spacer spacer spacer spacer
gatranews spacer

All Daily News Magazine
spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
spacer

User ID :
Password :
Anggota baru ?
Lupa password ?

[ Indeks Berita ]
[ Daftar Komentar ]
sudut
spacer
NASIONAL
spacer
 
SBKRI
Dokumen Hantu Mata Sipit

WNI Keturunan Mengurus Paspor di Kantor Imigrasi (GATRA/Wisnu Prabowo)SETIAP kali mengurus paspor, Susi Susanti, 33 tahun, selalu merasa dibikin jengkel. Urusannya bertele-tele, dan lagi-lagi dimintai surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Padahal setahu dia, SBKRI itu sudah tak berlaku lagi. Tapi lebih dari itu, ia merasa keindonesiaannya selalu dipertanyakan, hal yang dianggapnya tidak adil.

Susi, ratu bulu tangkis Indonesia era 1990-an itu, pantas jengkel. Wajahnya ribuan kali muncul di televisi dan koran sebagai duta olahraga Indonesia. Ia termasuk segelintir orang Indonesia yang mengharumkan negerinya dengan segudang prestasi, termasuk bersama suaminya, Alan Budikusuma, meraih medali emas di Olimpiade Barcelona 1992. Setelah gantung raket, Alan pun bersedia kerja bakti menjadi ketua RT di lingkungan rumahnya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kurang apa lagi?

Pengalaman pahit itu nyaris terulang ketika Susi dan Alan mengurus paspor baru untuk ke Athena, pada awal April. Untunglah, petugas Imigrasi sempat mengenali mereka, sehingga ranjau SBKRI, yang berarti "ongkos ekstra", tak dipasang. SBKRI tidak lagi dipersoalkan. Meski kini sudah mengantongi SBKRI, Susi tetaplah meradang. "Perlakuan diskriminatif begini harus segera diakhiri," katanya.

Baik Susi maupun Alan khawatir dengan mereka yang tak punya dana besar dan tak punya uang ekstra. Urusan ini pula yang diadukan kepada Presiden Megawati, 14 April, saat suami-istri itu bersama mantan pendekar bulu tangkis lain, seperti Rudy Hartono, Liem Swie King, Hendrawan, Imelda Wigoena, Sulistyanto, Kartono, dan Theresia Fransisca, didampingi Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), beraudiensi dengan presiden di Istana Negara. Susi dan Alan melaporkan kasus itu sambil pamitan untuk berangkat ke Athena.

Tak Kalah Dalam Mencintai Indonesia (GATRA/Wisnu Prabowo)Presiden Megawati ikut-ikutan kesal. Melalui Ketua PBSI Choirul Tandjung, ia menegaskan bahwa SBKRI tak diperlukan lagi untuk mengurus paspor. "Tak ada lagi WNI keturunan asing, WNI ya WNI. Titik," tutur Choirul, mengutip seruan presiden.

SBKRI memang soal yang memusingkan. Hendrawan, meski sempat diakui dunia sebagai kampiun bulu tangkis Indonesia, belum memiliki SBKRI. Maka, ia harus menempuh permohonan, lewat proses naturalisasi, untuk mendapatkannya. Bertahun-tahun diurus, tak ada hasilnya hingga kini. Ia pun pernah hampir urung terjun ke kejuaraan di Guangzhou, Cina, pada 2002 karena paspornya tak keluar. SBKRI yang tidak dimilikinya dipertanyakan. Presiden Megawati turun tangan, paspor keluar, tapi SBKRI tetap menghantuinya.

Masalah SBKRI ini sebenarnya "PR" lama. Bermula dari masalah kewarganegaraan para Tionghoa perantau yang perlu ditertibkan, hingga muncullah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2/1980. Di situ dikatakan bahwa warga keturunan harus mengantongi SBKRI bila mau diperlakukan sebagai warga Indonesia yang sah. Tetek-bengek pengurusannya diatur di situ.

Apa boleh buat, warga keturunan mesti nurut. Susi pun harus bersabar mengurusnya. "Lama banget," katanya. Ia mengajukan permohonan tahun 1988, dan baru terbit pada 1996 ketika sedang mengurus pernikahannya. "Itu pun saat beritanya muncul di media massa, baru disahkan," kata Susi, perempuan asal Tasikmalaya, Jawa Barat, itu.

Bukan hanya butuh waktu panjang, mengurus surat ini juga perlu duit banyak. Dalam ketentuan resmi di Departemen Kehakiman, permohonan "surat sakti" ini tak butuh biaya. Masalahnya, banyak warga negara Indonesia keturunan ogah bersentuhan dengan birokrasi. Maka, calo pun bekerja sama dengan birokrasi. "Ada indikasi, para pengurus calo-calo ini yang memanfaatkan situasi meraup untung dari SBKRI," kata Ade Endang Dahlan, Kepala Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi.

