Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EDISI KHUSUS

Advokat dari Tonsea Perumus Piagam Jakarta

Satu-satunya tokoh non-Islam dalam keanggotaan Panitia Sembilan BPUPKI. Sarjana hukum yang cakap mengemban tugas sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri pada masa-masa genting. Sosok pendiam yang pandai memainkan biola.

Ada yang menarik tentang keluarga Maramis dari Tonsea, Sulawesi Utara. Tepatnya pada konfigurasi tiga kata untuk sebuah nama; Andries-Alexander-Maramis. Tersebutlah seorang terpandang bernama Bernadus Maramis memiliki anak laki-laki bernama Andries Alexander Maramis. Sang anak kelak memiliki putra dari istri pertama yang ia beri nama Alexander Andries Maramis. Sepeninggal istri pertama, dari istri kedua ia menamai pula seorang anaknya dengan Andries Alexander Maramis.

Tiga Maramis dari tiga generasi yang disebut pertama memiliki profesi yang sama. Yakni advokat atau pokrol bambu. Dari ketiganya, ada satu Maramis yang jalan hidupnya memberi gambaran utuh atas cita-cita keluarga dari generasi sebelumnya; menuntut ilmu sampai tinggi dan menggunakan ilmunya untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Ia adalah Alexander Andries Maramis, putra kedua dari tiga anak hasil perkawinan Andries Alexander Maramis dengan Charlotte Ticoalu. A.A. Maramis senior memanggil junior kelahiran 20 Juni 1897 itu dengan nama kecil Alex atau dalam versi sedikit lengkap: Alex Maramis.

"Bagi orang yang ingin melacak riwayat keluarga Maramis, selalu akan ditemui kesulitan kecil menyangkut nama yang sama ini," demikian dikemukakan Fendi E.W. Parengkuan, sejarawan dari Universitas Sam Ratulangi, Manado, dalam buku A.A. Maramis, SH yang ia susun dan diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 1982.

Dengan latar belakang keluarga mampu, Alex kecil mengenyam pendidikan dasar yang menjadi cikal bakal ELS (European Elementary School) Manado dan melanjutkan studi ke HBS (Hogere Burger School) Koning Willem III yang terletak di Matraman Raya, Jakarta.

Lulus dari HBS, Alex menuntut ilmu hukum di Universitas Leiden, Belanda, dan meraih gelar meester in de rechten (Mr) pada 1924. Menurut Arnold Mononutu --kawan dekat Alex selama menuntut ilmu di Negeri Belanda-- sebagaimana dikisahkan Fendi Parengkuan, Alex adalah sosok mahasiswa yang tekun belajar, pendiam, penyendiri, dan memiliki minat besar pada dunia seni. Sejak duduk di HBS, Alex menggemari instrumen biola, mempelajarinya untuk kemudian memenuhi kategori "pandai memainkannya".

Di antara waktu luang sebagai mahasiswa, Alex mudah ditemui sedang bermain biola membawakan karya-karya komponis Barat yang dikaguminya. Di luar seni, Alex menaruh perhatian pada isu-isu kebangsaan dan politik yang berkembang di Tanah Air. Ia tercatat sebagai anggota Perhimpunan Indonesia (Indonesische Vereniging), yang terdiri dari para mahasiswa Indonesia di Belanda dan Eropa, seperti Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo, Dan Iwa Kusumasumantri.

***

Pulang dari Belanda, Alex melanjutkan tradisi keluarga, bekerja sebagai advokat. Ia sempat buka praktek pengacara di Semarang, Palembang, Teluk Betung, dan Jakarta. Alex menikah dengan Elizabeth Marei Diena Veldhoedt, janda muda keturunan Belanda, pada 1928.

Hingga tiba masa Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Ketika itu, Jepang berusaha menghadirkan kesan sebagai "saudara tua" yang membebaskan rakyat Indonesia dari kekuasaan Belanda. Jepang melakukan penangkapan --tanpa pandang bulu-- terhadap semua orang kulit putih.

