Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

KESEHATAN

Aksi Ilegal Mahasiswa Kedokteran Asing

Sebelas mahasiswa kedokteran University of California berpraktik di puskesmas Bandung. Datang secara ilegal, dan sempat melakukan penelitian serta pemeriksaan langsung pada pasien.

Sebuah pesan masuk ke ponsel Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Bambang Supriyatno beberapa pekan lalu. Kabar di grup Whatsapp anggota KKI itu menyebutkan ada dokter dari Amerika Serikat berpraktik di Indonesia. Info tersebut lengkap dengan lampiran foto beberapa orang asing berlatar belakang spanduk tulisan "Dinas Kesehatan Bandung".

Sontak Bambang kaget. "Sampai detik ini belum pernah mengeluarkan izin untuk bekerja (berpraktik)," ungkapnya kepada Gatra. Ia pun bergerak cepat mengklarifikasi berita itu dengan melayangkan surat ke Dinas Kesehatan Bandung.

Balasan surat datang. Pihak Dinkes Bandung membenarkan kalau ada dokter asing sedang belajar di Indonesia. Bersamaan dengan itu, Kepala Dinkes Bandung, Ahyani Raksanagara, juga menyampaikan permintaan maaf akan hal tersebut. KKI merespons dengan melakukan pemanggilan pada yang bersangkutan Senin lalu.

Cerita ini bermula dari kedatangan 11 mahasiswa semester III dari Fakultas Kedokteran University of California, Amerika Serikat, ke Dinkes Bandung pada medio Juni lalu. Mereka datang tanpa pendamping dari kampus asalnya. Juga tak memiliki izin dari KKI maupun Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia.

Ke-11 mahasiswa tersebut masuk Bandung bermodalkan visa turis wisata. Ini tentu tidak jadi masalah bila itu dilakukan mereka untuk berwisata. Masalahnya, mereka justru melakukan praktik kedokteran dan memeriksa (hands-on) pasien di puskesmas Bandung.

Aksi itu dikemas dalam bentuk sebuah workshop dengan para dokter puskesmas se-Bandung. Mereka memberikan materi mengenai alat ultrasonografi (USG) portabel. Lalu mempraktikkan pada pasien di depan para dokter peserta.

Mereka juga memeriksa pembuluh darah karotis paien akibat timbunan lemak. Juga melakukan survei obat generik dan riset pada penderita HIV/AIDS di kalangan remaja. Bahkan mereka sempat memberikan obat kepada pasien di salah satu puskesmas.

Ke-11 mahasiswa itu dibagi dalam dua kelompok yang masing-masing mendatangi satu puskesmas. Target mereka menyasar belasan puskesmas dari 73 puskesmas di Bandung. Praktik itu dilakukan dengan fasilitas Pemerintah Kota Bandung, seperti menggunakan mobil dinas dan memakai dana operasional kas negara.

Ada beberapa puskesmas berhasil mereka datangi. Misalnya Puskesmas Dago, Cempaka Arum serta UPT Cibiru dan Cikutra Lama. Dua puskesmas yang hendak dikunjungi, yaitu Puskesmas Pesawahan dan Puskesmas Babatan, batal didatangi karena aksi mereka keburu terendus oleh KKI dan PPSDM Kemenkes.

Karena ketahuan datang secara ilegal, akhirnya 11 mahasiswa itu hanya bisa melakukan aksinya selama seminggu di Bandung. Padahal, rencananya mereka akan menjalani itu selama tiga pekan. Pada 24 Juni, mereka pun meninggalkan Bandung.

Informasi dari sumber Gatra di puskesmas yang didatangi mengatakan bahwa pengenalan alat USG hanya modus semata. Tujuan mereka melakukan penelitian pasien di Indonesia. "Kita dijadikan sebagai objek penelitian," ujar dokter yang enggan disebut namanya itu. Riset ilegal ini ternyata juga telah mereka lakukan sebelumnya di beberapa negara Afrika, Kolombia, dan Turki.

Menurut sumber Gatra tadi, awalnya mereka mengira kalau mereka adalah dokter muda asing yang melakukan adaptasi di Indonesia. Tenyata mereka masih calon dokter. "Koas (ko-asistensi) saja nggak boleh. Eh, ini malah mahasiswa," ujarnya.

