Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Mengurangi Jumlah Parpol, Mungkinkah?

Dari sejumlah persoalan RUU Pemilu, masalah parliamentary threshold paling alot. Jika parliamentary threshold 5% diterapkan, tiga partai politik akan tergusur dari parlemen. Penyederhanaan jumlah parpol lebih positif dan tidak bentrok dengan kepentingan nasional.

Lagi-lagi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menemui jalan buntu. Dalam rapat konsultasi, Kamis pekan lalu, DPR belum mendapat celah untuk sepakat. Tiap-tiap partai politik ngotot dengan opsinya, terutama yang berkaitan dengan parliamentary threshold (PT) dan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Juga tentang jumlah daerah pemilihan (dapil), jumlah kursi dapil, dan dana kampanye.

Rapat konsultasi yang digelar di ruang rapat pimpinan DPR itu dihadiri Ketua DPR, Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Anis Matta, dan Taufik Kurniawan. Hadir pula perwakilan partai dan unsur pimpinan Panitia Khusus RUU Pemilu, seperti Arif Wibowo (Ketua Pansus RUU Pemilu), Taufik Hidayat (Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu), dan Gede Pasek Suardika (Wakil Ketua Pansus).

Juga Saan Mustopa (anggota Pansus), Ahmad Muzani (Fraksi Gerindra), Mustafa Kamal (PKS), dan Saleh Husin (Fraksi Hanura). Dalam rapat yang berlangsung dua jam itu, partai ngotot dengan opsi masing-masing. ''Namanya pemilu, semuanya kan ada hitung-hitungannya,'' kata Marzuki Alie. Namun ia tetap memikirkan agar semuanya dibahas dengan pikiran yang jernih dan positif.

"Jangan ada niat membunuh partai yang lain,'' Marzuki menambahkan. Niat membunuh itu tampak dari parpol yang mematok harga tinggi untuk PT, yaitu 5% dan berlaku nasional sebagaiman diusulkan Partai Golkar. ''Itu persoalan yang sangat krusial," katanya. Kalau itu diberlakukan, bisa bikin kacau di daerah.

Sebab banyak partai yang memiliki basis massa kuat di daerah. Misalnya Partai Damai Sejahtera (PDS) yang kuat di Papua dan Manado. ''Kalau PT-nya ikut pusat, walau menang di daerah, mati juga karena di pusat dia tidak mendapat kursi,'' kata Marzuki pula.

Kalau di pusat tidak mendapat kursi sesuai dengan PT yang ditetapkan, maka kursi yang didapatkan di daerah akan hangus. Kursi DPRD I dan II akan diisi wakil dari partai yang memenuhi PT, meskipun partai itu tidak menang di daerah itu. Sehingga suara pemenang di daerah itu hilang. ''Yang masih ngotot itu Golkar. Dia minta PT 5% diberlakukan secara nasional, dengan alokasi dapilnya 3-6. Itu kan ingin membunuh partai namanya,'' tutur Marzuki.

Karena itu, Demokrat mematok angka PT yang moderat. "Angkanya sekitar 4%," kata Marzuki sembari menambahkan bahwa partai-partai mulai nyaman dengan angka itu, dengan catatan kursi setiap dapil tiga hingga 10. Sedangkan Golkar minta kursi setiap dapil tiga hingga enam. "Itu sangat ekstrem. Betul-betul mau membunuh partai urutan tujuh ke atas," Marzuki menegaskan.

PDI Perjuangan condong dengan alokasi setiap dapil tiga hingga delapan kursi. "Untuk alokasi 3-10, partai yang lainnya tidak ada yang masalah,'' kata Marzuki. Persoalan lain yang mengemuka adalah sistem pemilu, apakah sistem proporsional terbuka atau tertutup. Dalam sistem terbuka, pemilih juga mencontreng wakil pilihannya.

Sistem tertutup hanya mencontreng partai. Wakil di parlemen ditentukan dengan nomor urut. "Memang pemilu terbuka jauh lebih mahal cost-nya. Antar-calon sesama partai juga menjadi saling bertempur, money politics di mana-mana," Marzuki menambahkan.

Taufiq Hidayat dari Fraksi Golkar menolak tudingan bahwa Golkar ingin membunuh partai lain. Menurut dia, Golkar mematok PT 5% secara tradisional itu didukung argumentasi yang sangat kuat. "Untuk penyederhanaan sistem kepartaian, sehingga mengefektifkan pemerintahan sistem presidensial," kata Taufiq Hidayat kepada Taufiqurrohman dari Gatra.

