Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

INTERNASIONAL

Daftar Panjang Menuju Brexit

Setahun menuju ''British Exit'', Komite Brexit menyiapkan 15 daftar kesepakatan untuk kepergian Inggris. Belum ada perkembangan berarti. Opsi referendum kedua akan menjadi kunci bila mendapati jalan buntu.

Tanggal 29 Maret lalu merupakan momentum penting bagi Britania Raya yang secara resmi meninggalkan Uni Eropa selama 365 hari. Itu artinya pada tanggal yang sama tahun mendatang, merupakan saat bagi Inggris untuk mengakhiri 46 tahun kebersamaan dengan Uni Eropa. Dengan demikian, kerajaan dengan penduduk 64,95 juta itu berpisah dengan 27 negara lain di Eropa.

Keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa atau ''British exit'' alias ''Brexit'' dilakukan lewat refrendum pada 23 Juni 2016 lalu. Hasilnya, sebanyak 51,9% dari total suara menginginkan keluar dari organisasi antarapemerintahan dan supranasional yang mulai diimplementasikan pada 1 januari 1958 tersebut. Sedangkan sebanyak 48,1% memberikan suara untuk tetap tinggal di sana.

Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengatakan bahwa Brexit akan memberi peluang positif bagi Britania Raya pada masa mendatang. May tidak menjelaskan seperti apa peluang itu. Ia hanya menekankan bahwa keputusan itu akan memberi hal berbeda. "Adalah sebuah kepentingan bersama untuk memanfaatkan peluang ini pada masa mendatang," katanya kepada BBC.

Namun, untuk bercerai dari Uni Eropa itu bukan perkara mudah. Masih banyak sederetan hal yang harus dilakukan Inggris. Kepala Pejabat Parlemen Eropa Brexit, Guy Verhofstadt, memerinci beberapa hal daftar poin yang ada persinggungan area yang masih menjadi titik temu dalam kesepakatan. Yakni untuk bidang perikanan, penerbangan, dan pertukaran akademik, penelitian, serta kerjasama nuklir dan penanganan bahan radioaktif.

"Di setiap bidang ini, perlu untuk menemukan pengaturan baru,'' kata Verhofstadt kepada The Associated Press seperti dikutip Washington Post. Adapun negosiasi Inggris dan Uni Eropa baru dimulai pada musim panas lalu, yang sejauh ini kesepakatannya adalah periode tenggat transisinya pada akhir 2020.

Paparan tersebut adalah apa yang menjadi laporan Komite Brexit yang di dalamnya terdapat 15 daftar panjang tes untuk poin catatan dalam rencana Brexit tersebut. "Notasi bar tinggi" ini harus dipenuhi May hingga musim gugur mendatang. Laporan yang setidaknya telah disetujui 10 dari 16 anggota Komite Brexit ini nantinya dinilai publik.

Beberapa detail poin tersebut antara lain meliputi perbatasan terbuka dengan Irlandia tanpa ada infrastruktur fisik ataupun pemeriksaan dan kontrol terkait. Lalu, pengaturan imigrasi tidak mempengaruhi pergerakan pekerja dan menyediakan layanan lintas batas atau hak untuk berlatih.

Poin yang lain, pemberlakuan non-tarif untuk perdagangan Inggris dengan 27 negara Uni Eropa, dengan penekan, tak ada biaya tambahan untuk perdagangan barang dan jasa. Kemudian berlanjut pada poin tak adanya perbatasan tambahan atau aturan pengecekan asal yang membatasi pengiriman barang atau menyumbat rantai pasokan lintas batas.

Komite Brexit menyarankan Inggris untuk mengambil "Opsi Norwegia" dalam perihal keanggota European Economic Area (EEA). Opsi itu menyebutkan, jika pembicaraan gagal, masih bisa dilakukan negosiasi perdebatan yang relatif cepat. Ketua Komite Brexit, Hilary Benn, mengatakan, jika Pemerintah gagal memenuhi janji, anggota parlemen harus siap menggunakan "pemungutan suara berarti" demi menolak kesepakatan Brexit.

