Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Kursi Yang Selalu Panas

Kegagalan penyediaan BBM dan putusnya pipa minyak Pertamina di perairan Kalimantan berujung pencopotan jajaran petinggi Pertamina. Bongkar-pasang direksi secara mendadak, selalu bernuansa politis.

Selepas salat jumat, telepon genggam Elia Massa Manik berdering. Dari ujung sana, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Fajar Harry Sampurno, mengundang Direktur Utama (Dirut) Pertamina itu untuk bertemu di kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan. Pada Jumat siang itu juga, Elia bergegas ke sana dan langsung menuju ruangan Harry di lantai 6.

Sumber GATRA yang dekat dengan petinggi Pertamina bercerita, Harry langsung saja bicara ke pokok persoalan. Ia menyodorkan sebuah surat keputusan (SK), tepatnya SK pemberhentian Elia sebagai Direktur Utama Pertamina. Tak butuh berpikir panjang lagi, Elia langsung menandatangani SK- 97/MBU/ 04/2018 itu, lalu balik kanan.

Ketika GATRA meminta konfirmasi soal pemecatan mendadak itu, Elia hanya membalas dengan mengirim ikon senyum di aplikasi pesan instan WhatsApp. Satu jam setelah pertemuan tersebut, Kementerian BUMN mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa. Agenda utamanya perombakan direksi Pertamina. Elia dan empat direksi pun resmi diberhentikan.

Selain Elia, direksi yang dicopot adalah Much Iskandar (Direktur Pemasaran Korporat), Toharso (Direktur Pengolahan), Dwi W Daryoto (Direktur Manajemen Aset), dan Ardhy N Mokobombang (Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia). Kursi pucuk pimpinan kini ditempati Pelaksana Tugas (Plt) Dirut sekaligus Direktur SDM, Nicke Widyawati.
RUPS luar biasa juga menunjuk enam direktur, yaitu Budi Santoso Syarif (Direktur Pengolahan), Basuk Trikora Putra (Direktur Pemasaran Korporat), Masud Hamid (Direktur Pemasaran Retail), M Haryo Junianto (Direktur Manajemen aset), Heru Setiawan (Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia), serta Gandhi Sriwidjojo (Direktur Infrastruktur).

Tentu saja, penyelenggaraan RUPS luar biasa itu berkesan tiba-tiba karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan apa pun. Sehari sebelum penyelenggaraan RUPS, beberapa pejabat Pertamina yang ditemui GATRA mengaku tak tahu kapan tepatnya akan digelar RUPS ini. Meskipun demikian, Staf Menteri BUMN, Wianda Pusponegoro membantah bahwa RUPS tersebut diadakan secara dadakan. ''Semua sesuai ketentuan. Tidak ada jadwal mendadak,'' katanya.

Yang jelas, sejumlah petinggi Pertamina seperti kesulitan menjelaskan kejadian tersebut. Harry tak mau mengonfirmasikan perombakan itu. Beberapa kali wartawan GATRA, Anissa Setya Hutami, menghubungi nomor teleponnya, namun tak sekali pun diterima. Pesan melalui WhatsApp juga tak berbalas. Saat mendatangi ke ruangannya, seorang petugas keamanan pun melarang masuk.

Namun, sebelumnya, pada Jumat lalu, saat dicegat wartawan, Harry menuturkan ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perubahan direksi Pertamina. Pencopotan Elia ini juga merupakan masukan Dewan Komisaris Pertamina. Nah, insiden terakhir tentang patahnya pipa Pertamina di Balikpapan menjadi salah satu perhatian pemegang saham.

''Komisaris sudah melakukan kajian implementasi yang sangat komprehensif selama satu bulan penuh bersama direksi dan sudah melaporkan ke Kementerian," kata Harry.

***

Tak dapat dimungkiri, kepemimpinan Elia yang menakhodai Pertamina selama 13 bulan ini belakangan terganjal berbagai masalah. Salah satunya soal penyediaan bahan bakar (BBM) jenis Premium.