Susi sendiri mengakui, untuk pengurusannya ia memanfaatkan jasa perantara. Ibu dua anak itu enggan menyebutkan biaya yang dikeluarkannya. "Saya nggak tahu angka pastinya, tapi saya mendengar ada biaya administrasi dan biaya-biaya tak terduga," tutur kampiun tunggal putri bulu tangkis di Olimpiade Barcelona 1992 ini.

Alan, Susi, & Bayinya (Dok. GATRA)Secara resmi, Inpres SBKRI itu sudah dicabut pada 1999 oleh Presiden B.J. Habibie. Berkali-kali ditegaskan, surat itu hanya dibutuhkan oleh mereka yang lahir di tengah laut, atau bagi mereka yang blasteran --beribu atau berayah warga negara asing (WNA).

Toh, hantu SBKRI masih gentayangan di kalangan warga Tionghoa. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, yang diwakili Ade Endang Dahlan, mengakui masih ada petugasnya yang mempersoalkan surat bukti diri itu. Bukan tanpa alasan. Menurut Ade, pada 2003, ada 479 warga asing yang berusaha mendapatkan paspor dengan identitas palsu, 80% di antaranya dari RRC. "Petugas kami mengantisipasi identitas palsu ini," katanya. Tapi, menurut Ade, seandainya Susi atau siapa saja memiliki KTP, hari itu juga paspor pasti selesai.

Dirjen Imigrasi sendiri sudah mengeluarkan surat edaran, 9 Juli 2002, bahwa SBKRI tak berlaku lagi bagi warga negara yang lahir di Indonesia. Menyusul kasus Susi-Alan, Dirjen Imigrasi M. Imam Santoso pun kembali membuat surat edaran tertanggal 14 April 2004. Isinya menegaskan bahwa untuk permohonan paspor cukup menunjukkan akta kelahiran.

Tapi, kata pengamat hukum Frans Hendra Winarta, sekadar keputusan presiden dan surat edaran saja belum cukup untuk mencegah praktek buruk itu terulang. "Mestinya dibuat petunjuk pelaksanaan," kata Frans, yang juga anggota Komite Pembela Hak-hak Sipil dan Anti-Diskriminasi ini.

Petunjuk pelaksanaan itu, tutur Franz, harus pula memuat sanksi tegas bagi petugas Imigrasi yang masih berani mempertanyakan SBKRI. "Perlakuan negara atas warganya tidak boleh didasarkan pada etnis," kata anggota Komisi Hukum Nasional itu. Ia pun tak bisa menerima alasan dari pihak Imigrasi bahwa praktek diskriminasi itu untuk menangkal para pemohon paspor beridentitas palsu.

"Jangan gara-gara segelintir WNA, lalu orang Indonesia yang kebetulan saja matanya sipit, kulit kuning, lantas mendapat perlakuan seperti WNA, dong," katanya. Soal identitas palsu, ya, harus ditangani dengan cara tersendiri, tanpa harus mengusik Susi Susanti.

Asmayani Kusrini dan Hendri Firzani
[Nasional, GATRA, Edisi 24 Beredar Jumat 23 April 2004]

printer Versi Cetak email Kirim Berita ke Teman komentar Komentar Anda

 
  
spacer
KOMENTAR PEMBACA
spacer
  
  ciri instansi pemerintah (ti3rong@ho..., 01/05/2004 03:02)
apa udah pada lupa sama prinsip kerjanya instansi pemerintah yang bunyinya: 'KALAU BISA DIPERSULIT, KENAPA DIPERMUDAH ?'.
dari jaman soeharto sampe jamannya megawati belon berubah tuh !.
prinsip ini berlaku hampir disemua instansi pemerintah (dari kelurahan sampe pemerintah pusat), dan korbannya siapa aja (nggak peduli suku, agama, ras, pendidikan, dsb). Coba deh inget-inget ame denger-denger, ada nggak sih urusan di instansi pemerintah yang gratis atawa biayanya sesuai dengan peraturan?
pen... <184 huruf lagi>
 
 
spacer
  
  Buat Redaksi Gatra (harry@ho..., 30/04/2004 22:53)
Bung Gatra kalau anda tulis artikel seperti ini di amerika dg judul seperti ini anda sudah dapat dituntut menyebarkan isu SARA. Saya harap agar gatra dapat memperbaiki tulisannya kedepan. Semoga sukses selalu buat gatra.
 
 
spacer
  
  Tulisan ini sendiri SARA (plungplas@ya..., 30/04/2004 08:39)
Tulisan ini sendiri bermuatan SARA. Masalah ini sudah kadaluarsa. Tidak ada perlakukan buruk itu.

Kaloaupun ada oknum imigrasi yg melakukan itu karena mereka memang ingin uang, mereka tidak melihat mata sipit atau tidak, yang mereka tau calon korban pemerasan mereka itu kaya. Ya kaya itulah sasarannya, bukan karena sipit. Maklumlah, kebetulan yg sipit-sipit itu terlalu kaya.