Situasi itu membawa kekhawatiran ke dalam keluarga Maramis, mengingat status Elizabeth sebagai keturunan Belanda. Tapi Alex tenang saja di antara ancaman yang ditebar patroli dan razia tentara Jepang itu. Belakangan diketahui bahwa ia memiliki "jimat"; sebuah patung Buddha yang dibubuhi teks-teks huruf Jepang.

Patung itu ia dapatkan sebagai hadiah dari pengusaha Jepang yang ditangkap Belanda dan berhasil bebas berkat advokasi Alex. Kejadiannya sekitar tahun 1941, sebelum Perang Pasifik pecah. Merasa berutang budi, si pengusaha lantas memberikan patung itu kepada Alex, disertai pesan agar menggunakan patung tersebut apabila ia mendapat kesulitan dengan Pemerintah Jepang.

***

Periode penting yang membuka jalan Alex ke dalam konstelasi tokoh-tokoh perumus Indonesia ditandai dengan keterlibatannya sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yaitu sebuah badan bentukan Jepang yang berfungsi menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting mengenai politik, ekonomi, dan tata pemerintahan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945, dan 67 anggotanya dilantik pada 28 Mei 1945 di gedung Tyuuo Sangi-In, Jalan Pejambon, Jakarta. Tugas pertama BPUPKI adalah melakukan persidangan untuk merumuskan undang-undang dasar yang kelak menjadi undang-undang dasar negara Indonesia. Bahasan utamanya adalah dasar negara. Sidang pertama ini dilakukan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945.

Dalam struktur panitia-panitia kecil di BPUPKI, Alex ditempatkan di keanggotaan Panita Sembilan, yang resminya disebut "Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul/Perumus Dasar Negara/Mukadimmah". Ir. Soekarno bertindak sebagai ketua dan Mohammad Hatta selaku wakil ketua. Selain Alex, anggota lainnya adalah KH Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Tjokrosuyoso, H. Agus Salim, Achmad Soebardjo, dan Muhammad Yamin.

Dengan latar belakang penganut Kristen Protestan, Alex menjadi satu-satunya wakil non-Islam dalam kepanitiaan tersebut. Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyelesaikan tugasnya. Sebuah dokumen sebagai "hukum dasar" telah disepakati dan ditandatangani oleh mereka. Dokumen itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta.

Sebagai penanda tangan, secara historis Alex telah menyepakati butir pertama konsepsi dasar negara dalam teks pembukaan yang berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Kepada Jenar Kiansantang dari Gatra, Fendy E.W. Parengkuan memiliki perspektif sendiri terkait persetujuan Alex atas naskah Piagam Jakarta itu. Menurut Fendy, sebagai sarjana hukum Alex paham betul konsekuensi atas persetujuannya itu. "Dia menilai bahwa perihal menjalankan syariat Islam itu hanya akan mengikat orang yang beragama Islam," papar Fendy.

Ketika menyusun biografi Alex, Fendy mendapati keterangan dari keluarga Maramis bahwa pola perilaku Alex dinilai selalu sejalan dengan ajaran kitab suci Bibel. "Alex kerap memberi nasihat agama kepada keluarganya," ujar Fendy.

Dari situ, menurut Fendy, tercermin pandangan Alex tentang kehidupan beragama yang baik sebagai landasan untuk menjadi warga negara yang baik. "Karena itu, Islamisme tidak ia nilai sebagai penghalang pembentukan negara yang melindungi segenap warganya," tutur Fendy.

Belakangan diketahui, tujuh kata itu dipersoalkan sedemikian rupa sehingga melahirkan dua kubu yang dikenal sebagai "golongan Islam" dan "golongan kebangsaan". Dalam banyak tulisan dan pendapat disebut-sebut bahwa Alex bersama tokoh-tokoh non-Islam lainnya mendesak Hatta untuk menghilangkan tujuh kata (... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) dalam Piagam Jakarta. Fendy meragukan hal itu. "(Dugaan) itu perlu diuji lebih jauh," kata dia.

