Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

HUKUM

Menteri Muhaimin Masuk Radar KPK

Jaksa meyakini, suap Rp 1,5 milyar di Kemenakertrans benar-benar dialamatkan untuk Menteri Muhaimin Iskandar. Anak buah Muhaimin membantah. Tapi, mengapa tak ada yang berani menyentuh uang itu?

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, tampaknya perlu menyiapkan banyak amunisi untuk menghadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Soalnya, kian hari, namanya kian terseret pusaran perkara suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT). "Kami berkesimpulan, uang Rp 1,5 milyar benar-benar untuk kepentingan Muhaimin Iskandar," demikian Jaksa M. Rum membacakan surat tuntutan atas terdakwa Dadong Irbarelawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin pekan lalu.

Dadong adalah Kepala Bagian Evaluasi Program dan Pelaporan pada Sesditjen Pembinaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Ia ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus suap di Kemenakertrans serta menghadapi tuntutan lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta, yang bisa diganti dengan enam bulan kurungan.

Penyidik KPK menangkap Dadong pada 25 Agustus tahun lalu. Bersama dia, dicokok pula atasannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya. Pengusaha PT Alam Jaya Papua, Dhanarwati, pun turut diciduk. Malam itu, KPK juga menyita uang Rp 1,5 milyar di dalam kardus duren yang disimpan di brankas Sesditjen P2KT.

Dhanarwati alias Nana telah divonis dua setengah tahun penjara. Ia dinyatakan terbukti memberikan uang Rp 1,5 milyar kepada Nyoman dan Dadong. Uang pelicin itu diberikan agar perusahaannya diloloskan sebagai pelaksana proyek PPIDT) di empat kabupaten di Papua, yakni Kabupaten Mimika, Kabupaten Keerom, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Di pengadilan, Nana mengaku bahwa uang Rp 1,5 milyar itu diberikan karena Nyoman menyebut ada permintaan kebutuhan Lebaran untuk Muhaimin. Ketika itu, Nana sempat menghubungi dr. Dhani S. Nawawi, yang ia sebut sebagai orang dekat Muhaimin, untuk mengecek kebenaran permintaan itu. Tetapi bekas staf Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu tidak berhasil menemui Muhaimin.

***

Nana meyakini bahwa Dhani adalah orang dekat Muhaimin. Saking percayanya, Nana sempat taruhan Rp 100 juta dengan Nyoman. Di depan sidang pada 5 Maret lalu, Dadong bercerita bahwa Nana menjanjikan kepada Nyoman jabatan sebagai Direktur Jenderal P2KT. Nana, menurut Dadong, bisa mengupayakan jabatan itu lewat Dhani, yang mengaku sebagai Staf Presiden Bidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan.

"Kalau Pak Nyoman jadi dirjen, bayar ke saya Rp 100 juta. Kalau nggak jadi, saya yang bayar Rp 100 juta ke Pak Nyoman," Dadong menirukan ucapan Nana. Ternyata taruhan Nana meleset. Jabatan itu jatuh kepada Jamalludin Malik. Karena itu, Dadong disuruh Nyoman menagih uang taruhan kepada Nana. "Tapi akhirnya nggak dibayar," ujar Dadong.

Dalam pengakuan di persidangan pada 27 Februari lalu, Dhani juga mengaku mengenal Muhaimin sejak 1998. Pada saat itu, Dhani, yang mengaku tercatat sebagai staf Presiden Gus Dur, mengaku disuruh Gus Dur untuk menemui Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu di rumahnya, tak jauh dari kediaman Gus Dur.

Keterangan itu bertentangan dengan kesaksian Muhaimin pada 8 Februari lalu. Di depan majelis hakim, Muhaimin membantah mengenal Dhani Nawawi. Bahkan ia menuding Dhani berkata ngawur dengan mengaku pernah menemuinya.

Sekalipun demikian, Dhani menganggap bantahan itu sebagai hak Muhaimin. "Saya menghormati. Itu hak yang bersangkutan," ujarnya. Namun kedekatan Dhani dengan Muhaimin tersirat dalam percakapan telepon antara Dhani dan Syamsu Alam yang diungkap jaksa penuntut KPK di persidangan.

