Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Ancaman Krisis di Lumbung Semen

Di tengah kelebihan pasokan semen, pemerintah justru menerbitkan peraturan soal impor semen dan clinker. Ada yang khawatir, hal itu berdampak pada terbukanya kran impor.

Ada hal cukup penting dalam acara The 25th ASEAN Federation of Cement Manufacturers (AFCM) di Bandung, pekan lalu. Forum berskala internasional itu diadakan para juragan besar semen sebagai ajang pertukaran informasi teknologi pabrik semen yang efisien dan ramah lingkungan.

Dalam pertemuan itu terungkap, kapasitas produksi semen dalam negeri terus meningkat. Dua tahun terakhir, Indonesia bahkan kelebihan pasokan semen. ''Pada 2017, total kapasitas produksi semen tahunan Indonesia meningkat 107,9 juta ton,'' ujar Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Widodo Santoso, di Bandung, pekan lalu.

Limpahan pasokan itu diharapkan bisa terserap oleh pembangunan infrastruktur dan proyek strategis lainnya. Stok semen dan clinker yang ada di pabrik dan menumpuk di gudang-gudang distribusi jumlahnya cukup besar mencapai sekitar 4,5 juta ton. Namun, optimisme ini dipusingkan dengan jumlah konsumsi yang hanya 66 juta ton pada 2017. Akibatnya, kelebihan pasokan 40 juta ton dikhawatirkan berdampak pada ketimpangan supply dan demand.

''Apabila setiap tahun, katakanlah naik 3 juta sampai dengan 4 juta ton, maka diperlukan waktu sekitar 7 tahun untuk menuju keseimbangan antara demand dan kapasitas terpasang. Ini dengan catatan bisa ekspor 6 juta sampai dengan 8 juta ton,'' kata Widodo yang juga President AFCM. Padahal, Widodo, menambahkan, untuk ekspor kondisi sekarang agak sulit, karena negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam juga mengalami over supply cukup tinggi.

Celakanya, pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7/2018 tentang Ketentuan Impor Clinker (bahan baku setengah jadi) dan Semen. Poin penting dalam aturan impor ini adalah pemangkasan peran Kementerian Perindustrian dalam memberikan rekomendasi kepada importir produsen dan importir umum.

Sebelumnya, impor semen diatur Permendag No 40/2013. Pasal 5 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa salah satu syarat importir semen adalah mengantongi rekomendasi Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin, yang saat ini nomenklaturnya diubah menjadi Dirjen Industri, Kimia, tekstil dan Aneka (IKTA). Jadi, masalah impor semen sepenuhnya kewenangan Kemendag. Penghapusan peran Kemenperin dinilai berbahaya jika impor tidak mempertimbangkan pasokan lokal.

Selain itu, Permendag juga mempermudah birokrasi impor dengan menggeser pengawasan dari border ke post border. Dengan post border, pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan impor dilakukan setelah melewati kawasan pabean. Widodo melihat ini sebagai hal yang tidak berpihak pada industri semen nasional.

ASI telah meminta pemerintah untuk memperketat persyaratan impor terhadap semen dan clinker ke Indonesia. Bukan malah memberi sinyal dengan membuka peluang impor. ''Karena kita sudah over supply yang sangat besar,'' kata Widodo.

***

Bagi produsen semen, kelebihan pasokan produksi merupakan tanda-tanda bahwa industri semen sedang tidak sehat. Pengakuan PT Semen Indonesia (Persero) tbk (SMGR) misalnya, adanya pembangunan infrastruktur tidak menunjang secara signifikan pertumbuhan penjualan semen.

Sekretaris Perusahaan SMGR, Agung Wiharto, mengungkapkan bahwa pasar industri semen sudah over supply sejak 2015. Itu terjadi karena banyak pabrik-pabrik baru yang sudah beroperasi. ''Jadi memang begitu kondisinya, karena pabrik-pabrik baru jadi dan mulai memproduksi, " katanya kepada Egi M. Fadliansyah dari GATRA, Senin lalu.

Dengan total serapan sebesar 66,6 juta ton, menurut Agung, tidak banyak yang terserap untuk proyek infrastruktur yang biasanya menggunakan semen curah daripada semen ritel. Perlu diketahui, saat ini konsumsi Semen Indonesia terdiri atas dua jenis. Semen curah untuk kebutuhan infrastruktur proyek-proyek pembangunan skala besar dan gedung-gedung tinggi. Adapun semen ritel itu seperti zak-zak yang beratnya 40 kg dan banyak beredar di pasar.

Nah, semen yang diserap pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, menurutnya, hanya setengah dari 25% dari total 66,6 juta ton. ''Total infratruktur sekitar 13%- 14% dari total 66,6 juta ton. Memang infratruktur itu tumbuh pesat, tapi serapan semennya segitu,'' katanya. Konsumsi semen, menurutnya,masih didominasi ritel, dengan proporsi 75% dari total konsumsi semen di Indonesia. Untuk ritel, yang dominan masih untuk konsumsi properti dan serapan langsung masyarakat.