Pada akhir Maret lalu, premium menjadi buruan masyarakat, setelah Pertamina memutuskan menaikkan harga pertalite untuk menyesuaikan harga pasar internasional. Akibatnya, masyarakat beralih kembali ke premium. Sebenarnya, kelangkaan ini terjadi sejak 2017, yaitu ketika Pertamina mulai mengonversi sebagian dispenser premium menjadi pertalite. Namun, hal ini tak memicu gejolak.

Menurut Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), Fansurullah Asa, keadaan masih aman karena harga pertalite kala itu masih terbilang rendah. "Disparitasnya tidak terlalu jauh, sehingga tidak menimbulkan protes di masyarakat," katanya kepada M. Egi Fadliansah dari GATRA.

Pada 2018, kata Fansurullah, harga minyak dunia naik hingga disparitas harga premium dan pertalite melebar. Tapi, karena premium berstatus BBM Penugasan, harganya tidak bisa dinaikkan, tetap Rp 6.650 per liter. Tentu saja, harga yang tetap rendah ini membuat premium makin dicari.

Penyebab lain dari kelangkaan premium ketidak-optimalan Pertamina dalam menyalurkan bahan bakar beroktan 88 itu. Pada 2017, kuota premium ditetapkan 12,5 juta kiloliter sementara Pertamina hanya menyalurkan sekitar 7 juta kiloliter. Meskipun begitu, masih ada kemungkinan lain, yakni keengganan pihak SPBU menjual premium. Ini karena margin pendapatan yang diperoleh pengusaha SPBU lebih besar bila menjual pertalite atau pertamax.

Premium sebenarnya bukan BBM bersubsidi, melainkan BBM penugasan. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, premium dikategorikan sebagai BBM penugasan. Artinya, premium hanya diproduksi oleh Pertamina setelah mendapat penugasan dari pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh BPH Migas.

Berdasarkan aturan ini, Pertamina hanya wajib menyalurkan premium di luar wilayah Jawa, Madura dan Bali. Dan tidak wajib menyalurkan premium di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Ketentuan ini dibenarkan Adiatma Sarjito, juru bicara Pertamina. "Di Perpres itu tidak ada keharusan bagi Pertamina menjual premium di Jawa, Bali, Madura," katanya.

Adiatma membantah bahwa Pertamina mengurangi produksi premium. Ia menjelaskan, saat ini Pertamina masih memproduksi premium sesuai ketetapan Perpres Nomor 191/2014. Karena itu, menurut Adiatma, sebenarnya tidak ada kelangkaan premium.

Walau begitu, dengan adanya kejadian ini, khususnya di Jamali, pemerintah melakukan kajian untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 191 Tahun 2014. Selain perpres, aturan turunannya, yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM, juga akan direvisi.

***

Masalah lain yang menurut Kementerian BUMN cukup penting, jajaran direksi dalam kepemimpinan Elia tak mampu merampungkan pengembangan Refinery Development Master Plan, yang merupakan proyek besar revitalisasi kilang. Kapasitas pengolahan kilang Pertamina memang semakin menyusut. Dengan kekuatan pengolahan 900.000 barel per hari, kilang-kilang itu terengah-engah untuk bisa memenuhi kebutuhan minyak nasional sebanyak 1,6 juta barel per hari.

Rencana pembangunan kilang baru di Cilacap dan Tuban tak bisa cepat diwujudkan, karena Pertamina harus menunggu lampu hijau dari rekanannya. Di Cilacap Pertamina menggandeng perusahaan minyak Saudi Aramco asal Saudi Arabia, sedangkan di Tuban ada Rosneft dari Rusia.

Pengerjaan kilang membutuhkan modal besar, sehingga Pertamina harus mencari partner kerja. Namun, sumber GATRA yang telah malang melintang di dunia perminyakan menyebut kerja sama ini bukannya lebih laju, pihak rekanan malah menghambatnya. "Selain proyek kilang, masih banyak rencana pengembangan megaproyek Pertamina yang belum jelas," tuturnya.