Selama dua sampai tiga hari, setiap kelompok melakukan pemeriksaan dan berpraktik dengan berseragam dokter lengkap dengan stetoskop dari pukul 08.00 WIB hingga 12 WIB. Mereka menyebar ada yang di balai pengobatan dan juga di Kesehatan Ibu-Anak dan Keluarga Berencana (KIA-KB).

Kedatangan mereka secara ilegal ini tentu membuat Bambang ketar-ketir. "Bisa saja (mereka) mengambil sampel darah pasien. Padahal, kalau latihan USG tidak mengambil sampel darah,'' ujarnya. Untuk membahas masalah ini, Pihak KKI pun melakukan rapat pleno hingga dua kali.

Sumber Gatra di KKI menyebutkan, kehadiran 11 mahasiswa kedokteran itu memang ilegal. "Saya cek di tempat pengeluaran izin tidak ada izin. Biasanya harus ada proposal, visa, dan paspor," ungkapnya. Termasuk melakukan pemeriksaan (hands-on) tidak diperbolehkan, karena harus berbasis pada surat rekomendasi dokter penanggung jawab pasien (DPJP) siapa.

Dalam surat Dinkes Bandung yang diberikan kepada KKI dinyatakan, file spesimen telah diamankan dalam bentuk hard dan soft copy. "Kalau begitu, ada niat mau ambil spesimen orang Indonesia, dong," sumber tadi menegaskan. "Tapi katanya nggak jadi diambil. Benar atau nggak dibawa ke sana, kita nggak bisa jamin," ia menandaskan.

Bila spesimen darah atau jaringan tubuh ada yang diambil, lanjut sumber tersebut, sistem genetika masyarakat Indonesia, terutama warga Bandung, akan bisa dipetakan. Dengan kata lain, mereka akan tahu seperti apa kelemahan maupun kelebihan sistem genetika tersebut.

Atas kasus ini, pihak Dinkes Bandung sudah menyatakan permintaan maaf. Hal itu, lanjut sumber Gatra, bisa dianggap sebagai bentuk pengakuan akan keteledorannya. Secara eksplisit juga dikatakan kalau ke-11 orang itu merupakan mahasiswa kedokteran.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Alma Lucyati, merespons permasalahan tersebut dengan menyurati Dinkes Bandung. Melalui surat bernomor 446/7560/RKK, tanggal 23 Juni 2016, Alma menyebutkan kalau pelayanan kesehatan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit oleh mahasiswa kedokteran asing itu tidak dibenarkan. Hal ini merujuk pada UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Permenkes RI Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga Negara Asing (TKWNA).

Ahyani mengakui, mereka melakukan praktik tanpa izin administrasi alias ilegal. Ia juga membenarkan kalau mereka melakukan penelitian. ''Tapi sehubungan ada jalur administrasi yang belum ditempuh, maka mereka kami anggap sebagai tamu,'' katanya. ''Data penelitian pun belum dibawa ke Amerika Serikat.''

Adapun mengenai praktik pemeriksaan yang dilakukan ke pasien, Ahyani membantahnya. ''Jadi nggak meriksa sebetulnya,'' ujar dia. Ini hanya melihat alat USG yang bisa melihat efek akibat merokok apakah mengakibatkan ada kerusakan pada arteri.

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri, mengatakan tenaga kerja asing dokter yang datang ke Indonesia harus memiliki izin dari KKI. Sedangkan untuk tenaga medis selain dokter harus mendapat restu dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI).

Mengenai mahasiswa kedokteran asing yang memberikan pelayanan, menurut Usman, mereka tidak boleh dengan turun langsung melayani masyarakat. ''Meski ada izin, itu bisa sepanjang untuk belajar saja. Tidak boleh melakukan praktik,'' katanya kepada Fitri Kumalasari dari Gatra.

Untuk melakukan praktik, tenaga kesehatan asing harus punya registrasi, izin, dan uji kompetensi yang dilakukan di Indonesia. Mereka juga memiliki Tim Penagangan Orang Asing dibawah koordinasi Ditjen Imigrasi dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait, termasuk Kemenkes.

Birny Birdieni, Hendry Roris P. Sianturi, dan Taufiqurrohman
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No. 39 / XXII 28 Juli - 3 Agustus 2016 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Astakona
Buku
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Hukum
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Olahraga
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Perspektif
Seni
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com