Jelas, dengan kondisi itu, industri semen sedang dalam kondisi limbung. Gejala ini terjadi di Asia Tenggara, artinya persaingan akan semakin kompetitif dan keras. Agung berharap pemerintah tidak memberikan rekomendasi impor semen meskipun Permendag yang memgatur soal semen dan clinker sudah terbit pada awal tahun. ''Kita ini butuh jualan semen keluar. Jangan malah kita beli semen dari luar,'' kata Agung mengingatkan.

Hal serupa disampaikan Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), Christian Kartawijaya. Menurutnya, pengaturan soal impor clinker dan semen oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) berpotensi memukul industri semen lokal yang sejak tahun lalu meredup.

Selama ini, lanjutnya, produksi semen buatan pabriknya terbilang melimpah. Untuk semen, INTP punya kapasitas produksi 24,5 juta ton semen dan 19 juta ton clinker. Dari 24,5 juta ton itu sebanyak 100% semen jenis abu-abu atau ordinary portland cement (OPC) dan portland composite cement (PCC) dialokasikan untuk konsumsi lokal. Sementara 164.000 ton semen putih dan clinker diekspor pada 2017.

Jadi, jika ada aturan baru soal impor, ia sangat menyayangkannya. Pasalnya, kebijakan larangan impor yang diberlakukan pada 2014 sudah berdampak positif bagi semen produksi lokal. ''Lhah, sekarang malah mau impor. Bagaimana potensi kerugian jika impor diberlakukan?'' katanya.

Kebijakan tersebut, menurutnya seolah-olah mempermudah prosedur impor clinker dan semen. Pasalnya, kelebihan pasokan sebanyak itu merupakan yang terbesar sepanjang sejarah industri semen Indonesia. Perlu dicatat, pabrik mengalami penurunan kinerja drastis akibat kelebihan pasokan dan persaingan usaha yang ketat. Bahkan, beberapa pabrik baru kesulitan bertahan hidup dengan turunnya harga jual di tengah kewajiban utangnya sudah mulai berjalan. Sementara, batu bara yang menjadi acuan harga semen terus merangkak naik sehingga mengakibatkan biaya produksi meningkat.

Dirjen IKTA Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono, menyarankan kepada produsen semen lokal untuk melakukan efisiensi dan perluasan ekspor di tengah kondisi kelebihan pasokan. Ia melihat masih ada 30-40 juta ton peluang untuk ekspor, karena hingga saat ini ekspor baru 1,5-2 juta ton. ''Masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Kedua, ya efisiensi bisa dilakukan di mana saja seperti energi, peralatan juga,'' katanya kepada GATRA, Selasa lalu.

Kelebihan atau kekurangan pasokan dalam industri, menurutnya hal yang biasa terjadi dalam industri. Justru, sisi positifnya, kelebihan pasokan merupakan salah satu tanda bahwa produk semen kita berdaya saing, banyak investasi. Meski begitu, ia optimistis dalam 3-4 tahun mendatang akan mencapai keseimbangan.

Mengenai serapan konsumsi semen pada proyek infrastruktur yang terbilang kecil, ia tidak membantahnya. Kalau dilihat, struktur serapan semen adalah 20%-25% dari kapasitas produksi, sementara permintaan semen sebesar 75%-80% berasal dari masyarakat. Jadi, proyek pemerintah itu hanya sedikit, sekitar 25%. Ia membantah serapan yang minim itu akibat penggunaan semen impor. ''Kebutuhannya (pemerintah) sedikit. Proyek pemerintah kan hanya berapa persen dari APBN. Jadi kalau daya beli masyakarat diperbaiki, saya yakin tumbuh,'' katanya. Masalahnya, kalau daya beli masyarakat menurun, semen menjadi kebutuhan sekunder atau bahkan tersier.

Efek Permendag yang baru pun, lanjutnya, tidak mengubah banyak mekanisme perizinan impor. Mekanisme post border baginya, hanya soal birokrasi. Post border itu sebetulnya ingin menghindari penumpukan di pelabuhan. Selama dokumen kepabeanannya memenuhi syarat, barangnya akan dilepas begitu saja, tanpa diperiksa Bea dan Cukai.

Jika skema ini dianggap memuluskan impor, menurutnya, hal itu perlu dibuktikan dulu. Pasalnya, kecurangan bisa terjadi di mana saja. Pengawasan juga bisa dilakukan di post border, ada tim pengawas dari Kemendag, Kemenperin dan instansi terkait komoditas masing-masing.

''Saya tidak melihat itu (memuluskan impor) karena ada surat Mendag ke Menperin, baik importasi semen maupun clinker sebaiknya dibatasi. Interpretasi Kemendag sudah sama dengan kita karena supply besar maka tidak perlu adanya impor,'' katanya. Secara prinsip, pihaknya tidak mempermasalahkan sepanjang Kemendag tidak mengeluarkan izin impor semen dan clinker pada saat terjadi kelebihan pasokan.

