Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Belajar Berantas Korupsi Hingga Prancis

Revisi Undang-Undang KPK oleh DPR menguatkan anggapan bahwa koruptor melakukan serangan balik. Pemerintah mengancam tak ikut membahas bila tujuannya pelemahan KPK.

Setelah bertandang ke Service Central de Prevention de la Corruption (SCPC, semacam badan pemberantasan korupsi) di Prancis, 6 Maret lalu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat membawa buah tangan sebuah kesimpulan: lembaga pemberantasan korupsi sebaiknya berupa badan pencegahan, bukan penindakan.

Hipotesis itu ditarik dari fakta bahwa pemberantasan korupsi di Prancis lebih efektif, meski lembaga yang mengurusinya hanya menangani pencegahan. Menurut salah satu anggota delegasi, Eva Kusuma Sundari, SCPC, yang didirikan sejak 1993, memang hanya menangani soal pencegahan. Namun hasilnya, Corruption Perception Index (CPI) di "negeri mode" itu mengalami perbaikan, dan Prancis pada 2011 masuk 25 besar negara yang korupsinya kecil. ''Ini menjadi bahan pertimbangan soal efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia,'' kata Eva.

Kunjungan para legislator itu terkait dengan rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka hendak mengetahui bagaimana pemberantasan korupsi di negeri orang berlangsung. Hasilnya akan dipakai sebagai bekal dalam menyempurnakan aturan, yang saat ini drafnya telah berada di tangan anggota Komisi III DPR. Selain Prancis, anggota Komisi Hukum juga bertandang ke Australia, yang skor CPI-nya masuk 16 besar dunia.

Gagasan merevisi UU KPK sebenarnya bergulir sejak tahun lalu. Menurut Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretaris Jenderal DPR, Johnson Rajagukguk, penyusunan revisi itu diminta Komisi III DPR sejak Maret 2011. Dalam prosesnya, penyusunan revisi UU KPK ini juga telah disertai dengan sinkronisasi undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pemberantasan korupsi.

Penyusunan revisi itu juga sudah melalui sosialisasi di beberapa daerah dan meminta masukan dari berbagai pihak. Misalnya melalui diskusi dengan beberapa lembaga, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Hukum Nasional (KHN), dan Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi). ''Jadi, kita bisa lihat apa saja yang perlu kita tambahkan atau perbaiki,'' kata Johnson kepada Edmiraldo Nanda Nopan Siregar dari Gatra.

Hasil pembahasan revisi itu kemudian memetakan setidaknya 10 poin krusial yang akan disempurnakan. Namun empat poin di antaranya dianggap bisa membuat KPK kehilangan taring. Misalnya penghapusan kewenangan penuntutan KPK, yaitu KPK hanya melakukan koordinasi dan supervisi dengan polisi dan kejaksaan. DPR juga mengusulkan pembentukan dewan pengawas, yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Hal lain yang dipangkas dari KPK adalah soal penyadapan. Kewenangan ini hanya bisa dilakukan setelah ada bukti permulaan yang cukup, dilaksanakan penyidik KPK, dan mendapat persetujuan pimpinan KPK. Penyadapan juga harus dilakukan atas izin tertulis dari ketua pengadilan negeri. Yang terakhir, KPK baru berwenang melakukan pengusutan korupsi menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 5 milyar (saat ini minimal Rp 1 milyar).

Wacana penciutan kewenangan KPK itu, menurut anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, karena KPK sudah bablas menjadi lembaga superbody. KPK melewati rambu-rambu prosedur penegakan hukum. ''Karena semangat memberantas korupsi, sampai kita menubruk semuanya,'' kata Trimedya kepada wartawan Gatra Taufiqurrohman.

Rambu yang dilewati itu, menurut Trimedya, seperti soal penyadapan, yang wajib mendapat izin pengadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun KPK tak memerlukan izin penyadapan. Lembaga penegak hukum juga seharusnya tidak menyatukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Dalam pemberantasan kejahatan di dunia keuangan, misalnya, institusi penegak hukum biasa harus memiliki izin dari Bank Indonesia bila ingin memeriksa rekening seseorang. Begitu juga ketika hendak memeriksa pejabat di daerah, harus ada izin presiden. ''Tapi KPK tidak memakai semua aturan itu. Di KPK juga tak ada SP3,'' ujar Trimedya.