Menurut Hillary, Inggris harus tetap mempertahankan kerja sama erat, terutama dalam bidang pertahanan, keamanan, data serta berbagi informasi dan keamanan konsumen. "Setelah pergi (Brexit), Inggris masih bisa berdagang secara bebas dan menjual ke pasar terbesarnya. Ini bisa tetap dilakukan tanpa biaya tambahan atau beban serta perbatasan di Irlandia Utara," katanya seperti dilansir The Independent.

Meski demikian, Hillary mengakui, standar yang ditetapkan Komite Brexit itu adalah standar yang tinggi. Namun, hal tersebut dilakukan atas dasar pernyataan Perdana Menteri mengenai standar hidup di luar Uni Eropa. Juga apa yang disampaikan Sekretaris Brexit, David Davis, bahwa setiap kesepakan baru setidaknya harus sebagus yang mereka miliki saat ini.

Namun, dengan panjangnya daftar itu, sangat tidak mungkin bisa dipenuhi dalam rentang waktu tersebut. Profesor ilmu politik Universitas Manchester, Rob Ford, menyatakan bahwa waktu adaptasi Brexit selama dua tahun sangatlah pendek. "Itu bukan waktu yang cukup untuk mengurai keterikatan politik, sosial dan ekonomi selama 40 tahun," katanya.

Saat ini pembahasannya masih berlanjut. Perdana Menteri May berharap akan ada "kemitraan mendalam dan khusus" setelah kesepakatan dalam masa transisi selama 21 bulan pada Maret lalu. Namun, selama proses transisi tersebut, Inggris akan terus mengikuti aturan blok dan tetap membayar ke pundi-pundi Uni Eropa. Hanya saja, negara itu tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan.

Batas waktu resmi Pemerintah Inggris dalam rencana Brexit ini adalah Oktober mendatang. Yakni untuk proses publikasi bersamaan dengan perjanjian penarikan, yang setelahnya selama enam bulan masih ada proses ratifikasi oleh Parlemen Eropa. Ada anggapan cerainya Inggris dari Uni Eropa ini akan berakhir dengan sebuah kerangka kesepakatan. Namun Perdana Menteri May membantah hal tersebut.

Di luar isu itu, Partai Buruh berharap May kembali lagi ke meja perundingan untuk mencapai hasil kesepakatan yang lebih baik. Bahkan, ada yang menyarankannya untuk mengundurkan diri sebagai upaya untuk memperpanjang Pasal 50, yakni batas waktu transisi Brexit itu. dengan demikian ada toleransi waktu dan menganulir tenggat waktu pada tahun mendatang.

Mantan menteri luar negeri dari Partai Buruh, David Miliband malah mendesak partainya untuk mendukung dilakukan refrendum baru bahwa Brexit sebagai bentuk intervensi politik domestik. Hal itu dilakukan untuk mengurangi potensi buruk dampak Brexit. Suara ini sama dengan yang disampaikan mantan Perdana Menteri John Major dan Tony Blair. Serta pemimpin Demokrat Liberal, Sir Vince Cable.

Namun, dalam opini di Financial Times, pakar ekonomi dari Universitas Fukuoka, Jepang, Ali El-Agraa, beranggapan bahwa saat ini kesempatan untuk referendum kedua seolah tertutup dengan tidak adanya dukungan dari Partai Buruh. Mereka memang mempertimbangkan opsi ini sebagai pilihan di akhir waktu bila tidak ada titik temu. Mantan Sekretaris Bayangan Irlandia Utara, Owen Smith, pun dipecat karena memperjuangkan hal tersebut.

"Namun, sejauh ini belum ada ekonom akademis profesional yang memprediksi bahwa ekonomi Inggris yang buruk sebelum Brexit akan menjadi kenyataan," kata Ali.
Sebelum referendum, pertumbuhan ekonomi Inggris pada 2015 sebesara 2,2%. Setahun kemudian, pertumbuhannya menurun menjadi 1,8%, dan selanjutnya stagnan.

Birny Birdieni
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.24 / Tahun XXIV / 12 - 18 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com