Senada dengan Sigit, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menyebutkan tidak ada rencana impor. Menurutnya, respons yang muncul terhadap permendag baru hanya bentuk kekhawatiran. ''Itu kan kekhawatiran, enggak ada rencana impor,'' katanya.

Meski begitu, ia mengakui adanya permintaan clinker dari Bosowa dan semen putih dari Semen Indonesia. Namun, itu bukan rencana impor dari pemerintah. Impor semen putih tidak ada masalah, sementara izin impor clinker belum diberikan. Bosowa mengajukan impor clinker karena menurutnya, mereka tidak mendapat pasokan dari asosiasi padahal sudah berinvestasi di Batam. Karena itu, ia meminta kepada asosiasi dan Bosowa agar menyelesaikan persoalan itu terlebih dahulu. Bila hal itu tidak dilakukan, ia tak mempunyai alasan untuk menahan pengajuan impor.

Mengenai mekanisme post border, baginya tidak ada perubahan signifikan. Ketentuannya sama, hanya pergeseran pengawasan dari border ke post-border. Yang membedakan hanya tata cara pengawasannya. Persyaratan peizinan sama seperti sebelumnya. ''Artinya kalau mereka enggak dapat izin, enggak bisa juga impor,'' katanya.

***

Wakil Ketua Komisi VI, Azam Azman Natawidjaya, menilai adanya over supply di industri semen itu akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak memiliki peta jalan industri semen. Terlebih, pertumbuhan ekonomi pun berjalan stagnan. ''Seharusnya perkembangan semen itu linear dengan perkembangan ekonomi. Seperti kita tahu, ekonomi kita tidak tumbuh hanya 5%,'' katanya kepada Egi M. Fadliansyah dari GATRA, beberapa minggu lalu.

Apalagi, pembangunan infrastruktur yang masif menurutnya harus pula disertai dengan penyerapan komoditas dalam negeri seperti semen. Oleh karena itu, Asosiasi harus menyampaikan kondisi yang sesungguhnya kepada pemerintah.

Bagi Azzam, tak ada salahnya pemerintah membatasi pembangunan pabrik semen di Indonesia seperti yang dilakukan pada 2014. Pertama adalah untuk menghemat sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Kedua, tidak ada gunanya ekspor kalau harganya rendah.

Pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira melihat serapan semen di infrastruktur tidak signifikan dibandingkan serapan untuk sektor properti. Sepanjang 2017 pertumbuhan penjualan rumah mengalami penurunan dari 4,16% pada triwulan I 2017 menjadi 3,05% pada triwulan IV 2017. Angka ini cukup rendah dibandingkan dengan rata rata pertumbuhan tiga tahun terakhir, yakni 9,22% (data BI). ''Jadi saat sektor propertinya lesu, permintaan semen juga turun,'' katanya kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA, Selasa lalu. Sementara serapan semen pada pembangunan infrastruktur terhitung kecil karena proyek yang terselesaian baru 2% atau 6 proyek dari 245 Proyek Strategis Nasional (PSN).

Bhima mengingatkan, proyek infrastruktur pemerintah wajib menggunakan produksi semen lokal sesuai dengan Inpres Nomor 22/2009 mengenai penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta UU Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014, baik pemerintah (K/L, BUMN/BUMD) maupun swasta yang proyeknya didanai APBN, diwajibkan menggunakan P3DN.

''Wajib di sini untuk menggunakan barang produksi dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN barang dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%,'' kata Bhima. Namun, penguatan penyerapan produksi lokal ini belum tentu diimbangi dengan ketentuan dari kementerian yang lain.

Nah, permendag yang baru, menurutnya, justru dikhawatirkan tidak meningkatkan penyerapan semen lokal oleh proyek infrastruktur pemerintah. ''Ini dia problemnya. Serapan produk dalam negerinya belum terpenuhi tapi malah membuka kran impor besar besaran,'' tutur Bhima.

Ditambah dengan skema pengawasan post-border menurut Bhima, pengawasan impor akan menjadi lebih longgar. Skema pengawasan di luar kawasan pabean ini perlu dikaji ulang. Alasannya, tingkat kebocoran impor dikhawatirkan akan lebih besar. Protes dari kalangan produsen baja lokal sudah muncul sebelum industri semen. ''Ini yang menyebabkan proyek infrastruktur tidak berdampak pada besi dan baja lokal.

Seharusnya dengan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan industri baja lokal akan naik, tetapi sepanjang tahun 2016 industri logam dasar termasuk besi baja malah tumbuh negatif,'' katanya.

Sandika Prihatnala, Putri Kartika Utami, dan Hendry Roris P. Sianturi
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.25 / Tahun XXIV / 19 - 25 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Media
Multimedia
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni
Surat & Komentar
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com