Dalam buku Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Hatta menulis bahwa seorang opsir angkatan laut Jepang (Kaigun) mendatanginya pada 17 Agustus sore hari. Opsir yang namanya tidak diingat Hatta itu memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik berkeberatan dengan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu karena muatan diskriminasi yang memicu sikap untuk keluar dari Republik Indonesia.

Dengan berpegang pada falsafah "Bhinneka Tunggal Ika", keesokan harinya, sebelum rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dimulai, Hatta melakukan lobi terhadap golongan Islam, yang lantas menyepakati perubahan tujuh kata itu dan menggantinya dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketika perubahan itu disepakati dalam rapat PPKI, menurut Fendy, Alex mendapati betapa besar sikap toleransi yang diperlihatkan golongan Islam atas perkara tersebut.

***

Dalam sidang BPUPKI, kontribusi Alex tidak sebatas pada penandatanganan Piagam Jakarta. Pada masa persidangan BPUPKI kedua (10-17 Juli 1945), berdasarkan risalah sidang BPUPKI dan PPKI yang diterbitkan Sekretariat Negara RI (cetakan pertama, 1995), terekam bahwa Alex mengemukakan usul terkait status warga negara dalam Pasal 26 rancangan konstitusi negara.

Alex mengusulkan agar ditambahkan satu pasal yang mengakomodasi "orang-orang lain daripada orang Indonesia, misalnya peranakan Arab, Belanda, atau Tionghoa yang mempunyai kedudukan Nederlandsch Onderdaan, dianggap sebagai warga negara (Indonesia)".

Lainnya, dalam sidang yang sama, Alex memberi usul digunakannya sudut pandang hukum internasional dalam menetapkan wilayah dan batas wilayah tanah air Indonesia. Khususnya terhadap wilayah jajahan Belanda yang telah diambil alih Jepang, tapi dapat direbut kembali oleh Sekutu. Antara lain Malaka, Borneo Utara, Timor, dan sebagian Papua yang berada di bawah kekuasaan Inggris.

Sependapat dengan Agus Salim, Alex menyarankan agar Pemerintah Indonesia yang terbentuk nanti meminta kepada Jepang untuk memberi jalan kepada rakyat di wilayah-wilayah yang disebut sebelumnya itu untuk menentukan nasibnya sendiri; masuk wilayah Indonesia atau tidak.

***

Setelah Indonesia merdeka, kiprah Alex di negara yang belum seumur jagung ini kian mendapat pengakuan. Ia menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Dr. Samsir --yang sakit-sakitan-- dalam kabinet presidensial Soekarno-Hatta. Dari situ, kompetensinya sebagai Menteri Keuangan tercanangkan.

Sempat tidak memegang jabatan pada kabinet Sjahrir, kemudian kembali didaulat menjadi Menteri Keuangan dalam kabinet Amir Sjarifuddin dan kabinet Hatta pada kesempatan berikutnya. Dalam masa itu, Alex tercatat sebagai Menteri Keuangan yang menandatangani Oeang Republik Indonesia (ORI) pertama. Alex terhitung telah menandatangani 15 mata uang Republik Indonesia sepanjang 1945-1947. Kelak, pada 2007, pencapaian tersebut tercatat dalam Museum Rekor Indonesia.

Ketika Belanda melancarkan agresi militer II (19 Desember 1948), Alex sedang menjabat sebagai duta istimewa dengan kuasa penuh. Ia lolos dari penangkapan Belanda karena tengah mengadakan inspeksi ke perwakilan Indonesia di India. Dalam kondisi genting itu, Syafruddin Prawiranegara mendirikan PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) untuk melanjutkan pemerintahan di Halaban, Sumatera Barat.

Menyikapi situasi itu, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengirim telegram kepada Alex, Sudarsono (perwakilan RI di India), dan Lambertus Nicodemus Palar untuk menyiapkan pemerintahan dalam pelarian (exile government) sebagai antisipasi jikalau PDRI dibubarkan Belanda. Dalam pemerintahan itu, Alex mengemban tugas sebagai Menteri Luar Negeri merangkap Menteri Keuangan (sampai tahun 1949).