Syamsu Alam adalah kakak sepupu Nana, sekaligus pemilik PT Alam Jaya Papua. Kepada Syamsu, dalam percakapan tersebut Dhani mengaku baru saja bertemu Muhaimin. Ia lalu mengabarkan bahwa Muhaimin butuh dana Rp 2 milyar untuk membayar tunjangan hari raya (THR) para kiai. "Saya baru keluar dari tempat Pak Menteri. Janjinya pukul sembilan pagi, tetapi beliau baru sampai karena melepas mudik bareng di Kemayoran," kata Dhani dalam percakapan telepon itu. "Beliau buka-bukaan untuk memberikan THR ke seluruh Indonesia, masih kurang hampir Rp 2 milyar," kata Dhani lagi.

Pada hari itu, 25 Agustus 2011 pagi, Muhaimin memang turut melepas 19.000 peserta mudik bareng di arena parkir barat PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun Nana, Dadong, dan Nyoman tertangkap KPK sore harinya bersama barang bukti uang Rp 1,5 milyar yang terbungkus di dalam kardus duren.

Kembali ke rekaman tadi, dengan alasan materinya di luar perkara yang melibatkan Dadong, Dhani menolak menjelaskan isi rekaman itu. Meskipun demikian, ia tidak membantah bahwa rekaman itu adalah percakapan telepon yang ia lakukan bersama Syamsu Alam. "Soal buka-bukaan itu, saya akan pertanggungjawabkan ke Muhaimin Iskandar," katanya.

***

Belakangan, pengakuan Nana soal uang Rp 1,5 milyar yang ditujukan buat Menteri Muhaimin itu ramai-ramai dibantah. Bantahan itu, antara lain, meluncur dari M. Fauzi, bekas anggota Tim Asistensi Menakertrans. Ia berperan sebagai perantara yang akan memberikan duit itu kepada Muhaimin. Namun Fauzi tak kunjung muncul ketika bingkisan uang sudah tersedia. Akhirnya uang itu disimpan di brankas Bendaharawan Sesditjen P2KT, Syafruddin.

Di depan hakim, Fauzi mengaku mencatut nama Muhaimin karena kesal terus-menerus dikejar Nyoman dan Sindu Malik untuk mengambil uang dari Nana. Sindu Malik adalah pensiunan Kementerian Keuangan yang disebut-sebut sebagai tokoh sentral. Dialah yang konon menggolkan anggaran proyek PPIDT di Kemenakertrans.

Ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor, 19 Desember lalu, Fauzi membantah pernah berkomunikasi dengan Muhaimin soal uang Rp 1,5 milyar itu. Anehnya, ketika penyidik bertanya peruntukan uang tersebut, ia mengaku tidak tahu akan diberikan kepada siapa.

Muhaimin sendiri, ketika bersaksi di persidangan, mengaku namanya hanya dicatut. Namun agaknya dalih itu tak cukup meyakinkan KPK. Sebab penuntut umum menilai, Dadong tidak bekerja sendiri. Dadong dan atasannya, I Nyoman Suisnaya, dianggap terbukti menerima uang Rp 1,5 milyar dari Nana karena berkomitmen memenuhi permintaan Nana menjadikan empat kabupaten di Papua sebagai daerah penerima dana PPIDT.

Mereka, menurut Jaksa Muhammad Rum, juga berkomitmen menjadikan PT Alam Jaya Papua yang diwakili Nana sebagai pelaksana proyek di empat kabupaten tersebut. Adapun uang Rp 1,5 milyar yang disetor Nana adalah realiasi commitment fee dari PT Alam Jaya Papua.

Jaksa penuntut lebih meyakini fakta persidangan bahwa uang itu dialamatkan kepada Menteri Muhaimin. Ceritanya, setelah alokasi dana untuk empat kabupaten Papua senilai Rp 73 milyar disetujui, Nyoman meminta Nana segera melunasi commitment fee sesuai dengan kesepakatan, yakni 10% dari nilai proyek atau Rp 7,3 milyar.

