Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Negeri Satgas Melawan Pornografi

Pemeritah membentuk satgas untuk memberantas pornografi dan pornoaksi. Tidak belajar dari pengalaman pembentukan satgas sebelumnya. Upaya berkelit dari isu kenaikan bahan bakar minyak?

Cara negeri ini menangani masalah memang unik. Saban ada masalah, bukannya dibereskan dengan cara mengefektifkan lembaga yang ada, eh malah membentuk satuan tugas (satgas). Terhitung sejak tahun 2005 silam, sudah puluhan satgas dibentuk pemerintah untuk menangani berbagai masalah. Hasilnya? ''Nggak punya gereget,'' kata sosiolog Imam Prasodjo kepada Fitri Kumalasari dari Gatra.

Satgas-satgas bentukan pemerintah, seperti Satgas Perlindungan TKI, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dan Satgas Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), memang tak terdengar hasil kerja nyatanya. Para TKI di luar negeri masih saja disiksa dan diperlakukan sewenang-wenang. Mafia hukum masih terus merajalela. Papua juga masih tertinggal dari daerah lain. Toh, dengan pengalaman seperti itu, pemerintah tetap saja nekat membentuk satgas.

Yang paling baru adalah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi atau Satgas Antipornografi tanggal 2 Maret lalu. Lembaga yang dipimpin Menko Kesra Agung Laksono ini dibentuk lewat Perpres Nomor 25/2012. ''Kami bertugas menabuh genderang perang terhadap perkembangan pornografi yang semakin marak di masyarakat,'' kata Agung Laksono. Tak kurang dari 17 kementerian dilibatkan dalam satgas ini.

Agung mengatakan, Satgas juga menargetkan untuk menghapus banyak situs porno dengan bantuan tenaga yang kompeten di bidang teknologi informasi dengan dukungan peralatan canggih. Tantangan memerangi aksi pornografi di dunia maya memang lebih berat. ''Kami butuh alat canggih untuk memeranginya. Tapi, kami targetkan situs porno harus ditutup,'' kata politisi Partai Golkar itu.

Selain itu, satgas juga akan bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk memenjarakan orang yang dianggap menyuburkan praktek pornografi. ''Kami bisa melakukan razia untuk menangkap penjual keping VCD porno,'' kata Agung lebih lanjut.

Dukungan pun mengalir dari berbagai pihak. ''Secara peribadi saya mengapresiasi dibentuknya Satgas Antipornografi. Walaupun terlambat, saya berharap Satgas dapat menjadi motor penggerak menurunkan angka pergaulan bebas pada remaja dampak dari pornografi,'' kata anggota Komisi IX DPR-RI Herlini Amran. Ia khawatir dengan tingginya tingkat pergaulan bebas remaja.

Herlini lantas merujuk hasil survei Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Pada 2008, dari 4.726 responden siswa SMP dan SMA di 17 kota besar diperoleh hasil, 97% remaja pernah menonton film porno serta 93,7% pernah melakukan ciuman, meraba kemaluan, ataupun melakukan seks oral. Sebanyak 62,7% remaja SMP tidak perawan dan 21,2% remaja mengaku pernah aborsi. Perilaku seks bebas pada remaja terjadi di kota dan desa pada tingkat ekonomi kaya dan miskin. ''Persentase angka remaja yang pernah menonton film porno sungguh sangat mengkahawatirkan,'' katanya

Di satu sisi, penanggulangan maraknya pornografi dan pornoaksi memang sangat penting. Hal ini sejalan dengan target Millenium Development Goals (MDGs) IV tahun 2015 untuk memerangi HIV/AIDS, yang salah satu penyebabnya adalah tingginya angka pergaulan bebas pada remaja. Hanya saja, jika cara penanganannya lewat pembentukan satgas, banyak yang menilai tidak tepat dan mubazir. "Saya lihat tidak ada hal yang substansial untuk dibentuk satgas antipornografi. Mungkin ini bagian untuk membuat polemik baru dan itu kontraproduktif," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Pembentukan satgas ini dinilainya sebagai sebuah bentuk disorientasi pemerintah dalam menetapkan prioritas penegakan hukum. ''Masalah terpenting yang perlu mendapat perhatian negara adalah penanganan kasus korupsi,'' Pramono melanjutkan.Lagi pula, menurutnya, jika ingin memberantas pornografi, pemerintah tak perlu sampai membentuk satgas karena sudah ada institusi penegak hukum lengkap dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan berbagai aturan lain.

