini ditaksir US$3,3 milyar atau setara dengan Rp45,5 trilyun.

Rendi A. Witular, Head of Corporate Communications Inalum, menjelaskan bahwa opsi mencaplok saham Freeport lewat Rio Tinto ini lebih strategis. Bila hanya membeli saham PTFI, maka Indonesia hanya akan mendapat equity interest alias kepentingan kepemilikan saham. Tapi, hasil dari tambang Grasberg tetap tidak akan bisa dinikmati secara maksimal, karena 40% hasilnya tetap dikuasai Rio Tinto. Pemerintah berusaha memadukan antara equity interest sekaligus economic interest berupa keuntungan riil dari tambang Grasberg. "Percuma kalau kita cuma beli saham tapi tidak menyelesaikan dengan Rio Tinto, karena yang kita dapat tidak sesuai," katanya kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Terkait pendanaan untuk membeli hak participating interest itu, Rendi menjelaskan bahwa akan dibentuk konsorsium bank, terdiri dari bank asing maupun lokal. "Ada lima bank asing dan dua bank lokal, tapi saya tidak bisa menyebutkan," katanya.

Rendi juga menjelaskan secara detail bahwa dengan pembelian 40% hak participating interest Rio Tinto itu, setelah dikonversi dan ditambah saham pemerintah di PTFI yang berjumlah 9,36%, maka total saham pemerintah di PTFI menjadi 49,36%. Tapi sekitar 5% di antaranya harus di-right issue untuk menampung pemilik saham baru, sehingga total saham yang akan dimiliki pemerintah turun jadi 45,36%.

Selanjutnya, pemerintah harus membeli lagi 5% saham PTFI sehingga bisa mendapatkan kepemilikan saham 51%. "Right issue untuk pemegang saham baru akan mendilusi hingga menjadi 45 koma sekian persen, sehingga ada sisa 5% saham yang harus dibeli lagi," katanya.

Harga yang diminta Rio Tinto, menurut Rendi, berkisar antara US$3 milyar-US$5 milyar. Saat ini, proses negosiasi harga, menurut Rendi, masih berjalan. Rencananya kesepakatan dengan Rio Tinto akan diumumkan pada akhir April ini, "Akhir April akan diumumkan, ya kita lihat nanti, tanggalnya juga belum pasti," katanya.

***

Dalam dokumen risalah pembahasan divestasi Freeport yang diperoleh GATRA, terdapat penjelasan yang lebih detail mengapa pemerintah memilih jalur memutar dengan membeli hak participating interest Rio Tinto.

Dokumen itu, misalnya, menyebutkan bahwa seandainya Indonesia menggunakan taktik menunggu sampai kontrak karya Freeport selesai pada 2021, dan baru kemudian mengakuisisi saham, tersirat alasan bahwa Freeport balik mengancam akan memerkarakan Indonesia di arbitrase internasional. Ini karena Freeport mengandalkan Pasal 31 ayat (2) Kontrak Karya tahun 1991, yang menyatakan bahwa PT FI berhak mengajukan permohonan perpanjangan kontrak karya selama 2 x 10 tahun setelah kontrak karya selesai pada 2021 dan pemerintah tidak akan menunda atau menahan persetujuan itu secara tidak wajar.

Implikasinya, bila pemerintah menunggu sampai 2021 dan setelah itu mengancam Freeport untuk melepas sahamnya atau tidak akan memperpanjang izin, maka pemerintah bisa digugat Freeport ke arbitrase internasional karena melanggar perjanjian kontrak karya. Pasal-pasal kontrak karya memang sangat menguntungkan Freeport.

Alasan kedua terkait dengan teknologi dan ekonomi. Freeport mengoperasikan teknologi block caving untuk mengoperasikan tambang Grasberg, dan teknologi itu termasuk yang paling rumit di dunia. Seandainya PTFI berhenti beroperasi dan tambang Grasberg rubuh, pemerintah justru harus akan mengeluarkan biaya lebih mahal lagi untuk dapat menghidupkan Grasberg.

Sedangkan dari pertimbangan ekonomi adalah kontribusi PTFI terhadap produk domestik bruto (PDB) Provinsi Papua yang mencapai 50% dan bahkan, khusus Kabupaten Timika yang menjadi lokasi operasi PTFI, perekonomiannya ditopang hampir 100% dari operasional PTFI. Dengan kata lain, perekonomian Papua akan goyang (bahkan di Timika akan ambruk) bila PTFI keluar.

