Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Menakar Kinerja Birokrasi Melayani Rakyat

BPK memeriksa efektivitas pelayanan publik berbagai lembaga. Pelayanan satu pintu dinilai kurang efektif. Kemen-PAN-RB merespons dengan meluncurkan mal pelayanan publik. Ombudsman RI memerlukan banyak perbaikan. Sementara pelayanan kepada UMK harus ditingkatkan.

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan lalu. BPK menyampaikan 476.614 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp303,63 trilyun. Salah satunya dalam lintas pembangunan ekonomi makro yang terkait tata kelola dan reformasi birokrasi tentang kualitas pelayanan publik.

Pemeriksaan atas perumusan kebijakan mendukung pelayanan publik berkualitas dilaksanakan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN-RB) serta instansi terkait yang lain di Jakarta. Pemeriksaan bertujuan untuk menakar efektivitas perumusan kebijakan dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas. BPK menyimpulkan, perumusan kebijakan yang dilakukan Kemen-PAN-RB cukup efektif.

Penilaian itu mengacu pada upaya Kemen-PAN-RB untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut, antara lain dengan menetapkan peraturan Menteri PAN-RB mengenai struktur organisasi yang mendukung perumusan kebijakan pelayanan publik dan peraturan menteri yang terkait dengan kompetensi inovasi pelayanan publik. Namun, masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian,di antaranya belum ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi sebagaimana amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diperlukan agar masyarakat penerima layanan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila dirugikan penyelenggara atau pelaksana pelayanan. Padahal, menurut BPK, peraturan tersebut cukup penting untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik. Hingga pemeriksaan berakhir, beleid yang menyokong peraturan presiden itu belum ditetapkan. Akibatnya, tujuan undang-undang untuk melindungi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik belum tercapai.

Menanggapi temuan BPK itu, Diah Natalisa, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, menyatakan bahwa penilaian kinerja cukup efektif menjadi tantangan. ''Untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan publik ke depan,'' katanya kepada GATRA, Selasa lalu. Terhadap ganjalan Peraturan Presiden tentang Ganti Rugi, Diah mengatakan hingga saat ini belum rampung karena belum ada kesepakatan dengan Kementerian Keuangan terkait pos anggaran yang digunakan.

''Adanya ganti rugi belum tentu merefleksikan jeleknya pelayanan,'' ujar doktor lulusan Universitas Airlangga itu. Ganti rugi, lanjutnya, merupakan bentuk tanggung jawab publik dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat yang dilayani. Meski demikian, pada prinsipnya tidak ada kendala yang berarti. Segera setelah solusi keuangan ini disetujui, Perpres itu bisa diproses lebih lanjut. ''Saat ini kami sedang intensif membahasnya di desk evaluation untuk persiapan pembahasan lintas instansi,'' Diah menambahkan.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, pemerintah berupaya melakukan reformasi birokrasi untuk mendongkrak investasi di sektor swasta. Untuk itu, pemerintah berusaha memberikan kenyamanan berbisnis dan berinvestasi lewat pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP). BPK memeriksa kinerja tematik atas efektivitas PTSP yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi terhadap 14 objek, yang meliputi 1 pemprov, 6 pemkab, dan 7 pemkot.

Hasilnya, lima dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) dinyatakan telah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan strategis pendukung peningkatan pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, dan tepat dalam mendukung kemudahan bisnis dan investasi. Lima lainnya telah menetapkan organisasi sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri.

Aparat pengawas pada empat daerah terperiksa telah menjalankan fungsi dan kewenangannya. Meski demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan PTSP untuk menghasilkan perizinan yang mudah, murah, cepat, dan tepat untuk mendukung kemudahan bisnis dan investasi belumlah efektif.

Menanggapi hal tersebut, Diah mengatakan, Kementerian PAN-RB melakukan terobosan untuk mengoptimalkan pelayanan terpadu, yaitu dengan membangun mal pelayanan publik (MPP). Diah menjelaskan bahwa MPP merupakan varian baru pelayanan terpadu atas beberapa kekurangan pada PTSP. Dalam MPP pelayanan pusat, provinsi dan kabupaten/kota terintegrasi dalam satu gedung dengan model pelayanan modern.