Kinerja yang kurang menggembirakan itu, khususnya soal premiun, membuat berang Menteri ESDM Ignasius Jonan. Ia langsung memberi peringatan ke Elia. ''Sudah ditegur keras sekali. Kalau misalnya Pertamina tetap enggak menyalurkan, kita cari sanksi-lah," kata Jonan awal April lalu.

Sekitar dua pekan lalu, Jonan dikabarkan bertemu dengan Elia. Dalam pertemuan yang dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial, Jonan bahkan sudah meminta Elia mundur. ''Silakan ajukan surat-suratnya, saya langsung tanda tangani,'' begitu sumber GATRA menirukan ucapan kemarahan Jonan terhadap Elia saat itu. Ego Syahrial tak menjawab pemintaan konfirmasi GATRA soal ini.

Selain Jonan, Menteri Rini rupanya juga punya ganjalan dengan Elia. Hubungan semula seiring-sejalan pun mulai merenggang. Puncaknya ketika dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 39/2018 pada Februari lalu yang memekarkan jumlah direksi Pertamina dari 9 orang menjadi 11 orang.

Sebelumnya, Elia berkeberatan dengan rencana pembelian pesawat angkut Airbus A400M usulan Kementerian BUMN, yang akan digunakan untuk mendistribusikan BBM, juga berbagai barang kebutuhan pokok ke beberapa wilayah timur Indonesia.

***

Dengan terdepaknya Elia Massa, dalam lima tahun terakhir terjadi tiga kali pergantian pemimpin Pertamina. Karen Agustiawan yang berhenti pada Agustus 2014, dilanjutkan Dwi Sutjipto, yang kemudian dicopot pada Februari 2017.

Bagi karyawan Pertamina, pencopotan tersebut lebih bernuansa politis ketimbang akibat kesalahan manajemen. Apalagi tahun ini memasuki tahun politik. Kebijakan-kebijakan pemerintah seolah-olah hanya untuk pencitraan. ''Kan jelas dari pernyataan pemerintah bahwa premium tidak akan naik,'' kata Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Arie Gumilar. Demi pencitraan itu, Pertamina pun dikorbankan. Pasalnya, Arie melihat semua yang disangkakan kepada Elia penyebabnya sebenarnya lebih pada faktor eksternal.

Sebagai profesional yang disebut sukses memperbaiki El Nusa, menurut sumber GATRA dari kalangan pejabat Pertamina, Elia pasti tidak mau mengorbankan kepentingan perusahaan demi kepentingan penguasa. Elia bukannya tidak mau menjadi perpanjangan pemerintah dalam pengendalian BBM.

Itu lebih karena beban yang diberikan ke Pertamina terlalu berat. Penugasan penyaluran premium yang tidak pernah dikoreksi harganya bisa mengakibatkan Pertamina limbung.

Padahal, saat Kementerian ESDM dipimpin Sudirman Said, kenaikan harga minyak dunia juga disesuaikan secara periodik, tiga bulan sekali dengan harga premium. ''Sekarang tidak pernah ada penyesuaian harga premium,'' kata sumber itu. Hal itu mengakibatkan Pertamina menanggung kerugian lumayan besar. Sepanjang 2017, kerugiannya sekitar Rp 24 trilyun. Kemudian, selama Januari-Februari 2018 kerugian sudah sebesar Rp 5,5 trilyun.

Toh, hingga pekan ini Elia memilih menyimpan sendiri seluruh hiruk-pikuk tersebut. Ia yang disebut lebih suka bekerja daripada rapat dengan anggota Dewan itu, tak mau menanggapi. Ia menyatakan hal yang terjadi pada dirinya itu sudah menjadi masa lalu. ''Sekarang saatnya move on,'' katanya.