Pertimbangan ekonomi ini juga menjadi alasan mengapa pemerintah hendak melakukan divestasi saham PTFI pada 2018 ini. Pasalnya, bila divestasi dilakukan pada 2021, maka harga sahamnya akan lebih mahal.

Tapi, yang jelas, posisi Freeport memang masih di atas angin. Akhir September lalu, Freeport bahkan terlibat "perang surat" dengan Kementerian Keuangan.
Surat resmi Freeport tertanggal 28 September 2017 yang ditujukan kepada Sekjen Kementerian Keuangan, Hadiyanto, misalnya, secara jelas menyebutkan poin-poin yang oleh Freeport dikategorikan sebagai non-negotiable alias tidak bisa ditawar.

Misalnya, bahwa divestasi 51% ini pada dasarnya bersifat kondisional (bersyarat), yaitu hanya akan terjadi bila transaksi itu mencermikan nilai bisnis Freeport pada 2041 dan Freeport tetap memegang kendali manajemen sekaligus tata kelola.

Ini merupakan posisi dasar Freeport, yaitu divestasi bukanlah kewajiban Freeport, melainkan transaksi. Jadi bila Pemerintah Indonesia hendak memiliki 51% saham Freeport, implikasinya, pemerintah juga harus mau mengikuti syarat yang diminta Freeport.

Valuasi hak participating interest Rio Tinto merupakan contoh jelas. Awalnya, pemerintah meminta valuasi nilai bisnis operasional tambang dihitung berdasarkan valuasi tahun 2021, menyesuaikan dengan masa berlakunya kontrak karya tahun 1991.

Tapi Freeport menolak dan berkeras bahwa valuasi harus dilakukan berdasarkan nilai harga pada 2041. Alasannya, kontrak karya tahun 1991 sebenarnya memberi hak pada Freeport untuk beroperasi sampai 2041. Selain itu Freeport juga sudah melakukan investasi untuk rencana bisnis sampai 2041 dan rencana bisnis itu juga telah disetujui pemerintah.

Pemerintah akhirnya memang setuju dengan argumen non-negotiable Freeport ini. Valuasi nilai participating interest Rio Tinto yang diperkirakan sebesar US$3,3 milyar dihitung dengan valuasi nilai bisnis tahun 2041.

Saat ini, setelah skema akuisisi participating interest Rio Tinto disepakati sebagai metode divestasi Freeport, untuk sementara PTFI memang minggir dulu. Posisinya jadi penonton, sedangkan pemerintah --lewat BUMN PT Inalum-- bernegosisasi dengan Rio Tinto. "Yang penting mereka (Inalum dan Rio Tinto) dapat kesepakatan, baru kita konversi [ke saham]. Kami tidak ikut dalam perundingan itu," kata Riza Pratama, Vice President Corporate Communication PTFI, kepada Putri Kartika Utami dari GATRA.

Basfin Siregar

+++

Tarik-Ulur Negosisasi Freeport
Agustus 2017
Pemerintah dan Freeport-McMoran (FCX) mencapai kesepakatan bahwa
- PTFI berubah dari berdasarkan kontrak karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
- Pemerintah memberikan jaminan fiskal dan regulasi untuk operasional PTFI
- PTFI akan membangun smelter dalam lima tahun
- Freeport-McMoran bersedia mengurangi kepemilikan saham di PTFI hingga entitas Indonesia bisa memiliki 51% saham di PTFI. Setelah empat butir tersebut disepakati, maka PTFI akan mendapatkan masa perpanjangan operasi 2 x 10 tahun alias sampai tahun 2041.

September 2017
- Pemerintah mengirim surat ke FCX tentang valuasi nilai saham PTFI yang dihitung berdasarkan valuasi bisnis sampai 2021.
- FCX menolak perhitungan tersebut dan menyebut beberapa poin yang bagi FCX bersifat √ínon-negotiable√ď, antara lain valuasi berdasarkan perhitungan nilai bisnis sampai 2041, FCX tetap memegang kontrol terhadap manajemen dan tata kelola.

Desember 2017
Pemerintah akan mengambil 51% saham Freeport dengan membeli hak participating interest Rio Tinto.

Januari-April 2018
- Pemerintah bernegosisasi dengan Rio Tinto
- Presiden Joko Widodo menargetkan proses divestasi 51% saham Freeport bisa selesai April ini.

Sumber: Riset GATRA.

Cover Majalah GATRA edisi No.26 / Tahun XXIV / 26 April - 2 Mei 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com