''Saat ini lima MPP sudah diresmikan. DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Bekasi dan Kabupaten Banyuwangi,'' kata guru besar dari Universitas Sriwijaya itu. Sebanyak 16 MPP yang akan segera diresmikan ada di Kota Batam, Kota Tomohon, Kabupaten Belu, Kabupaten Badung, Kota Samarinda, Kota Makasar, Kota Pekanbaru, Kota Padang, Kota Banda Aceh, Kota Tangerang, Kabupaten Banyumas, Kota Palembang, Kabupaten Kulon Progo, Kota Mojokerto, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sidoarjo.

*****

Terkait pelayanan publik, BPK juga memeriksa kinerja Ombudsman Republik Indonesia dan instansi lain di Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Pemeriksaan itu untuk menakar efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. ORI dinilai telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut. Antara lain, menetapkan standar kompetensi pegawai (insan Ombudsman), membentuk unit yang bertanggungjawab melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan laporan/ pengaduan.

Juga menerapkan sistem informasi pengaduan yang memungkinkan pelapor menelusuri status dan hasil pemeriksaan atas pengaduannya, dan mengintegrasikan sistem informasi tersebut dengan penyelenggara pelayanan publik. Namun, BPK menyimpulkan bahwa perencanaan, tata kelola, dan sumber daya Ombudsman belum mendukung penanganan pengaduan yang efektif. Selain upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang memerlukan perbaikan.

BPK menyoroti struktur organisasi, pola pengembangan karier, indikator kinerja, standar pelayanan, dan maklumat pelayanan yang belum memadai. Penerimaan dan verifikasi, proses pemeriksaan, proses penyelesaian, dan proses resolusi dan pemantauan pengaduan belum sesuai dengan peraturan Ombudsman. Juga ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, perangkat sistem informasi, serta data elektronik untuk mendukung proses penanganan pengaduan belum memadai.

BPK menilai permasalahan tersebut menghambat efektivitas penanganan pengaduan, terutama pada kegiatan perencanaan, tata kelola, dan sumber daya yang mendukung dan capaian hasil yang menjadi sasaran pemeriksaan. BPK merekomendasikan kepadaKetua Ombudsman agar menyempurnakan peraturan, kebijakan yang terkait dengan pelayanan pengaduan. Mengoptimalkan proses tindak lanjut dan pemonitoran atas pengaduan masyarakat. Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, anggaran, sarana-prasarana, dan perangkat teknologi informasi untuk mendukung pelayanan pengaduan.

Menanggapi temuan BPK itu, Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan bahwa Ombudsman sejak beberapa waktu lalu juga menyoroti hal yang sama seperti yang tertuang dalam IHPS BPK. ''Misalnya mempercepat proses pembenahan organisasi. Itu sudah kita buat aturannya,'' katanya. Bahkan, BPK meminta agar anggaran Ombudsman ditingkatkan karena BPK menilai anggaran Ombudsman tidak cukup untuk menopang dan melayani pengaduan masyarakat.

Ombudsman merasa terbantu dengan adanya rekomendasi BPK ini. ''Karena perlu juga orang luar yang mengevaluasi kami,'' katanya. Sebagian besar dari rekomendasi BPK sudah dibicarakan pula di internal Ombudsman. Dari sisi sumber daya manusia, Alamsyah menilai, peningkatan kapasitas melalui pelatihan berjenjang agak sulit diwujudkan karena persoalan anggaran yang terbatas. ''Sehingga proses perencanaan kami tidak optimal,'' katanya. Menurut BPK, Ombudsman harus merencanakan penaikan anggaran. Alamsyah mengatakan, setidaknya Ombudsman akan meminta kenaikan anggaran hingga sekitar Rp300 milyar.

Anggaran, kata Alamsyah, sangat berpengaruh dalam efektivitas Ombudsman menyelesaikan laporan masyarakat. ''Angka penyelesaian laporan sudah menyentuh di atas angka 90%, tapi untuk sampai di situ, Ombudsman harus banyak mengorbankan hal penting lain. Agak kurang sehat juga untuk institusi,'' katanya.

Ombudsman juga sering berkonsultasi dengan BPK mengenai stagnannya regulasi yang beririsan dengan lembaga lain. Akhirnya, BPK melakukan koordinasi dengan auditor di kementerian/lembaga terkait. ''Untuk memastikan institusi itu mengeluarkan regulasi yang diperlukan,'' katanya.

Terkait dengan penyempurnaan aturan, Alamsyah mengatakan, hingga hari ini sudah ada beberapa draf yang dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi lebih lanjut. ''Ada juga beberapa yang kami gabungkan supaya aturannya lebih kompak, tidak pecah-pecah,'' katanya.

