Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Penegak Hukum Jangan Overdosis

Arahan Presiden soal diskresi tidak untuk memberikan celah kepada tindak korupsi. Sebaiknya pemerintah pusat peka atas keluh kesah yang dilontarkan oleh eksekutif di daerah.

Seruan Presiden Joko Widodo agar penegak hukum tidak memidanakan terobosan kebijakan atau diskresi kepala daerah yang terkait dengan percepatan pembangunan, menurut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, merupakan hal yang tepat. Ganjar menilai pengambilan diskresi dan dasarnya merupakan sesuatu yang simpel. ''Penegakan hukum tidak boleh dicari-cari. Apalagi kalau problemnya administrasi," katanya kepada Gatra, Sabtu, 23 Juli.

Orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut berpandangan bahwa hukum mempunyai tujuan berupa rekayasa sosial agar suatu tujuan tercapai. "Tujuan kita pembangunan, sekarang ingin cepat. Jadi hukum harus menyesuaikan. Misalnya, sekarang APBD kurang, ada percepatan, undang duit investor masuk. Kalau hukum tidak bisa (menyesuaikan), tujuan tidak tercapai. Dalam mengambil keputusan di daerah, ya perlu terobosan," ia membeberkan.

Ganjar mencontohkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang. Pembebasan lahan terkendala karena semestinya tanah diganti juga dengan tanah. Tapi lahan di sana terbatas. Ganjar meminta legal opinion dari kejaksaan mengenai revisi peraturan Kementerian Dalam Negeri yang mengatur pembebasan lahan. Dengan begitu, tanah tidak harus diganti dengan tanah, tetapi dengan uang.

"Kalau diperkarakan, mereka semua masuk (penjara). Ada adagium, kalau (birokrat) nggak salah (dalam pengambilan keputusan) tenang saja. Tapi nyatanya nggak ada yang tenang di bawah," ungkapnya. Sejumlah perkara yang mencuat di Jawa Tengah juga disinggung Ganjar sebagai contoh.

Yang terbaru adalah kasus yang melanda Bupati Jepara, Ahmad Marzuki. Ahmad baru saja dijadikan tersangka untuk kasus dugaan korupsi bantuan partai politik ke PPP pada 2011-2012 senilai Rp 30 juta. ''Sementara, Jepara tahun depan menggelar pilkada,'' katanya.

Di Banyumas, seringkali penderes kelapa jatuh dan meninggal dari pohon yang tinggi. Demi mengurangi angka kecelakaan itu, menurut Ganjar, Pemkab berinisiatif mengupayakan bibit pohon kelapa dengan batang pohon pendek. Tapi kini kebijakan itu dibawa ke jalur hukum dan satu pejabat dinas pertanian telah dipidana.

Menurut Ganjar, tindakan diskresi tidak sembarangan. Ada syarat-syaratnya di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pejabat juga harus mengerti etika pemerintahan. ''Jangan dijadikan bemper untuk korupsi," tandasnya. Dalam penggunaan dana di pemda yang terdapat penyimpangan administrasi, Ganjar mendorong uang dikembalikan dulu. Seperti setelah pemeriksaan BPK, dalam catatan SKPD harus dibereskan dalam waktu 60 hari. ''Kalau nggak, kita bawa (ke penegak hukum),'' katanya.

Untuk menghindari korupsi di Jateng, Ganjar pernah mengajak 17 kepala daerah ke KPK. Agendanya untuk mengetahui kebijakan yang boleh dan tidak berkaitan dengan korupsi. Semua keputusan kepala daerah pun semestinya harus terbuka dan aksesibel kepada rakyat. Melalui teknologi informasi, rakyat bisa melapor jika ada penyimpangan.

Tampaknya, Presiden Jokowi bukan kali pertama mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak gampang mengkriminalisasi eksekutif yang sedang bertugas. Jokowi menerangkan bahwa tindakan mengkriminalkan eksekutif dapat menghambat gerak pembangunan dan membuat serapan anggaran menjadi rendah. Arahan tersebut kembali disampaikan secara khusus oleh Jokowi di depan seluruh kepala kepolisian daerah (kapolda) dan kepala kejaksaan tinggi (kajati) di Istana Negara, Selasa pekan lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menuangkan lima poin arahan. Pertama, mengenai kebijakan diskresi yang tidak bisa dipidanakan. Kedua, menyangkut segala tindakan administrasi pemerintahan juga tidak dapat dipidanakan. Ketiga, kerugian yang dinyatakan oleh BPK diberikan peluang pembuktian selama 60 hari. Terakhir, Presiden menginstruksikan jajaran penegak hukum untuk tidak mengekspose segala kasus kepada publik secara berlebihan sebelum menuntut.