Apa yang menjadi argumen DPR itu, bagi peneliti bidang hukum ICW, Donal Faridz, merupakan alasan yang dicari-cari. Kenyataannya, ini adalah upaya melemahkan KPK. "Kami sudah melihat draf sebagai usulan inisiatif Komisi III itu. Isinya 100% untuk melemahkan KPK secara institusi," katanya.

Donal melihat inisiatif itu disinyalir sebagai upaya DPR untuk melindungi sosok-sosok potensial yang terkena kasus korupsi di lingkungan Senayan dan sekitarnya. Apalagi, dalam catatan ICW, ada 48 politikus yang tertangkap dan diproses KPK. Karenanya, Donal tidak heran bila ada upaya serangan balik lewat niat merevisi UU KPK sehingga langsung menghunjam ke jantung kewenangan KPK. "Penyadapan dan penindakan itu yang menjadi roh institusi KPK," kata Donal.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqqodas, memperlihatkan sikap senada. Ia menegaskan bahwa aturan yang memayungi KPK saat ini sebenarnya sudah pas. Tak perlu direvisi, apalagi mengurangi kewenangan KPK. Misalnya penuntutan yang akan dicabut. Menurut Busyro, ini bisa membuat kekacauan. ''Apakah malah tidak mengganggu integrity justice system atau integrity law enforcement system?'' tanyanya.

Mengenai penyadapan, kewenangan ini mutlak diperlukan dalam pemberantasan korupsi dan seharusnya tidak perlu izin karena terkait kerahasiaan informasi. Sedangkan syarat kasus yang harus ditangani KPK bernilai di atas Rp 5 milyar, menurut Busyro, seharusnya korupsi tidak ditentukan dari besarannya, karena sudah merupakan penyakit sosiologis masyarakat.

Mengenai wacana pembentukan dewan pengawas, menurut Busyro, patut dipertimbangkan untuk tidak direalisasikan. Di samping pengawasan fungsi internal di KPK yang sudah diterapkan dan berjalan baik, KPK selama ini juga sudah transparan. ''Sudah ada beberapa penyidik yang diperiksa. Malah ada yang dikembalikan. Itu artinya fungsi internal kami jalan,'' katanya.

Busyro khawatir, pengawasan itu nantinya justru menghadirkan tekanan-tekanan terhadap pimpinan KPK. Bahkan mungkin juga menimbulkan tekanan pada proses penyidikan lewat level direktur. ''Jadi, antara tujuan pengawasan dan model yang ditawarkan tidak matching,'' kata Busyro.

Gerakan pelemahan KPK yang semakin kuat tampaknya juga akan mendapat tentangan dari pemerintah. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menegaskan bahwa pihaknya akan menolak ikut dalam pembahasan revisi UU KPK itu jika memang arahnya untuk melemahkan KPK. "Dari pengalaman kita melihat proses legislasi, memang harus sangat hati-hati, karena banyak sekali pihak yang ingin KPK justru dilemahkan," kata Denny.

Menanggapi sikap pemerintah itu, anggota Komisi III, Ahmad Yani, berpendapat bahwa seharusnya Denny menyampaikan itu pada saat pertemuan pemerintah dengan DPR. ''Dia seharusnya tidak membangun opini di luar. Nanti, saat pembahasan, kita adu argumen,'' kata Yani.

Sementara pertentangan pendapat soal perlunya revisi UU KPK semakin kuat, dengan agenda yang sama, para anggota legislatif dari Komisi Hukum lainnya siap melancong ke Hong Kong dan Korea Selatan pada April nanti. Mencari perbandingan pemberantasan korupsi memang seperti mencari ilmu. Namun kali ini tidak sampai ke Cina, karena di sana koruptor ditembak mati.

Mukhlison S. Widodo, Anthony Djafar, dan Birny Birdieni



Rumor Pergolakan di Tubuh KPK
Isu bahwa Abraham Samad bergerak sendiri tanpa mengindahkan pimpinan lain berlanjut. Kabar pada Sabtu pekan lalu menyebutkan, surat pimpinan KPK, yang meminta kembali tiga penyidik KPK dari kepolisian, tertahan. Padahal, empat pimpinan sudah setuju mengirim surat itu, tapi Abraham enggan ikut membubuhkan tanda tangan.

Abraham yang dikonfirmasi mengenai masalah itu tidak memberikan bantahan. Tapi ia juga tak membenarkan berita itu. Lewat pesan BlackBerry Messenger kepada Gatra, Senin lalu, lelaki kelahiran Makassar, 27 November 1966, itu hanya menyatakan, ada pihak yang ingin melengserkannya dari kepemimpinan di KPK. ''Jadi, banyak isu yang mulai memojokkan saya. Tujuannya, untuk mendiskreditkan sekaligus menjatuhkan saya jadi ketua,'' tulis Abraham.