Dulu, tambahnya, aturan setingkat peraturan pemerintah terlalu banyak. ''Dan BPK setuju. Karena deregulasi juga salah satu agenda Ombudsman,'' katanya. Untuk proses penyatuan PP, Ombudsman biasanya menggandeng Kementerian Keuangan, Kemen-PAN-RB, dan Kemenkumham.

Terhadap penilaian BPK tentang belum adanya kesesuaian penerimaan dan verifikasi, proses pemeriksaan, proses penyelesaian, dan proses resolusi dan pemonitoran pengaduan dengan peraturan Ombudsman, Alamsyah mengatakan, pihaknya sudah melakukan transisi peraturan. Misalnya, di peraturan Ombudsman ada posisi yang harus diisi seperti posisi direktur. ''Tetapi kami belum sempat mengubah karena aturannya masih diperbaiki. Posisi direktur masih kami sebut koordinator tim,'' katanya.

*****

Pelayanan publik dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) juga menjadi perhatian BPK. Kali ini BPK mengambil sampel Pemkab Kudus dan Pemkab Cilacap. Kedua kabupaten ini dinilai memiliki dan menerapkan regulasi serta kebijakan dalam pemberdayaan dan pengembangan UMK dan memiliki satuan kerja dan struktur organisasi dalam melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan UMK. Namun, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa kinerja Pemkab Cilacap dan Pemkab Kudus dalam pemberdayaan dan pengembangan UMK kurang efektif.

Persoalanannya terkait dengan pendataan, yaitu tidak ada kegiatan pendataan UMK secara khusus untuk memperbarui data UMK lama. Pemutakhiran data tidak dilakukan setiap saat ketika ada perubahan data. Pengelolaan data UMK belum dilaksanakan berdasarkan prinsip spesifik, lengkap dan akurat, rapi serta akuntabel. Akibatnya, Pemkab Cilacap dan Kudus tidak memiliki informasi memadai mengenai UMK. Hal tersebut karena kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnakerperinkopukm), dan camat belum berpedoman pada ketentuan pendataan, pemutakhiran data, dan penyajian data UMK.

Akibatnya, upaya Pemkab Cilacap dan Kudus belum optimal dalam mengembangkan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank serta belum optimal meningkatkan kerja sama antara usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah. Sehingga pembiayaan UMK belum terfasilitasi secara optimal.

Bupati Kudus Musthofa menyatakan, pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk peningkatan kinerja UMK, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain dengan menerbitkan Perbup N2/2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. ''Kami juga memfasilitasi kemitraan antara UMK dan UMB (usaha menengah besar) yang tertuang dalam pemberian izin UMB, lalu telah memfasilitasi kerja sama UMK dan perbankan, contoh Mubarok Food dan BNI,'' ujar Musthofa kepada GATRA.

Selain itu, lanjutnya, juga menyelenggarakan temu usaha gelar kemitraan UMK dan UMB. ''Saat ini juga sedang proses tindak lanjut adalah Perda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, draf perda sedang disusun menunggu pembahasan dengan DPRD,'' katanya.

Diakuinya, bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan, BPK menemukan data yang lama. ''Namun hal itu sudah diperbaiki dengan melakukan pemutakhiran data sesuai realita dan fakta dengan melibatkan kecamatan dan desa,'' katanya. Data tersebut dimutakhirkan pada Januari 2018 berisi nama, alamat, bidang usaha dan kondisi usaha.

Peningkatkan sumber pembiayaan UMK, lanjutnya, tanpa menggunakan APBD. Pemkab berusaha memfasilitasi pemberian kredit dari Perbankan. ''Kami kerja sama dengan Bank Jateng dengan Program Kredit Usaha Produktif (KUP) dengan melibatkan dinas terkait,'' katanya.

Terhadap beberapa rekomendasi BPK, Pemkab Kudus menanggapinya dengan memfasilitasi terbentuknya koperasi simpan pinjam untuk membiatai UMK. ''Contohnya adalah Koperasi Paduranan Jaya yang bergerak di bidang bordir dan konveksi, Koperasi Kurma yang bergerak di bidang tas dan kerajinan kulit, serta Koperasi Teratai yang bergerak di bidang bordir,'' katanya. Juga telah menerbitkan Perbup Nomor 2/2018 tentang Usaha Pemberdayaan Mikro.

Rohmat Haryadi, Anthony Djafar, Aditya Kirana, dan Bernadetta Febriana
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.24 / Tahun XXIV / 12 - 18 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com