Jokowi menyebut pelaksanaan pembangunan akan terhambat bila kepala daerah tidak punya nyali untuk menggagas gerak pembangunan. Bahkan, menurutnya, ada kalangan kepala daerah atau eksekutif pemerintah yang ragu bersikap lantaran takut tersandung masalah hukum. "Kita sudah pontang-panting melakukan terobosan baik deregulasi ekonomi, terobosan amnesti pajak, segala jurus dikeluarkan,'' ujar Jokowi dalam arahannya.

Rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh minimnya pengalokasian dana untuk pembangunan. Tercatat sebanyak Rp 248 trilyun dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) 2015 tidak terserap untuk pembangunan. Minusnya penyerapan anggaran salah satunya ditengarai akibat kesengajaan dari pihak eksekutif yang tidak berani mengambil kebijakan. Akibatnya pembangunan terbengkalai dan serapan anggaran menjadi rendah.

"Kalau proses kriminalisasi ini tetap dilakukan Presiden meminta Kapolri dan Jaksa Agung untuk mencopot kajari dan kajati-nya," ungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono menerangkan bahwa arahan Presiden bukan memberi ruang atau celah untuk mengamini kasus korupsi. Melainkan upaya tegas untuk melindungi eksekutif yang bertugas sesuai jalur hukum.

"Jangan lakukan kriminaliasai kepada eksekutif kita yang kemudian akan menghambat jalannya pembangunan. Kalau memang salah ya tangkap. Kalau mencuri ya dipenjarakan. Jangan kemudian kebijakan dikriminalisasi,'' tukasnya lagi.

Menanggapi permintaan Presiden Jokowi seperti tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, Kabareskrim Polri, Komjen Polisi Ari Dono Sukmanto, mengatakan jajaran Polri langsung menyampaikannya ke jajaran reserse. "Sudah kita sampaikan. Kebijakan-kebijakan diskresi seperti apa nanti agar dilaksanakan. Apalagi kebijakan di daerah yang sebenarnya tak didapati kerugian uang negara. Seperti misalnya pengalihan pekerjaan," katanya kepada Gatra.

Di sisi lain, untuk kasus pidana korupsi polisi tetap bekerja sesuai kewenangannya. Polisi tidak akan mengendurkan pengawasan. ''Kan ada pendampingan nanti. Mulai dari awal pengadaan, mana yang boleh (diskresi) dan mana yang tidak. Intinya pemerintah tak boleh dirugikan,'' katanya.

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Muhammad Rum, menilai perintah Presiden sudah benar. Maksud Instruksi Presiden ialah aparat penegak hukum tidak memidanakan diskresi. ''Yang administrasi tidak boleh, ya kita laksanakan. Yang kita tindaklanjuti adalah kebijakan yang melawan hukum,'' katanya. Pemerintah daerah tetap saja bekerja dan di sisi lain aparat penengak hukum juga bekerja sesuai fungsi dan tugasnya. Dia menegaskan, kejaksaan tidak akan memidanakan diskresi kecuali tindakan pidana.

Sementara itu, aktivis ICW, Adnan Topan Husodo, balik mempertanyakan sebenarnya di wilayah mana sajakah kepolisian ataupun kejaksaan menerapkan diskresi yang harus dilindungi? Menurutnya, sepanjang situasinya normal-normal saja dan tidak ada hal mendesak, tentunya diskresi itu tidak bisa diterapkan.

''Sekalipun tidak ada yang mengatur tapi hendaknya jangan dijadikan alasan seorang pejabat kebijakan publik yang telah melakukan tindak pidana korupsi kemudian menyebutkan bahwa tindakannya itu kategori diskresi, itu bisa berbahaya juga,'' katanya.

Menurut Adnan, penegak hukum, baik polisi maupun jaksa, tentu dapat membedakan mana yang sifatnya diskresi yang melekat di setiap pejabat publik, mana pula yang merupakan tindak pidana korupsi. Yang justru dikhawatirkan Adnan manakala diskresi tersebut diberikan secara longgar sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh pejabat publik untuk melindungi tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut bahwa yang dilakukan itu termasuk diskresi.

Adnan juga mengingatkan pemerintah pusat untuk tidak larut begitu saja atas laporan-laporan dari pemerintah daerah soal penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Sebab, kemungkinan daerah tersebut tidak memiliki inovasi, pejabat publiknya malas, dan tidak memiliki program yang konkret. Mereka lebih senang mengendapkan uangnya untuk kepentingan pribadi. ''Justru itu menjadi praktek-praktek korupsi yang nantinya akan bisa dilindungi dengan alasan-alasan dan argumentasi yang tidak relevan,'' katanya.

G.A. Guritno, Anthony Djafar, Andhika Dinata, Joni Aswira Putra, dan Arief Koes Hernawan (Yogyakarta)
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No. 39 / XXII 28 Juli - 3 Agustus 2016 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Hukum
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Perspektif
Seni
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com