Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS II

Tumpang Tindih Pembinaan UMKM

Pembinaan UMKM dinilai masih tumpang tindih. Segmen usaha mikro kurang mendapat perhatian. Butuh kementerian tersendiri yang mampu mengoordinasikan pembinaan terhadap UMKM.

Kementerian Perindustrian tahun ini kembali meluncurkan program khusus pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namanya e-Smart. Ini program yang bertujuan mendorong agar UMKM bisa menjual produk mereka secara daring. Program berada di bawah Direktorat Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin.

Pada 2017 lalu, menurut data Kemenperin, sudah sebanyak 1.730 UMKM yang berhasil go online. Tahun ini Ditjen IKM menargetkan angkanya bertambah sampai 4.000 UMKM. ''Fokus program 2019 salah satunya memperkuat pemasaran di sektor industri, khususnya produk IKM melalui program e-Smart IKM,'' kata Gati Wibawaningshih, Direktur Jenderal IKM Kemenperin.

Sebelumnya, pemerintah juga telah meluncurkan program pembinaan UMKM bertajuk Rumah Kreatif Bersama (RKB). Lantas apa bedanya dengan e-Smart? Hampir tidak ada memang. Fokus RKB juga mendorong UMKM bisa tumbuh dengan memasuki sistem pemasaran digital. Yang berbeda hanyalah siapa yang menyelenggrakan program. Program e-Smart berasal dari Kementerian Perindustrian, sedangkan program RKB dari Kementerian BUMN, meski objek programnya sama: UMKM.

Sebenarnya memang tidak masalah bahwa ada dua kementerian sama-sama memiliki program terhadap UMKM. Namun, ini menunjukkan masih tumpang tindihnya pola pembinaan UMKM di Indonesia.

Pola pembinaan seperti inilah yang dikritik Muhammad Ikhsan Ingratubun, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo). Ketika ditemui GATRA, pengusaha rumah makan ini menjelaskan bahwa ada 23 lembaga atau kementerian yang masing-masing memiliki program terhadap UMKM.

Ikhsan lalu menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian membina UMKM lewat Direktorat Industrri Kecil dan Menengah (IKM). Tapi pembinaan juga dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan beberapa kementerian atau lembaga lainnya. ''Ini sudah tumpang tindih, tidak efisien,'' katanya.

Selain itu, terkadang tidak ada koordinasi antarsesama kementerian tersebut, sehingga akhirnya UMKN yang dibina justru yang itu-itu saja. Ikhsan lalu mencontohkan pernah menemukan beberapa UMKM bengkel spareparts di Bekasi dan di Kerawang yang ternyata dibina oleh dua kementerian berbeda.

Menurutnya, solusinya perlu dibentuk badan khusus yang membina UMKM. Ia bahkan mengusulkan agar Kementerian Koperasi dan UKM ''dimekarkan'', hingga UKM bisa ditingkatkan statusnya jadi kementerian tersendiri. ''Ada lembaga khusus yang membina, tidak perlu sampai 23 lembaga semuanya cawe-cawe soal UMKM,'' katanya.

Menurut Ikhsan, keberadaan badan khusus yang mengurusi UMKM sudah ada di beberapa negara, misalnya di Cina. Apakah kehadiran satu lembaga khusus bisa efisien? Atas pertanyaan itu Ikhsan justru balik bertanya. ''Coba dicek, tiap kementerian itu anggarannya untuk program UMKM berapa? Kalau anggaran dari tiap kementerian itu diberikan ke satu badan yang khusus membina UMKM, akan lebih efisien,'' katanya.

Kritik lain, menurut Ikhsan, selama ini pemerintah terkesan lebih memperhatikan usaha Kecil dan Menengah, dan kurang memperhatikan usaha mikro. ''Nama kementeriannya saja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), mikronya enggak ada, padahal pelaku usaha mikro itu mencapai 55 juta,'' katanya.

Sekadar catatan, istilah ''usaha mikro'' baru muncul pada 2008, setelah pengesahan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Setelah itu istilah UKM pun digantikan oleh UMKM. Istilah ''usaha mikro'' dalam UMKM, sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008, mengacu pada usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp50 juta. Usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp50 juta atau sampai maksimal Rp500 juta dikategorikan sebagai kecil, dan di atas Rp500 juta dikategorikan menengah.