Sementara itu, Busyro Muqqodas yakin, surat permohonan penarikan itu telah dikirim ke Kapolri. ''Sampai sekarang memang belum ada jawaban dari Kapolri,'' kata Busyro. Penarikan kembali penyidik dari institusi asalnya itu, menurut Busyro, karena masih dibutuhkan KPK.

Tiga penyidik itu, Afief Miftah, Irwan Susanto, dan Hendy Kurniawan, ketika diminta kembali Markas Besar Polri, sedang menangani perkara suap traveller's cheque kepada anggota dewan, yang melibatkan Nunun Nurbaetie. Dikhawatirkan, implikasinya juga merembet ke penanganan kasus Miranda Goeltom.

Kinerja para penyidik itu, menurut Busyro, perfeksionis dan menguasai persoalan. Bila tiba-tiba ditarik, Busyro khawatir akan mengganggu proses penyelidikan yang sedang berlangsung. ''Bagaimana mau bekerja profesional jika di tengah jalan kemudian dipenggal?'' ujar Busyro.

Penarikan para penyidik secara mendadak itu pula yang membuat mereka meminta bertemu Abraham Samad, Senin pekan lalu. Ada sekitar 60 penyidik dari total 96 penyidik yang berdialog dengan empat pimpinan KPK di ruang rapat lantai III Gedung KPK. Para penyidik mempertanyakan mengapa ada beberapa rekannya yang tiba-tiba dikembalikan ke institusi asalnya.

Pertemuan itu sempat memantik rumor terjadi pergolakan di KPK. Namun, menurut Busyro, suasana pertemuan tersebut berjalan santai dan diselingi canda. Tak ada protes atau perdebatan sengit, bahkan emosi. ''Intinya, mempertanyakan kenapa ditarik tanpa kejelasan. Itu juga dipertanyakan beberapa penyidik lainnya. Ya, kami anggap itu wajar,'' kata Busyro.

Penarikan komponen oleh institusi asalnya di KPK bisa disebabkan berbagai faktor. Misalnya, masa kerjanya habis, berkaitan dengan independensi yang masih perlu dijaga, dan adanya promosi jabatan. Busyro mengakui, memang ada penyidik yang dikembalikan karena masalah independensi. Seperti mantan Direktur Penyidikan KPK, Brigadir Jenderal Yurod Saleh. ''Dia dinilai dekat dengan Nazaruddin,'' katanya.

Proses pengembalian Yurod sebenarnya dimulai sejak pimpinan KPK jilid II. Ketika itu masih dalam tahap pemeriksaan dan pengawasan. Namun belum sampai ada keputusan, masa jabatan pimpinan KPK jilid II keburu berakhir. Nasib Yurod ditentukan pada episode berikutnya. ''Melalui rapat pimpinan dan resmi keputusan organisasi,'' tutur Busyro.

Selain Yurod, Rosmaida Surbaiti juga dikembalikan terkait penanganan pada saat penjemputan Nunun Nurbaetie dari Thailand. Dari penilaian yang dilakukan pengawasan internal, Rosmaida berpotensi terganggu profesionalitasnya dalam penanganan kasus. Selain dari kepolisian, kabarnya Dwi Aries Sudarto, seorang jaksa, juga dikembalikan KPK.

Namun kabar itu dibantah Jaksa Agung Muda Pengawasan, Marwan Effendy. ''Semua jaksa yang kembali ke kejaksaan ditarik karena dipromosikan ke eselon III. Mereka sudah bertugas di KPK lebih dari empat tahun,'' kata Marwan. Menurut Marwan, masa kerja resmi para jaksa yang bertugas di KPK hanya tiga tahun. Karena molor, karier mereka pun terhambat. ''Tapi, alhamdulillah, jaksa-jaksa di KPK, dari laporan yang kami terima, tidak ada yang bermasalah,'' Marwan menambahkan.

Mukhlison S. Widodo dan Anthony



Busyro Muqqodas: Bisa Dijadikan Pasar Liar

KPK merasa, beleid dasar pembentukan lembaga antikorupsi masih relevan. Perlu bahasan akademik untuk mendapatkan alasan kuat bagi revisi UU KPK. --------

Bagi Busyro Muqqodas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga berprestasi. Dari sekitar 210 perkara yang diproses, mulai penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, tak satu pun yang kalah di pengadilan. ''Kecuali perkara Wali Kota Bekasi, meski Mahkamah Agung menganulir putusan pengadilan negeri,'' kata Busyro.