Mukhlison S Widodo

==G==

Para Kandidat Pengganti Elia
Beberapa nama mulai disebut sebagai calon kuat pengganti Elia Masa Manik. Di antara mereka, ada yang dari luar dan dari dalam Pertamina. Ada juga yang berasal dan mendapat dukungan dari para politikus. Beberapa nama yang dianggap berpeluang, antara lain Nicke Widyawati. Saat ini, wanita kelahiran Tasikmalaya, Desember 1967, itu menjabat sebagai pelaksana tugas Dirut Pertamina merangkap Direktur SDM. Nicke juga pernah masuk jajaran direksi di beberapa perusahaan, seperti PT PLN, PT Rekayasa Industri, dan PT Mega Eltra,

Selain Nicke, ada Syamsu Alam, yang terakhir menjabat Direktur Hulu Pertamina. Ia pernah dipercaya memegang posisi Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina EP (2008-2011), Direktur Utama PT Pertamina EP (2011-2013), dan Senior Vice President Exploration Pertamina (2013-Desember 2014).

Mantan orang Pertamina, Ahmad Bambang, juga dikabarkan berkemungkinan balik kandang. Saat ini, lelaki kelahiran Kediri, 5 Juli 1962, ini menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Saran dan Prasaran Perhubungan BUMN. Sebelumnya ia adalah Wakil Direktur Utama Pertamina dan Direktur Pemasaran. Soal kemungkinannya untuk kembali, ia hanya bilang. ''Saat ini saya hanya bisa berdoa agar diberikan yang terbaik bagi saya, keluarga, masyarakat, agama, dan bangsa Indonesia,'' katanya kepada M. Egi Fadliansyah dari GATRA.

Calon kuat lain adalah Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir. Mantan Direktur Utama Bank BRI ini memang dekat dengan Menteri BUMN, Rini Soemarno. Namun kepada wartawan, ia menanggapi kemungkinannya untuk memimpin perusahaan minyak dan gas itu dengan berseloroh. ''Minyak tanah dorong kali," katanya.

Mukhlison S Widodo

+++

Rencana Besar Pengolahan Minyak Indipenden
Masa depan pasokan minyak Indonesia tergantung pada kesuksesan pembangunan kilang-kilang raksasa yang ditujukan untuk mengolah minyak mentah sehingga tidak tergantung lagi pada pasar spot. Megaproyek Pertamina yang disebut Refinery Development Master Plan (RDMP) ini berdiri di beberapa tempat.

RDMP Kilang/Refinery Unit (RU) V Balikpapan
• Nilai Investasi: US$5,4 milyar
• Pembiayaan: Pertamina
• Target Pembangunan: 2019-2022
• Produksi: dari 260.000 bph menjadi 360.000 bph
• Serapan tenaga kerja: 600 orang

RDMP RU VI Balongan
• Nilai Investasi: US$1,2 milyar
• Pembiayaan: Belum ditentukan
• Target Pembangunan: 2020
• Produksi: dari 125.000 bph menjadi 240.000 bph
• Serapan tenaga kerja: 600 orang

RDMP Cilacap
• Nilai Investasi: US$3,1 milyar-US$3,2 milyar
• Pembiayaan: JV Pertamina dan Saudi Aramco
• Target Pembangunan: 2022
• Produksi: dari 340.000 bph menjadi 370.000 bph
• Serapan tenaga kerja: 600 orang

RDMP Dumai
• Nilai Investasi: US$3,4 milyar-US$4,4 milyar
• Pembiayaan: Belum ditentukan
• Target Pembangunan: 2023-2024
• Produksi: dari 175.000 bph menjadi 300.00 bph
• Serapan tenaga kerja: 600 orang

New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban
• Nilai Investasi: US$14 milyar-US$15 milyar
• Pembiayaan: JV Pertamina dan Rosneft
• Target Pembangunan: 2021
• Produksi: 300.000 bph
• Serapan tenaga kerja: 1.600 orang

NGRR Bontang
• Nilai Investasi: US$8 milyar-US$10 milyar
• Pembiayaan: Pertamina dan Petrokimia
• Target Pembangunan: 2023
• Produksi: 300.000 bph
• Serapan tenaga kerja: 1.600 orang
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.26 / Tahun XXIV / 26 April - 2 Mei 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com