Kepala UMKM Center Universitas Indonesia, Zakir Sjakur Machmud, membenarkan bahwa selama ini program pembinaan UMKM memang tumpang-tindih. Ia lalu mencontohkan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga memiliki program pembinaan UMKM sektor nelayan, bahkan lembaga seperti BBPT. ''Itu semua pakai APBN dananya, jadi kalau dana untuk UMKM di tiap kementerian dikumpulkan, sebenarnya besar,'' katanya.

Namun Zakir menilai tidak perlu dibentuk lagi lembaga tersendiri untuk membina UMKM. Yang lebih dibutuhkan sebenarnya adalah koordinasi dan evaluasi agar semua program pembinaan terhadap UMKM bisa bersinergi dan tidak jalan sendiri-sendiri. ''Koordinasi antarlembaga yang perlu diperbaiki,'' katanya.

Menurut Zakir, sebenarnya pemerintah sudah memiliki banyak program untuk pengembangan UMKM. Namun selama ini belum ada sistem monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program tersebut. Akibatnya, kondisi UMKM di Indonesia bisa dibilang masih stagnan, tetap tidak berkembang. ''Padahal kebijakan pemerintah sudah macam-macam, kredit udah macam-macam, KUR bunganya diturunin, tapi UKM-nya gini-gini aja enggak berkembang,'' katanya.

Zakir melihat perlu adanya restrukturisasi terhadap program pembinaan UMKM yang dilakukan pemerintah. Ia juga sepakat bahwa pemerintah masih kurang melakukan pembinaan untuk kategori usaha mikro, yang kekayaannya di bawah Rp10 juta.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilancarkan pemerintah untuk membantu akses permodalan UMKM, menurut catatan UKM Center UI, hanya diakses oleh usaha kecil yang masuk kategori upper level alias mendekati kategori menengah atau oleh usaha menengah. Ini karena program KUR mensyaratkan berbagai aturan kredit perbankan yang belum bisa dipenuhi oleh banyak usaha mikro. ''Program KUR enggak bisa untuk mikro. Yang menikmati itu usaha kecil atas dan menengah,'' katanya.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, berpendapat wajar saja kalau orang menganggap progam pembinaan UMKM bersifat tumpang-tindih. Tapi menurutnya yang terjadi bukanlah tumpang-tindih, melainkan saling melengkapi. ''Kalau toh dibentuh badan khusus yang mengurusi UMKM, maka itu sifatnya koordinasi saja. Jadi tugasnya sama seperti tugas Kementerian Koperasi dan UMKM sekarang,'' katanya kepada Muhammad Egi Fadliansyah dari GATRA.

Menurut Agus, program pembinaan UMKM secara teknis memang diserahkan ke lembaga sektoral. Bila UMKM hendak mengekspor produk, misalnya, tetap harus ke Kementerian Perdagangan. ''Teknis itu sudah diatur di kementerian masing-masing, jadi tidak perlu ada badan yang khusus mengeksekusi, tidak perlu,'' katanya.

Basfin Siregar dan Hendry Roris P. Sianturi.

+++

Rumah Kreatif BUMN 2018

Fakta Penting*
Jumlah RKB yang terdaftar: 480.832
Kategori UMKM unggulan: 11.508
Jumlah UMKM yang listing di blanja.com: 9.968
Jumlah Transaksi: 10.202
Gross merchandise value (GMV): Rp 3,08 milyar
*(data blanja.com per 17 April 2018)

Kategori Usaha Perdagangan: 268.724
Fashion: 20.956
Makanan dan Minuman: 10.956 Jasa: 9.914
Pertanian: 9.093
Industri: 5.314 /Kerajinan tangan: 4.719
Perkebunan: 2.365
Peternakan: 1.371
Perikanan: 631
Lainnya: 146.789

Sumber: www. rkb.id
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.25 / Tahun XXIV / 19 - 25 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Media
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni
Surat & Komentar
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com