Prestasi itu sebenarnya juga merupakan produk undang-undang yang telah dijalankan KPK secara kelembagaan. Produk seperti itu, menurut Busyro, menghasilkan budaya kerja yang integratif dan efisien, mulai fungsi pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

Karena itu, Busyro merasa heran, masih saja ada pihak, seperti Komisi III DPR-RI, yang ingin mengerdilkan peran KPK dengan memereteli sebagian kewenangannya. Antara lain melalui revisi Undang-Undang (UU) KPK. ''Padahal, sebagai pengguna, tentu kami malah merasa perlu ada penguatan, bukan pelemahan,'' ujar Busyro.

Kamis malam pekan lalu, usai menggelar jumpa pers terkait isu cerai-berai pimpinan KPK, Busyro menerima wartawan Gatra Mukhlison S. Widodo dan Anthony Djafar di ruang kerjanya. Berikut petikannya:

Pendapat Anda terhadap rencana revisi UU KPK itu?
KPK jilid I, II, hingga III saat ini, semua didesain dengan UU Nomor 30 Tahun 2002, yang mencerminkan latar belakang sejarah dibentuknya KPK. Saat itu, korupsi dinilai begitu sistemik dan menggurita, sedangkan aparat kurang maksimal berperan memberantasnya.

Dari situ, kalau memang mau diubah, harus ada konsiderans pertimbangan secara akademik. Maksudnya, pertimbangan yang didasarkan pada dalil atau perenungan yang digunakan Komisi III DPR. Apakah itu sudah benar atau tidak. Nah, benar atau tidak itu ada ukurannya, agar bisa menilai apakah organisasi ini perlu diubah atau tidak.

Artinya, UU KPK yang ada sekarang tidak perlu direvisi?

Kalau Komisi III mau transparan dan menghargai demokrasi, tempuhlah prosedur demokratis dengan cara mengundang KPK dan stakeholder bertemu. Bisa dilakukan melalui seminar atau bentuk apalah untuk mengevaluasi secara akademis transparan. Dari situ, nanti bisa disimpulkan, adakah alasan untuk melakukan revisi itu. Kesimpulan kami selaku pelaksana, sudah merasa cukup untuk saat ini, walaupun undang-undang itu tidak ada yang sempurna.

Apakah ada motif di balik pelemahan itu?

Saya tidak tahu motif sesungguhnya yang tulus dan jernih tujuan revisi itu apa. Namun saya belum bisa mempercayai kalau ada anggapan revisi itu bisa memperkuat. Malah sebaliknya saya menilai, revisi itu memberi indikasi adanya serangan balik dari koruptor.

Kekhawatiran itu sampai pada kemungkinan momentum revisi undang-undang ini bisa dijadikan pasar yang liar. Artinya, ada pemodal atau pengusaha busuk, hitam, dan kumuh memanfaatkan momentum ini untuk menggelontorkan duit yang tidak terhitung. Sebab pengusaha busuk itu sangat berkepentingan dalam pelemahan KPK.

Bagaimana pembicaran KPK dengan DPR soal wacana revisi itu?
Di era periode II lalu, sudah kami tanyakan dan kami menilai undang-undang yang dipakai saat ini masih memadai, sehingga tidak ada alasan untuk direvisi. Itu dipertegas pada periode sekarang oleh Ketua KPK Abraham Samad dan semua pimpinan KPK lainnya. Ketika mereka bertanya, kami jawab sederhana saja bahwa belum relevan untuk direvisi.

Apakah semua fraksi di DPR setuju untuk merombak revisi UU KPK?

Komunikasi kami terjalin dengan baik, tapi terbatas. KPK membatasi agar lebih profesional, tapi tidak meninggalkan tali silaturahmi. Saya belum tahu betul aspirasi semua fraksi yang ada di DPR atau Komisi III. Komentar saya, kalaupun itu dipaksakan, sebenarnya mau ke mana parpol itu? Apa yang sesungguhnya diinginkan parpol dengan korupsi yang semakin brutal dan merusak generasi muda ini?
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 20 / XVIII 22-28 Maret 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Hukum
Iklan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perilaku
Ragam
Ronce
Seni
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com