Ada pula yang menuding kalau pembentukan satgas ini hanyalah upaya pengalihan isu kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Ketua DPP FPI Munarman mengatakan, jika serius ingin memberantas pornografi, Mabes Polri harusnya diperintahkan segera mengusut tuntas tiga kasus pornografi yang dilaporan FPI. "Tapi ini kan tidak ditanggapi, makanya saya katakan Satgas Antipornografi ini pengalihan isu saja", katanya.

Memerangi pornografi dan pornoaksi memang tak mudah. Pakar teknologi informasi, Onno W. Purbo bahkan berani menantang satgas untuk bisa meniru Cina. Negara tirai bambu ini menjadi negara paling sukses memberangus situs porno. Pemerintah Cina, kata Onno, mengerahkan lebih dari 30.000 orang untuk mengerjakan pengawasan itu. ''Pertanyaannya, di Indonesia apakah pemerintah punya orang sebanyak itu? Tentu tidak!" ujar Onno kepada Mira Febri Mellya dari Gatra.

Agar sukses, menurut Onno, harus memiliki langkah taktis. ''Menteri kan levelnya kebijakan. Apakah mereka punya langkah taktis beneran yang bisa dipakai?'' tambahnya. Apalagi ia menilai pemerintah belum apa-apa sudah berbohong duluan lewat pernyataan Menkominfo Tifatul Sembiring yang mengatakan bahwa 90% situs porno di Indonesia telah di blokir. ''Pada kenyataannya masih banyak sekali situs porno yang bisa diakses bebas. Jadi siapa yang bohong? Menteri atau kenyataan?'' kata Onno.

Sosiolog Imam Prasodjo mengatakan pemberantasan pornografi perlu visi dan misi yang jelas. Satgas harus mengetahui siapa yang memproduksi, siapa yang mengedarkan, dan siapa yang mengonsumsi. Karena itu persoalan tak akan selesai hanya dengan menutup situs porno ataupun razia VCD/DVD porno. ''Penyebaran informasi melalui media internet, misalnya, tidak dapat lagi ditahan lajunya dengan model penutupan situs porno oleh pemerintah,'' katanya.

Menurut Imam, alangkah lebih baik jika kalangan pendidik dan tokoh masyarakat mendiskusikan persoalan pornografi ini. Melibatkan pendidik dalam mengurangi pornografi berarti memfokuskan masalah pada anak-anak agar tidak leluasa mengakses hal-hal yang berbau pornografi. Hal lain yang bisa dilakukan adalah membuat jejaring agar pornografi dan pornoaksi tidak terjadi di sekolah maupun di kalangan remaja. ''Sepertinya akan jauh lebih efektif ketimbang membentuk lembaga formal yang pendekatannya lebih represif,'' tuturnya.

Onno W. Purbo juga menawarkan solusi serupa. Dalam bukunya yang berjudul Teknik Memblokir Situs Tidak Baik (2005), Onno menawarkan cara berupa pemberian arahan secara terpadu kepada masyarakat seperti yang dilakukan Information and Communication Technology (ICT) Watch. ''Kita menerangkan seperti apa internet yang sehat dan bagaimana mengambil manfaat internet yang baik,'' ia menjelaskan.

Jika pemerintah berhasil memberitahu dan menanamkan pola seperti ini kepada masyarakat, Onno yakin pemerintah tak perlu buang anggaran dengan membentuk satgas. Ia juga menyarankan pemerintah untuk merangkul komunitas dalam usaha tersebut. Asosiasi Warnet Indonesia, misalnya, berhasil mengembangkan domain name system (DNS) Nawala Project. Sistem ini memungkinkan pengguna warnet untuk memblokir situs porno yang dibuka oleh penggunanya.

Lewat cara ini Onno berharap pemerintah bisa memerangi pornografi dan pornoaksi dengan efektif. ''Nggak cuma omong doang!'' katanya sambil tertawa.

M. Agung Riyadi
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 20 / XVIII 22-28 Maret 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Hukum
Iklan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perilaku
Ragam
Ronce
Seni
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com