Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Ujian Kemampuan Pertamina di Bisnis Hulu

Pemerintah memberikan hak pengelolaan tujuh WK terminasi pada Pertamina. Nilai komitmen pasti mencapai Rp7,45 trilyun. Pertamina diminta menggandeng BUMD dalam pengelolaannya.

Rapat umum pemegang saham luar biasa Pertamina akhirnya memberhentikan dengan hormat Elia Massa Manik sebagai direktur utama, Jumat lalu. Selang beberapa jam kemudian, Pertamina langsung mengumumkan telah meneken kontrak pengelolaan tujuh blok migas yang akan berakhir masa kontraknya (terminasi) pada 2018.

"Setelah melalui proses panjang, akhirnya sesuai target, berhasil ditandatangani delapan WK (wilayah kerja) yang kontraknya berakhir, selanjutnya dikelola Pertamina seluruhnya. SKK Migas sudah tanda tangan, begitu pula Pertamina. Pak Menteri ESDM sudah setuju," kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, kepada pers, Jumat malam.
Menteri ESDM Ignasius Jonan disebut-sebut sesungguhnya telah menyetujui penyerahan tujuh dari delapan WK terminasi itu sejak Rabu, 18 April. Namun sumber GATRA dari kalangan pejabat di lingkungan Pertamina bercerita bahwa Elia Massa sejak awal menolak tujuh sumur tersebut karena tidak masuk kalkulasi ekonomi, alias tidak feasible. Namun, pada akhirnya pemerintah menetapkan Pertamina sebagai pengelola ketujuh blok tadi.

WK terminasi yang diserahkan kepada Pertamina itu adalah WK Tuban, WK Ogan Komering, WK Sanga-sanga, WK North Sumatra Offshore, WK Southeast Sumatra, WK East Kalimantan, dan WK Attaka. Tadinya ada delapan WK terminasi yang akan diberikan ke Pertamina. WK kedelapan, WK Tengah, akan digabungkan dengan Blok Mahakam. Dengan demikian, ada 1 amandemen kontrak bagi hasil Mahakam dengan menambahkan Blok Tengah yang akan berakhir kontraknya pada 4 Oktober 2018.

Pertamina sendiri masih belum memberikan informasi lebih lanjut tentang pencarian mitra untuk pengelolaan tujuh WK ini. "Kita masih berdiskusi dengan induk usaha," kata Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi (PHE) R. Gunung Sardjono Hadi.

Dari tujuh kontrak itu, enam kontrak menerapkan bagi hasil wilayah kerja kelola dengan skema gross split dan Pertamina ditunjuk sebagai kontraktor dan juga operator. Penyerahan hak partisipasi atau PI yang dimiliki Pertamina pada seluruh kontrak itu adalah sebesar 100%, nantinya 10% kontrak secara otomatis akan diberikan kepada daerah. "Kami berharap Pertamina yang sudah resmi menjadi pengelola penuh tujuh blok migas terminasi itu agar tetap menggunakan tenaga kerja dari kontraktor lama," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, dalam konferensi pers seusai penandatanganan kontrak.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya memang menegaskan kedigdayaan perusahaan pelat merah tersebut. "Pertamina dapat mengajukan izin pembukaan dan pemanfaatan data pada suatu wilayah kerja yang akan berakhir kontrak kerja samanya kepada Menteri ESDM paling cepat sepuluh tahun dan paling lambat dua tahun sebelum kontrak wilayah kerja itu habis" demikian bunyi Pasal 2 Permen yang diteken pada era Menteri Sudirman Said tersebut.

Begitu aturan ini terbit, Pertamina langsung bergerak cepat. Salah satu yang diincar adalah Blok Sanga-sanga dan Blok East Kalimantan. Kedua blok ini memang berlokasi di Kalimantan Timur dan masih satu kawasan dengan Blok Mahakam. Pertamina kala itu berharap semua blok ini bisa diintegrasikan.

Belakangan, WK Mahakam sebagai WK produksi gas bumi terbesar di Indonesia sukses berpindah tangan dari Total E&P Indonesie (TEPI) ke PT Pertamina (Persero), per 1 Januari 2018. Blok ini telah dikelola TEPI & Inpex selama 50 tahun dimana kontrak mereka berakhir per 31 Desember 2017. Pengelolaan Blok Mahakam dilaksanakan oleh PT Pertamina Hulu Mahakam, yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI). PHI adalah anak perusahaan Pertamina.