Tugas-tugas itu dikerjakan Alex dengan dedikasi penuh. Ia menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di Paris untuk menyoal agresi militer Belanda ke Indonesia. Tahun 1949, ia juga mewakili Indonesia dalam Konferensi Pan Asia, yang antara lain membicarakan isu-isu tentang Indonesia.

Yang menarik, pada periode ini, tepatnya pada Februari 1948, atas perintah Hatta, Alex memimpin penerobosan blokade Belanda yang dikenal sebagai Operasi Perdagangan Candu (Opium Trade) ke luar negeri. Alex memerintahkan agar komoditas seperti emas, beras, kapas, dan gula diselundupkan bersama opium ke luar negeri.

Dalam catatannya, wartawan senior Rosihan Anwar (almarhum) menyebutkan bahwa tujuan perdagangan candu itu untuk menghasilkan dana devisa di luar negeri. Dengan itu, pemerintah memiliki pemasukan untuk membiayai perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. "Sebagian hasilnya juga digunakan untuk membeli senjata dan obat-obatan untuk keperluan di dalam negeri," Fendy Parengkuan menambahkan.

Sebelum operasi itu terungkap, Alex hijrah ke Amerika dan lolos dari tangkapan Belanda. Atas manuver-manuvernya itu, menurut Rosihan, Belanda memberi pengakuan dengan menyebut Alex sebagai een daakdrachtige Minister van Buitenlandse Zaken en Financien in New Delhi atau "seorang Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan yang bertindak tegas di New Delhi".

***

Setelah situasi republik berangsur pulih, Alex lebih banyak tinggal di luar negeri. Ia sempat menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Jerman, Uni Soviet, dan Finlandia, sebelum akhirnya meletakkan jabatan dan bersama keluarganya tinggal di Swiss. Seperti diketahui, perkawinan Alex dengan Elizabeth Marei Diena Veldhoedt tidak dikaruniai anak.

Bagi keluarga Maramis generasi kemudian, Alex, di balik sikap pendiamnya, adalah sosok yang cerdas dan dekat dengan keluarga. "Kami sangat mengagumi beliau sebagai tokoh pejuang. Banyak hal yang ia lakukan untuk membantu berdirinya republik ini," ujar Bernardus Benyamin Maramis kepada Hayati Nupus dari Gatra. Bernadus adalah kemenakan dari adik bungsu Alex.

Sementara itu, bagi Meiti Pandean, Alex adalah tokoh yang memiliki insting diplomasi yang kuat, cerdik, dan fleksibel dalam bergaul. "Lebih dari itu, beliau adalah sosok yang menghargai pluralisme,"kata Meiti, putri sepupu Alex dari pihak ibu. Meiti sempat tinggal di Belanda selama 25 tahun dan mengaku kerap berinteraksi dengan Alex.

Setelah hidup dalam masa tua yang sunyi dan sakit-sakitan di Lugano, Swiss, Alex kembali ke Indonesia pada 27 Juni 1976. Pemerintah saat itu menyediakan Wisma Pertamina di Jalan Merdeka Timur 13, Jakarta, sebagai tempat tinggal sementara, sebelum --rencananya-- dicarikan rumah tetap bagi Alex dan istrinya.

Belum sempat keberadaan rumah baru itu terwujud, pada 31 Juli 1977, dalam usia lebih dari 80 tahun, Alexander Andries Maramis mengembuskan napas terakhir di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Jenazahnya disemayamkan di Ruang Pancasila Departemen Luar Negeri, untuk kemudian dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Atas jasa-jasanya, pada 9 November 1992, Presiden Soeharto memberi anugerah Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputra kepada A.A. Maramis dan 45 pendiri negara lainnya. Pada kurun yang sama, lelaki dari Tonsea itu juga dianugerahi Bintang Republik Indonesia Utama.

Bambang Sulistiyo
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 41-42 / XVIII 16-29 Agustus 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Edisi Khusus
Ekonomi & Bisnis
Film
Focil
Hukum
Kolom
Laporan Utama
Mukadimah
Nasional
Pariwara
Perspektif
 
Created and maintained by Gatra.com