Sedangkan pemegang opsi 2,5% untuk memberikan jaminan terhadap multikulturalisme. "Itu nggak tepat juga," Taufiq menegaskan. Alasannya, yang muncul sekarang ini sebenarnya hasrat elite berkuasa itu di balik multikulturalisme. Misalnya, kalangan NU sebagai suatu kultur politik tentu menjadi problem PT 5% karena representasi NU itu tidak hanya satu, ada di PPP, PKB, dan PKNU. Jadi, hasrat elitenya sebenarnya yang menjadi kendala terhadap multikulturalisme itu. "Politik multikultur itu dibunuh elitenya sendiri," ia menegaskan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan, Pramono Anung, menyatakan perlu tiga kali forum konsultasi lagi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk menyelesaikan RUU Pemilu. ''Insya Allah selesai sebelum 5 April," katanya. Semua itu berkaitan dengan alotnya pembahasan angka PT, di mana partai-partai kukuh dengan angka masing-masing. "Ada tiga alternatif, yakni 2%, 4%, atau 5%," katanya. Partai-partai kecil cenderung memilih PT 2%, sedangkan PDI Perjuangan dan Golkar memilih 5%.

Sementara PDI Perjuangan dan Golkar mematok PT 5% dan Demokrat 4%, PKS memilih opsi 3%. ''PKS adalah berada di tengah,'' kata Anis Matta, Wakil Ketua DPR dari PKS, kepada Fitri Kumalasari dari Gatra. Maka, pihaknya melobi partai-partai lain untuk menurunkan ambang batas parlemen. Sedangkan partai kecil-menengah bisa menaikkan patokan nilai PT, dari 2,5% menjadi 3%.

Saleh Husin, Sekretaris Fraksi Hanura, menyatakan bahwa fraksinya tetap mengusung 2,5%. Hanura melihat dari pengalaman Pemilu 2009, di mana dengan PT 2,5%, suara yang hangus mencapai 18 juta lebih. ''Apa jadinya bila PT tersebut dinaikkan?'' kata Saleh Husin kepada Muhammad Gufron dari Gatra. Namun pihaknya tidak keberatan jika opsinya dinaikkan menjadi 3%.

Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar, mengakui bahwa rapat konsultasi berlangsung alot. Partai-partai belum beranjak dari konsep masing-masing. Sehingga masih belum mengerucut pada sebuah kompromi. Priyo siap jika keputusan dilakukan lewat voting. "Voting adalah jalan halal dan sah. Tapi saya berpendapat harus menghindari voting itu," katanya kepada Ageng Wuri R.A. dari Gatra.

Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, mengatakan bahwa dari semua persoalan yang mengemuka, mereka baru menyepakati soal kuota kursi perempuan 30%. Pengaturannya dikembalikan seperti undang-undang lama, yakni di antara tiga anggota legislatif, satu di antaranya adalah perempuan. "Sebelumnya tarik-ulur untuk memastikan calon perempuan pada nomor jadi," katanya.

Menurut pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, tarik-ulur pembahasan RUU Pemilu terjadi karena kepentingan partai para politikus tersebut. Menurut dia, jika merasa partainya tersentuh, mereka akan tetap bertahan dengan pendapat masing-masing. ''Mereka tidak merumuskan RUU tersebut untuk kepentingan nasional,'' kata Siti Zuhro.

Hal itu terlihat dari perbedaan angka PT yang mencolok, karena masing-masing partai punya pemikiran yang berbeda. PKB, PPP, dan PAN memilih 2,5% saja. Hal ini disebabkan rasio akar rumput. "Bagi mereka, 3% sudah dipaksakan," tutur Siti Zuhro. Sebab partai-partai itu, menurut Siti Zuhro, tidak punya daerah basis politik dan belum punya dukungan yang signifikan.

Sedangkan PKS mengusulkan 3% karena, menurut perhitungan mereka, setiap pemilu suara untuk mereka meningkat. Mesin partainya andal dan bisa dipetakan. Golkar dan PDI Perjuangan mengusulkan 5%, karena mereka yakin partai penguasa belum baik. Demokrat, sebagai partai penguasa, juga mengusulkan 4%. "Masalahnya, dengan nilai 5%, partai ini berisiko karena sekarang sedang mengalami guncangan," kata Siti Zuhro kepada Winarti La Dapi dari Gatra.

Doktor ilmu politik lulusan Universitas Curtin, Perth, Australia, itu berpendapat bahwa PT yang tepat adalah 5%. Jika itu diterapkan, akan mengurangi tiga partai sehingga lebih ramping. Penyederhanaan partai berdampak positif. Setiap partai akan memiliki kader yang andal dan tidak bentrok dengan kepentingan nasional. Sehingga bisa dipercaya masyarakat karena, menurut Siti Zuhro, saat ini partai politik mengalami delegitimasi.

Rohmat Haryadi, Deni Muliya Barus, Haris Firdaus, dan Gandhi Achmad



ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 20 / XVIII 22-28 Maret 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Hukum
Iklan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perilaku
Ragam
Ronce
Seni
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com