Mampukah Pertamina mengelola WK terbesar plus tambahan tujuh WK baru tersebut? "Saya percaya Pertamina mampu, hanya sekarang bicara pembagian resource-nya saja," kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi, SKK Migas, Wisnu Prabawa Taher dalam diskusi Menelisik Kemampuan Pertamina dalam Mengelola Blok Migas Habis kontrak di Jakarta, beberapa waktu silam.

Memang, fakta menunjukkan bahwa sejak 2013 tingkat produksi migas dari blok eksisting yang dikelola Pertamina mengalami penurunan. Namun, SKK Migas bertekad terus memberi perhatian khusus bagi Pertamina agar bisa lebih cepat dalam pengembangannya. "Saya berharap Pertamina bisa menemukan cadangan yang besar," kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi di hadapan para peserta acara Drilling and Workover Technology Forum (DWTF) yang diadakan oleh Pertamina Upstream Technical Center (UTC), Senin, 23 April lalu, di Yogyakarta.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron yakin bahwa Pertamina mampu mengelola blok-blok migas yang ditugaskan tersebut. Bahkan, tambahnya, tidak hanya Pertamina yang mampu mengelola blok tersebut, melainkan juga badan usaha milik daerah (BUMD). "Kalau menjadi milik negara dan negara mampu kelolanya lewat BUMN, saya ingin tambahkan catatan penting, bukan hanya Pertamina yang mampu, tapi BUMD juga mampu mengelola blok Migas yang sudah habis kontrak ini," kata Herman.

Menurutnya, penurunan lifting migas di Indonesia bukan semata akibat masalah kemampuan eksploitasi yang dilakukan. Faktor utama adalah sebab terpengaruh oleh turunnya harga minyak mentah global sejak 2013.

Harga minyak yang US$30-US$40 per barel itu ia sebut tidak ekonomis. Dengan harga yang rendah, penurunan rata-rata mencapai 760.000 barel. Padahal target di makroekonomi negara untuk lifting 2018 ini, yaitu sekitar 800.000 barel per hari. "Kalau harganya US$70 per barel, saya yakin naik lifting-nya nanti," kata Herman lagi.

Karena itulah, Herman sepakat dengan langkah pemerintah yang tegas bahwa Indonesia mampu mengelola blok migas yang akan berakhir. "Jadi turunannya Pertamina tawarkan dulu. Lalu yang kedua jangan dilupakan perusda, perusahaan milik daerah. Karena daerah saja sudah mampu apalagi Pertamina. Kenapa ini harus tegas, karena dalam rangka kedaulatan energi nasional," katanya.

Flora Libra Yanti

+++

Tujuh WK Terminasi yang Diserahkan ke Pertamina
Total lifting minyak: 68.201 barrel oil per day (BOPD)
Total lifting gas: 277 juta kaki kubik per hari (MMSCFD)

(urutan lifting minyak, lifting gas, dan tanggal berakhir kontrak)
1. North Sumatra Offshore (NSO) : 81 BOPD, 16 MMSCFD, 16 Oktober 2018
2. Ogan Komering : 1.907 BOPD, 5 MMSCFD, 28 Febuari 2018
3. Southeast Sumatera : 31.543 BOPD, 58 MMSCFD, 5 September 2018
4. Tuban : 2.929 BOPD, 3 MMSCFD, 28 Febuari 2018
5. East Kalimantan : 15.879 BOPD, 60 MMSCFD
6. Attaka : 1.917 BOPD, 3 MMSCFD, 24 Oktober 2018
7. Sanga-sanga :13.945 BOPD, 132 MMSCFD Data per 31 Desember 2017

Sumber: SKK Migas

+++

Signature bonus sekitar US$33,5 juta (Rp448,9 milyar)
Nilai komitmen pasti: US$556,45 juta (Rp7,45 trilyun)
Sumber : Pertamina
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.26 / Tahun XXIV / 26 April - 2 Mei 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com