Masalah ini biasa di negeri melarat seperti Indonesia ini, kecemburuan sosial, memenfaatkan kesempatan dalam kesempi... <65 huruf lagi>
 
 
spacer
  
  Diskriminasi oh diskriminasi (robins_haley_fu@ya..., 30/04/2004 06:15)
Sekarang, peraturan dan perundang-undangan yg mengandung diskriminasi sudah dihapus dan diganti yg baru. Tp di lapangan diskriminasi masih saja terasa hingga sekarang. Misalnya soal nama dan agama di KTP dan Surat Nikah yg mempersulit warga Tiong Hoa hingga sekarang dengan diharuskan memberi ongkos extra. Dan yg lebih menyakitkan lagi hal ini dijadikan polemik bahwa warga Tiong Hoa sukanya menyogok atau menyuap. Padahal itu semua demi mendapat kebebasan nama dan agama di KTP dan Surat Nikah. Dis... <156 huruf lagi>
 
 
spacer
  
  Namanya juga negara sarang koruptor (randirahman@ya..., 30/04/2004 04:26)
Sudah jelas bahwa Presiden/Habibie telah melarang praktek busuk seprti ini, Inpresnya pasti ada dan seharusnya tersedia dalam file setiap kantor imigrasi, tetap saja para maling berusaha untuk mencari kesempatan dengan alasan belum ada juklak, dsb. Disamping itu terlihat para atasan di keimigrasian juga ikut menikmati kelakuan tidak terhormat para anak buahnya dengan tidak maunya mereka ataupun tidak terlihat niat mereka untuk memberantasnya.

Kalau saja para petinggi di keimigrasian mau berbu... <280 huruf lagi>
 
 
spacer
  
  Itulah wajah kemunafikan kita! (m.supeno@pl..., 30/04/2004 03:46)
Munafik!
Tiada kata lain yang tepat buat kita.
Ada uang, ente kusayang.
Tiada uang, ente melayang.
Habis manis sepah dibuang.
M.Sup
 
 
spacer
  
  Imigrasi dan beacukai memang BANDIT (ijambak@ya..., 30/04/2004 02:35)
Sedih memang, masih ada diskriminasi di Indonesia. Tapi saya rasa diskriminasi itu bukan hanya terkena pada etnis tertentu. Yang namanya uang siluman kalau mengurus imigrasi atau beacukai di bandara tidak kenal mata sipit atau tidak. Coba tanya itu tki/tkw yg pulang. Bahkan pelajarpun, dicari2 alasannya agar harus membayar fiskal lagi (atau bayar setengahnya dibawah tangan).
 
 
spacer
  
  lebih nasionalis (l_nadie@ya..., 30/04/2004 02:17)
Bukan karena tidak percaya kepada mereka yang keturunan China. Tapikarena korupsi di birokrasi yang tak bisa diberantas. Jika ada komitmen penuh dari birokrasi sebenarnya beres-beres saja. Lagi pula tak sedikit mereka yang seperti Susi Susanti sudah berjuang untuk negara mulai dari Ferry Sonnevile hingga kini. Belum lagi di dunia ekonomi, sosial, politik hingga sinetron. Sebut saja Arief Budiman, Kwik Kian Gie, dan seabrek orang keturunan China lainnya. Jangan-janganmereka lebih nasionalis ketim... <74 huruf lagi>
 
 
spacer
  
  Wajar tp jgn di salah gunakan (beezona@ya..., 30/04/2004 02:14)
Sebenarnya SKBRI itu wajar saja diterapkan. Semua negara juga melakukan hal yang sama. Walau sudah seratus tahun tinggal di US pun tapi kalau masih diragunakan citizenshipnya pun harus melakukan birokrasi yang sama. India, negara yang masuk miskin, masih mengharuskan WNI (india, disebut NRI) untuk melapor dengan menunjukkan tetek bengek surat yang melelahkan, mereka tidak langsung melacurkan diri dengan orang yang bukan pribumi sekualifaid apapun dia.

Selain berguna mencegah infiltrasi moboli... <1079 huruf lagi>
 
 
spacer
  
  Berantas rasialisme dari NKRI (aaje@wa..., 30/04/2004 01:22)
Bu Mega yb.,
Saya mohon para birokrat sampah sisa rezim orba di imigrasi yang masih mempersoalkan SBKRI atau menggunakan kesempatan ini untuk memeras(minta disogok) dalam pengurusan paspor supaya tanpa debat dipecat dari fungsinya dan diganti dengan orang yang bersih dan jujur, terimakasih.
 
 
spacer
   
spacer
sudut spacer sudut  

sudut spacer sudut
search calendar
<< 21 April 2014 >>
SuMTW ThFSa
dotdot12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
spacer

All Daily News Magazine
sudut spacer
sudut sudut
spacer