Nyoman menelepon Nana untuk menyetor duit Rp 7,3 milyar itu kepada Fauzi. Nyoman tak memedulikan caranya. "Yang penting, uangnya didapat," katanya, sebagaimana ditirukan Jaksa Rum. Permintaan itu ditindaklanjuti pada 18 Agustus 2011. Nana menyerahkan buku tabungan dan ATM dengan saldo Rp 2 milyar. Buku tabungan dan ATM itu, menurut jaksa, bukan hanya jaminan. "Tetapi secara nyata memberikan hak secara penuh kepada terdakwa dan Nyoman untuk diambil sewaktu-waktu," ujar Rum.

Toh, Dadong dan Nyoman tak kunjung mengambil uang itu. Soalnya, menurut jaksa, keduanya paham bahwa uang itu jatah Muhaimin. Karena tahu bahwa Muhaimin butuh uang mendesak dan besar, Dadong lantas meminta Nana menyerahkan uang itu kepada Muhaimin.

Dari rekening itu, Nana lantas mencairkan Rp 1,5 milyar. Pada 24 Agustus 2011, pencairan duit itu dilaporkan Dadong dan Nyoman kepada Jamalludin Malik, Direktur Jenderal P2KT. Jamalludin kemudian mengarahkan agar uang itu diserahkan kepada Fauzi, orang dekat menteri.

Esoknya, 25 Agustus 2011, duit Rp 1,5 milyar itu dikemas dalam kardus duren dan diantar Nana ke kantor Kemenakertrans, Kalibata, Jakarta Selatan. Setelah diterima Dadong, Nyoman mengabari Fauzi agar mengambil uang untuk Muhaimin itu. Karena Fauzi tak kunjung datang, uang itu diamankan di dalam brankas.

***

Keterlibatan Muhaimin ditegaskan dalam tuntutan atas terdakwa I Nyoman Suisnaya. Jaksa penuntut menilai, Nyoman terbukti menerima hadiah uang Rp 2,01 milyar sehingga merugikan masyarakat transmigrasi. Perbuatan itu, menurut jaksa, dilakukan secara bersama-sama dengan Dadong Irbarelawan atau bersama Muhaimin Iskandar dan Jamalludin Malik. Karena perbuatannya itu, Nyoman dituntut empat setengah tahun penjara dan denda Rp 200 juta atau tiga bulan kurungan.

Kepada hakim, Nyoman menceritakan "asbabun nuzul" duit suap yang membikin dia jadi terdakwa itu. Katanya, ketika Harry Heriawan Saleh masih menjabat sebagai Dirjen P2KT, Muhaimin sering mengejek dia karena tak bisa mencari duit buat kementerian. Ketika itu, Nyoman adalah bawahan Harry.

Kata Nyoman, Muhaimin sering prihatin karena anggaran untuk transmigrasi seret. Karena itu, ditjen didorong menggali sumber-sumber duit dari berbagai sektor. Harry langsung sigap begitu ada info bahwa transmigrasi mendapat anggaran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Rp 1 trilyun dari APBN-P 2011. Info itu didapat dari Ali Mudhori, Sindu Malik Pribadi, dan Iskandar Pasajo alias Acos.

Harry, menurut Nyoman, kemudian mengajukan usulan anggaran Rp 600 milyar. Tapi Ali Mudhori bilang, DPPID itu tidak gratis. Orang yang mau duit anggaran itu wajib membayar commitment fee 10%. Sayang, Muhaimin tak bisa dikonfirmasi soal pengakuan Nyoman itu.

Dalam tuntutan kepada Nyoman, jaksa juga memperjelas peran Jamalludin Malik. Jamalludin adalah pejabat yang menggantikan Harry. Jaksa menilai, ia mengetahui bahwa uang Rp 1,5 milyar itu akan diserahkan kepada Fauzi, staf pribadi Muhaimin, untuk selanjutnya diserahkan kepada Muhaimin.

Bahkan, menurut jaksa, dengan menggunakan ponsel Dadong, Jamalludin sempat menelepon Fauzi soal tata cara penyerahan uang Rp 1,5 milyar itu. Ia juga mengatakan supaya Fauzi berkoordinasi dengan Dadong dan Nyoman.

Jamalludin sendiri telah bersaksi di depan sidang untuk terdakwa Dharnawati, I Nyoman Suisnaya, dan Dadong Irbarelawan. Sebelumnya, ia juga dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Namun Jamalludin bersikukuh bahwa ia tidak terlibat dalam kasus suap tersebut. Ia bahkan berdalih, jabatan Dirjen P2KT merupakan pos yang baru ditempati sehingga ia tidak tahu-menahu soal pengusulan DPPID itu.

***

Sekalipun Dadong membantah keterlibatan Muhaimin, keyakinan penuntut tentang keterlibatan Muhaimin justru berasal dari keterangan Dadong sendiri. Kepada Gatra, Muhammad Rum menjelaskan, peruntukan uang Rp 1,5 milyar dari Nana sudah jelas, yakni Menteri Muhaimin. Penyidik juga sudah bertanya kepada Dadong mengapa tidak mengambil uang di ATM, padahal ia memegang buku tabungan dan kartu ATM Nana. "Dia jawab, 'Itu bukan duit saya, Pak. Saya juga takut ambil duit itu'," kata Rum menirukan Dadong.

Muhammad Rum lantas mempertanyakan, untuk siapa uang itu disimpan? Di persidangan, jawaban itu muncul dari keterangan Ali Mudhori dan M. Fauzi. "Perintahnya, uang itu disuruh disimpan dulu untuk menunggu perintah berikutnya. Nah, orang yang memberi perintah ini atasan,'' ujar Muhammad Rum.

Sekarang, menurut dia, tinggal dua orang yang belum mau mengaku, yakni Ali Mudhori dan Fauzi. Keduanya menyatakan hanya mencatut nama Muhaimin. "Apa iya? Nyatut itu kan kalau sama orang luar. Nah, dua-duanya ini orang deket-nya, lho,'' kata Rum. Karena itu, bagi dia, bantahan Ali Mudhori dan Fauzi itu menjadi tidak masuk akal.

Lantas, apakah fakta persidangan tersebut akan menyeret Muhaimin menjadi tersangka? ''Masih mau diuji, masih dicari konstruksi seperti apa, aliran dananya sampai mana saja,'' tutur Rum. Apalagi, dalam persidangan itu ditemukan fakta keterlibatan banyak pihak, seperti Jamalludin Malik, Iskandar Pasojo alias Acos, dan orang-orang di luar Kemenakertrans yang mengurus anggaran. Karena itulah, Rum memilih untuk melihat teknisnya dan menunggu pendapat pimpinan.

Namun, Rum menekankan, dalam kasus ini penyidik tidak mengada-ada, tidak punya kepentingan lain, dan tidak ada pesanan. ''Kami murni. Semua itu berdasarkan bukti-bukti,'' ujarnya. Semua itu karena ada fakta bahwa Dadong meminta uang kepada Dhanarwati untuk kementerian, bukan buat dirinya. ''Di situ ada untuk kepentingan kementerian. Nah, kementerian itu siapa? Anda bisa nilai sendiri," ia menambahkan.

Terlebih lagi, menurut Rum, Dhanarwati mengatakan bahwa uang itu memang untuk kementerian, yakni Muhaimin Iskandar. Sekarang ia tinggal menunggu kejujuran orang-orang di sekitar Muhaimain. "Dia bilang itu untuk ketum, untuk bos besar. Pertanyaannya, ketum dan bos besar ini siapa?'' katanya.

Sampai saat ini, Muhaimin baru menepis dugaan tentang keterlibatannya dalam aliran duit itu sebatas di persidangan. Gatra telah melakukan berbagai upaya untuk mendapat tanggapan langsung dari Muhaimin, termasuk mengirim surat untuk wawancara. Meskipun surat permohonan itu telah sampai di meja Muhaimin, Senin lalu, menurut pegawai Kemenakertrans, Adi Yudha, kepada Ade Faizal Alami dari Gatra, Muhaimin belum bisa memberi jawaban karena sedang ke Surabaya.

Rita Triana Budiarti, Haris Firdaus, dan Gandhi Achmad



ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No 20 / XVIII 22-28 Maret 2012 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Agama
Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Hukum
Iklan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Media
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perilaku
Ragam
Ronce
Seni
Surat & Komentar
Tatapan
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com